Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPengelolaan kekayaan negara salah satunya dalam bentuk Barang Milik Negara BMN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Namun pada implementasinya, masih menuai banyak masalah yaitu masih tingginya jumlah BMN yang belum digunakan secara optimal idle yang menimbulkan dampak, baik dari segi pengeluaran maupun penerimaan. Dari segi pengeluaran, tingginya jumlah BMN idle akan memberikan dampak pada pemberatan APBN sebagai beban pemeliharaan dan pengamanan. Sedangkan dari sisi penerimaan negara, BMN idle seharusnya dapat menjadi salah satu potensi penerimaan negara berupa penyewaan aset. Pada kenyataannya, pendapatan sewa BMN terhadap total Penerimaan Negara Bukan Pajak masih memiliki rasio yang sangat kecil. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan masih kecilnya kontribusi penyewaan BMN idle dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak dilihat dari proses manajemen aset. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivist dengan mengumpulkan data primer dari wawancara mendalam dan analisis dokumen serta laporan sebagai data sekunder. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa kecilnya kontribusi sewa aset disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 1 belum adanya kriteria BMN idle yang boleh diserahkan ke DJKN, sehingga jumlah BMN idle di DJKN tinggi namun tidak dalam kondisi yang baik 2 adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara Kementerian/Lembaga dengan DJKN, 3 peraturan belum mendukung konsep bisnis, 4 belum tersedianya data aset yang valid dan riil juga berpengaruh pada upaya optimalisasi BMN, 5 belum adanya sistem kontraprestasi terhadap Kementerian/Lembaga yang berhasil menyewakan asetnya, 6 BMN idle yang disewakan baru berupa BMN idle sebagian saja, 7 masih terdapat celah dalam sistem monitoring, 8 bentuk organisasi DJKN yang menghambat proses promosi aset, 9 mindset pegawai yang terfokus pada tujuan utama BMN diadakan yaitu untuk tugas dan fungsi, sehingga tidak ada motivasi bagi mereka untuk aktif melakukan promosi sewa.

---

ABSTRACT<>br>The management of state wealth in form of state property is regulated in Government Regulation Number 27 of 2014. In its implementation, it has several issues such as the high number of state property that has not been optimally used idle which affect state expense and state income. In regards to state expense, the high number of idle state property will burden the state budget APBN as maintenance expense and security expense. While in regards to state income in form of leasing or rent. In reality, income from state property rent in context of Non Tax Revenue is still in a very low ratio. Thus, this research is purposed to analyze the cause of the low contribution of idle state property in leasing form in context of Non ndash Tax Revenue from asset management perspective. The method used in this research is post ndash positivist through collection of primary data from throughout interviews and analysis of dicuments and reports as secondary data. From this research, it can be established that the low number of contribution state property rent is caused by several factors which are 1 the inexistence of idle state property criteria that can be given to DJKN, causing the high number of state property not in an appropriate condition commercial condition, 2 the existence of an imbalance rights and obligation between ministry and DJKN itself, 3 existing regulations do not support the business concept yet, 4 the inexistence of valid and factual asset data which also affects the effort to optimize state property, 5 the inexistence of contraprestation system towards ministrial Institution which succesfully rent its assets, 6 rented idle state property are only partially, 7 there is still inefficiency of monitoring system, 8 organizational form of DJKN which hampers asset promotion proces, and 9 passive mindset of employees in promoting rent of state property."

"Bea meterai merupakan pajak atas dokumen pada dasarnya adalah pengoptimalan penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia. Pembubuhan meterai elektronik dan tanda tangan digital sebetulnya tidak berkaitan karena memiliki fungsi yang berbeda sehingga pembubuhan keduanya dapat dilakukan mana saja yang lebih dulu terlebih sekarang pembubuhan melalui elektronik. Permasalahan dalam tesis ini adalah Urgensi Dari Penggunaan Bea Meterai Elektronik Sebagai Segel Pada Pembuktian Keautentikan Dokumen Elektronik dan peran Pemerintah dalam pengaturan Bea meterai elektronik dan penyelenggaraan penelusuran kembali pembuktian keautentikan dokumen elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian Urgensi dari penggunaan Bea Meterai elektronik pada dokumen elektronik yang autentik adalah di fungsikan sebagai penanda bahwa bea meterai telah terbayar lunas, yang tujuannya untuk mendapatkan tambahan Anggaran pendapatan negara.  Dalam fungsi autentikasi untuk pembuktian yang dimana terjadi autentikasi-ganda yang seharusnya Tanda Tangan Elektronik saja sudah cukup namun dengan adanya e-meterai menjadikan fungsi autentikasi tersebut menjadi ganda selain dari fungsinya sebagai pajak atas dokumen. Pemerintah dalam pengaturan Bea Meterai elektronik berfungsi sebagai pengawas dan pembuat kebijakan terhadap penyebaran dan pendistribusian meterai elektronik yang dilakukan dengan pembangunan sistem meterai elektronik, maintenance terhadap sistem tersebut serta mempersiapkan integrasi ke sistem yang berkaitan dengan sistem ini. kemudian dari sistem penelusuran kembali Proses pendaataan dilakukan di Peruri dengan melakukan rekapitulasi terhadap serial number meterai elektronik. Peruri memiliki central database yang mencatat status-status atas meterai elektronik yang telah dipakai.

---

Stamp duty is a tax on documents, basically optimizing state revenue to finance national development independently towards the Indonesian people. The affixing of electronic stamps and digital signatures is actually not related because they have different functions so that the affixing of the two can be done whichever comes first, especially now that the affixing is through electronics. The problem in this thesis is the Urgency of the Use of Electronic Stamp Duty as a Seal on Proving the Authenticity of Electronic Documents and the role of the Government in regulating electronic stamp duties and organizing tracing back proof of the authenticity of electronic documents. The research method used is normative juridical. The results of the study The urgency of using electronic stamp duty on authentic electronic documents is that it functions as a marker that the stamp duty has been paid in full, the purpose of which is to obtain additional state revenue budget. The government in regulating electronic stamp duties functions as a supervisor and policy maker for the distribution and distribution of electronic stamps carried out by building an electronic stamp system, maintaining the system and preparing integration into systems related to this system. then from the tracing system, the registration process is carried out at Peruri by recapitulating the serial number of electronic stamps. Peruri has a central database that records the status of electronic stamps that have been used."

"Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, memiliki peranan yang sangat signifikan dalam penerimaan negara. Sehingga penting bagi negara untuk dapat mengumpulkan pajak secara optimal dari wajib pajak namun juga legal karena telah dinyatakan dalam undangundang dimana mengatur pula tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Dalam pengumpulannya diperlukan suatu sistem, dan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia saat ini adalah self-assessment system, yang pada kenyataannya tidak mudah dijalankan oleh wajib pajak. Kehadiran konsultan pajak mendampingi wajib pajak mengimpelementasikan sistem tersebut pada akhirnya diperlukan dan dirasakan manfaatnya bukan hanya bagi wajib pajak, namun juga oleh negara. Tetapi sampai dengan saat ini pengaturan bagi profesi konsultan pajak sendiri masih belum diatur dalam undang-undang, yang dalam kenyataannya posisi konsultan pajak adalah sebagai pihak yang independen, dimana konsultan pajak berperan dalam mewujudkan keadilan bagi wajib pajak dalam membayar pajak akibat ketidaktahuannya, serta mendukung upaya pemerintah dalam pengumpulan pajak.

---

Taxes as a source of state revenue in the Budget of the State, has a very significant role in state revenue. So important for the country to be able to optimally collect taxes from taxpayers but also legal because it has been stated in the law which also governs the rights and obligations of taxpayers. In its collection need a system, and the tax system applied in Indonesia today is a selfassessment system, which in reality is not easily carried by the taxpayer. The presence of tax consultants to accompanying taxpayer to implement its systems is ultimately necessary and perceived benefits not only for taxpayers, but also by the state. But until now the setting for the profession of tax consultant still has not set in legislation, which is in fact the position of tax consultant is as an independent party, where tax consultants play a role in bringing about justice for the taxpayer to pay taxes due to ignorance, as well as supporting efforts governments in tax collection."

"Penelitian ini membahas tentang pengimplementasian deregulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dimana adanya penghapusan beberapa jenis PNBP, yaitu jasa pelayanan ekspor dan impor, sewa penggunaan auditorium, dan jasa penyajian data impor / ekspor / cukai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasi dari penghapusan beberapa jenis PNBP di DJBC. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitiannya ini adalah pengimplementasian peraturan ini sudah cukup baik walaupun masih ada sedikit masalah di bagian komunikasi. Selain itu, penghapusan beberapa jenis PNBP ini juga mempengaruhi fungsi pegawai dan penerimaan di DJBC.

---

This research discusses about Implementation of the Deregulation of Non-Tax Revenue in Directorate General of Customs and Excise where there are deletion for some charges such as Export, Import, and Excise Charges, Rental of Auditorium, and Data Preparation of Export, Import, and Excise Charges. This research aims to analyze the implementation and implications of the elimination of some types of non-tax revenues in Directorate General of Customs and Excise. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result is implementation of this regulation is good enough, but there are some problem about communication. And then, deletion of some non-tax revenue subject give effect to employee function and revenue of Directorate General of Customs and Excise."

"Pendirian Badan Penerimaan Negara diharapkan dapat mempermudah Pemerintah dalam mengelola penerimaan negara secara efisien. Badan Penerimaan Negara, khususnya dalam sektor perpajakan, dianggap sebagai tulang punggung penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan justifikasi perbaikan kondisi eksisting DJP ketika di bawah Kementerian Keuangan dalam rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah paradigma post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Urgensi pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) di Indonesia sangat tinggi karena penerimaan negara masih sangat bergantung pada sektor perpajakan. Mengingat pentingnya peran pajak dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, diperlukan sebuah lembaga khusus yang fokus pada pengelolaan dan peningkatan penerimaan pajak. Dalam sisi kelembagaan Pentingnya kelembagaan perpajakan di Indonesia, terutama dalam upaya pembangunan nasional. Kelembagaan ini memiliki peran utama dalam mengelola dan mengawasi sistem perpajakan secara efektif dan efisien. Dalam sisi Administrasi adalah integrasi sistem pengelolaan pajak yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi. Dengan adanya BPN, fungsi pengelolaan pajak dan bea cukai dapat disatukan, menciptakan sebuah sistem yang lebih terkoordinasi dan terstruktur. Dengan adanya BPN, diharapkan pengelolaan penerimaan negara dapat lebih fokus dan efisien, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu peneliti menyarankan dalam pembuatan Badan Penerimaan Negara Dalam merancang undang-undang pembentukan BPN, kerangka hukum yang dibangun memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta memperhatikan pengaturan pengawasan yang ketat.

---

The objective of this research is It is hoped that the establishment of the State Revenue Agency will make it easier for the Government to manage state revenues efficiently. The State Revenue Agency, especially in the taxation sector, is considered the backbone of state revenue. This research aims to provide justification for improving the existing conditions of the DJP when it was under the Ministry of Finance in the plan to establish a State Revenue Agency. The research approach used is a post-positivist paradigm. Data collection techniques used include literature study and in-depth interviews. The results of this research show that the urgency for establishing a State Revenue Agency (BPN) in Indonesia is very high because state revenue is still very dependent on the taxation sector. Considering the important role of taxes in financing various development programs and public services, a special institution is needed that focuses on managing and increasing tax revenues. On the institutional side, the importance of taxation institutions in Indonesia, especially in national development efforts. This institution has a major role in managing and supervising the tax system effectively and efficiently. On the administrative side, there is the integration of tax management systems which were previously spread across various agencies. With the existence of BPN, tax and customs management functions can be unified, creating a more coordinated and structured system. With the existence of BPN, it is hoped that state revenue management can be more focused and efficient, as well as increase transparency and accountability. Therefore, researchers suggest that in creating a State Revenue Agency in designing the law establishing BPN, the legal framework that is built has a strong basis and is in accordance with applicable legal principles, as well as paying attention to strict supervisory arrangements."

"Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik di bidang penataan frekuensi radio kepada masyarakat, pemanfaatan sumber daya seperti pengalokasian anggaran serta ketersediaan sumber daya manusia berkualitas, harus digunakan secara tepat dan efisien. Alokasi sebagian dana PNBP pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) telah digunakan untuk mendukung pelayanan publik di bidang penataan frekuensi radio. Apabila sumber daya ini telah digunakan secara efisien, maka akan meningkatkan pendapatan negara melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Hak Pakai (BHP) Frekuensi sehingga meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi pelayanan publik di sektor telekomunikasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan Sumber Daya pada Ditjen SDPPI untuk memaksimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang Komunikasi dan Informatika dengan menggunakan metode Two Stage Data Envelopment Analysis (DEA). Tahap pertama penelitian ini menggunakan metode DEA dimana data Penerimaan Negara Bukan Pajak Biaya Hak Pakai Izin Stasiun Radio (PNBP BHP ISR) dan Klien Biaya Hak Pakai Izin Stasiun Radio (BHP ISR) sebagai variabel Output, serta besaran alokasi Maksimum Pencairan (MP) Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Jumlah Pegawai sebagai variabel Input. Kemudian Tahap Kedua, dengan menggunakan nilai efisiensi sebagai variabel dependen dalam model regresi Tobit untuk menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi pencapaian PNBP serta pelayanan publik kepada masyarakat pengguna frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan efisiensi. Selama periode 2014-2018, Rata-rata sebanyak 16 (enam belas) UPT (49%) dari 33 UPT telah menggunakan sumber daya secara efisien untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan penerimaan PNBP BHP Frekuensi. Faktor PDRB Per Kapita Harga Konstan dan Dummy Jawa Non Jawa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi dalam pencapaian PNBP dan pelayanan kepada pengguna frekuensi. Sedangkan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efisiensi dalam pencapaian PNBP dan pelayanan kepada pengguna frekeunsi.

---

To optimize public services in the field of radio frequency structuring to the community, the use of resources such as budget allocation and availability of quality human resources must be used appropriately and efficiently. Ditjen SDPPI has been used partial allocation of Non-Tax Revenue to support public services in the field of radio frequency structuring. If this resource has been used efficiently, it will increase Non Tax revenue and of course achieving optimal public services. This research was conducted to measure the level of efficiency in the use of Resources at Ditjen SDPPI to maximize Non-Tax Revenues (PNBP) in the field of Communication and Information by using the Two Stage Data Envelopment Analysis (DEA) method. The first phase uses the DEA method in which the BHP ISR Non-Tax Revenue (PNBP) data and the BHP ISR Client as Output variables, and also MP PNBP allocation and Number of Employees as Input variables. Then the Second Stage, using the value of efficiency as an dependent variable in the Tobit regression model to determine the factors that affect the efficiency in achieving PNBP and services to the frequency user. The results showed that there had been an increase in efficiency. During the period 2014 - 2018, an average of 16 UPTs (49%) from 33 UPTs had used resources efficiently to optimize public services and receive Non tax Revenue. Gross Regional Domestic Product and Dummy Java – Non Javanese has a significant positive effect on efficiency in achieving PNBP and services to frequency users. While the Functional Position Frequency Controller has a negative and significant effect on efficiency in achieving PNBP and services to frequency users."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor panas bumi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan PNBP sektor panas bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini pemerintah melakukan terobosan untuk mengembangkan sektor panas bumi dari sisi penerimaan negara bukan pajak dengan diterbitkannya revisi UU No 27 Tahun 2003. Implementasi kebijakan fiskal atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor panas bumi sudah diterapkan, namun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan yang mempengaruhi jumlah penerimaan negara. Hal ini menyebabkan lambannya pertumbuhan industri panas bumi di Indonesia. Hal yang menyebabkan lambannya pertumbuhan industri panas bumi di Indonesia karena membutuhkan sumber daya finansial yang cukup, modal yang kuat dengan resiko kegagalan yang tinggi.

---

This research explains policy implementation of non-tax state revenue of geothermal sector in Indonesia. This study was conducted to get an overview of the implementation of the geothermal sector of non-tax state revenue policy. This study uses a qualitative approach as data collection techniques through field studies and literature. The results of this research indicate that revisions of the law No. 27 of 2003, Indonesia government made a breakthrough that aimed is for developing the geothermal sector in terms of non-tax state revenue. Hoewever, its implementation faces various obstacles that affect the number of state revenue. It thus lead to the slow growth of the geothermal industry in Indonesia. The cause of the slow increase in Indonesia geothermal industry is because it still need enough financial resources with strong capital modals and high risk."

"Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan bentuk penerimaan negara yang berasal dari layanan atau jasa yang disediakan oleh pemerintah/lembaga, selain pajak dan hibah. pemerintah melaksanakan pnbp dalam rangka meningkatkan pendapatan negara yang bertujuan menyejahterakan masyarakat indonesia. PNBP diatur oleh undang-undang nomor 9 tahun 2018 tentang pnbp. terdapat pnbp yang dilaksanakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, yang lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2016 jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian pendidikan dan kebudayaan. salah satu jenis pnbp fungsional yang dilaksanakan oleh unit eselon I di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan, yaitu Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). pnbp ukbi diprakarsai oleh badan pengembangan dan pembinaan bahasa sebagai wujud kontribusi badan/lembaga dalam meningkatkan pendapatan negara. penerapan dasar hukum pnbp ukbi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan indonesia. seharusnya, sebelum penerapan dasar hukum pnbp ukbi, terdapat peraturan pelaksana yang memiliki fungsi mengatur terkait pengelolaan, maksud, tujuan, sasaran, dan pelindungan hukum pelaksanaan PNBP UKBI. akantetapi, peraturan pelaksana yang dimaksud belum disusun dan diundangkan sampai dengan peraturan pemerintah terkait pnbp di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan telah terlaksana. hal ini bertujuan mencapai kepastian hukum di dalam masyarakat pengguna dan penerima manfaat layanan yang diberikan kementerian/lembaga. sehingga pada saat pengaturan terkait PNBP UKBI telah pasti secara hukum dan telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, maka penyelenggaraan pnbp dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat indonesia.

---

Non-Tax State Revenue (PNBP) is a form of state revenue derived from services or services provided by the government/institution, in addition to taxes and grants. the government implements pnbp in order to increase state revenues aimed at the welfare of the indonesian people. PNBP is regulated by law number 9 of 2018 concerning PNBP UKBI. There is a PNBP implemented by the ministry of education and culture, which is further regulated in government regulation number 82 year 2016 types and rates of non-tax state revenues applicable to the ministry of education and culture. one type of functional pnbp implemented by the echelon i unit under the ministry of education and culture, is the indonesian language proficiency test (UKBI). The UKBI PNBP was initiated by the language development and development board as a form of the contribution of the agency/institution in increasing state revenue. the application of the legal basis for ukbi pnbp has been carried out in accordance with the provisions of the formation of indonesian laws and regulations. before the application of the legal basis for the UKBI PNBP, there should be an implementing regulation that has the function of regulating the management, purpose, objectives, targets, and legal protection of the implementation of the UKBI PNBP however, the implementing regulations referred to have not yet been drafted and promulgated until the government regulation related to PNBP within the ministry of education and culture has been implemented. this aims to achieve legal certainty in the user and beneficiary community of services provided by ministries/agencies."

"Hutan tropis Indonesia mempunyai peran sangat penting dalam ekosistem bumi dan sering disebut sebagai paru-paru dunia. Selain itu, potensi ekonomi hutan tropis sangat besar. Hutan-hutan di Indonesia telah berkontribusi bagi pendapatan negara, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak. Untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia, sejak tahun 1980 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Dana Jaminan Reboisasi yang kemudian berubah menjadi Dana Reboisasi DR. Permasalahan yang terjadi ialah tujuan pemerintah menjadikan DR sebagai rehabilitasi dan reboisasi justru tidak terjadi, bahkan iklim investasi kehutanan di Indonesia justru cenderung menurun. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor pendukung serta penghambat kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Dana Reboisasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti mewawancarai narasumber ahli dari stakeholder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung optimalisasi Dana Reboisasiadalah adanya perbaikan sistem informasi dan teknologi sistem pembayaranDana Reboisasi dengan diterapkannya SIMPONI pada tahun 2016, selain itualokasi dana dibuat lebih fleksibel agar dana reboisasi lebih terserap. Sementarafaktor yang menghambat adalah pengenaan tarif Dana Reboisasi dalam matauang dollar, adanya dualisme sistem pembayaran, dan kebijakan yang ada saatini tidak membangun industri kehutanan di Indonesia. Selain perlunya adanyakejelasan tujuan pemerintah dalam Dana Reboisasi apakah bertujuan kepadakelestarian lingkungan atau justru menjadi sumber penerimaan seperti yang saatini terjadi.

---

Indonesia's tropical forests have a very important role in the earth's ecosystem and are often referred to as the lungs of the world. In addition, the economic potential of tropical forests is enormous. Forests in Indonesia have contributedto state revenues, namely Non Tax Revenues. To maintain the preservation of Indonesia's forests, since 1980 the government has issued a Reforestation Guarantee Fund policy, which later changed into Reforestation Fund DR. The problem that occurred was the government 39s goal to become DR as rehabilitation and reforestation did not happen, even the forest investment climate in Indonesia actually tended to decrease. Based on these problems, this study aims to provide an overview of the supporting factors as well as inhibiting the Non Tax Revenue policy on the Reforestation Fund in Indonesia. Using qualitative research methods, researchers interviewed expert sources from relevant stake holders.

The result of research indicates that the support factor of Reforestation Fund optimization is the improvement of information system and technology of Reforestation Fund payment system with the implementation of SIMPONI in 2016, besides the fund allocation is made more flexible to reforestation fund more absorbed. While the inhibiting factor is the imposition of the Reforestation Fund in dollar terms, the dualism of the payment system and the current policies do not build the forest industry in Indonesia. In addition to the need for clarity of the government's objectives in the Reforestation Fundwhether it is towards environmental sustainability or it becomes a source of acceptance as it currently happens."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi PNBP 126 kantor imigrasi (kanim) selama periode 2019-2022 dan menganalisis hubungan antara tingkat efisiensi tersebut dengan penggunaan teknologi informasi. Dengan menggunakan metode data envelopment analysis (DEA), tingkat efisiensi sebesar 0,470 menandakan rata-rata efisiensi penggunaan input adalah sebesar 47%. Skor efisiensi relatif meningkat tiap tahun dengan nilai rata-rata secara berurutan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 adalah sebesar 0,402, 0,470, 0,635 dan 0,371. Estimasi DEA juga menunjukkan bahwa kanim yang menjadi tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) memiliki nilai rata-rata efisiensi lebih tinggi dibandingkan dengan kanim non TPI dan kelas kanim kelas dengan lokasi lebih strategis memiliki nilai efisiensi lebih rendah. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada kantor imigrasi belum memiliki pengaruh terhadap tingkat efisiensi PNBP keimigrasian. Selain itu, sub-sample analysis pada kelas kanim juga memiliki nilai yang beragam.

---

This study aims to measure efficiency level of Non-Tax State Revenue on 126 immigration offices in 2019-2022 and analyze its relationship with information technology utilization. Using the data envelopment analysis (DEA) method, the efficiency level is 0,470, indicating that the average input efficiency is 47%. The relative efficiency score increases yearly ??from 2019 to 2022 with average values 0,402, 0,470, 0,635 dan 0,371 respectively. DEA estimates that immigration offices with checkpoint services have higher average efficiency score than non-checkpoints one and the more strategic immigration offices’ location tends to lower the efficiency level. The empirical method used is panel data regression with fixed effect model. The estimation results show that the use of information technology at the immigration office has no effect on the efficiency level of immigration Non-Tax State Revenue. In addition, sub-sample analysis on immigration office’ class shows mixed results."