Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Isu kemiskinan masih menjadi tantangan berbagai pemerintah di dunia, salah satunya di Indonesia dimana angka kemiskinan tergolong tinggi. Berangkat dari penerapan Sustainable Development Goal SDG terdapat arah penekanan kemitraan dalam usaha penanggulangan kemiskinan. Sehingga, atas arahan Presiden RI mengenai Sistem Keuangan Inklusif, diterapkan aspek penyaluran bantuan sosial menjadi non tunai. Oleh karena itu, Kementerian Sosial RI mensinergikan ketiga program unggulan bantuan sosialnya yakni: PKH, KUBE, dan BPNT melalui Program Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Program BPSU E-Warong KUBE PKH . Dasar hukum daripada program tersebut diatur di dalam Permensos RI No. 25 Tahun 2016 yang menekankan kemitraan di dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan unsur-unsur collaborative governance melalui kemitraan yang dilakukan dalam Program BPSU E-Warong KUBE PKH di Kota Depok sebagai usaha penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan teori utama model collaborative governance oleh Ansell dan Gash 2008 yang terdiri dari empat dimensi yakni starting condition, institutional design, collaborative process dan facilitative dialogue. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dimana teori collaborative governance dijadikan dasar analisis temuan penelitian. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur collaborative governance melalui program memiliki pemenuhan dimensi yang berbeda dimana dalam penerapannya terdapat dimensi facilitative leadership yang terlaksana dan beberapa indikator lain di dalam dimensi yang berbeda. Faktor determinan yang dimiliki program dalam kesuksesan pencapaian kolaborasi adalah faktor waktu.

---

Poverty issue is still a problem in many countries, one of them in Indonesia, where the poverty rate still categorized as high. Based on the implementation of Sustainable Developments Goal SDG, there is an emphasize in the partnerships as a poverty alleviation effort. Based on President RIs direction on Inclusive Financial System, one of the main aspects is the delivery of non cash social assistance. Therefore, Social Ministry as one of the main stakeholders in poverty eradication, synergize its three programs PKH, KUBE, and BPNT through Program Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan BPSU E Warong KUBE PKH. The legal basis of this program is regulated in Permensos RI No. 25 Tahun 2016 which points out partnerships in its implementation. This research purpose is to describe collaborative governance elements through partnership which is being done from BPSU E Warong KUBE PKH Program in Depok City as a poverty eradication strategy. This research uses the main theory of collaborative governance model by Ansell and Gash 2008, that includes the four dimensions of starting condition, institutional design, collaborative process dan facilitative dialogue. This research uses post positivist approach in which collaborative governance theory is made as the basis of research finding analysis. The data was collected through interviews literature studies. The research results show that the implementation of the program have collaborative governance elements as a dimension, which is facilitative leadership and several other indicators although not make up into a dimension. Moreover, the determinant factors that this program have for collaboration to succeed is time. "

"ABSTRAKPenanganan fakir miskin berbasis wilayah sudah dilaksanakan sejak dikeluarkannya UU Nomor 13 tahun 2011. Kota Depok menerapkannya melalui program E-Warong KUBE-PKH mulai tahun 2017. Namun setelah dua tahun berjalan, Kota Depok masih mengalami tren kenaikan jumlah fakir miskin. Peneliti tertarik untuk mengetahui implementasi kebijakan Penanganan Fakir Miskin melalui Program E-Warong KUBE-PKH di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  implementasi kebijakan penanganan fakir miskin melalui Program E-Warong KUBE-PKH serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program E-Warong KUBE-PKH di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan enam variabel dari teori model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari enam variabel Van Meter Van Horn masing-masing masih terdapat indikator yang  belum terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Penanganan Fakir Miskin melalui Program E-Warong KUBE-PKH di Kota Depok belum berjalan optimal karena masih ada berbagai kendala yang menyebabkan tujuan pemberdayaan fakir miskin masih belum terwujud. Untuk itu diperlukan adanya pengkajian ulang pada pengelola E-Warong KUBE-PKH,  pelatihan kepada para pelaksana khususnya para pendamping PKH dan pengelola mengenai pengelolaan E-Warong agar tujuan pemberdayaan dapat diwujudkan.

---

ABSTRACTRegional based poverty reduction has been done since the issuance of Law Number 13 Year 2011. In Depok, the law has been implemented since 2017 through E-Warong Kube PKH program. However after 2 years of E-Warong Kube-PKH implementation, the number of poor people in Depok continues to increase. This thesis aims to explain the implementation of  E-Warong Kube PKH as a poverty reduction policy in Depok City. This thesis uses post positivist approach with qualitative data collection  method  through in-depth interview and secodary data analysis/ literature review. This research uses six indicators based on  policy implementation model theory by Van Meter and Van Horn. The result of this research shows that there is at least one indicator in each variable that has not been fulfilled therefore it can be concluded that there are a number of problems that cause the empowerment of the poor people aimed by E-Warong Kube PKH program  implementation in Depok has not been achieved. Therefore, reassessment and  training are needed both for the poor people and civil servants responsible for the implemention of this program.  "

"Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang harus diperhatikan dan diselesaikan oleh Pemerintah. Program Keluarga Harapan PKH merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pengentasan dan penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini membahas mengenai implementasi Program Keluarga Harapan PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya beberapa dimensi dari implementasi kebijakan publik yang belum dipenuhi dengan baik, meliputi standar dan sasaran kebijakan publik, sumber daya kebijakan publik, serta komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana.Dimensi standar dan sasaran kebijakan publik dikarenakan masih adanya permasalahan terkait penetapan sasaran yang dinilai belum tepat, serta KPM PKH yang sudah terintegrasi secara sistem di dalam administrasi database, namun belum mendapatkan ATM dan buku tabungan. Dimensi sumber daya kebijakan publik dikarenakan kurangnya pelatihan untuk SDM Pelaksana PKH, serta sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai.Dimensi komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana disebabkan belum maksimalnya penyediaan informasi dan sosialisasi, pertemuan kelompok, serta komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Pelaksana PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

---

Poverty is one of the issues that must be addressed and resoved by the Government. Program Keluarga Harapan PKH is one the efforts made in the framework of poverty alleviation and eradication. This study discusses the implementation of Program Keluarga Harapan PKH in Tapos District, Depok Municipality, West Java Province. This research uses post positivist approach with qualitative data collection technique.

The results of this study indicate that the implementation of Program Keluarga Harapan PKH in Tapos Tapos District, Depok Municipality, West Java Province is still not running optimally. This is because there are still some dimensions of the implementation of public policy that have not been met well, including public policy standards and objectives, public policy resources, as well as inter organizational communication and implementing activities.

Public policy standards and objectives are still due to problems that are not accurately targeted, as well as KPM PKH that has been interated in the system in database administration, but has not received ATM and savings book. The dimension of public policy resources is due to the lack of training for human resources for implementing PKH, as well as the facilities.

The dimensions of inter organizational communication and implementing activities are not yet maximized in the provision of information and socialization, group meetings, and communication and coordination conducted by PKH executors in Tapos District, Depok Municipality, West Java Province."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik kolaborasi dalam Program 1.000 Kios untuk UMKM di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat melalui model collaborative governance. UMKM di Kota Depok memiliki potensi yang besar untuk mendukung perkembangan Kota Depok itu sendiri. Pasalnya, pada tahun 2017, UMKM di Kota Depok dapat menyumbang sebesar 60% dari total PDRB yang dihasilkan Kota Depok. Meskipun demikian, permasalahan tak lantas menghindar dari sektor UMKM di Kota Depok. Saat ini, pemerintah sangat menyoroti permasalahan UMKM di bidang pemasaran. Oleh karenanya, melalui program Depok Sahabat UMKM, pemerintah Kota Depok menyelenggarakan Program 1.000 Kios untuk UMKM yang bertujuan untuk mendukung pelaku UMKM dalam bidang sarana dan prasarana serta pemasaran. Program ini ditekankan pada pelaksanaan kolaborasi dengan pihak non pemerintah. Di mana, untuk pemenuhan target kios di tahun 2017 hingga awal tahun 2018, pemerintah Kota Depok bekerjasama dengan 10 toko modern di Kota Depok. Dengan pelaksanaan program tersebut, terlihat adanya praktik collaborative governance, di mana konsep tersebut merupakan suatu tata kelola pemerintahan kolaboratif yang melibatkan pihak non publik dalam mengelola ataupun memecahkan suatu permasalahan publik dengan cara-cara khusus (Ansell dan Gash, 2008). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi Program 1.000 Kios untuk UMKM melalui pendekatan Collaborative Governance. Penelitian ini menggunaan pendekatan post-positivist dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat proses collaborative governance dalam Program 1.000 Kios untuk UMKM. Namun, terdapat perbedaan antara praktik kolaborasi pada Program 1.000 Kios untuk UMKM dengan model collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008).

---

This thesis discusses the implementation of 1,000 Stalls for MSMEs Programme in Depok City, West Java Province through collaborative governance approach. MSMEs in Depok City have enormous potentials for supporting the development of the city. This is based on the fact that back in 2017, MSMEs in Depok City successfully made a contribution of 60 percent to the total GRDP of Depok City. Despite that, problems did not necessarily stand aside from this city’s MSME sector. At the present time, the government pays a considerable attention to the problems faced by MSMEs in the marketing sector. In West Java, the MSMEs in Depok City are falling behind those in other regions in terms of popularity. Thus, through the Depok Befriends MSMEs (Depok Sahabat UMKM) Programme, the Government of Depok City launched the 1,000 Stalls for MSMEs (1.000 Kios untuk UMKM) Programme, aimed at supporting MSMEs in facilities and infrastructure provision. This programme emphasizes collaboration with non-governmental stakeholders. To meet the number of stalls targeted for the period 2017–early 2018, the Government of Depok City cooperated with 10 modern stores in Depok City. The practice of collaborative governance is showing in the implementation of the 1,000 Stalls for MSMEs Programme, where non-governmental parties are engaged in managing or solving public issues in particular fashion (Ansell and Gash, 2008). The aim of this research is to analyse the collaborative practice in the 1,000 Stalls for MSMEs Programme viewed from the collaborative governance concept. This research used post-positivist approach and descriptive design. Research results show the presence of collaborative governance process in the 1,000 Stalls of MSMEs Programme in accordance with the model proposed by Ansell and Gash (2008)."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan collaborative governance di Pemerintah Kota Depok melalui kelompok kerja (pokja) sanitasi dalam pengelolaan sanitasi dasar permukiman di Kecamatan Cipayung, Depok, Jawa Barat. Penelitian secara khusus mengamati pokja sanitasi dalam mengatasi masalah buang air besar sembarangan (BABS) di Kecamatan Cipayung. Teori yang digunakan adalah collaborative governance dan pengelolaan sistem sanitasi. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pokja sanitasi di Kota Depok memenuhi empat dari enam kriteria collaborative governance, yaitu: the forum is initiated by public agencies/institutions (badan atau lembaga pemerintah mengambil inisiatif untuk mengadakan forum), participants engage directly in decision-making and are not merely ?consulted? by public agencies (partisipan terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan, tidak sekadar hadirin forum), the forum is formally organized and meet collectively (forum diadakan secara formal, terencana, dan kolektif), serta the focus of collaboration is on public policy or public management (fokus daripada kolaborasi ialah seputar kebijakan publik atau manajemen publik).

---

ABSTRAKThis research aims to describe collaborative governance in Depok City, West Java. The object of this research is working group on sanitation and how it manages and improves basic sanitation in the Cipayung District, Depok City, West Java. This research particularly focuses on how the working group eliminates open defecation in the Cipayung District. The theories used in this research are collaborative governance and sanitation system management. The post-positivist approach is used in this research, and data collection methods include in-depth interview and document/ literature study. The results show that the sanitation working group in Depok meets four out of six criterias required for collaborative governance: the forum is initiated by public agencies/institutions, participants engage directly in decision-making and are not merely ?consulted? by public agencies, the forum is formally organized and meet collectively, serta the focus of collaboration is on public policy or public management."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya membangun collaborative governance dalam penataan ruang di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Pengumpulan data dengan: (1) data primer melalui wawancara mendalam dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok, serta pihak pengembang perumahan atau stakeholders di Kota Depok yang terkait dengan permasalahan penelitian. Kemudian (2) data sekunder melalui literatur dan dokumentasi di lokasi penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance dalam penataan ruang di Kota Depok belum efektif, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Tidak Adanya Insentif Stakeholders untuk Berpartisipasi; (2) Kepemimpinan Fasilitatif yang Tidak Efektif; (3) Desain Kelembagaan yang Kurang Inklusif; dan (4) Uncontrol Komersialisasi/ Privatisasi yang tinggi. Untuk membangun collaborative governance dalam penataan ruang di Kota Depok sulit dilaksanakan, dikarenakan pemahaman stakeholders mengenai collaborative governance yang tidak merata. Upaya membangun kolaborasi dalam penataan ruang di Kota Depok dengan: (1) Melakukan dialog tatap muka secara berkala dan berkelanjutan setiap tahun untuk memastikan suara stakeholders terwakili dalam perumusan kebijakan; (2) Membangun kepercayaan antar stakeholders dengan adanya transparansi proses dari pemerintah maupun stakeholders, adanya sikap saling membutuhkan sehingga tidak ada yang terabaikan, serta sikap keprofesionalan dari stakeholders itu sendiri; (3) Membentuk komitmen pada proses kolaborasi dengan adanya kepercayaan antar stakeholders, sikap saling memiliki dan saling ketergantungan, adanya sikap saling menghormati hingga pemahaman bersama diantara stakeholders; (4) Dukungan politik menjadi sangat penting untuk melancarkan anggaran stakeholders dan pemerintah dalam mencapai tujuan bersama; (5) Dukungan masyarakat dengan  melibatkan dan memberdayakan masyarakat menjadi inti membangun kolaborasi; (6) Ketercukupan sumber daya menjadi objek yang krusial, tanpa sumber daya yang cukup, membangun kolaborasi susah terlaksana.

---

The aims of the study are to analyse efforts to build collaborative governance in spatial planning in the Depok city. This research used post-positivist approach with qualitative data collection method. The data consists of: (1) primary data were collected through in-depth interviews with Public Works and Spatial Planning Department, Development Planning Board, and the developer of housing or stakeholders in Depok related to the research problem, and (2) secondary data were collected through the literature and documentation at the research site.

This research indicates that the collaborative governance in Depoks spatial planning has not been built, which is influenced by several factors: there is no incentive for stakeholders to participate, ineffective facilitative leadership, not inclusive of institutional design, and the high of uncontrol commercialization.

To build a collaborative governance in spatial planning in Depok City is difficult to implement, it because understanding of stakeholders regarding collaborative governance is uneven. The efforts to build collaboration in spatial planning in Depok City can be done by: (1) Conducting regular and ongoing face-to-face dialogue for each stakeholder represented in policy formulation; (2) Building trust between stakeholders with the transparency of the parties concerned, interdependency behaviors so that none not neglected, and also professionalism of the stakeholders themselves; (3) Establish a commitment to the collaboration process with the existence of inter-stakeholders, mutual ownership and interdependence, mutual trust and mutual interest with stakeholders; (4) Political support becomes very important to strengthen stakeholders and government budgets in achieving common goals (5) Community support by involving and empowering the community becomes the core of building collaboration;  (6) The adequacy of resources becomes a crucial object, because without sufficient resources, building collaboration is difficult to implement."

"Kota Depok menjadi lokus kegiatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dikarenakan masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Pembahasan tentang penurunan angka kematian ibu juga diatur pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan realisasi kinerja dari program serta kegiatan yang mendukung penurunan angka kematian ibu, diperlukan adanya optimalisasi pada Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Melalui P4K dapat dilakukan peningkatan pelayanan bagi kesahatan ibu hamil dan bayi baru lahir melalui peningkatan peran aktif dari berbagai aktor. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa pada proses collaborative governance dimensi system context pada penurunan angka kematian ibu dalam implementasi SDg’s di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dan merupakan penelitian deskriptif. Data yang didapat dari penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan dalam penurunan angka kematian ibu di Kota Depok yang dilihat dari konsep system context Emerson & Nabatchi (2015) memiliki kesesuaian. Indikator dari system context terpenuhi, namun masih terdapat hambatan, seperti: kendala pada pendataan, kurangnya sosialisasi, kendala pemantauan ibu hamil, dan penghapusan anggaran tim pengawas. Selain itu, regulasi antar aktor yang berkolaborasi juga belum terintegrasi. Masih terdapat masyarakat yang menggunakan layanan dukun untuk bersalin dan masih ditemukan kehamilan beresiko yang disebabkan faktor ekonomi.

---

Depok city become one of locus of activities in reducing maternal mortality and infant mortality rates due to the high of number maternal mortality rate and infant mortality rate. Discussions on reducing maternal mortality are also regulated in the Sustainable Development Goals (SDg’s). Based on the performance of programs and activities that support the reduction of maternal mortality, it is necessary to optimize the Maternity Planning and Complications Prevention (P4K) Program. Through P4K, it is possible to improve services for the health of pregnant women and newborns by increasing the active role of various actor. The purpose of this research is to analyze the process of collaborative governance in system context dimension for reducing maternal mortality rate in the implementation of SDg’s in Depok City. This research is a qualitative research and using post-positivist. The data from this research is obtain from collecting through in depth interviews and from study literature. The results showed that the decrease in maternal mortality in Depok City which was seen from the concept of the Emerson & Nabatchi (2015) system context was compatible. The indicators from the system context was fulfilled, but there are obstacles, such as: constraints on data collection, lack of socialization, obstacles to monitoring pregnant women, and the abolishment of the budget for the supervisory team. In addition, regulations between collaborating actors are also not integrated. There are still people who use the services of traditional birth attendants and there are still risky pregnancies that are caused by economic factors."

"Tesis ini membahas mengenai praktek collaborative innovation pada penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung. Pemerintah telah melaksanakan banyak program top-down dalam penanggulangan kemiskinan, tetapi target angka kemiskinan pada RPJMN 2015-2019 tidak tercapai di setiap tahunnya. Kota Bandung melakukan pendekatan berbeda dalam percepatan penanggulangan kemiskinan melalui inovasi family for family secara bottom-up di mana berbagai pihak non pemerintah terlibat dalam pendanaan, penyediaan sumber daya dan pelaksanaan program. Penelitian ini bertujuan menjelaskan collaborative innovation pada penanggulangan kemiskinan di kota Bandung. Basis teori yang digunakan adalah collaborative innovation dari Sørensen dan Torfing (2010; 2016; 2017). Peneliti menggunakan pendekatan postpositivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aktor-aktor yang berperan, interactive arenas, dan metagovernance dalam collaborative innovation pada penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara collaborative innovation yang diterapkan dalam program inovasi penanggulangan kemiskinan tersebut dengan model collaborative innovation yang dikemukakan oleh Sørensen dan Torfing. Terakhir, penulis memberikan rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian ini.

---

This thesis discusses the practice of collaborative innovation in poverty reduction in Bandung city. The government has implemented many top-down programs for reducing poverty, but the poverty reduction target in 2015-2019 RPJMN is not achieved every year. Bandung city uses different approach in accelerating poverty reduction through a bottom-up way by Family for Family innovation in which various non-government actors are involved in funding, provisioning resources and implementating innovation. This thesis aims to explain collaborative innovation approach in poverty reduction in Bandung city. The base theory which is used in this research is collaborative innovation by Sørensen and Torfing (2010; 2016; 2017). Researchers uses postpositivism approach. The results show that there are actors who play a role, interactive arenas, and metagovernance in collaborative innovation in poverty reduction in Bandung city. However, there are differences between the collaborative innovation applied in poverty reduction innovation program in Bandung city and the collaborative innovation model proposed by Sørensen and Torfing. Finally, the authors provide recommendations that are relevant to the results of this thesis."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tata kelola kolaboratif pada pelaksanaan program NTB Zero Waste. Program NTB Zero Waste merupakan salah satu program unggulan Pemprov NTB yang memiliki tujuan untuk mewujudkan NTB sebagai daerah yang bebas sampah pada tahun 2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah collaborative givernance regime (CGR) oleh Emerson & Nabatchi (2015). Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam ke 10 narasumber dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi berdasarkan teori CGR, hanya terdapat 6 sub-dimensi dari 13 sub-dimensi yang terpenuhi yakni; (3) kegagalan sebelumnya untuk mengatasi masalah; (6) tingkat konflik dan kepercayaan; (7) kepemimpinan; (8) konsekuensi dari insentif; (9) saling ketergantungan; dan (11) keterlibatan prinsip. Terdapat 7 kriteria yang belum terpenuhi yakni seperti 4 kriteria (1) kondisi sumber daya; (2) kebijakan dan kerangka hukum; (4) dinamika politik/hubungan kekuasaan; (5) keterhubungan jaringan; yang terdapat dalam dimensi system context. Selain itu, pada dimensi drivers terdapat 1 kriteria yang belum terpenuhi yakni (10) ketidakpastian. Kemudian, pada dimensi collaborative dynamics, kriteria yang belum terpenuhi yakni (12) motivasi bersama, dan (13) kapasitas dalam melakukan aksi bersama. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi dalam proses pengelolaan sampah regional pada program NTB Zero Waste di Kota Mataram belum memenuhi tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah.

---

This study aims to describe collaborative governance in the implementation of the Zero Waste program. The NTB Zero Waste program is one of the flagship programs of the NTB Provincial Government which has the goal of realizing NTB as a waste-free area by 2023. The theory used in this research is the collaborative givernance regime (CGR) by Emerson & Nabatchi (2015). This research approach is post-positivist with in-depth interview data collection techniques with 10 informants and literature study. The results showed that the collaboration process based on the CGR theory, there were only 6 sub-dimensions of the 13 sub-dimensions that were fulfilled, namely; (3) prior failure to address the issues; (6) level of conflict and trust; (7) leadership; (8) consequences incentives; (9) interdependence; and (11) principle engagement. There are 7 criteria that have not been met, such as 4 criteria (1) condition of resources; (2) policy and legal framework; (4) political dynamics/power relations; (5) network connectivity; contained in the system context dimension. In addition, in the drivers dimension there is 1 criterion that has not been met, namely (10) uncertainty. Then, in the collaborative dynamics dimension, the criteria that have not been met are (12) shared motivation, and (13) capacity for joint action. Based on this, the conclusion is that collaboration in the regional waste management process at NTB Zero Waste in Mataram City has not fulfilled collaborative governance in waste management."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan collaborative dynamics di Kelurahan Tegal Alur melalui program Kota Tanpa Kumuh KOTAKU . KOTAKU merupakan program yang bertujuan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur. Teori yang digunakan adalah collaborative dynamics yang dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi Balogh 2011 . Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Adapun pihak yang berkolaborasi dalam Program KOTAKU adalah masyarakat dan pemerintah. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 10 sub-dimensi dari 12 sub-dimensi yang terpenuhi yakni 1 penemuan, 2 definisi, 3 pertimbangan, 4 penentuan, 5 kepercayaan, 6 legitimasi, 7 prosedur dan pengaturan kelembagaan, 8 kepemimpinan, 9 pengetahuan, dan 10 sumber daya.Kata Kunci: Collaborative dynamics; collaborative governance; masyarakat; pemerintah; permukiman kumuh.

---

ABSTRACTThis research aims to describe collaborative dynamics in Tegal Alur Urban Village through Kota Tanpa Kumuh KOTAKU program. KOTAKU is a program is that aims to realize settlements that are habitable to reach 0 Ha slum without displacing. This research uses Emerson, Nabatchi, Balogh rsquo s theory 2011 . Research approach is post positivist that utlizes in depth interview and literature study. The people who take side at collaboration KOTAKU rsquo s Program Planning are community and government. The result shows that there are 10 sub dimensions of 12 sub dimensions that are fulfilled which is 1 discovery, 2 definition, 3 deliberation, 4 determination, 5 mutual trust, 6 legitimacy internal, 7 procedural institutuional arrangements, 8 leadership, 9 knowledge, and 10 resource. Keywords Collaborative dynamics collaborative governance community government slum settlement "