Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2015 PT X mengalami kerugian yang mengakibatkan ekuitas PT X menjadi negatif dan SPT PT X pada tahun 2015 menunjukkan lebih bayar. Berdasarkan UU KUP atas SPT lebih bayar akan dilakukan pemeriksaan pajak. PT X menerima SPHP pada tahun 2017 atas pemeriksaan untuk tahun pajak 2015. Salah satu koreksi yang terdapat di dalam SPHP adalah koreksi biaya bunga. Dalam melakukan koreksi biaya bunga pemeriksa menggunakan acuan izin prinsip yang dikeluarkan oleh BKPM. Dalam izin prinsip tercantum estimasi pinjaman dan modal. Dasar hukum yang digunakan adalah pasal 18 ayat 1 UU PPh. Namun, pada tahun pajak 2015 pasal 18 ayat 1 UU PPh belum terdapat peraturan pelaksananya, sehingga kurang tepat apabila acuan yang digunakan pemeriksa adalah izin prinsip yang dikeluarkan BKPM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah koreksi biaya bunga untuk tahun pajak 2015 yang menggunakan izin prinsip untuk menentukan besarnya koreksi biaya bunga kurang tepat karena pada tahun 2015, pasal 18 ayat 1 UU PPh belum ada peraturan pelaksananya. Selain itu, untuk memperbaiki rasio utang dan modal dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, seperti konversi utang menjadi modal, membayar utang, melakukan pinjaman tanpa bunga, atau revaluasi aset tetap. Saran yang dapat diberikan adalah PT X sebaiknya segera memperbaiki strategi bisnisnya agar ekuitas PT X tidak terus menerus negatif karena berdasarkan PMK No. 169/PMK.010/2015 apabila saldo ekuitas negatif, maka seluruh biaya bunga tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

---

In 2015, X Limited Liability Company experienced a loss which turned the direction equity of X Ltd. to negative and the Annual Tax Return of X Ltd. in 2015 is overpaid. According to the law of General Tax Provisions and Procedures on Annual Tax Return, tax audit will be conducted due to the overpaid. X Ltd. has received a notification of tax audit findings in 2017 for the tax audit in 2015. One of corrections from the notification was on the interest expense. In doing the correction on the interest expense, the auditor employed a guide principle released by the Capital Investment Coordinating Board. In the license principle, the loan and capital estimates were noted. The basic law used was article 18 subsection 1 of Income Tax Law. However, since 2015, this article has not had any official implementation rules so that it was less appropriate if the audit was relying on the license principles released by the Capital Investment Coordinating Board. This research used a qualitative approach with qualitative data analysis technique.

The result of this study showed that the correction of interest expenses in 2015 was not appropriate as it used the license principle in deciding the amount of the interest expenses as in 2015, article 18 subsection 1 of Income Tax Law was lack of implementation rules. Besides, there are several alternatives to fix the debt and capital ratio such as conversing the debt into capital, paying the debt, making an non interest bearing loan, or re evaluationg the fixed assets. Thus, it is suggested to X Ltd. that it is better to fix the business strategy so that the equity will not be respectively in a negative circle as according to PMK No. 169 PMK.010 2015, if there is a negative equity balance, all the interest expense cannot be used as deductions on the taxable income. "

"ABSTRAKPada tahun 2015, pemeriksa pajak melakukan koreksi atas tiga akun baya PT X, yakni biaya bunga atas leasing fee pada pihak afiliasi, biaya bunga atas pinjaman afiliasi, dan juga kerugian selisih kurs. Dasar hukum koreksi adalah Pasal 18 Ayat (3) UU Pajak Penghasilan dengan pendekatan benchmark debt to equity ratio (DER) PT X dengan DER wajar perusahaan pembanding, dimana DER PT X bernilai -34,8797, sedangkan rentang interkuartil DER perusahaan pembanding bernilai positif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan DER PT X pada tahun pajak 2013 ditinjau dari asas certainty (kepastian). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar koreksi yang dilakukan pemeriksa atas biaya usaha PT X memenuhi asas certainty dalam dimensi objek dan subjek yang diatur dan ruang lingkup materi yang diatur. Sementara itu dasar koreksi tersebut tidak memenuhi asas certainty dalam dimensi pendefinisian, perluasan materi yang diatur, dan juga istilah baku dalam ketentuan DER. Majelis Hakim membatalkan koreksi pemeriksa atas ketiga akun biaya tersebut dengan poin yang memberatkan pemeriksa karena adanya pengertian ganda dalam interpretasi pendekatan benchmark yang dilakukan oleh pemeriksa."

"Saham adalah merupakan benda bergerak yang memberikan kepada pemilik atau pemegangnya hak-hak yang dimiliki oleh saham tersebut sedangkan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. oleh karena seluruh modal perseroan terbagi atas saham, maka terdapat beberapa bentuk penyetoran saham sebagai bentuk penyertaan dalam Perseroan. salah satunya adalah dengan cara melakukan kompensasi tagihan-tagihan pemegang saham atau kreditor perseroan menjadi setoran saham. terkait dengan kompensasi tagihan menjadi setoran saham perseroan tersebut, terdapat kewajiban pengumuman di dalam surat kabar harian setelah dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui dilakukannya kompensasi. dengan dilakukannya kompensasi tagihan menjadi setoran saham ini maka terjadi perubahan pada struktur modal perseroan dan dengan perubahan struktur modal perseroan tersebut maka dengan sendirinya mengubah anggaran dasar perseroan. perubahan anggaran dasar ada yang membutuhkan persetujuan Menteri ada yang cukup hanya diberitahukan kepada Menteri. pengumuman dalam surat kabar harian adalah merupakan salah satu syarat dari diterimanya persetujuan maupun pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan, karena dengan disetujui atau diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran dasar maka perubahan tersebut di daftarkan dalam Daftar Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. pencatatan dalam Daftar Perseroan tersebut adalah untuk memenuhi asas publisitas dari kompensasi tagihan menjadi setoran saham dan dengan pencatatan tersebut maka anggaran dasar perseroan menjadi mengikat kepada pihak ketiga

---

Share is a movable thing that gives to the owner or the holder the rights owned by the share itself and limited liability company is a legal entity constitutes a capital alliance, established based on agreement, conduct business activity with the authorized capital devided into shares. because of the limited liability company capital is devided into shares, there are several forms of payment of shares as a form of participation in the company. one of them is debt equity swap. related to debt equity swap, there are an obligation to announced in the newspaper after the Geneal Meeting of shareholders approved the debt equity swap. with this debt equity swap occuring changes in the company capital structure an the chenges also impact to the changes of articles of association of company. there's the amandement of the articles of association which need approval from the minister and there are sufficient only notified to the minister. announcment in daily newspaper is one of the conditions of admissibility of approval and notification of change of artices of association of the company because by approved or accepted the amandement of articles of association so that the amandement registered in Company Registry Ministry of Justice and Human Rights and that registry is fulfill the publicity in debt equity swap transaction and that this amandement of articles of association become binding to a third party"

"Perencanaan pajak penghasilan atas revaluasi aset tetap dilakukan oleh PT XYZ dengan tujuan untuk memenuhi debt to equity ratiosebesar 4:1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa manfaat dari perencanaan pajak belum dapat dirasakan secara maksimal oleh PT XYZ pada tahun 2015, karena selisih lebih revaluasi aset tetap tidak diperhitungkan dari awal tahun pada saat menentukan debt to equity ratio untuk tahun 2015.

---

Planning on Fixed Asset Revaluation conducted by PT XYZ with purpose to comply debt to equity ratio 4 1. The research using qualitative approach with data collection through in depth interview and literature study. The research conclude that the benefit of tax planning cannot be felt maximally, due to gain of fixed asset revaluation is not calculated from the beginning 2015 to decide debt to equity ratio in 2015. The benefit of tax planning will be felt maximally in 2016. Keywords Tax Planning, Fixed Asset Revaluation, Debt to Equity Ratio."

"Tesis ini membahas tentang penerapan ketentuan debt to equity ratio untuk keperluan penghitungan pajak di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan debt to equity ratio di Indonesia belum dapat diterapkan karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan perbandingan dengan negara lain yaitu Amerika Serikat, Brazil, Australia, Jepang, China, Korea dan Negara-negara anggota Uni Eropa, rasio DER yang paling banyak digunakan adalah 3:1. Disarankan agar pemerintah menerbitkan peraturan menteri keuangan tentang perbandingan utang terhadap modal agar ketentuan debt to equity ratio dapat diterapkan dan memberi kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun petugas pajak.

---

This thesis describes the application of the debt to equity ratio rules for tax purposes in Indonesia. This research approach used a analytical descriptive research. The research result indicate that the debt to equity ratio rules in Indonesia not yet be applied because there is no implementing regulations. Based on comparisons with other countries, namely the United States, Brazil, Australia, Japan, China, Korea and the Member States of the European Union, the debt to equity ratio most widely used is 3:1. It is recommended that the government issue the finance minister regulations that the debt to equity ratio rules can be implemented and provide legal certainty for both taxpayers and tax officials."

"ABSTRAKTesis ini menbahas mengenai analisis pengaruh antara ukuran perusahaan (LNTA),debt to equity ratio (DER), perubahan laba (PL), dan return on assets (ROA)terhadap return on equity (ROE). Penelitian ini menggunakan data laporankeuangan dari 74 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun2006 sampai dengan 2011. Variabel dependen yang dipergunakan adalah ROE.Sedangkan, variabel independennya adalah ukuran perusahaan (LNTA), DER,perubahan laba (PL) dan ROA. Metode analisis statistik yang dipergunakan adalahanalisis regresi berganda dengan uji t dan uji F. Uji asumsi klasik dilakukansebelum melakukan analisis regresi berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitianini adalah DER dan ROA secara parsial berpengaruh secara signifikan pada setiapsektor riil, dengan menggunakan uji t. dan dengan menggunakan uji F, diperolehhasil, bahwa keempat variabel berpengaruh secara signifikan terhadap ROE.

---

AbstractThe purpose of this thesis is to examine the impact between firm size, debt toequity ratio (DER), change in net income and return on assets (ROA) to return onequity (ROE), studying the financial statement of 74 companies that listed inIndonesia stock exchange from 2006 until 2011. The dependent variable are ROEand the independent variables are firm?s size, DER, change in net income andROA. To analyze the result, researcher using multiple regression analysis with ttestand F test. The result of this research with t-test indicates that DER and ROAsignificantly impact the industrial sector and with F-test indicates that the fourvariables simultaneously impact the ROE."

"Skripsi ini menganalisis mengenai penerapan pengujian kewajaran utang yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang melakukan kegitan usaha di bidang infrastruktur, serta ditinjaunya pengecualian Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang infrastruktur dari pengujian debt-to-equity ratio melalui asas kepastian hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang memperoleh data dengan cara wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, metode debt-to-equity ratio bukan lah satu- satunya pendekatan yang digunakan dalam menguji kewajaran utang yang dimiliki Wajib Pajak yang melakukan kegiatan infrastruktur. Akan tetapi, meskipun demikian, ketiadaan definisi maupun kriteria Wajib Pajak sektor infrastruktur menimbulkan ketidakpastian hukum.

---

This thesis are made to analyze on how to do comparability analysis on loan that performed by Infrastructure company, and also to analyze the excluding of taxpayer that engaged in infrastructur section from debt-to-equity test by law’s certainty principle. This research was performed by qualitatife method and collect data through doing deepth interview and also study of literature. Results of the research shows that practically, debt-to-equity ratio is not the only method that used in doing comparability analysis on loan that performed by infrastructure company. However, the lack of infrastructure’s criteria and definition caused the lack of law certainty."

"Penelitian ini membahas mengenai perbandingan kebijakan thin capitalization rules dengan pendekatan debt-to-equity ratio (DER) yang diterapkan di Indonesia dengan kebijakan interest limitation rules dengan pendekatan earning stripping yang direkomendasikan oleh OECD melalui BEPS Action Plan 4 berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan pajak. Lebih lanjut, penelitian ini juga berusaha menjawab pertanyaan terkait apakah Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi kebijakan interest limitation rules dengan pendekatan earning stripping sebagaimana yang direkomendasikan oleh OECD melalui BEPS Action Plan 4. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivist. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan thin capitalization rules dengan pendekatan debt-to-equity ratio (DER) yang diterapkan di Indonesia dan kebijakan interest limitation rules dengan pendekatan earning stripping telah memenuhi prinsip-prinsip kebijakan pajak dengan derajat pemenuhan tertentu. Kemudian, hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi kebijakan interest limitation rules dengan pendekatan earning stripping sebagaimana yang direkomendasikan oleh OECD melalui BEPS Action Plan 4.

---

This study discusses the comparison of the thin capitalization rules with the debt-to-equity ratio (DER) approach applied in Indonesia with the interest limitation rules with the earning stripping approach recommended by the OECD through the BEPS Action Plan 4 based on the principles of tax policy. Furthermore, this study also seeks to answer the question of whether Indonesia should consider adopting interest limitation rules with an earning stripping approach as recommended by the OECD through the BEPS Action Plan 4. The approach used in this study is a quantitative approach with a post-positivist paradigm. The results of this study indicate that the thin capitalization rules policy with the debt-to-equity ratio (DER) approach applied in Indonesia and the interest limitation rules policy with the earning stripping approach have met the principles of tax policy with a certain degree of compliance. Then, the results of the study also conclude that Indonesia needs to consider adopting interest limitation rules with an earnings stripping approach as recommended by the OECD through the BEPS Action Plan 4."

"Dalam rangka memperoleh dana yang besar guna mendukung kegiatan ekspansi usaha, perusahaan tidak boleh mengabaikan upaya untuk memperkokoh struktur finansialnya. Struktur finansial mencerminkan bagaimana aktiva perusahaan dibelanjai, dan hal ini tercermin pada komposisi pasiva dalam neraca. Berdasar asumsi bahwa pendanaan perusahaan yang sehat pada awalnya harus dibangun dengan modal sendiri, maka aturan struktur finansial vertikal yang konservatif menetapkan Batas perimbangan yang harus dipertahankan suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing (hutang) dan modal sendiri yang tercermin dalam Debt-to-Equity Ratio tidak boleh lebih dari 1. Dengan mempertimbangkan aspek FRICT (flexibility, risk income, control, dan timing), upaya memperkokoh struktur finansial perusahaan dengan menambah modal sendiri dianggap sebagai cara yang paling aman dan menguntungkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menjual saham kepada masyarakat melalui pasar modal. Didasarkan pada asumsi bahwa debt-to-equity ratio (DER) perusahaan akan turun setelah perusahaan go publik penelitian ini dimaksudkan untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signikan antara DERt-1dan DERt-0, DERt-1 dan DERt+1,, DERt-0 dan DERt+1, DERt-0 dan DERt+2, serta antara DER t+I dan DERt+2. Penelitian terhadap 147 emiten Baru yang tercatat di Bursa Efek Jakarta pada periode tahun 1989-1993 ini dilakukan dengan mengelompokkan objek penelitian kelompok sub sektor, kelompok tahun listing, dan masing-masing perusahaan secara keseluruhan. Dengan menggunakan alat uji statistik "matched pairs samples method"dalam melakukan analisa, penelitian ini memberikan hasil bahwa ada perbedaan yang signifikan antara DERt-0 dan DERt-1, yaitu DERt-o < DERt-1, untuk seluruh kelompok penelitian yaitu pengelompokan berdasar sub sektor, tahun listing, dan masing-masing emiten secara keseluruhan. Demikian pula halnya penelitian ini juga memberikan kesimpulan bahwa DERt+1< DER t-1, atau dengan kata lain ada perbedaan yang sign ifikan antara DERt+1 dan DERt-1 untuk seluruh emiten yang diobservasi. Pengujian antara DERt+1 dan DERt-0 memberikan kesimpulan bahwa untuk kelompok sub sektor maka diluar sub sektor real estate and property terdapat perbedaan yang signifikan antara DER t+1 dan DERt-0, Atau dengan kata lain hanya sub sektor real estate and property menunjukkan DERt+1 > DERt-0. Sementara untuk kelompok tahun listing, hanya emiten yang listing tahun 1991 dan 1992 saja yang menunjukkan perbedaan yang signifikan antara DER t+1 dan DERt-0 Atau dengan kata lain emiten yang listing tahun 1989, 1990 dan 1993 menunjukkan DERt+1 > DERt-o. Namun demikian secara keseluruhan emiten yang diobservasi menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara DER t+1 dan DERt-o. Atau dengan kata lain secara keseluruhan emiten yang diobservasi menunjukkan DER,+1 >DERt-o."

"Struktur pendanaan merupakan kombinasi atau bauran segenap pos yang masuk dalam sisi kanan neraca perusahaan, dimana struktur pendanaan merupakan cara bagaimana perusahaan membiayai aktivanya. Banyaknya berbagai faktor yang mempengaruhi pemilihan struktur pendanaan, menyebabkan penentuan kebijakan dalam struktur pendanaan menjadi salah satu faktor yang panting.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel struktur aktiva, ukuran (size) perusahaan, keunikan produk dan profitabilitas baik secara bersamas-sama maupun sendiri-sendiri terhadap Debt to Equity Ratio (struktur pendanaan) perusahaan dalam industri makanan dan minuman. Penelitian ini dilakukan untuk rentang waktu tahun 2000 hingga tahun 2004.Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEJ sebanyak 17 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan tehnik purposive, temyata ada 11 perusahaan yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai sampel.Model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dengan menggunakan data panel. Sedangkan model data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pendekatan efek tetap (fixed effect model) yaitu dengan melihat nilai intercept yang mungkin saja bisa berbeda-beda antar unit cross section.Hasil penelitian menunjukkan (1) secara bersama-sama variabel-variabel independen yang diteliti mempengaruhi Debt to Equity Ratio (struktur pendanaan) perusahaan dalam industri makanan dan minuman; (2) secara sendiri-sendiri variabel struktur aktiva tidak memiliki pengaruh terhadap Debt to Equity Ratio (struktur pendanaan), sedangkan ketiga variabel lainnya yaitu variabel ukuran (size) perusahaan, keunikan produk dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap struktur pendanaan.

---

Financial structure is a combination or a mix of all accounts on the right side of a company balance sheet, whereas financial structure is a system how a company backs its asset. Policy decision on financial structure becomes an important factor due to many features affects in choosing financial structure.

The aim of this research is to find out how variables, that are asset structure, the size of the company, product uniqueness and profitability, have effects on Debt to Equity Ratio financial structure), whether simultaneously or partial, in food and beverage industry. Research was conducted from 2000 to 2004.

The data used in this research is a secondary data that is financial report. Research populations are seventeen food and beverage companies which listed already in Jakarta Stock Exchange. Sampling was taken by using purposive technique. By its technique, there are only eleven companies which fulfill the requirement as samples.

Multiple regression model used in this research is a multiple regression model using panel data. Panel data used in this research is fixed effect model which look at intercept value that might be different between cross section units.

The result of the research (1) independent variables simultaneously have an effects on Debt to Equity Ratio (financial structure) of the companies on the food and beverage industries; (2) partial, asset structure variable does not have an effect on Debt to Equity Ratio (financial structure) whereas the other variables that are the size of the company, product uniqueness and profitability have an effect on financial structure."