Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTInfrastruktur pedesaan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan pertanian, pembangunan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan desa. Pembangunan infrastruktur pedesaan yang berkelanjutan dapat dicapai secara optimal yaitu dengan melibatkan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa statistik deskriptif dengan pengambilan data melalui survey, studi kasus, dan analisa arsip. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan berupa harta benda, dimana faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur pedesaan adalah faktor usia dan jenis pekerjaan. Dari hasil penelitian, adanya keterlibatan masyarakat tersebut dapat mendukung pembangunan infrastruktur pedesaan yang berkelanjutan, hal ini ditunjukkan dengan semakin baik nya aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

---

ABSTRACTRural infrastructure is very influential on agricultural growth, economic development, and village poverty alleviation. Development of sustainable rural infrastructure can be achieved optimally by involving the village community. This study aims to identify community involvement in sustainable rural infrastructure development. The research method used is descriptive statistical analysis with data collection through survey, case study, and archival analysis. Furthermore, the results of the research show the form of community involvement in rural infrastructure development in the form of property, where factors that influence the community to participate in rural infrastructure development are the factors of age and type of work. From the results of the study, the involvement of the community can support the development of sustainable rural infrastructure, as indicated by better economic, environmental, and social aspects. "

"ABSTRAKPemerintahan Indonesia dalam kepemimpinan Joko Widodo memposisikan desa sebagai fokus utama pembangunan. Dimana menaikkan dana desa dari Rp.20,7 trililun pada tahun 2015 menjadi Rp.46,9 triliun pada tahun 2016, dan perencanaan pada tahun 2017 menjadi Rp.81,1 triliun, oleh sebab itu seiring dengan pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat di perdesaan dibutuhkan kajian mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan infrastruktur sebagai evaluasi untuk pembangunan yang akan dilakukan, sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisa dampak pembangunan infrastruktur di perdesaan Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Pengambilan data menggunakan teknik convience sampling dengan wawancara terstruktur. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Fokus penelitian adalah mengetahui perbedaan dampak yang yang ditimbulkan dari pembangunan infrastruktur berdasarkan 2 kategori, kategori pertama adalah berdasarkan 3 zona geografis yaitu area perbantasan jalan Pantura, bukit dan pesisir. Kategori kedua berdasarkan lama warga bertempat tinggal di desa, yaitu lebih dari 10 tahun dan kurang dari 10 tahun. Berdasarkan hasil penelitian, kategori zona geografis, terdapat perbedaan dampak pada aspek sosial, sedangkan aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pendidikan tidak terdapat perbedaan dampak dan kategori lama warga menempati desa, tidak ada perbedaan dampak yang ditimbulkan pembangunan infrastruktur dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pendidikan dan lingkungan.

---

ABSTRACTIndonesian goverment in the leadership of Joko Widodo positioned the village as the main focus of development. Which increase village fund from Rp.20.7 trillion in 2015 to Rp.46.9 trillion at 2016, and planning in 2017 to Rp.81.1 trillion, therefore in line with the increasing infrastructure development in rural areas, a review of the impact of infrastructure development as an evaluation for the development which will be held, thus it will give big contribution for people. This study aims to analyze the impact of infrastructure development in rural Batang regency, Central Java on social, economic, educational, health and environmental aspects. Data collection using conventional sampling technique with structured interview. The research method used is quantitative. The focus of this research is to know the difference of the impact of infrastructure development based on 2 categories, the first category is based on 3 geographical zone that is the area of Pantura, hill and coast. The second category is based on how long the resident occupy the village, which more than 10 years and less than 10 years. Based on the research results, geographic zone category, there are different impacts on social aspect, whereas economic, education, health and education aspect there is no difference of impact and based on how long people occupy the village category, there is no difference of impact of infrastructure development from social aspect, economic, health, education and the environment. "

"ABSTRACTDalam membangun infrastruktur, pemerintah belum bisa banyak mengalokasikan pembangunan infrastruktur karena keterbatasan anggaran negara. Pemerintah hanya mampu membiayai sebesar 41,3 saja dari kebutuhan biaya pembangunan periode 2015-2019 di seluruh Indonesia Bappenas 2016b. Oleh karena itu, dalam membiayai pembangunan infrastruktur dibutuhkan skema pembiayaan lain diluar APBN dan APBD yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu opsi pembiayaan yang bisa digunakan adalah pembiayaan berbasis syariah Rarasati 2014. Pembiayaan infrastruktur dapat dibiayai secara syariah karena di dalamnya tidak mengandung hal-hal yang dilarang di dalam prinsip syariah Rarasati, Trigunarsyah, dan Too 2014. Dengan dipelajarinya metode alternatif dalam pembiayaan infrastruktur khususnya bagi infrastruktur perdesaan di Batang, diharapkan dapat mengurangi salah satu faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur Antara News 2015a untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara terstruktur terhadap penduduk di kecamatan Subah. Dari hasil wawancara terstruktur tersebut, data dapat diproyeksikan untuk tingkat Kabupaten Batang untuk jenis infrastruktur yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, potensi dana donasi dan pemberian modal untuk pembangunan infrastruktur, hingga siapa yang paling dipercaya masyarakat sekitar untuk mengelola pembiayaannya. Dari penelitian ini, didapatkan bahwa infrastruktur yang paling dibutuhkan oleh penduduk kecamatan subah adalah infrastruktur pengolahan sampah, dibiayai dengan skema donasi maupun musyarakah yang dikelola oleh organisasi masyarakat setempat.

---

ABSTRACTIn building infrastructure, the government has not been able to allocate the exact needed fund for infrastructure development due to the limited state budget. The government is only able to provide 41.3 of the development cost needs for the period 2015 2019 throughout Indonesia Bappenas 2016b . Therefore, in financing infrastructure development, other financing schemes are required outside the state budget APBN and the regional budget APBD in order to meet those needs. One of the financing options that can be used is syariah based financing Rarasati 2014. Infrastructure financing is able to be fund by sharia since it contains nothing that is prohibited in sharia principles Rarasati, Trigunarsyah, and Too 2014. With the study of alternative methods of infrastructure financing, especially for rural infrastructure in Batang, it is expected to reduce one of the obstacles in infrastructure development Antara News 2015a to catch up with the development itself. This study was held by conducting structured interviews to the community in Kecamatan Subah. From these structured interviews, the data can be projected at the Batang District level as the type of infrastructure which most needed by the community, the potential of donation fund, and the provision of capital for infrastructure development, to whom the community trusts most to manage its financing. From this research, it is found that most infrastructure needed by sub districts is waste processing infrastructure, can be funded by donation scheme or musharaka and managed by local community organization. "

"Artikel ini membahas mengenai partisipasi komunitas perdesaan dalam pembangunan desa. Berdasarkan studi-studi terdahulu partisipasi komunitas dalam proses pembangunan desa dapat berjalan secara aktif maupun pasif. Partisipasi berjalan secara aktif karena adanya keinginan individu maupun dorongan dari pemerintah desa. Sedangkan, partisipasi pasif disebabkan karena pemerintah desa kurang mendorong partisipasi masyarakat. Penelitian sebelumnya hanya membahas partisipasi dengan melihat relasi antara pemerintah tingkat desa dengan masyarakat, tanpa melihat adanya peran tokoh masyarakat pada tingkat wilayah RT/RW. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan relasi antara masyarakat desa, tokoh masyarakat pada tingkat wilayah RT/RW, dan perangkat desa (Kepala Desa dan Sekretaris Desa). Penelitian ini berargumen bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap pembangunan desa juga ditentukan oleh relasi antara masyarakat desa, tokoh masyarakat pada tingkat RT/RW, dan perangkat desa (Kepala Desa dan Sekretaris Desa). Hal tersebut muncul karena tokoh masyarakat pada tingkat RT/RW juga memiliki peran penting dalam keikutsertaan masyarakat pada proses pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus proses pembangunan di desa Cingebul, Banyumas.

---

This article discusses about citizen participation in rural development. Recent studies show that citizen participation in rural development process could be active or passive. Citizen participation can be active because of individual desire and mobilization from village government. Meanwhile, passive participation is caused by the village government that does not encouraging community participation. Previous studies only discussed participation by looking at the relations between village level government and community, without see the role of community leaders in RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga). Therefore, this study will explain the relationship between village communities, community leaders in RT/RW leaders, and village officials (village head, and village secretary). This study argues that community participation in the village development stage is also determined by relations between village communities, community leaders in RT/RW, and village officials (village head and village secretaries). It is because the community leaders in RT/RW also having an important role in community participation on the village development process. This study uses a qualitative approach with a case study of the development process in the village of Cingebul, Banyumas."

"ABSTRAKSalah satu faktor penghambat pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, adalah sulitnya proses pengadaan tanah, yang seringkali disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat. UU No. 12 tahun 2012 menjamin dan memberi ruang lebih bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam seluruh tahapan pengadaan tanah sampai dengan pelaksanaan pembangunan, melalui prinsip keterbukaan dan keikutsertaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan pengadaan tanah, terutama melihat sejauh mana partisipasi masyarakat dan manfaat dari pengadaan tanah tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dilakukan di dua lokasi pembangunan jalan  di Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pengadaan tanah di Kebumen tidak sesuai dengan tahapan dalam undang undang, terutama untuk pengadaan tanah lebih dari 5 Ha, karena tidak ada sosialisasi sebelum penetapan lokasi dikeluarkan oleh Bupati dan penilaian harga satuan tanah yang didasarkan pada buku status tanah tahun 1960.  Warga berpartisipasi dalam pengadaan tanah karena keterpaksaan dan mengharapkan ganti rugi yang tinggi atas aset yang terkena dampak. Manfaat pengadaan tanah adalah adalah naiknya harga tanah dan perbaikan akses menuju fasilitas pendidikan dan ekonomi. Kebutuhan warga akan adanya perubahan tingkat kesejahteraan yang lebih baik menyebabkan warga sukarela menerima rencana pembangunan jalan, meskipun keterlibatan warga dalam proses pengadaan tanah tidak maksimal.  

---

ABSTRACTOne factor cause of delay in road development was difficulties of land acquisition due to lack community participation in all of it stages. Law No. 2/2012 guarantee and emphasis for communities to participate in all stages of land acquisition up to development following openness/transparent and participation principle. Purpose of this research was to see how far land acquisition implementation, specifically related to ccommunity participation, compare to the law. This research use qualitative descriptive method, conducted in two location of road development in Kebumen District. Conclusion from this research shown that land acquisition was not implemented as per stages in the law, specifically for land acquisition more than 5 Ha. Inconsistency was related to no socialization conducted prior to location determination and determination of land price which refer to Buku Status prepared in1960. Communityty participated to land acquisition due to compulsion and expected of high compensation for their affected asset. The benefit of land acquisition  to communitiy was increasing of land price, opportunity to have new source of income and improvement of access to education and economic facilities. Community received the road development eventhough the could not fully participated in the land acquistion process due to their needs on the betterment of live condition.

"

"[ABSTRAKAdanya kebijakan pembangunan jalan kereta api di pulau Sulawesi untukmendukung pembangunan sarana publik dan pembangunan infrastruktur diSulawesi Selatan. Pembangunan jalan kereta api Trans Sulawesi (Makassar) Parepare) berjarak ±136,3 KM dan melewati 5 (lima) kota/Kabupaten yaitu KotaMakassar, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Parepare, dan Kab. Barru. Nilaiinvestasi yang digunakan dalam pembangunan ini yang berdampak pada provinsiSulawesi selatan sebesar ± Rp. 908,16 Milliar. Metode penelitian yang digunakanadalah dengan analisa input-output dengan data awal adalah tabel input outputprovinsi Sulawesi selatan tahun 2009 kemudian di update dengan metode RASdan simple LQ. Dari penelitian ini setelah adanya pembangunan jalan KA TransSulawesi (Makassar Parepare) sektor kunci dalam perekonomian yang sebelumpembangunan jalan KA adalah sektor kuncinya antara lain sektor makanan,minuman dan tembakau; barang kayu dan hasil hutan lainnya; bangunan;angkutan jalan raya; angkutan udara; dan lembaga keuangan tanpa bank.kemudian setal pembangun sector kuncinya menjadi sektor makanan, minumandan tembakau; barang kayu dan hasil hutan lainnya; pupuk, kimia, & barang darilaut; banguunan; dan angkutan rel. Dengan adanya pembangunan jalan KAtersebut memunculkan sektor baru dalam perekonomian Sulawesi selatan yaitusektor angkutan rel. Dampak ekonomi terhadap penciptaan output dari tahun 2012? 2019 sebesar Rp. 2,14 Triliun. Dampak ekonomi terhadap peningkatanpendapatan masyarakat dari tahun 2012-2019 sebesar Rp.302,93 Triliun.Dampak ekonomi terhadap penciptaan NTB dari tahun 2012-2019 sebesarRp.640,65 Triliun dan dampak ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja daritahun 2012 ? 2019 sebesar 24.044 jiwa.

---

ABSTRACTThe policy of railroad construction on the island of Sulawesi to support theconstruction of public facilities and infrastructure development in South Sulawesi.Railroad construction Trans Sulawesi (Makassar - Pare Pare) is ± 136.3 KM andpass through five (5) cities / districts, the city of Makassar, Kab. Maros, Kab.Pangekp, Kab. Pare Pare, and Kab. Barru. The value of investments used in theconstruction of this impacting on the southern Sulawesi province of ± Rp. 908.16billion. The method used is the analysis of input-output tables with the initial datais input output southern Sulawesi province in 2009 and then updated with amethod of RAS and LQ. From this study, after the construction of railway TransSulawesi (Makassar - Pare Pare) in the key sectors of the economy prior to theconstruction of railway lines is the key sectors include the food, beverage andtobacco; goods timber and other forest products; building; road transport; airtransport; and financial institutions without banks. Set an builder then the keysector into the food, beverage and tobacco; goods timber and other forestproducts; fertilizers, chemicals, and goods from the sea; banguunan; and railtransport. With the construction of the railway lines led to a new sector in theeconomy of southern Sulawesi, namely the rail freight sector. The economicimpact of the creation of the output of the year 2012 - 2019 amounting to Rp. 2.14Trillion. The economic impact of the increase in public revenue from the year2012 - 2019 for Rp.302,93 T ,. Economic impact on the creation of value addedfrom the year 2012-2019 amounted to Rp.640,65 trillion and the economic impacton job creation of the years 2012-2019 amounted to 24 044 inhabitants., The policy of railroad construction on the island of Sulawesi to support theconstruction of public facilities and infrastructure development in South Sulawesi.Railroad construction Trans Sulawesi (Makassar - Pare Pare) is ± 136.3 KM andpass through five (5) cities / districts, the city of Makassar, Kab. Maros, Kab.Pangekp, Kab. Pare Pare, and Kab. Barru. The value of investments used in theconstruction of this impacting on the southern Sulawesi province of ± Rp. 908.16billion. The method used is the analysis of input-output tables with the initial datais input output southern Sulawesi province in 2009 and then updated with amethod of RAS and LQ. From this study, after the construction of railway TransSulawesi (Makassar - Pare Pare) in the key sectors of the economy prior to theconstruction of railway lines is the key sectors include the food, beverage andtobacco; goods timber and other forest products; building; road transport; airtransport; and financial institutions without banks. Set an builder then the keysector into the food, beverage and tobacco; goods timber and other forestproducts; fertilizers, chemicals, and goods from the sea; banguunan; and railtransport. With the construction of the railway lines led to a new sector in theeconomy of southern Sulawesi, namely the rail freight sector. The economicimpact of the creation of the output of the year 2012 - 2019 amounting to Rp. 2.14Trillion. The economic impact of the increase in public revenue from the year2012 - 2019 for Rp.302,93 T ,. Economic impact on the creation of value addedfrom the year 2012-2019 amounted to Rp.640,65 trillion and the economic impacton job creation of the years 2012-2019 amounted to 24 044 inhabitants.]"

"ABSTRAKNagari Pandai Sikek merupakan salah satu desa maju di Sumatera Barat yang masih memiliki permasalahan infrastruktur jalan yang menghambat aksesibilitas masyarakat. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendukung aksesibilitas masyarakat oleh Pemerintah Nagari Pandai Sikek. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang memakai konsep rural development, aksesibilitas, serta pembangunan infrastruktur jalan pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan di Nagari Pandai Sikek mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2016 dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari banyak kekurangan seperti kurang matangnya perencanaan pembangunan sehingga kualitas jalan yang dihasilkan rendah dan tidak menggunakan tenaga ahli dalam pembangunan jalan.

---

ABSTRAKNagari Pandai Sikek is a village developed in West Sumatra that still has road infrastructure problems which is stuck on public accessibility. This thesis discusses about the implementation accessibility support of infrastructure development by the government of Nagari Pandai Sikek. This research was conducted with a qualitative approach that uses the concept of rural development, accessibility and infrastructure development of rural roads. The results showed that on carrying out the construction of road infrastructure in Nagari Pandai Sikek from planning, implementation and maintenance of road infrastructure. there are still some obstacles in the implementation of development such as lack of planing contruction, so that the quality of the resulting lower and not using experts in road construction."

"Aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam perusahaan menjadi jauh lebih penting untuk membuat hidup kita sejahtera dan dunia menjadi tempat yang lebih baik. Lembaga keuangan sebagai salah satu pihak utama dalam pembangunan berkelanjutan berperan sebagai perantara bagi dunia usaha untuk dapat menghasilkan barang atau jasa yang mana praktik atau kebijakan usahanya dapat berdampak positif maupun negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Investasi bertanggung jawab, terutama dalam aset infrastruktur, adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko keuangan dan ESG serta menghasilkan financial returns yang berkelanjutan melalui hasil sosial dan/atau lingkungan penerima investasi. PT DII merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan investasi bertanggung jawab khususnya di bidang infrastruktur di Indonesia. Walau berorientasi pada laba, PT DII telah menanamkan aspek keberlanjutan sejak didirikan melalui penerapan strategi ESG investing dan praktik terbaik berdasarkan standar internasional. PT DII menggunakan balanced strategy content yang tercermin dalam produk, praktik, dan kebijakannya. Manajemen internal dan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh PT DII yang tergolong sebagai proyek berkelanjutan telah membantu memberikan kontribusi bagi pembangunan negara melalui strategi ESG investing yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

---

Environmental, social, and governance (ESG) aspects within companies have become significantly more important to make our lives prosperous and the world a better place. Financial institutions, as one of the key players in sustainable development, serve a role as an intermediary for businesses to be able to produce goods or services in which their business practices or policies may have a positive or negative impact to the community and the environment. Responsible investment, especially in infrastructure assets, is one way to reduce financial and ESG risks and generate sustainable financial return through investees’ social and/or environmental outcomes. PT DII is a financial institution that implement responsible investment specifically in the infrastructure sector in Indonesia. Although commercially driven, PT DII has embodied sustainability aspects since its establishment through the implementation of ESG investing strategies and best practices based on international standards. PT DII utilizes the balanced strategy content which is reflected in its products, practices, and policies. Internal management and infrastructure projects financed by PT DII which are classified as sustainable projects have helped in contributing to the country’s development through its ESG investment strategy which eventually contributes to sustainable development.

"

"Penggunaan air berkaitan erat dengan tahapan pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan air untuk sektor agraria, industri dan komersial, penggunaan air akan meningkat di beberapa wilayah. Oleh karenanya, infrastruktur penyediaan air sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan penelitian Barbier (2004) serta penelitian Gatto dan Lanzafame (2005) yang menyatakan bahwa water capital merupakan salah satu determinan dari pertumbuhan ekonomi selain kapital dan labor. Penelitian ini mengambil objek studi di 40 negara di Asia dan Afrika dalam rentang waktu selama 10 tahun mulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2011. Dari hasil estimasi diketahui bahwa penggunaan air menunjukkan hubungan positif, hal ini sesuai dengan penelitian Barbier (2004) dan Duarte (2012.

---

Water withdrawal is closely related with economic growth stages. As the need of water for agrarian, industry and commercial sectors rise, the water withdrawal will also raise in certain area. In order with that situation, the infrastructure of water supply system will play an important role in economic growth. In research conducted by Barbier (2004) and Gatto and Lanzafame (2005) found that water capital is one of important determinant on economic growth beside capital and labor. In this research, we take 40 countries in Asia and Africa for 10 years time span beginning from 2000 until 2011 as a research objects. Estimation results that water withdrawal show positive relationship with economic growth, in line with former researches conducted by Barbier (2004)."

"Pembangunan ekonomi berkelanjutan seharusnya tidak hanya ditanggung oleh pemerintah sebagai aktor utama. Kehadiran sektor swasta yang dapat menciptakan shared value melalui operasi bisnis mereka diperlukan dalam mempertahankan pembangunan ekonomi masyarakat local di mana perusahaan beroperasi. Untuk mencapai hal tersebut, private-community partnership mampu menjadi cara yang potensial bagi bisnis meningkatkan competitive advantage-nya dan di saat yang sama mengembangkan perekonomian masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model terkait private-community partnership dengan meneliti bisnis penggemukan domba Alifa Farm. Hasil pemodelan menggunakan pendekatan system dynamics menunjukkan pentingnya pasokan bakalan atau bibit domba dalam mempertahankan pengembangan program kemitraan. Oleh karena itu, alih-alih memfokuskan kemitraan pada program penggemukan domba, program pengembangbiakan domba merupakan alternatif untuk menyelesaikan masalah pasokan bakalan domba tersebut. Hasil simulasi dari intervensi menunjukkan peningkatan jumlah warga di komunitas lokal yang dapat merasakan manfaat kemitraan. Maka dari itu, kerja sama antara Alifa Farm dan pemerintah diperlukan untuk menyukseskan intervensi kebijakan tersebut.

---

Sustainable economic development should not just be borne by government as the primary actor. The presence of private sectors that could create shared value through their business operation is needed to take a role in sustaining their local community’s economic development. Private-community partnership is a potential way for businesses to gain competitive advantage while also fostering its local community. Therefore, this research aims to construct a model regarding private-community partnership by studying Alifa Farm’s sheep-fattening business. Key variables along with their interdependences and interrelations in this business-community partnership are identified and modelled by using system dynamic methodology. The simulation results show the importance of lamb supply in sustaining the development of the partnership programs. Therefore, instead of focusing its shared value only through sheep fattening partnership program, sheep breeding program is an alternative to solve the lamb supply issues while expanding Alifa Farm’s role in sustaining and developing the local community’s economic development. The simulation’s result from the intervention shows an increased number of citizens in the local community who are able to experience the benefit of the partnership. However, public-private-partnership with the local government is needed to realize the economic development potential of the intervention."