Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKekayaan negara merupakan salah satu hal krusial yang wajib dikelola dengan baik oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah di seluruh dunia memiliki jumlah aset yang sangat besar bila dilihat dari segi kuantitas dan nilai bila dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh lembaga apapun dalam negara tersebut. Berbagai bentuk kerja sama antara pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dilakukan sebagai bentuk respon pemerintah dalam kegiatan menyelesaikan masalah publik. Bentuk kerjasama tersebut yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, maupun swasta diartikan sebagai collaborative goevernance. Direktorat Jenderal Kekayan Negara DJKN sebagai salah satu fokus yang dibahas dalam penelitian ini memiliki beberapa masalah dalam siklus pengelolaan barang milik negara. Dalam penyelesaian masalah tersebut apakah DJKN menggunakan metode collaborative governance. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan collaborative governance dalam pengelolaan kekayaan negara, barang milik negara tahun 2015-2018 di DJKN Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan teori kolaborasi, governance, dan collaborative governance. Dengan metode post positivist, serta mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan analisis dokumen-dokumen negara. Hasil dari penelitian ini yaitu menujukan bahwa DJKN dalam melakukan pengelolaan kekayaan negara telah melakukan collaborative governance.

---

ABSTRACT<>br>State assets become one of the crucial things that must be managed properly by the government. This is because governments around the world have an enormous amount of assets compared to each country and compared with the wealth owned by the country.Numerous types of cooperation have been undertaken among governmental stakeholders as response for public related matters. Such collaboration, involving the government, society, non government organizations, and corporations, is classified as a collaborative governance. As the focus of the study, we cover the Directorate General of State Assets Management rsquo s Direktorat Jenderal Kekayaan Negara henceforth referred as DJKN apparent problems on managing the state assets. The use of collaborative governance by the Directorate is put under question. Therefore, this study aims to analyze the implementation of collaborative governance in the state assets management in 2015 2018 by DJKN of the Ministry of Finance. The study utilizes the theory of collaboration, governance, and collaborative governance, under the post positivist methods. Furthermore, the study gathers data through interviews and state documents analysis. Findings suggest that DJKN has indeed been using collaborative governance in managing state assets."

"Pengukuran kinerja organisasi merupakan pondasi dalam mewujudkan pemerintahan berbasis kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025. Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi di fase akhir ini (2020-2024) adalah terwujudnya pemerintahan berbasis kinerja, dimana basisnya adalah pengukuran kinerja. Oleh karena itu setiap organisasi pemerintah pusat dan daerah, harus mampu mewujudkan organisasinya agar berkinerja secara terukur. Penelitian menggunakan metode campuran untuk tujuan penelitian yaitu: 1)Menjelaskan 12 tahapan penerapan balanced scorecard dalam perbaikan akuntabilitas kinerja termasuk perbaikan perencanaan dan penganggaran serta pengelolan kinerja pemerintah; 2)Menjelaskan perkembangan kinerja KKP melalui peningkatan capaian empat perspektif BSC; dan 3)Menjelaskan peningkatan kinerja organisasi KKP sebelum dan sesudah menggunakan balanced scorecard. Penilaian kinerja organisasi dilakukan dengan kategori capaian NKO (Nilai kinerja organisasi): rendah/merah dimana X < 80%; sedang/kuning 80% ≤ X < 100%; tinggi/hijau 100% ≤ X ≤ 120%. Adapun NKP (Nilai kinerja perspektif): rendah/merah X<75%; sedang/kuning 75%≤X<90%; tinggi/hijau 90% ≤ X ≤ 120%; dengan bobot perspektif BSC 1) learn and growth (bobot 30%) ; 2) internal process (bobot 30%); 3) customer (bobot 15%) dan 4) perspektif stakeholder (bobot 25%). Pendekatan kuantitatif melalui penjelasan statistik deskriptif untuk mendeskripsikan keempat perspektif tersebut dalam perbaikan akuntabilitas kinerja KKP. Sementara pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai penerapan BSC secara komprehensif. Dari empat perspektif dalam BSC menggambarkan tingkat capaian kinerja organisasi berjenjang dari level Menteri, Level Eselon I, Eselon II, Eselon III, hingga level eselon IV berdasarkan output-outcome pada sistem aplikasi pengukuran kinerja, yaitu sebanyak 1.122 IKU pada tahun 2015; 11.653 IKU pada tahun 2016; dan 13.050 IKU di tahun 2017. Hasil uji signifikansi sakip KKP berdasarkan standar nilai maksimal Kementerian PAN & RB, yaitu rata-rata di atas 0,5 (95%), sedangkan pencapaian kinerja organisasi pada BSC perspektif stakeholder KKP sebesar 96% (2015); 90% (2016); dan 95% (2017); dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yaitu 112% (2015); 104% (2016) dan 98% (2017). Berdasarkan hasil uji hubungan antar persepektif BSC, ditemukan hubungan langsung dan tidak langsung dimana perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (Learn & Growth) memiliki hubungan langsung positif terhadap Internal proses IP (proses bisnis) sebesar 0.329; hubungan langsung positif terhadap CP (Customer perspective)sebesar 0.006; hubungan langsung negatif terhadap SH (stakeholder) sebesar -0.047. Perspektif IP memiliki hubungan positif terhadap CP sebesar 0.123 dan hubungan langsung ke SH positif 0.108. Dari hasil ini memperlihatkan bahwa antar perspektif memiliki hubungan meskipun nilai hubungan ini kecil namun tidak bisa diabaikan karena berlakunya prinsif kausalitas dari output hingga menghasilkan outcome/impact. Hal ini dapat dipahami bahwa perubahan indikator kinerja yang sifatnya outcome untuk pencapaian arah strategi (Strategic objective) organisasi, dibutuhkan jangka waktu yang lama. Hubungan tidak langsung yang rendah yaitu antara LG terhadap CP sebesar 0.038; IP terhadap SH sebesar 0.078, LG terhadap SH sebesar 0.066. Adapun sebaran intervensi sosial KKP ditemukan level macro pada perspektif. Pada level mezzo ditemukan pada perspektif costumer, sedangkan level micro lebih banyak ditemukan pada perspektif proses bisnis. Hasil capaian outcome pada stakeholder perspektif tertinggi dicapai pada tahun 2015 yaitu 96%; 2016 (90%) dan tahun 2017 (95%).

---

Organizational performance measurement is the foundation in realizing performance-based government as stated in Presidential Regulation Number 81 of 2010 concerning the Grand Design of Bureaucratic Reform 2010-2025. The strategic target of Bureaucratic Reform in this final phase (2020-2024) is the realization of performancebased government, where the basis is performance measurement. The research uses mixed methods for research purposes, namely: 1) Explaining the 12 stages of implementing the balanced scorecard in improving performance accountability including improving planning and budgeting as well as managing government performance; 2) Explaining the development of KKP performance through improving the achievements of the four BSC perspectives; and 3) Explaining the improvement of KKP organizational performance before and after using the balanced scorecard. Organizational performance assessment is carried out in the category of NKO achievement (Organizational Performance Value): low/red where X < 80%; medium/yellow 80% X < 100%; high/green 100% X 120%. The NKP (Perspective performance value): low/red X<75%; medium/yellow 75%≤X<90%; high/green 90% X 120%; with BSC perspective weight 1) learn and growth (weight 30%); 2) internal process (weight 30%); 3) customer (weight 15%) and 4) stakeholder perspective (weight 25%). Quantitative approach through descriptive statistical explanations to describe the four perspectives in improving the accountability of KKP performance. Meanwhile, the qualitative approach is to obtain more in-depth information on the comprehensive implementation of the BSC. The four perspectives in the BSC describe the level of organizational performance achievement in tiers from the Minister level, Echelon I, Echelon II, Echelon III, to echelon IV levels based on the outputs of the performance measurement application system, which were 1,122 KPIs in 2015; 11,653 KPIs in 2016; and 13,050 KKP in 2017. The results of the KKP sakip significance test are based on the maximum standard value of the Ministry of PAN & RB, which is above 0.5 (95%), while the achievement of organizational performance in the BSC of the KKP stakeholder perspective is 96% (2015) ; 90% (2016); and 95% (2017); with Organizational Performance Value (NKO) of 112% (2015); 104% (2016) and 98% (2017). Based on the results of the relationship test between BSC perspectives, a direct and indirect relationship was found where the Growth and Learning perspective has a positive direct relationship to the Internal IP process (business process) of 0.329; positive direct relationship to CP (Customer perspective) of 0.006; negative direct relationship to SH (stakeholder) of -0.047. IP perspective has a positive relationship to CP of 0.123 and a direct relationship to SH is positive of 0.108. These results show that there is a relationship between perspectives, although the value of this relationship is small, it cannot be ignored because the principle of causality applies from the output to the outcome/impact. It can be understood that changes in performance indicators, which are outcome in nature, for achieving the organization's strategic objectives, need a long period of time. The low indirect relationship between LG and CP is 0.038; IP to SH is 0.078, LG to SH is 0.066. Meanwhile, the distribution of social intervention in the KKP was found at the macro level in perspective. At the mezzo level it is found in the customer perspective, while the micro level is found more in the business process perspective. The outcome of the highest stakeholder perspective was achieved in 2015, namely 96%; 2016 (90%) and 2017 (95%)."

"ABSTRACTMany studies merely focus on discussing the benefits of open government, but the negative effects of open government in a variety of published literary works are limited. The advantages of open government are for citizens to get easier access to data and government activity, regulation, and policies. A particular purpose of the research explores the conceptual theoretic from a variety of scientific literature and to understand the negative effects of open government. The method in this research article is a synthesis of qualitative research approach to meta-theory analysis. Data in the research is processed deductively from a variety of scientific literature. The results of the research study aim to explain open government, or open data is not necessarily to generate transparency in government activities. Participation and collaboration in some cases are still considered yet they significantly support open government. It is because a concept may not be appropriate in different places that were affected by the characteristics of the sociocultural, economic, and democracy of a nation."

"Nominee adalah konsep trust (kepercayaan), sesuatu yang diambil derivatif pemahamannya dari pengaturan yang terdapat dalam tradisi sistem hukum common law. Pelaksanaan konsep nominee dilakukan dengan memecahkan antara kepemilikan saham atas pemegang yang terdaftar secara sah sebagai pemegang saham yang diakui secara hukum dan atas kepemilikan terhadap manfaat atau kepuasan dari penerima manfaat (beneficial owner). Di Indonesia, praktik nominee arrangement berupa saham pinjam nama dilarang secara tegas dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, Pemerintah Indonesia melakukan praktik ini. Penelitian ini membahas mengenai: Bagaimana pengaturan praktik saham pinjam nama (nominee arrangement) dalam kepemilikan perseroan terbatas dalam konteks penanaman modal? Bagaimana keabsahan praktik saham pinjam nama (nominee arrangement) yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel? Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penelusuran fakta hukum oleh hakim tidak berpusat pada adanya iktikad tidak baik oleh beneficiary dalam perkara sehingga tidak terlihat tendensi untuk melindungi dan menjaga penegakan hukum dalam perkara.

---

Nominee is the concept of trust (certitude), something that is derived from the understanding of the arrangements contained in the tradition of the common law legal system. The implementation of the nominee concept is carried out by dividing the share ownership of the holder who is legally registered as a legally recognized shareholder and the ownership of the benefits or satisfaction of the beneficiary (beneficial owner). In Indonesia, the practice of nominee arrangements in the form of borrowed shares is expressly prohibited in Law Number 25 of 2007 concerning Investment. However, the Government of Indonesia still does this practice. This study discusses: How is the nominee arrangement in the ownership of a limited liability company regulated in the context of investment? What is the validity of the nominee arrangement carried out by the Government based on the South Jakarta District Court Decision Number 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel? The results of the analysis in this study indicate that the search for legal facts by judges is not centered on the existence of bad faith by the beneficiary in the case so that there is no visible tendency to protect and maintain law enforcement in the case."

"ABSTRAKRepresentasi Ideologi Pemerintah dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017: Sebuah kajian analisis wacana kritisTesis ini dilatarbelakangi konfigurasi linguistik pada Perppu No. 2 Tahun 2017 yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Kontroversi tersebut disebabkan oleh muatan perppu tersebut yang dianggap mengancam keberadaan ormas tertentu. Teks perppu ini juga dianggap wujud dominasi dan kekuasaan pemerintah yang sewenang-wenang. Dalam pandangan kritis, teks memiliki ideologi. Ideologi di sini adalah representasi aspek dunia yang dapat ditunjukkan untuk berkontribusi dalam membangun, memelihara, dan mengubah hubungan sosial kekuasaan, dominasi, dan eksploitasi. Adanya kekuasaan, dominasi, dan eksploitasi membuat keberadaan ideologi dalam teks perlu untuk dijelaskan kepada pengonsumsi teks. Penelitian ini menguraikan ideologi yang termuat di dalam teks Perppu No. 2 Tahun 2017 dari sisi linguistik. Tujuan penelitian ini adalah 1 memaparkan ideologi pemerintah yang terepresentasikan dalam Perppu No. 2 Tahun 2017; 2 menjelaskan cara ideologi pemerintah direpresentasikan dalam teks Perppu No. 2 Tahun 2017; 3 menjelaskan fitur linguistik yang digunakan untuk merepresentasikan ideologi Pemerintah dalam teks Perppu No. 2 Tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang penulis gunakan adalah analisis wacana kritis dengan menggunakan model analisisi wacana kritis Fairclough 1995 . Model analisis wacana kritis Fairclough ini melihat teks dalam tiga dimensi, yaitu dimensi tekstual, dimensi praktik wacana, dan dimensi praktik sosial budaya. Data penelitian ini adalah Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan hasil analisis, ideologi dalam teks Perppu No. 2 Tahun 2017 adalah ideologi nasionalis. Ideologi tersebut terlihat dari makna keseluruhan perppu ini yaitu menjaga kedaulatan negara Indonesia. Penjagaan kedaulatan negara tersebut diwujudkan dengan pengefektifan dan pengefisienan pengaturan dan pemberian sanksi terhadap ormas, terutama bagi ormas dalam kegiatannya melanggar hukum yang berlaku dan ormas yang memiliki ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi negara. Dalam pelaksanaan menjaga kedaulatan, ditemukan keotoriteran pemroduksi teks. Otoriter terlihat dari banyaknya pasal yang mengatur proses pemberian sanksi yang dihapus dan juga pengubahan bunyi pasal yang menyatakan pemerintah dapat menjatuhkan sanksi terhadap ormas tanpa proses di lembaga yudikatif. Ideologi nasionalis yang terdapat dalam teks ini, direpresentasikan melalui dua cara, yaitu keaktoran dan penambahan sanksi. Keaktoran dilakukan secara inclusion, yaitu dengan pemunculan aktor pemerintah sebagai penjaga kedaulatan dan aktor ormas dan anggota ormas sebagai aktor yang memiliki tindakan sewenang-wenang, melakukan kekerasan, dan memiliki ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Fitur linguistik yang digunakan untuk menyampaikan ideologi tersebut meliputi kosakata, kata persuasif, proses material yang diikuti tindakan negatif, pemasifan kalimat, nominalisasi, dan penggantian aktor.Kata kunci: Analisis wacana kritis, Fairclough, ideologi, Perppu Ormas.

---

ABSTRACT Government Ideology Representation in Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 A Study of Critical Discourse AnalysisThis thesis is based on the linguistic configuration of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 which caused controversy in the community. The controversy is caused by the charge of the Government Regulation in Lieu of Law which is considered to threaten the existence of certain organizations. This text is also considered a form of domination and arbitrary government power.. In a critical view, text has an ideology. The ideology here is a representation of aspects of the world that can be shown to contribute to the building, nurturing, and transforming of social relationships of power, domination, and exploitation. The existence of power, domination, and exploitation make the existence of the ideology in the text needs to be explained to those who read the text. This research describes the ideology contained in the text of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 from linguistic point of view. The objectives of this research are 1 to describes the government ideology that is represented in the Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 2 to explains how the ideology of government is represented in the text of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 3 to present linguistic evidences showing Government ideology in the text of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017. This research is a qualitative research. The method used in this research is critical discourse analysis by using the Fairclough rsquo s critical discourse analysis model 1995 . Fairclough rsquo s critical discourse analysis model sees text in three dimensions, namely the textual dimension, discourse practice dimension, and sociocultural practice dimension. This research data is the Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 on Amendment to Law Number 17 year 2013 on Community Organizations. Based on the results of the analysis, the ideology in the text of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 is a nationalist ideology. The ideology is seen from the overall meaning of this Government Regulation in Lieu of Law which is to maintain the sovereignty of the nation of Indonesia. The guarding of the nation 39 s sovereignty is realized by making the regulation and sanctioning of community organizations more effective and efficient, especially for community organizations in which their activities violate law and community organizations which have ideology that is inconsistent with the ideology of the nation. In the implementation of maintaining sovereignty, authoritarianism of the text producer is found. The authoritarians can be seen from the deletion of many chapters governing the process of sanctioning and also the changing of the sound of the article that states the government can impose sanctions on community organizations without process in the judiciary. The nationalist ideology contained in this text, is represented in two ways, namely the appearance of the actor and the addition of sanctions. The appearance of the actor inclusion is done with the appearance of government actors as guardians of sovereignty and the actors of mass organizations and members of the mass organizations as actors who have acts of arbitrary, violent, and have ideology that is against the ideology of the state. The linguistic features used to convey the ideology include vocabulary, persuasive words, material processes followed by negative actions, sentence passing, nominalization, and replacement of actors.Keywords critical discourse analysis, Fairclough, Government Regulation in Lieu of Law of community organization, ideology"

"Salah satu perwujudan good governance, pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitasnya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan dan perundang-undangan.Walaupun telah banyak peraturan dan perundang-undangan yang telah dibuat berkaitan dengan akuntabilitas, namun akuntabilitas pemerintah masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.Oleh karena itulah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntabilitas keuangan dan kinerja, menganalisis keterkaitan antara akuntabilitas keuangan dan kinerja, dan memformulasikan model akuntabilitas berdasarkan metode balanced scorecard pada Direktorat Pembinaan SMK.Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan berdasarkan dokumendokumen yang ada dan kemudian melakuan analisis berdasarkan teori dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas Keuangan Direktorat Pembinaan SMK sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ini tercermin telah dibuatnya tiga macam laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan SMK masih sangat lemah karena banyak sekali perbedaan antara dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja. Sedangkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja belum terkait satu sama lainnya. Hal ini disebabkan memang tidak terintergarsinya sistem keuangan dengan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah. Sistem keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sedangkan akuntabilitas mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perintah (SAKIP). Balanced Scorecard bisa menjadi alternatif dalam peningkatan akuntabilitas Direktorat Pembinaan SMK. Model Balanced Scorecard dibuat berdasarkan empat perspektif, yaitu Perspektif Publik, Perspektif Keuangan, Perspektif Proses Internal, serta Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan.

---

One of the governance good principle, claimed governmental to increase its its[his]. In order to improving its[his] [him/ it], government have [released] some perundang-undangan. Walaupun and regulation have many legislation and regulation which have been made to relate to akuntabilitas, but governmental akuntabilitas still not yet shown repair which [is] signifikan.Because of that's this research aim to to know applying [of] monetary akuntabilitas and performance, analysing related/relevant [among/between] monetary akuntabilitas and performance, and memformulasikan model akuntabilitas pursuant to scorecard balanced method [at] Directorate Construction [of] SMK.Used [by] Method Research [is] bibliography method pursuant to existing document and later;then melakuan analyse pursuant to regulation and theory and also legislation going into effect Monetary Akuntabilitas [of] Directorate Construction [of] SMK have as according to legislation and regulation going into effect. This mirror have made of three kinds of financial statement, that is Report Realize Budget, Balance, and Note to the Financial Statement Akuntabilitas Performance Directorate Construction [of] SMK still very weak because a lot of difference [among/between] planning document and performance report document.While Monetary Akuntabilitas and Performance not yet related/relevant one another. This matter [is] caused (it) is true [do] not financial system terintergarsinya with Governmental performance akuntabilitas system. Financial system relate [at] Standard Accountancy Governance ( SAP), while akuntabilitas relate [at] System Akuntabilitas Performance Institution Comand ( SAKIP). Balanced Scorecard can become alternative in make-up of Directorate akuntabilitas Construction [of] SMK. Model Balanced Scorecard made pursuant to four is in perpective, that is is In Perpective [of] Public, In Perpective [of] Finance, In perpective [of] Internal Process, in perpective And also Study and Growth."

"Tesis ini meneliti efektivitas penerapan Sistcm Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan dikeluarkannya Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2003. Tujuan pertama tesis ini adalah meneliti pengaruh penerapan SAKIP - sebagai alat rnanajemen stratcgis dan laporan akuntabilitas - terhadap kinelja pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diwakili oich Dinas-dinas Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, dan Pekerjaan Umum. Pengaruh penerapan SAKIP sesudah diterapkannya Pedoman LAKTP diuji menggunakan data time series dengan metode uji beda berpasangan terhadap efektivitas kinerja pencapaian sasaran Renstra yang dilaporkan dalam LAKIP tahun 2003, 2004, 2005, dan 2006. Hasilnya, SAKIP secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas kinerja pencapaian sasaran secara keseluruhan. SAKIP berpengaruh berbeda tcrhadap peningkatan kinerja bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pekemjaan umum. SAKIP secara signifikan meningkatkan kinerja bidang pendidikan dalam periode 2003-2006 pada taraf signifikansi >=90%. SAKIP juga secara signifikan meingkatkan kinexja bidang-bidang Iainnya tetapi pada tingkat signiiikansi yang lebih rendah (85-90%) dan hanya pada sebagian tahun diantara tahun 2004, 2005 dan 2006. Tujuan kedua adalah untuk meprediksi faktor-falctor yang mempengaxuhi efcktivitas penerapan SAI-(IP. Empat variahel utama atau variabel laten digunakan dalarn penelitian ini, yaitu: tiga variabel bebas yang terdiri atas: Pcdoman LAKIP (L), Komitrnen Pemerintah Daerah (K), dan Dukungan Pemexintah Pusat (D), serta satu variabel tidak bebas, yaitu: Efektivitas Penerapan SAKIP (P). Setiap variabei laten diamati melalui indikator-indikator atau variabel-variabel pengukuran yang terdiri alas 20 item yang diidentifikasi dan diuji sebagai faktor-faktor efcktivilas penerapan SAKIP. Penelitian ini mcnggunakan data primer dari persepsi responden yang dihasilkan dari pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan metode angket. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotuesis adalah PLS (Partial Least Square) yang merupakan salah satu metode dalam Structural Equation Modeling (SEM). Kesimpulan yang dihasilkan adalah: Pedoman LAKLP, Komitmen Pemedntah Daerah, dan Dukungan Pemerintah Pusat secara signifikan berpengaruh terhadap Efektivitas Penerapan SAKJP. Melalui analisis model struktural dengan program Smart PLS faktor-faktor lebih detil dapat dipilih untuk keperluan pembuatan kebiiakan dan pengambilan keputusan untuk memperbaiki penerapan SAKIP selanjutnya,;This thesis assessed effectiveness of Government Performance Accountability System (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerimah - SAKIP) in Kabupaten Tasikmalaya.

---

The first objective is to investigate the effect of SAKIP - as a strategic management tool and accountability report - on the local govemment performance of Kabupatcn Tasikmalaya represented by education, health, agriculture, and public works sectors. The effect of SAKIP implementation within period of 2003-2006 since LAKIP guideline issuance in 2003 is tested using paired sample test using time series data of effectiveness of Renstra?s goal achievement reported in the LAKIP of 2003, 2004, 2005 and 2006. The result shows that SAKIP is significantly affecting Renstra?s goal achievement of the whole sectors, and is also significantly affecting Renstra?s goal achievement by sector in different weight of effect. By sector, SAKIP is significantly increasing education performance within the period of 2003-2006 at significance level of >=90%, and is also significantly increasing the other sectors? performance but at lower significance level (85-90%) and only at partial year amongst 2004, 2005 and 2006. The second objective is to predict the affecting factors of effectiveness of SAKIP. Four types of main or latent variables involved in this research are: three independent or exogenous variables consisting of: L (LAKIP Guideline - Pedoman LAKIP), K (Local Government Commitment - Komitmen Pemerinfah Daerah), and D (Central Government Support - Dukungan Pemerintah Pusat); and one dependent or endogenous variable namely P (Effectiveness of SAKIP - Efékrivitas Penerapan SAKIP). Each latent variable is observed by measurement indicators/variables consisting of 20 items which are identified and tested as factors of effectiveness of SAKIP. This research used primary data of respondents perception resulted ti-om data collection using questionnaire with envelope method. Analytical method used for testing hypothesis is Smart PLS (Partial Least Square) one of Sfruclural Equation Modeling (SEM) methods. Conclusions resulted from this research is: LAKIP Guideline, Local Government Commitment, and Central Government Support are significantly affecting the effectiveness of SAKIP. Through Smart PLS analysis, detailed factors affecting effectiveness of SAKIP can be selected for purpose of policy and decision making for improvement of SAKIP implementation in the future."

"Tesis ini membahas tentang analisis proses penerapan akuntabilitas pelayanan publik yang diselenggarakan Pusfatekgan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah : untuk indikator acuan pelayanan sudah ada standar pelayanan yang ditetapkan hanya saja perlu diinformasikan secara lebih luas; untuk solusi pelayanan sudah dilakukan konsultasi pada tahap awal pemberian pelayanan; untuk prioritas pemenuhan kepentingan pengguna masih perlu perbaikan karena belum ada petugas khusus pelayanan. Transparansi informasi pelayanan masih kurang dipublikasikan ke masyarakat. Sedangkan untuk partisipasi masyarakat melalui pengaduan masyarakat yang masuk masih sangatlah sedikit.

---

This thesis discusses an analysis of the implementation process of public service accountability organized by Pusfatekgan. The method used is qualitative research.The results of this study are as follows: there is already an existing standard for service reference indicator, but it needs to be informed more broadly; for service solution, a consultation has taken place at the early stages of service delivery; it is only the priority of fulfillment for the benefit of the users that is considered still requiring more improvements because there is not any special service attendant yet. The transparency of service information still has not been publicized enough, while there is still very little community participation through public complaints."

"Berangkat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kementerian Agama menindaklanjutinya dengan Peraturan Menteri Agama PMA Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Agama dan Keputusan Menteri Agama KMA Nomor 216 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satgas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Agama Pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menganalisis implementasi kebijakan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP yang telah diterapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama serta faktor-faktor yang mempengaruhi dari implementasi kebijakan SPIP tersebut. Hasil penelitian ini yaitu menemukan bahwa Implementasi kebijakan SPIP di lingkungan Ditjen Bimas Hindu masih belum cukup baik, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut: penegakan integritas dan etika yang masih belum maksimal; identifikasi resiko sampai pengelolaan resiko yang belum dilakukan di semua level eselon II; penggunaan otorisasi yang masih banyak terjadi miss koordinasi; sistem informasi dan data yang masih terkendala aplikasi yang masih belum berjalan; dan, tindak lanjut temuan yang belum baik. Faktorfaktor yang mempengaruhi yaitu diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Faktor yang paling mempengaruhi yaitu komunikasi dan sumber daya.

---

Based on the Government Policy No.60 Year 2008 Subject About Government rsquo s Internal Control System, which was followed up by Ministry of Religious Affairs by issuing Minister of Religious Affairs Policy PMA No.24 Year 2011 Subject About Implementation of SPIP in the Ministry of Religious Affairs, andDecree of the Minister of Religious Affairs KMA no.216 year 2011 subject about the Establishment of Task Force of SPIP Implementation in Ministry of Religious Affairs. Purpose of this research is to analyze theSPIPpolicy implementation that had been applied in the Directorate of Hinduism Community Guidance at Ministry of Religious Affairs and also to analyze the factors thatinfluenced the implementation. Through this research we found that the SPIP policy implementation in Directorate of Hinduism Community Guidance at Ministry of Religious AffairsHindu are not good enough, it can be seen through following indicators the enforcement of integrity and ethics that still not good identification of disasters that have not been done at all levels the lesscoordination in using an authorizations the information systems and data that still constrained due to an applications that are still not running last, follow up findings that have not been good. Several factors that affects the implementationare communication, resources, disposition, and bureaucracy. Factors that most influence are communication and resources. "

"Skripsi ini menganalisis peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan cara memaparkan peran Inspektorat Jenderal dalam akuntabilitas kinerja, peran Itjen dalam Evaluasi atas penyusunan LAKIP dan manfaat evaluasi LAKIP tersebut. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa peran Inspektorat Jenderal belum berperan secara efektif dalam akuntabilitas kinerja di Kemdikbud seperti yang dinyatakan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, itjen berperan untuk mempengaruhi nilai atas penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan ternyata hasil evaluasi SAKIP dimanfaatkan oleh Ditjen Dikdas dan itu dilihat dari penyusunan LAKIP Ditjen Dikdas pada periode dua tahun berikutnya.

---

The focus of this study about The role of General Inspectorate in Ministry of Education and Culture and its activity for evaluating Government performance accountability by explaining its role and its role when evaluating the performance's report of General Directorate of Pendidikan Dasar. The result of this study that General Inspectorate does not work effectively as stated on Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 about Government Internal Control, Its role in evaluating Government Accountability Performance?s Report General Directorate of Pendidikan Dasar has been quite effective and Evaluation of 2009 Government Performance Report' of General Directorate of Pendidikan Dasar' result has been used for its better Government Performance Report in 2011."