Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTLiga Pekerja Indonesia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yakni Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan Kementeriarn Pemuda dan Olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO untuk memperingati Hari Buruh pada tanggal 1 Mei. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas pekerja dan keharmonisan yang terbina antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan keharmonisan hubungan industrial dengan studi pada Liga Pekerja Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Liga Pekerja Indonesia sebagai bentuk peran yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan keharmonisan hubungan industrial masih belum tercapai dikarenakan Liga Pekerja Indonesia yang seharusnya merupakan upaya penguatan hubungan industrial antara ketiga aktor hanya dapat menguatkan kelompok pekerja sebagai peserta yang menjadi tim sepakbola di Liga Pekerja Indonesia. Koordinasi antara para pihak yang terlibat belum berjalan dengan baik karena kurangnya komunikasi serta birokrasi yang berbelit. Pendanaan yang belum diatur dengan baik dan biaya pendaftaran yang memberatkan peserta juga menjadi salah satu faktor belum tercapainya keharmonisan hubungan industrial melalui Liga Pekerja Indonesia.

---

ABSTRACTLiga Pekerja Indonesia is an activity conducted by Kementerian Ketenagakerjaan by collaborating with Kementerian Pemuda dan Olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI , dan Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO to commemorate the labour day on 1st May, 2018. This activity is done with the aim to enhance worker productivity and the harmony between workers, employers, and Government. This research aims to analyze how the Government 39 s role in improving industrial relations harmony with case studies on Liga Pekerja Indonesia. This study used a qualitative research approach to techniques of qualitative data retrieval technique through an in depth interview and documentation study. The results of this research shows that the implementation of the workers 39 League Indonesia as the role given by the Government to improve industrial relations harmony is still not reached. That is because the Liga Pekerja Indonesia which should be an effort of strengthening industrial relations among the three actors can only strengthen the group of workers as participants who became a football team in Liga Pekerja Indonesia. Coordination between the parties involved also has not run properly due to lack of communication as well as the convoluted bureaucracy. Funding has not been governed well and the registration fee which isburdening the participants also became one of the factors as to why the harmony of industrial relations through Liga Pekerja Indonesia has not been achieved. "

"Tenaga kesehatan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan berat, termasuk tingginya beban kerja, risiko kesehatan yang besar, dan minimnya perlindungan hukum, terutama di wilayah terpencil. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan spesifik mereka, sehingga banyak tenaga kesehatan bekerja dalam kondisi yang tidak ideal disertai dengan perselisihan hak. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi hak-hak mereka sebagai pekerja, diperlukan mekanisme hubungan industrial, seperti pembentukan serikat pekerja. Di Indonesia, serikat pekerja diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meski regulasi tersebut telah ada, permasalahan ketenagakerjaan di sektor kesehatan masih sering terjadi. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan doktrinal, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran hak yang dilakukan oleh pengusaha pada pekerja di sektor kesehatan. Serikat pekerja di sektor lain telah memainkan peran penting dalam melindungi hak pekerja di berbagai sektor melalui berbagai pendekatan. Namun, di sektor kesehatan, serikat pekerja masih jarang ditemukan karena tenaga medis dan kesehatan sering dipandang sebagai profesional independen dengan otonomi yang berbeda dari pekerja konvensional. Adanya perubahan sosial dan ekonomi telah mendorong tenaga medis untuk bergeser dari paradigma independen menuju pengakuan sebagai bagian dari masyarakat pekerja yang membutuhkan perlindungan hukum dan kesejahteraan. Oleh karena itu, tulisan ini menganalisis bagaimana Konfederasi Serikat Pekerja Tenaga Medis dan Kesehatan Indonesia (KSPTMKI), sebagai serikat pekerja di luar perusahaan pada sektor kesehatan, meningkatkan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui wawancara dengan menganalisis peranan KSPTMKI dalam kasus-kasus yang telah mereka tangani serta efektivitas dan tantangannya sebagai serikat pekerja di luar perusahaan dalam sektor kesehatan.

---

Healthcare workers in Indonesia face significant challenges, including heavy workloads, high health risks, and minimal legal protection, particularly in remote areas. Existing regulations have yet to fully accommodate their specific needs, resulting in many healthcare workers operating under less than ideal conditions accompanied by disputes over rights. To improve their welfare and protect their rights as workers, industrial relations mechanisms, such as the establishment of labor unions, are needed. In Indonesia, labor unions are governed by Law of the Republic Indonesia Number 21 of 2000 concerning Trade Union and Law of the Republic Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower. Despite these regulations, labor issues in the healthcare sector are still prevalent. Using a doctrinal research approach, findings show that numerous rights violations are still perpetrated by employers against workers in the healthcare sector. Labor unions in other sectors have played a crucial role in protecting workers' rights through various approaches. However, in the healthcare sector, labor unions remain rare due to the perception of medical and healthcare professionals as independent professionals with autonomy distinct from conventional workers. Social and economic changes have driven medical professionals to shift from an independent paradigm towards recognition as part of the workforce needing legal protection and welfare. Therefore, this study analyzes how the Konfederasi Serikat Pekerja Tenaga Medis dan Kesehatan Indonesia (KSPTMKI), as a trade union outside of the enterprise in the healthcare sector, enhances the welfare of medical and health workers through interviews, analyzing KSPTMKI’s role in cases they have handled, as well as its effectiveness and challenges as an external labor union in the healthcare sector. "

"Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan, membela, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, keberadaan serikat pekerja tidak secara otomatis mampu memperbaiki nasib pekerja yang menjadi anggotanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran organisasi serikat pekerja dalam perumusan kebijakan hubungan industrial. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan peran organisasi serikat pekerja dalam perumusan kebijakan hubungan industrial ialah memperjuangkan hak-hak dan kepentingan pekerja untuk memberikan kesejahteraan serta perlindungan kepada pekerja. Hal tersebut diwujudkan melalui perundingan dalam perumusan pengupahan, jaminan sosial, jam kerja, cuti, dan lain-lain, dengan cara memberikan rekomendasi dan memberikan saran. Namun, kenyataannya organisasi serikat pekerja tidak selalu diikutsertakan di dalam perumusan kebijakan.

---

A trade union is an organization formed from, by and for workers, both corporate and external, free, open, independent, democratic and responsible for the struggle, defense and welfare of workers and their families. However, the existence of unions is not automatically able to improve the fate of workers who become members.

The purpose of this study was to analyze the role of trade unions organization in the formulation of industrial relations policy. The research approach used is qualitative research approach, data collection through in depth interview and literature study.

The result of the research shows that the role of trade union organization in industrial relations policy formulation is to fight for workers rights and interests to provide welfare and protection to workers. It is manifested through negotiations in the formulation of wages, social security, working hours, leave, etc., by providing recommendations and suggestions. However, in reality unions are not always included in policy formulation."

"Dalam hubungan industrial banyak sekali pihak yang terlibat di dalamnya. Akan tetapi yang terpenting adalah hubungan industrial antara perusahaan atau manajemen, dan pihak pekerja. Dengan melihat banyaknya jumlah pekerja maka dari itu terbentuklah serikat pekerja. Serikat pekerja disini berfungsi untuk menjembatani permasalahan yang ada di dalam perusahaan antara pekerja dengan manajemen. Di Bulog sendiri terdapat satu serikat pekerja bernama Sekar. Sekar sendiri memiliki fungsi antara lain adalah melakukan pembinaan kepada anggota Sekar Perum Bulog agar dapat meningkatkan komitmennya guna pencapaian visi dan misi Perum Bulog melalui diskusi dan sarasehan yang dilakukan secara berkesinambungan, dan juga Berperan aktif di bidang ketenagakerjaan dalam usaha pembelaan hak dan kewajiban anggota Sekar Perum Bulog melalui peningkatan hubungan komunikasi dan informasi dengan membentuk media dari dan untuk anggota. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan yang akan dibahas adalah tentang peran serikat pekerja di Perum Bulog yaitu Sekar dalam menghadapi permasalahan dana pensiun yang selama ini dikelola oleh PT. Asuransi Jiwasraya. Saat ini sedang ada permasalahan gagal bayar oleh Jiwasraya yang mengakibatkan terancamnya dana pensiun milik karyawan Perum Bulog. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa peran Sekar sebagai serikat pekerja dalam membela hak-hak karyawannya sudah cukup baik melihat banyak sekali serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan yang mendatangkan solusi bagi semua pihak khususnya karyawan Bulog

---

In industrial relations many parties are involved in it. But most important is the industrial relations between the company or management, and the workers. By seeing the large number of workers, a trade union is formed. The union here functions to bridge the problems that exist within the company between workers and management. In Bulog itself there is a union called Sekar. Sekar itself has a function, among others, to provide guidance to members of the Sekar State Logistics Agency (Bulog) to increase its commitment to achieving the vision and mission of the State Logistics Agency (Bulog) through continuous discussion and discussion, and also to play an active role in the field of employment in the efforts to defend the rights and obligations of members of the Sekar State Logistics Agency through improving communication and information relations by forming media from and for members. In this study using qualitative methods, and what will be discussed is about the role of trade unions in Bulog of Sekar in facing pension fund problems that have been managed by PT.Asuransi Jiwasraya. At the moment there is an issue of default by Jiwasraya that has threatened the pension fund of Bulog’s employees. From the results of the study, the researchers found that Sekar's role as a union in defending the rights of its employees was good enough to see many series of activities carried out to support the success that brought a solution for all parties, especially Bulog’s employees"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai analisis peran serikat pekerja pada Jakarta International Container Terminal (JICT) dan dalam pembahasannya penulis fokus pada studi tentang hubungan industrial tripartit. Berlandaskan kepada teori yang dikemukakan Bennington and Moor, terkait teori peran, teori serikat pekerja, dan teori hubungan industrial, maka penelitian ini akan melihat peran dari serikat pekerja JICT itu sendiri dalam melakukan hubungan industrial dan dukungan pemerintah terhadap eksistensi dari serikat pekerja JICT. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian eksplanatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada berbagai narasumber yang relevan dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa serikat pekerja JICT telah melakukan peran dan fungsinya sebagai serikat pekerja dengan baik dalam lingkup seperti menampung aspirasi dan keluhan, merumuskan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), menjadi perwakilan pekerja di lembaga kerjasama pada Bipartit dan Tripartit, membantu menyelesaikan perselisihan atau permasalahan hubungan industrial, serta meningkatkan kemampuan pekerja JICT. Selain itu, terdapat pula dukungan pemerintah terhadap eksistensi serikat pekerja dalam bentuk pembuatan regulasi, menyediakan layanan, serta menyediakan perlindungan.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the analysis about the role of labor unions in the Jakarta International Container Terminal (JICT) and the focus of this thesis is also discussion about the study of industrial tripartite relations. Based on role theory, trade union theory, and industrial relations theory that put forward by Bennington and Moor, this study will look at the role of the JICT labor unions itself in conducting industrial relations and how government support the existence of JICT labor unions. The approach of this research also used qualitative with the aim of descriptive research with data collection techniques through in depth interviews with various relevant sources and literature studies. The results of this study indicate and explain that the JICT labor union has carried out its role and function as a labor unions in the good way in areas such as accommodating aspirations and complaints, formulating Collective Labor Agreements (PKB), becoming workers representatives in cooperation institutions on Bipartite and Tripartite, helping to resolve disputes or industrial relations issues, and increasing the ability of JICT workers. In addition, on industrial relations there is also government support for the existence of labor unions in the form of making regulations, providing services, and providing protection."

"ABSTRACT

Dalam menjalankan penyelenggaraan olahraga di Indonesia suatu Negara

memerlukan suatu peranan dari pemerintah. Kewenangan industri olahraga

tersebut berada dibawah Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Posisi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia adalah menteri

yang mewakili pemerintah dalam bidang kepemudaan dan olahraga, kementerian

tersebut mempunyai peranan dalam mengatur, membina, mengembangkan,

melaksanakan, dan mengawasi keolahragaan secara nasional. Dalam hal ini

kesejahteraan olahragawan dan mantan olahragawan adalah tugas Kementerian

Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk mewujudkannya. Masih

banyaknya mantan olahragawan yang masih belum sejahtera dimasa pensiunnya

menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui

observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa

peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan mantan olahragawan

berprestasi di Indonesia masih belum maksimal, karena kebijakan dengan

prakteknya yang masih tidak sejalan.

---

ABSTRACT

In implementing the sport in Indonesia a country requires a role of

government. The authority of the sports industry under the Ministry of Youth and

Sports of the Republic of Indonesia. The position of the Ministry of Youth and

Sports of the Republic of Indonesia is a minister representing the government in

the field of youth and sport, the ministry has a role in regulating, foster, develop,

implement, and oversee the national sport. In this case the welfare of sportsmen

and former sportsmen is the task of the Ministry of Youth and Sports of the

Republic of Indonesia to make it happen. Still many former sportsman who still

prosperous future retirement in issue in this writing. This study used a qualitative

approach with the method of data collection is done through observation and

interview. These results indicate that the government's role in improving the

welfare of ex-athlete excel in Indonesia is still not optimal, because the policy and

the practice is still not in line."

"Dalam menghadapi kondisi krisis, perusahaan membutuhkan sumber daya manusia dengan hope yang tinggi untuk mempertahankan perusahaannya. Berdasarkan penelitian sebelumnya, authentic leadership ditemukan mampu meningkatkan hope dengan signifikan. Walaupun begitu, hubungan antara keduanya masih tergolong lemah. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menggunakan mediator identification with the supervisor dalam memediasi hubungan authentic leadership dengan hope pada pekerja di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada 111 partisipan yang merupakan pekerja yang berada di Indonesia. Hasil analisis mediasi menemukan bahwa identification with the supervisor hanya mampu memediasi secara parsial hubungan antara authentic leadership dengan hope. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Jun et al. (2023) yang mana mediator mampu memediasi secara penuh. Hasil yang berbeda ini disebabkan karena adanya perbedaan budaya antara Indonesia yang kolektivis dan Korea yang individualis. Temuan dalam penelitian menyimpulkan bahwa baik melalui maupun tidak melalui mediator, authentic leadership mampu secara signifikan meningkatkan hope. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan pentingnya perusahaan untuk memprioritaskan internalisasi authentic leadership serta mempertimbangkan implikasi faktor identification with the supervisor. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan hope pada pekerjanya sehingga mampu mewujudkan sumber daya manusia yang bekerja secara optimal walaupun di situasi perusahaan yang sedang krisis.

---

In facing crisis conditions, companies need human resources with high hope to sustain the company. Based on previous research, authentic leadership has been found to significantly increase hope. However, the relationship between the two is still relatively weak. Therefore, this study aims to use the mediator identification with the supervisor to mediate the relationship between authentic leadership and hope among workers in Indonesia. This study was conducted with 111 participants who are workers in Indonesia. The mediation analysis results found that identification with the supervisor could only partially mediate the relationship between authentic leadership and hope. These results differ from those of Jun et al. (2023), where the mediator was able to fully mediate. These differing results are due to cultural differences between Indonesia, which is collectivist, and Korea, which is individualistic. The findings of this study conclude that, either through or without the mediator, authentic leadership can significantly increase hope. Thus, these findings highlight the importance for companies to prioritize the internalization of authentic leadership and consider the implications of the identification with the supervisor factor. This is done to enhance hope among employees, enabling them to work optimally even in a company crisis."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan koordinasi pemerintah pusat yang difokuskan pada Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker), Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu), dan  Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor informal. Indonesia menjadi salah satu negara pengirim pekerja migran dengan jumlah tertinggi di Asia Tenggara, namun hingga saat ini masalah pelanggaran hak PMI masih tinggi. Keterlibatan negara melalui kementerian dan badan menjadi salah satu hal penting yang dapat dilihat dari bagaimana setiap instansi berkoordinasi dalam isu pelindungan PMI. Permasalahan pelindungan PMI turut dipengaruhi oleh tata kelola yang dipengaruhi oleh pelaksanaan koordinasi antar kementerian dan badan yang terlibat. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori koordinasi antar organisasi sektor publik dengan mekanisme koordinasi jejaring yang dikemukakan oleh Bouckaert, Peters, dan Verhoest (2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, ditinjau dari koordinasi mekanisme jejaring, pelaksanaan koordinasi belum sepenuhnya berjalan optimal. Koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi, surat menyurat, serta komunikasi melalui telepon atau aplikasi telekomunikasi. Sudah terdapat pertukaran data dan informasi antar kementerian dan badan, namun rapat koordinasi belum dilaksanakan secara rutin dalam kurun waktu tertentu. Hingga saat ini belum tersedia mekanisme yang mengatur secara teknis dan menjadi pedoman pelaksanaan koordinasi. Hal tersebut berpengaruh terhadap sejumlah kendala dalam pelaksanaan koordinasi dalam upaya pelindungan PMI sektor informal.

---

This study aims to examine the implementation of central government coordination focused on the Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker), Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu), and Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) to protect Indonesian Migrant Workers (PMI) in the informal sector. Indonesia is one of the countries with the highest number of migrant workers in Southeast Asia, however the problem of violations of PMI rights is still high. The involvement of the state through ministries and agencies is one of the important things that can be seen from how each government organizations coordinates the issue of protecting PMI. The problem of protecting PMI is also influenced by the implementation of coordination between the ministries and agencies. The theoretical framework used in this study is the theory of coordination between public sector organizations with a network coordination mechanism proposed by Bouckaert, Peters, and Verhoest (2010). This study uses post-positivist research approach with qualitative data collection techniques. The results of the study show that, in terms of the coordination of the network mechanism, the implementation of coordination has not been fully running optimally. Coordination is carried out through coordination meetings, correspondence, and communication via telephone or telecommunications applications. There has been an exchange of data and information between ministries and agencies, but coordination meetings have not been held routinely within a certain period of time. Until now, there is no mechanism that technically regulates and serves as a guideline for the implementation of coordination. This affects a number of obstacles in the implementation of coordination in efforts to protect PMI in the informal sector. "

"Perubahan industri, ekonomi, dan teknologi yang cepat menyebabkan perusahaan kesulitan mempertahankan aktivitas bisnisnya sehingga karyawan dengan performa kerja yang optimal menjadi amat penting. Karyawan dengan tingkat hope yang tinggi akan lebih berdedikasi dan kreatif dalam menyelesaikan tugasnya. Hope dapat dipengaruhi oleh penerapan authentic leadership dan organizational identification yang dirasakan karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat peran mediasi organizational identification pada pengaruh authentic leadership terhadap hope pada karyawan Indonesia (N = 111). Analisis mediasi menggunakan PROCESS MACRO dari Hayes (2022) menunjukkan, tidak terdapat peran mediasi dari organizational identification dalam pengaruh authentic leadership terhadap hope. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan authentic leadership dapat secara langsung meningkatkan hope pada karyawan, tanpa perlu mediator organizational identification. Praktisi perusahaan dan masyarakat umum dapat menjadikan hasil hasil penelitian sebagai referensi untuk menyelenggarakan kegiatan pengembangan dengan tema authentic leadership untuk meningkatkan performa karyawan maupun perusahaan.

---

Rapid changes in industry, economy, and technology make it challenging for companies to maintain business activities, highlighting the importance of employees with optimal performance. Employees with high hope are more dedicated and creative. Hope can be influenced by the implementation of authentic leadership and the organizational identification perceived by employees. This study aims to investigate the mediating role of organizational identification in the impact of authentic leadership on hope among Indonesian employees (N = 111). Using Hayes' (2022) PROCESS MACRO, the analysis reveals that there is no mediating role of organizational identification in the influence of authentic leadership on hope. Thus, authentic leadership can directly enhance employees' hope without needing an organizational identification mediator. These findings suggest that company practitioners and the general public can use this research to guide development activities focused on authentic leadership to improve employee and company performance."