Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTTugas Akhir ini membahas tentang pengaruh gerakan perempuan dalam keberhasilan legalisasi aborsi di Uruguay. Dalam penjelasannya nanti, akan dianalisis bagaimana RUU Hak Seksual dan Reproduksi yang telah dijatuhi veto oleh presiden Tabare Vazquez pada tahun 2008, namun dapat dilegalisasi di bawah kepemimpinan presiden Jose Mujica pada tahun 2012. Penelitian ini akan melihat peluang-peluang politik apa saja yang mendorong dilegalisasinya aborsi di Uruguay. Mulai dari keberadaan organisasi-organisasi perempuan, kaukus perempuan dalam parlemen, dan presiden yang menjabat.

---

ABSTRACTThis thesis will explore the strategy of woman movements on the success of the legalization of abortion in Uruguay. The central analysis will be on how the draft of the Sexual and Reproductive Law that had been vetoed by President Tabare Vazquez in 2008 was re appealed and legalized under the government of President Jose Mujica in 2012. This writing will look on the political opportunities that support the legalization of abortion in Uruguay, such as the existence of woman organizations, the woman caucus inside the parliament, and the political views of the serving president."

"Penelitian ini menganalisa klaim keterwakilan yang dibuat oleh kaukus perempuan di Uruguay yang terdiri dari Bancada Femenina dan organisasi-organisasi perempuan yang dipimpin oleh CLADEM Uruguay, CNS, dan MYSU. Bancada Femenina adalah kelompok perempuan yang terdiri dari anggota legislatif perempuan dari partai-partai politik di parlemen. Klaim keterwakilan ini dibentuk melalui tuntutan legalisasi aborsi. Gerakan perempuan di Uruguay berhasil melakukan advokasi tuntutan tersebut melalui persetujuan dari Kongres pada tahun 2008, meskipun pada akhirnya RUU Hak Seksual dan Reproduktif tersebut di veto oleh Presiden Tabare Vázquez. Klaim keterwakilan ini diperjuangkan oleh gerakan perempuan tersebut agar diterima oleh masyarakat, khususnya perempuan di Uruguay sebagai representasi kepentingan mereka. Klaim keterwakilan ini menemui hambatan ketika perempuan dari kelompok pro-life menyatakan sikap anti-aborsi. Sikap ini sejalan dengan ajaran gereja Katolik tentang peran tradisional perempuan. Selain itu partai politik di Uruguay juga berperan dalam advokasi tuntutan legalisasi aborsi. Frente Amplio adalah partai yang mendukung legalisasi aborsi, sedangkan Partai Nasional dan Partai Colorado mengambil sikap anti aborsi. Dominasi Frente Amplio di Kongres sangat menentukan keberhasilan gerakan perempuan dalam melakukan advokasi RUU Hak Seksual dan Reproduktif di Kongres.

---

The purpose of this research is to analyze representative claim made by women’s caucus in Uruguay which consist of Bancada Femenina and women’s organizations who are led by CLADEM Uruguay, CNS, and MYSU. The members of Bancada Femenina are women’s deputies from political parties in the parliament of Uruguay. The representative claim is made from the demand of legalization of abortion. Women’s movement in Uruguay has successfully advocate the demand with Congressional approval in 2008, but the Bill of Sexual and Reproductive Health ultimately vetoed by the president, Tabare Vázquez. This representative claim is championed by women’s movement to be accepted by the people, especially women as a representation of their interest. The representative claim met the obstacle when some women from pro-life groups revealed against abortion. This expression is in line with the doctrine of Catholic Church which defines the traditional role of woman. Furthermore, political parties in Uruguay also get involve in this issue. Frente Amplio is a political party which favor with the demand of legalization of abortion, while the others, National Party and Colorado Party against it. Frente Amplio dominance in Congress determines the success of women’s movement to advocate the bill."

"Skrispi ini membahas mengenai implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010-2012. Penulisan ini berangkat dari ketertarikan penulis terhadap Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom baru di dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan pajak. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu bagaimana implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan serta hambatan yang terjadi di dalam implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan secara keseluruhan dapat dikatakan kurang baik. Hal tersebut dikarenakan perizinan yang berbelit, memakan waktu yang cukup lama, proses perizinan yang dipungut biaya padahal seharusnya tidak dan perbedaan pemahaman antara aparat pemerintah daerah dengan peraturan daerah perihal dasar penerimaan pajak parkir.

---

This thesis discusses the implementation of the parking tax policy in South Tangerang City in 2010-2012. This writing departs from the author's interest in South Tangerang City as a new autonomous region in implementing a tax policy. This thesis raises two problems, namely how to implement the parking tax policy in South Tangerang City and the obstacles that occur in this implementation. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the implementation of the parking tax policy in South Tangerang City as a whole can be said to be not good. This is because licensing is complicated, takes quite a long time, the licensing process is charged when it shouldn't be and differences in understanding between local government officials and regional regulations regarding the basis of parking tax revenue."

"Selama beberapa tahun terakhir, Argentina tidak merekognisi hak untuk melakukan aborsi. Pasal KUHP Tahun 1921 menentukan bahwa perempuan di Argentina dilarang melakukan aborsi kecuali hidup mereka dalam bahaya atau dalam kasus pemerkosaan. Ini mendorong sejumlah besar aborsi ilegal yang dilakukan setiap tahunnya, banyak diantaranya yang mengakibatkan kematian. Ni Una Menos adalah gerakan sosial berisikan kolektif feminis yang muncul di tahun 2015 sebagai respons terhadap maraknya femisida (pembunuhan terhadap perempuan) di Argentina. Konsisten dengan tuntutan utama untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, Ni Una Menos memobilisasi massa pro-aborsi sejak tahun 2018 dan telah mendapatkan keberhasilan dalam pengesahan Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) oleh Senat di tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai strategi yang dilakukan oleh Ni Una Menos dalam mendorong dekriminalisasi aborsi di Argentina dengan batasan waktu periode 2018-2020. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data sekunder dengan meninjau sumber literatur, portal berita, serta media sosial Instagram dan Twitter resmi yang dimiliki Ni Una Menos. Dengan teori struktur peluang diskursif, analisis yang dilakukan mencakup strategi pembingkaian yang digunakan oleh Ni Una Menos seputar masalah aborsi, penggunaan media sosial untuk mendapatkan visibilitas dalam liputan media, serta jaringan yang dibentuk dengan organisasi feminis terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan Ni Una Menos untuk memobilisasi massa di ruang publik dan media berkontribusi sebagai kekuatan politik dalam mendesak negara untuk mendekriminalisasi aborsi, terlepas dari konteks politik yang ada.

---

Over the past few years, Argentina’s abortion rights have been widely inexistent. 1921 Penal Code dictates that women in Argentina are prohibited to perform abortion unless their life is in danger or in the case of rape. This results in a huge amount of illegal abortions performed each year by Argentinian women, many resulting in deaths. Ni Una Menos is a social movement formed by a feminist collective that arose in 2015 as a response to the widespread femicide (the killing of women) in Argentina. Preserving their main demands to end violence against women, Ni Una Menos mobilized pro-abortion masses since 2018 and have gained success in passing Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), the decriminalization of abortion bill, through the Senate in 2020. This research aims to investigate and reveal the various strategies undertaken by Ni Una Menos in the context of pushing the decriminalization of abortion in Argentina with a time limit of 2018-2020 period. This research used a qualitative method by collecting secondary data by reviewing literary sources, news portal, and social media Instagram and Twitter owned by Ni Una Menos. By using the discursive opportunity structures theory, the analysis carried out includes the framing strategy used by Ni Una Menos around the abortion issue, usage of social media to gain visibility in media, as well as formed networks with pre-existing feminist organizations. It reveals that Ni Una Menos’ capability to mobilize the masses in the public space and media contributes as a political power to urge the state to decriminalize abortion, despite the political context."

"Pada tahun 1973, Amerika Serikat (AS) mengesahkan kebijakan praktik aborsi. Hal ini ditentang oleh sebagian masyarakat AS yang tidak menyetujui adanya praktik aborsi, sehingga masyarakat AS menjadi terpolarisasi menjadi dua, yaitu kelompok pendukung aborsi atau American Ways dan kelompok penentang aborsi atau New Christian Right (NCR). Penelitian ini mengambil pengesahan praktik aborsi oleh George W. Bush pada tahun 2003 sebagai lingkup penelitian. Sejak pengesahan kebijakan aborsi tahun 1973, tokoh-tokoh NCR berusaha menentang dan memperjuangkan menuntut pemerintah agar membatalkan atau mencabut kebijakan tersebut. Tokoh-tokoh NCR berpendapat bahwa praktik aborsi merupakan tindakan dosa dan dapat mengakibat pada kematian. Namun, dalam memperjuangkan pelarangan praktik aborsi tokoh-tokoh NCR memiliki dua kepentingan, yaitu kepentingan ideologi dan kepentingan bisnis. Dalam kepentingan ideologi, tokoh-tokoh NCR memandang aborsi sebagai tindakan berdosa dan dilarangkan oleh agama sehingga pandangan tersebut dinilai konservatif oleh sebagian kalangan masyarakat yang mendukung aborsi. Sedangkan dalam kepentingan bisnis, Tokoh-tokoh NCR melihat bahwa adanya peluang memperkaya kekayaannya melalui pengalihan dana dari anggaran pemerintah untuk aborsi yang tidak terpakai ketika pengesahan pelarangan praktik aborsi. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh NCR berusaha mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan dan mengesahkan pelarangan praktik aborsi.

---

In 1973, the United States (US) policy endorsed the practice of abortion. This was opposed by some people who are not approved the practice of abortion, so that US society became polarized into two, it is American Ways and the New Christian Right (NCR). The Research took the legalization of abortion ban by George Walker Bush in 2003 as the scope of the research study. Since the legalization of abortion policy in 1973, NCR figures sought to oppose and fight demanded the government to cancel or revoke the policy. The NCR figures believes that the practice of abortion is an act of sin and resulted in death. In addition, in the fight for the prohibition of the abortion, NCR figures has two interests, it is the interest of ideology and business interests. In the interest of ideology, NCR figures regard abortion as an act of sin and prohibited by religion, so that views are considered conservative by some people who support abortion. While in the interest of the business, NCR figures to see that the opportunity to enrich his wealth through the diversion of government funds for abortion unused when the endorsement prohibition of the practice of abortion. Therefore, NCR figures tried to influence the government to make and approve banning of abortion."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas proses-proses keberhasilan suatu Agenda Setting di Washington D.C. mengenai Legalisasi Mariyuana untuk keperluan rekreasional pada tahun 2015. Terdapat beberapa faktor yang meloloskan Agenda Setting Initiative 71 di Washington D.C. Faktor-faktor tersebut adalah peran dari kelompok kepentingan DCMJ , pemerintah, dan masyarakat. Tugas akhir ini berupaya menjelaskan bagaimana proses legalisasi Mariyuana di suatu negara bagian walaupun bertolak belakang dengan hukum yang ada di Amerika Serikat. Hasil dari penelitian ini menjelaskan adanya faktor-faktor dan aktor yang meloloskan Agenda Setting di Washington D.C. dengan studi kasus legalisasi Mariyuana untuk keperluan rekreasional, bisa diloloskan untuk masuk ke pemungutan suara secara langsung pada tahun 2015.

---

ABSTRACTThis thesis aims to discuss the process of successing the Agenda Setting in Washington D.C. regarding the legalization of Mariyuana spesifically for recreational purposes in the year of 2015. There were several factors that help to passed the Agenda Setting Initiative 71 in Washington D.C. Those factors were the role from pressure group DCMJ, government and civils. This thesis seeks to explain the process on legalizing Mariyuana in a state eventhough it rsquo s contrary to the law that applies in the United States of America. The result of this study explains how the factors have helped to pass the Agenda Setting regarding the legalization of Mariyuana in Washington D.C. and made it able to continue the next process directly which is the ballot initiative that also being held in 2015."

"ABSTRAKPeristiwa Mei 1968 melahirkan sebuah kelompok pergerakan perempuan Prancis bernama Mouvement de Lib ration des Femmes atau MLF yang aktif pada tahun 1960 hingga tahun 1970. Salah satu masalah perempuan yang diangkat oleh MLF adalah mengenai hak atas akses kontrasepsi gratis dan praktik aborsi legal di Prancis. Artikel ini berusaha menjelaskan perbedaan MLF dari kelompok pergerakan perempuan lainnya di Prancis yang juga beroperasi sekitar tahun 1950-an hingga 1970-an, tindakan, serta peran MLF dalam perjuangan pelegalan distribusi kontrasepsi gratis dan praktik aborsi di Prancis.

---

ABSTRACTA French women rsquo s movement group, active from 1960s to 1970s known as Mouvement de Lib ration des Femmes or MLF, was inspired and founded from the events of May 1968 in France. One of the issues brought up by MLF was free contraception distribution and abortion legalization for every French woman. This article focuses on the explanation of the differences between MLF and other French women rsquo s movement groups from 1960s to 1970s as well as the group rsquo s actions and roles during the fight for the legalization of free contraception distribution and abortion in France. "

"Kebijakan sosial mengenai aborsi untuk anak-anak perempuan yang menjadi korban perkosaan merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak anak-anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Anak-anak perempuan korban perkosaan sering kali menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) yang menambah beban psikososial dan fisik mereka. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses yang aman, legal, dan terjangkau bagi anak-anak perempuan korban perkosaan dalam mendapatkan layanan aborsi yang aman, serta dukungan psikososial dan perlindungan hukum yang diperlukan. Melalui pendekatan yang komprehensif, kebijakan ini mengintegrasikan layanan medis, psikososial, dan hukum untuk memastikan pemulihan korban secara holistik, sambil mengurangi stigma dan diskriminasi yang mereka hadapi. Dalam konteks ini, kebijakan sosial ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak perempuan korban perkosaan, memastikan mereka memiliki hak untuk menentukan pilihan terbaik terkait tubuh mereka tanpa rasa takut akan kriminalisasi atau penolakan dari masyarakat. Penelitian ini akan mengeksplorasi urgensi kebijakan tersebut, analisis dampak sosial, ekonomi, medis, dan hukum yang dapat timbul, serta rekomendasi untuk implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

---

Social policy regarding abortion for female children who are victims of rape is a crucial step in protecting the rights of girls who have experienced sexual violence. Female children who are victims of rape often face unwanted pregnancies (KTD), adding to their psychological and physical burdens. This policy aims to provide safe, legal, and accessible abortion services for female children who are victims of rape, along with the necessary psychosocial support and legal protection. Through a comprehensive approach, this policy integrates medical, psychosocial, and legal services to ensure the holistic recovery of victims, while reducing the stigma and discrimination they face. In this context, the social policy seeks to create a safer and more supportive environment for female children who are victims of rape, ensuring they have the right to make the best decisions regarding their bodies without fear of criminalization or societal rejection. This study will explore the urgency of this policy, the social, economic, medical, and legal impacts that may arise, and provide recommendations for the effective and sustainable implementation of this policy."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaruh modal sosial dan strategi terhadap keberhasilan gerakan masyarakat sipil dalam memengaruhi sebuah kebijakan dengan menggunakan studi kasus gerakan Forum Peduli Lingkungan Sehat pada tahun 2013 hingga 2014. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana pengaruh modal sosial dan strategi dalam keberhasilan gerakan Forum Peduli Lingkungan Sehat pada tahun 2014? Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa Forum Peduli Lingkungan Sehat telah menjalankan peran-peran civil society dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, menjadi penyeimbang kekuatan negara, memberdayakan masyarakat, dan menjadi lembaga penghubung. Penelitian ini menemukan bahwa modal sosial yang dimiliki Forum Peduli Lingkungan Sehat menjadikan gerakan ini menjadi solid dan kuat, serta memiliki daya tawar yang tinggi. Penelitian ini juga menemukan bahwa strategi yang dimiliki mampu memberikan akses bagi FPLS terhadap pembuatan kebijakan dan berhasil menekan aktor politik pembuat kebijakan membatalkan kebijakan. Akses tersebut didapatkan dari jejaring yang terbentuk dengan WALHI dan anggota DPRD. Strategi lobi yang dijalankan juga berhasil menekan pemerintah kota Depok untuk membatalkan perluasan TPA Cipayung pada tahun 2014 lalu. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kedua faktor tersebut saling memengaruhi satu sama lain dalam keberhasilan Forum Peduli Lingkungan Sehat.

---

ABSTRAKThis study discusses the influence of social capital and strategy on the success of the civil society movement in influencing a policy by using case studies of the Forum Peduli Lingkungan Sehat movement in 2013 to 2014. The research question posed is how the influence of social capital and strategy in the success of the Forum Peduli Lingkungan Sehat in 2014 The findings of this study show that the Forum Peduli Lingkungan Sehat has performed civil society roles in fighting for the interests of the community, balancing the power of the state, empowering the community, and becoming a liaison institution. This study found that the social capital owned by Forum Peduli Lingkungan Sehat makes this movement solid and strong, and has a high bargaining power. The study also finds that the strategy has the ability to provide access for the Forum Peduli Lingkungan Sehat to policy making and succeed in suppressing policy makers undo the policy. The access is obtained from the network formed by WALHI and DPRD members. The lobbying strategy also succeeded in pressuring the city government of Depok to cancel the expansion of TPA Cipayung in 2014 ago. The research findings show that the two factors influence each other in the success of Forum Peduli Lingkungan Sehat."

"International trade is the life-blood of the countries in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Faced with several global trade issues the ASEAN countries individually and collectively pursue a multilateral approach by actively participating in the current Uruguay Round of GATT. The seven studies in this volume assess the strengths and weaknesses of international trading."