Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini berjudul Analisis Collaborative Governance dalam Pembangunan Mass Rapid Transit MRT di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis collaborative governance yang terjadi dalam proses pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan untuk collaborative governance yang terjadi dalam proses pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta adalah teori governance, teori kolaborasi, dan teori collaborative governance. Penelitian dilakukan dengan pendekatan post positivist untuk mengidentifikasi dan menilai penyebab yang mempengaruhi collaborative governance dalam pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta. Data yang diperoleh berupa data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari media dan dokumen lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance yang dilakukan dalam pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi 4 dimensi berdasarkan Teori Model Collaborative Governance sebagaimana diungkapkan oleh Ansell dan Gash, yaitu adanya kemacetan dan ketimpangan sumber daya serta kemampuan sebagai kondisi awal yang mempengaruhi hubungan collaborative governance, desain institusional seperti tertuang dalam Kepgub Nomor 1655 tahun 2014 yang memberikan legitimasi untuk hubungan collaborative governance; 3 Gaya kepemimpinan dari pemimpin formal maupun informal yang mempengaruhi hubungan collaborative governance; serta 4 Proses kolaboratif yang terjadi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT. MRT Jakarta, dan pemerintah Jepang melalui JICA sebagai bentuk hubungan collaborative governance.

---

ABSTRACTThis study aims to analyse collaborative governance in developing MRT in DKI Jakarta. The theories that are used in this study include governance, collaboration, and collaborative governance theories. This study uses post positivist approach to identify and assess which causes the application of collaborative governance in this MRT development in DKI Jakarta. Documented data were collected through in depth interviews and paperworks. The result of this study shows that collaborative governance in the development of MRT in DKI Jakarta has complied the all four dimentions based on Collaborative Governance Model theory as stated by Ansell and Gash, which are 1 there is congestion and inequality of resources and capabilities as the initial conditions that affect the relationship of collaborative governance, 2 institutional design as set Governor Decree No. 1655 of 2014 which provides legitimacy for collaborative governance relations, 3 leadership style that affects collaborative governance relations, and 4 collaborative process that occur between the central government, local government, PT. MRT Jakarta, and the Japanese government through JICA as a form of collaborative governance relations. "

"Latar belakang dari penelitian ini ialah adanya dugaan penyelewangan pada proyek infrastruktur PT Mass Rapid Transit Jakarta yang merupakan BUMD tergolong baru, namun juga memiliki beberapa prestasi yang berkaitan dengan penerapan sistem GCG yang dianut oleh Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di PT Mass Rapid Transit Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan post-positivism dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan beberapa pihak dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan adalah Good Corporate Governance, Prinsip-prinsip Good Corporate Governance, State-Owned Enterprise. Hasil penelitian dari  penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Mass Rapid Transit Jakarta dapat dikatakan baik, PT MRT Jakarta telah menerapkan sistem GCG dengan komitmen dan tanggung jawab yang kuat pada perusahaan. Hal tersebut didukung dengan penetapan Code of Corporate Governance oleh PT MRT Jakarta. Meski demikian dari lima dimensi yang diteliti, terdapat satu dimensi yaitu prinsip independensi yang menunjukkan hasil cukup baik. Empat dimensi dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang diterapkan yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas serta kewajaran dan kesetaraan menunjukkan hasil baik.

---

The background of this research is the alleged deviations in the infrastructure project of PT Mass Rapid Transit Jakarta, which is a relatively new BUMD, but also has several achievements related to the implementation of the GCG system adopted by the Company. This study aims to analyze the application of the principles of Good Corporate Governance in PT Mass Rapid Transit Jakarta. The research approach used is post-positivis, with qualitative research methods. Data collection is done through in-depth interviews with several parties and literature study. The theory used is Good Corporate Governance, Good Corporate Governance Principles, State-Owned Enterprise. The results showed that the application of the principles of Good Corporate Governance at PT Mass Rapid Transit Jakarta are the four dimensions of the principles of Good Corporate Governance applied show that the results of the principles of transparency, accountability, responsibility and fairness and equality are good, one dimension is the principle of independence shows quite good results."

"Tesis ini membahas mengenai Konstruksi Collaborative Governance dalam Pencegahan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta. Kolaborasi dalam Pencegahan Narkoba memiliki empat (4) sasaran lingkungan yaitu Lingkungan Pemerintah, Pendidikan, Swasta dan Masyarakat. Stakeholder yang melakukan kolaborasi dalam Pencegahan Narkoba antara lain Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, LSM dan sektor swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecenderungan konstruksi Collaborative Governance dalam Pencegahan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan dua (2) teori Collaborative Governance yakni Emerson dan Nabatchi (2015) dan Ansel dan Gash (2011). Peneliti menggunakan pendekatan postpositivism dengan metode pengumpulan data kualitatif menggunakan menggunakan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa Konstruksi Collaborative Governance dalam Pencegahan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta lebih cenderung kepada teori Emerson dan Nabacthi (2015). Adanya driver dalam Pencegahan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini adalah BNNP DKI Jakarta. Sistem konteks juga ada dalam proses kolaborasi ini sehingga dapat mendukung kolaborasi antara para stakeholder dalam Pencegahan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta. Terakhir, penulis memberikan rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian ini.

---

This thesis discusses The Collaborative Governance Construction about Narcotic Prevention in Jakarta Province. This collaboration have four sectors, they are governance, education, private and society. This research aims to analyze trends in Collaborative Governance Construction about Narcotics Prevention in Jakarta Province. This research uses two theory Collaborative Governance. They are Collaborative Governance Regimes (CGR) from Emerson and Nabatchi (2015) and Collaborative Governance from Ansell and Gash (2011). Researchers uses postpositivism approach with kualitatif methode and collecting data uses interviewing and study literature. The results show that The Collaborative Governance Construction about Narcotic Prevention in The Jakarta Province more inclined to theory Collaborative Governance from Ansell and Gash (2011). In this collaboration has driver namely National Narcotics Board Jakarta Province. Collaboration Narcotics Prevention in Jakarta Province also have context system that support this collaboration running well. Finally, the authors provide recommendations that are relevant to the results of this thesis."

"Setelah melalui proses yang panjang, pada Maret 2019 warga Jakarta memiliki Mass Rapid Transit (MRT) sebagai moda transportasi massal modern. Kehadiran MRT yang direncanakan sejak tahun 1986 diharapkan dapat menjadi salah satu solusi menghadapi padatnya lalu lintas di Jakarta yang seolah mustahil untuk ditangani. Permasalahan yang terjadi selanjutnya adalah perilaku penumpang MRT yang tidak siap dengan segala peraturan yang harus ditegakkan dalam penggunaan MRT, sehingga ditemukan berbagai pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Tulisan ini berupaya mencari faktor-faktor penyebab pelanggaran peraturan dan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan perilaku penumpang menyikapi kehadiran MRT berdasarkan literatur, big data, dan analisis deskriptif kualitatif. Diharapkan juga dapat memberikan rekomendasi yang dapat diberikan dengan penekanan pada aspek sosial. Kajian dilakukan dengan menggunakan data sekunder mengenai perilaku penumpang di MRT dan fasilitasnya yang diperoleh dari berbagai sumber dan observasi. Kajian menggambarkan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dimana uji coba MRT disebabkan oleh budaya dan kesiapan masyarakat dalam menggunakan teknologi baru, serta keberadaan MRT sejak satu tahun beroperasi mampu mengubah perilaku masyarakat."

"Kemacetan merupakan masalah yang terjadi di kota-kota besar. Berbagai kebijakan dilakukan untuk mengatasi kemacetan seperti pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui kebijakan ganjil genap dan pengenaan biaya pada pengguna kendaraan pribadi pada ruas jalan tertentu (road pricing). Kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi tanpa memberikan alternatif solusi bagi mobilitas individu tentunya kemudian menjadi tidak relevan. Oleh karenanya, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa penyediaan berbagai moda transportasi publik untuk menjawab kebutuhan alternatif solusi tersebut. Namun demikian, keberadaan suatu moda transportasi publik akan memiliki dampak terhadap moda transportasi lainnya. Penelitian ini menguji dampak tersebut melalui analisis hubungan keberadaan moda transportasi baru berupa MRT terhadap moda Transjakarta yang telah beroperasi jauh sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga berusaha melihat hubungan komplementer ketika terjadi kenaikan harga tiket MRT terhadap penurunan jumlah penumpang melalui pendekatan elastisitas harga silang. Pengujian tersebut dilakukan dengan metode regresi model fixed effect menggunakan data harian jumlah penumpang Transjakarta pada level halte, di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan MRT behubungan dengan peningkatan jumlah penumpang Transjakarta pada radius 250 meter terhadap stasiun MRT, sebesar 36.5%. Namun, penelitian ini belum menemukan cukup bukti adanya hubungan komplementer terkait kenaikan harga tiket MRT terhadap penurunan jumlah penumpang Transjakarta.

---

Congestion is a problem that is occuring in big cities. Different policies are implemented to alleviate congestion, such as limits on the use of private vehicles through even odd policy and the introduction of charges on drivers of private vehicles on certain highways (road pricing). It is clear that that the policy of limiting the use of private vehicles without offering alternative mobility solutions become less relevant. Therefore, the government has issued a policy to provide varioues public transport to meet the needs of alternative solutions. Nevertheless, the existence of a mode of public transport can affect other modes. This research investigates these impacts by exploring the introduction of MRT as a new transport mode to a long-standing Transjakarta. In addition, this research also aims to see the complementary relationship between PT MRTs ticket rises to a decrease in the number of Transjakarta passengers through a cross-price elasticity approach. Using the fixed effect model regression, the test was carried out using a daily data on the number of Transjakarta passengers at the bus stop level in DKI Jakarta Province. This study found that the existence of MRT was associated with a 36.5 percent increase in the number of Transjakarta passengers to the MRT station at a distance of 250 metres. Nonetheless, this research did not find sufficient evidence of a complementary relationship in terms of the rise in MRT ticket prices to a decrease in the number of Transjakarta passengers."

"Kehadiran pandemi Covid-19 secara tidak langsung telah membawa dampak bagi sektor UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Tidak terkecuali di Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia, dimana dengan adanya kebijakan pembatasan ruang gerak masyarakat mendorong perubahan pada pola perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial-ekonomi. Akibat dari hal tersebut banyak sektor UMKM yang mengalami penutupan usaha karena tidak mampu mentransformasikan usaha mereka ke dalam ekosistem digital. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui program JakPreneur dalam menangani urgensi untuk mendigitalisasikan UMKM. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaboratif dan faktor-faktor yang memengaruhi collaborative governance itu sendiri dengan menggunakan konsep collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjalin pada program JakPreneur untuk mendigitalisasikan UMKM telah memenuhi semua dimensi dari teori yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Dalam hal ini, program JakPreneur tidak hanya memfasilitasi proses digitalisasi UMKM, melainkan turut membina pelaku UMKM untuk meningkatkan nilai tambah dari usaha mereka. Namun demikian, terdapat temuan peneliti yang menjadi hambatan, seperti adanya potensi miskomunikasi, sosialisasi program belum optimal, hingga tingkat penyerapan informasi dari pelaku UMKM yang tergolong rendah.

---

The presence of the Covid-19 pandemic has indirectly had an impact on the MSME sector throughout Indonesia. The DKI Jakarta Province is no exception, as the center of the Indonesian economy, where the policy of restricting people's movement space encourages changes in people's behavior patterns in carrying out socio-economic activities. As a result of this, many MSME sectors experienced business closures because they were unable to transform their businesses into a digital ecosystem. Cross-sector collaboration is one of the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government through the JakPreneur program in dealing with the urgency to digitize MSMEs. This study aims to analyze the collaborative process and the factors that influence collaborative governance itself by using the concept collaborative governance proposed by Ansell & Gash (2008). This study used post-positivist approach with in-depth interviews as the primary data source and literature study as a secondary data source. The results showed that the collaboration that exists in the JakPreneur program to digitize MSMEs has fulfilled all the dimensions of the theory proposed by Ansell & Gash (2008). In this case, the JakPreneur program not only facilitates the process of digitizing MSMEs, but also helps develop MSME actors to increase the added value of their businesses. However, there are research findings that become obstacles, such as the potential for miscommunication, program socialization is not optimal, also the level of absorption of information from MSME actors is relatively low."

"Coronavirus Disease (Covid-19) telah membawa dampak tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga pada sektor ekonomi. Telah banyak masyarakat khususnya di perkotaan yang kehilangan pekerjaan diakibatkan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Pangan merupakan program pencarian dana bantuan sosial di Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan untuk membantu masyarakat terdampak dalam memenuhi kebutuhan dasar akan pangan. Pogram ini mengindikasikan adanya penerapan collaborative governance antara aktor pemerintah dan non-pemerintah yaitu lembaga kemanusiaan. Adanya ketidakseimbangan sumber daya secara tidak langsung dapat memengaruhi proses tata kelola kolaboratif yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, peneliti membahas faktor yang memengaruhi proses tata kelola kolaboratif dan proses tata kelola kolaboratif antar aktor dalam program KSBB pangan di DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan faktor yang memengaruhi proses tata kelola kolaboratif dan proses tata kelola kolaboratif antar aktor pada program KSBB pangan dalam perspektif collaborative governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, lingkungan dan etika memengaruhi secara langsung proses tata kelola kolaboratif dalam program KSBB pangan. Adapun proses tata kelola yang terjalin dalam program KSBB pangan juga telah memenuhi seluruh dimensi yang ada pada variabel collaborative process oleh Ansell & Gash (2008), yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, pemahaman bersama dan hasil antara.

---

Coronavirus Disease (Covid-19) has had an impact not only on the health sector but also on the economic sector. Many people, especially in urban areas, have lost their jobs as a result of the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy. The Food Large-Scale Social Collaboration Program (KSBB) is a program to seek social assistance funds in DKI Jakarta Province which is issued to assist affected communities in meeting their basic needs for food. This program indicates the implementation of collaborative governance between government and non-government actors, namely humanitarian agencies. The existence of an imbalance of resources can indirectly affect the collaborative governance process carried out by stakeholders. Therefore, the researcher discusses the factors that influence the collaborative governance process and the collaborative governance process between actors in the food KSBB program in DKI Jakarta. The purpose of this study was to describe the factors that influence the collaborative governance process and the collaborative governance process between actors in the KSBB for food program from a collaborative governance perspective. The approach that was used in this research is post-positivist with descriptive intention through deep interview and literature studies as a data collection technique. The result showed that the factors of facilitative leadership, institutional design, environment and ethics directly influence the collaborative governance process in the KSBB for food program. The management process that is involved in the KSBB for food program has also fulfilled all the dimensions in the collaborative process variable by Ansell & Gash (2008), namely face-to-face dialogue, trust building, mutual understanding and intermediate outcomes."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang pengalokasian berbagai macam risiko pada stakeholder terkait seputar proyek yang mana diambil contoh proyek Mass Rapid Transit Jakarta pada tahapan konstruksi proyek dimana dalam proyek ini terdapat keterlambatan dalam penyelesaiannya dikarenakan alokasi risiko yang tidak tepat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengalokasian risiko perlu dilakukan untuk mengetahui tanggung jawab tiap stakeholder terhadap risiko terkait yang mana bila tidak dialokasikan pada stakeholder yang tepat akan membuat proyek terhambat. Penelitian ini menggunakan metode delphi dan survei menggunakan kuesioner. Setelah dilakukan analisa dan validasi didapatkan masing-masing risiko yang muncul dengan para stakeholder utama yang menanggungnya dengan mayoritas risiko ditanggung oleh pihak kontraktor.

---

ABSTRACTThis paper discusses the allocation of various types of risk on relevant stakeholders about the project which were sampled on Jakarta Mass Rapid Transit project in the construction phase of the project where in this project, the time to finished the project has delayed because of risk allocation is not proper. This study is a qualitative research with descriptive design. The allocation of risk needs to be done properly to determine the responsibilities of each stakeholder to the associated risks which if not allocated to the appropriate stakeholders will make the project impeded. This study use Delphi method and questionnaire survey. After being analyzed and validated, we obtain emerging risks with the key stakeholders who bear the risk with the majority of the risk is borne by the contractor."

"ABSTRAKKarya tulis dengan judul "Perencanaan pembangunan Angkutan masal di Jakarta"atau yang dikenal dengan istilah MRT ( Mass Rapid Transit) dengan menggunakan Subway mengupas tentang suatu kemungkinan pembangunan sistem MRT ini JABOTABEK, khususnya di DKI Jakarta.Dalam mengulas hal ini dibagi atas beberapa Bab;Bab I Latar belakang wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya(JABOTABEK) ;a. Geology daerah Jabotabek;Kondisi geology dan tanah, melihat kemungkinan bisa dibangunnya sistem Subwayb. Keadaan sosial dan ekonomi penduduk DKI Jakarta;Kegiatan perekonomian dan pertumbuhan penduduk yang mempunyai dampak terhadap kebutuhan jasa angkutanc. Kompisisi dan kebijaksanaan angkutan di Jakarta;Jasa angkutan apa saja dan bagaimana peranannya dalam melayani penduduk DKI Jakarta dan sekitarnya.d. Sistem angkutan dinegara berkembang;Sebagai bahan perbandingan dan hebatnya perdebatan yang dilakukan untuk memilih jenis angkutan masal yang akan digunakan, karena diperlukan dana investasi cukup besar sedangkan sumber dana masih tanda Tanya.e. Alternatif angkutan dan aspek ekonomisnya;Harus kita lihat model angkutan yang hemat energy, kurang polusi, aman dan bagaimana mendapatkan biaya untuk membangunnya.Bab II Aspek keuangan dalam pembangunan MRT;Baik dinegara berkembang maupun negara maju, bagaimana kriteria investasi untuk membangun MRT ini, karena biaya investasi yang besar sedangkan pengembaliannya tidak mungkin secara ekonomis.Bagaimana perbandingan penghasilan dan biaya operasi di negara yang mempunyai angkutan masalBab III: Suatu kemungkinan angkutan masal (Subway) di Jakarta;Hubungan antara perkembangan kota dan sistem angkutannya selama ini, bagaimana pemecahan permasalahan sistem angkutan dan alternatifnya.Mengoptimalkan formasi jaringan dan memanfaatkan sistem yang sudah ada serta memilih jenis angkutan yang sesuai.Bagaimana seharusnya melakukan pemilihan sistem angkutan, pemilihan jalur, sistem pengumpan, pemilihan MRT dan melihat keunggulan "Subway" dibandingkan angkutan masal lainnya.Bab IV: Mass Rapid Trasit "Subway" di Jakarta;Perkembangan Subway didunia dan bagaimana rencana jika Subway ini dikembangkan di Jakarta.Bagaimana metoda konstruksi, perencanaan stasiun, pro ses implementasi, pembiayaan konstruksi, besar biaya konstruksi dan bisnis sampingan yang mungkin bisa dilakukan bila sistem ini terlaksana."

"Kemacetan adalah salah satu masalah urgent yang ada di ibukota dan menuntut untuk segera diselesaikan. Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah tersebut, namun keterbatasan tanah untuk pembangunan menuntut harus diadakannya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada pembangunan MRT di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan postpositivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan MRT belum berjalan secara efektif sehingga progresnya lambat. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan tanah antara lain yaitu aktor pengadaan tanah, tujuan pengadaan tanah, metode sosialisasi, dan kompensasi yang diberikan.

---

Congestion is one of the urgent issue in the capital and demanded to be immediately resolved. The development of Mass Rapid Transit (MRT) is expected to be a solution over the issue , but limited ground for development forced the government to do new job, land acquisition. This research aimed to analyze how the implementation of land acquisition for the public interest on the construction of Mass Rapid Transit (MRT) in South Jakarta and to analyse the factors that influence of land acquisition process. This research using qualitative method with postpositivisme as the approach.

The result showed that the implementation of land acquisition for MRT project has not been effectively so that the progress too slow. It caused by several factors such as the actor of land acquisition, the purpose of land acquisition , the method of socialization, and the compensation."