Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan minerba untuk melakukan reklamasi lahan pascatambang sebagai konsekuensi dari eksploitasi lahan pertambangan. Reklamasi termasuk dalam bagian pertambangan dan merupakan satu kesatuan proses. Koreksi yang dilakukan fiskus pada Pajak Masukan atas kegiatan Reklamasi di lahan pascatambang telah berujung sengketa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah perlakuan PPN pada Pertambangan Minerba berlaku umum, yaitu UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Sengketa terkait pengkreditan PM atas perolehan BKP/JKP untuk reklamasi, berakhir dengan putusan hakim yang memenangkan PKP. Terdapat keputusan yang berbeda antara DJP dan Kementerian ESDM, dimana Kementerian ESDM mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi, namun di satu sisi DJP menganggap bahwa reklamasi tidak berhubungan dengan kegiatan usaha sehingga Pajak Masukannya dikoreksi. UU PPN dan PPnBM saat ini tidak mengakomodasi karakter dari usaha Pertambangan Minerba sehingga diperlukan regulasi PPN yang mengatur khusus untuk Pertambangan Minerba.

---

The Government requires Minerals and Coal Mining Companies to conduct reclamation on post mining land as result of exploitation in mining land. Reclamation included in the mining section and is a unified process. Corrections made by tax authorities on input taxes on Reclamation activities on post mining land have led to disputes. This research uses qualitative descriptive method and qualitative data analysis technique. The result of this research is the VAT treatment in Mineral and Coal Mining applies in general. Disputes related to the crediting of input tax on taxable supplies for reclamation activities, ends with a judge rsquo s decision to win the mining company. There is a different decision between DGT and EMR Ministry, where EMR requires mining companies to undertake reclamation, but on the one hand DGT assumes that reclamation is not related to business activities so that its Input Tax corrected. The current VAT law does not accommodate the character of the Minerals and Coal Mining business, hence a VAT regulation that is specially regulated for Mining business is required."

"Penelitian ini dilatarbelakangi munculnya persengketaan antara pihak Direktorat Jenderal Pajak dengan salah satu Wajib Pajak yang bergerak di bidang pertambangan. Adapun materi yang dipersengketakan adalah pengkreditan Pajak Masukan atas kegiatan reklamasi. Di dalam batang tubuh Undang-Undang (UU) PPN dan PPnBM yang berlaku, Peneliti memperhatikan tidak ada aturan yang mengatur mengenai pengkreditan Pajak Masukan yang terkait dengan kegiatan pasca produksi.Penelitian ini dimulai dengan membahas latar belakang ditambahkannya ayat (2a) pada Pasal 9 di dalam perubahan kedua UU PPN dan PPnBM tahun 2000 dan perubahan ayat tersebut pada perubahan ketiga UU PPN dan PPnBM. Di dalam ayat (2a) tersebut diatur mengenai pengkreditan Pajak Masukan yang terkait dengan kegiatan pra produksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.Hasil peneltian menyimpulkan bahwa secara teori pengkreditan Pajak Masukan atas kegiatan reklamasi dapat dikreditkan. Namun dalam pelaksanannya pengkreditan ini terbentur dengan pengaturan saat pengkreditan Pajak Masukan yang dianut di dalam UU PPN dan PPnBM.

---

This research was originally motivated by the emergence of disputes between the Directorate General of Taxes (DGT) with one of the taxpayers engaged in mining sector. The matter in dispute is Input Tax Crediting for reclamation activities. In the applicable VAT and luxury sales tax laws, researcher noticed that there are no rules governing the crediting of Input Tax related to postproduction activities.

This research begins by discussing the background of adding the subsection (2a) in Article 9 in the second amendment of VAT and luxury sales tax laws in 2000 and the changes of that paragraph on the third amendment to the Law on VAT and luxury sales tax. In the subsection (2a) is regulated the Input Tax crediting related to the pre-production activities undertaken by Taxable Entrepreneur.

The research concluded that in theory, the Input Tax Crediting of reclamation activities can be done. But it cannot be conducted regarding the VAT and luxury sales tax law current settings; there is timing for crediting criteria in order to crediting your input tax."

"Kegiatan pertambangan mineral dan batubara memicu lahirnya permasalahan terhadap lingkungan hidup. Negara, sebagai pemegang hak penguasaan negara terhadap sumber daya tambang di Indonesia telah memberikan kewajiban bagi pemegang izin pertambangan melalui peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan reklamasi pada area bekas kegiatan tambang. Sebagai bentuk internalisasi eksternalitas akibat dari kegiatan tambang, pemegang izin selaku pelaku usaha juga wajib untuk menempatkan dana jaminan reklamasi. Dana jaminan reklamasi sebagai instrumen ekonomi lingkungan hidup, atau yang sering disebut sebagai reclamation bond/performance bond dalam berbagai tulisan ilmiah hukum lingkungan, seharusnya mampu untuk memenuhi biaya kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Melalui perbandingan dengan praktik di negara lain, serta wawancara dengan ahli hukum administrasi negara, ahli hukum lingkungan, pemegang izin pertambangan, danInspektur Tambang Kementerian ESDM yang terlibat langsung untuk mengawasi dana jaminan reklamasi di Indonesia, maka dalam penelitian ini dijabarkan mengenai berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi dana jaminan reklamasi serta penegakkan hukum atas dana jaminan reklamasi. Permasalahan tersebut antara lain, banyaknya pemegang izin pertambangan yang masih melanjutkan kegiatan tambangnya bahkan sampai izinnya telah berakhir, tetapi belum juga menempatkan dana jaminan reklamasi.

---

Mineral and coal mining activities trigger environmental problems. The state, as the holder of state control rights over mining resources in Indonesia has given obligations to holders of mining permits through statutory regulations, to carry out reclamation in areas of former mining activities. As a form of internalizing externalities resulting from mining activities, license holders as business actors are also required to place reclamation guarantee funds. A reclamation guarantee fund as an environmental economic instrument, or what is often referred to as a reclamation bond/performance bond in various environmental law scientific writings, should be able to cover the cost of environmental damage caused by mining activities. Through comparisons with practices in other countries, as well as interviews with state administrative law experts, environmental law experts, and Mining Inspectors of the Ministry of Energy and Mineral Resources who are directly involved in overseeing reclamation guarantee funds in Indonesia, this research describes the various challenges and problems faced in implementing reclamation guarantee fund as well as law enforcement on reclamation guarantee fund. These problems include, among others, the large number of mining permit holders who continue their mining activities even after the license has expired, but have not yet placed a reclamation guarantee fund."

"Penelitian ini membahas upaya pasangan Wayan Koster dan Cok Ace sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih pasca Pemilihan Gubernur Bali Tahun 2018, dalam menyelesaikan konflik yang terjadi terkait kebijakan reklamasi Teluk Benoa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan desain deskriptif . Hasil penelitian ini menunjukkan, Wayan Koster dan Cok Ace belum mampu mengakomodir dibatalkan atau direvisinya kebijakan reklamasi Teluk Benoa pada Perpres Nomor 51 tahun 2014. Meski kawasan Teluk Benoa akhirnya ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Maritim oleh Menteri Kelautan dan Kemaritiman dan dituangkan dalam Perda RZWP3K Provinsi Bali 2020-2040, namun kekuatan aturan masih dipegang oleh Perpres 51 Tahun 2014 terkait status kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan pemanfaatan umum. Selain itu, perumusan kebijakan Wayan Koster dan Cok Ace terhadap kebijakan Teluk Benoa yang tidak transparan hanya menimbulkan konflik berkelanjutan dengan kelompok penolak reklamasi Teluk Benoa. Dengan mengacu model formuasi kebijakan Thomas R. Dye Gubernur tidak melakukan negosiasi, bargaining, maupun kompromi dengan kelompok penolak sebagaimana dikemukakan Dye. Gubernur justru menghindar terhadap proses resolusi konflik yang dilakukan. Perspektif Miall terhadap pendekatan dalam menghadapi konflik mampu menjawab realitas ini yaitu terdapat indikasi Gubernur Koster memilih untuk menunda atau menghindari respons. Hal ini terlihat dari permasalahan kebijakan reklamasi yang belum selesai, yaitu kelompok penolak yang hingga saat ini masih menuntut Perpres Nomor 51 Tahun 2014 untuk dicabut.

---

This study examines the efforts of Wayan Koster and Cok Ace as the Governor and Deputy Governor of Bali elected of the 2018 Bali gubernatorial elections, concerning the Benoa Bay reclamation issue, which was very crucial for the government and society in Bali. By using a qualitative approach with a descriptive analysis, this study found some indications that Wayan Koster and Cok Ace have not been able to accommodate the cancellation or revision of the Benoa Bay reclamation policy in Presidential Decree No. 51 of 2014. Even though the Benoa Bay area was finally designated a Maritime Conservation Area by the Minister of Maritime Affairs and Maritime Affairs and set forth in the Regional Regulation RZWP3K Bali Province 2020 -2040, but the regulation is still held by Presidential Regulation 51 of 2014 regarding the status of the Benoa Bay area as a public use area. In addition, the non-transparent formulation of Wayan Koster and Cok Ace's policy on the Benoa Bay policy only led to ongoing conflicts with groups opposed to Benoa Bay reclamation. Referring to Thomas R. Dye's model of policy formulation, actually in the process of a formulation policy, there are many actors who involved in, many interests in terms of power-interplay among actors. But in this case, the Governor did not negotiate, bargain or compromise with opposing groups as stated by Dye. The Governor actually avoided the conflict resolution process that was carried out. Miall's perspective on approaches to dealing with conflict is able to answer this reality, namely that there are indications that Governor Koster has chosen to delay or avoid responding. This can be seen from the unresolved reclamation policy issues, namely the opposing groups who are still demanding that Presidential Decree No. 51 of 2014 be repealed."

"Reklamasi merupakan upaya untuk mencari alternatif tempat untuk menampung kegiatan perkotaan seperti pemukiman, industri, perkantoran untuk mendukung daya dukung dan kembang kota, termasuk DKI Jakarta. Sejak diundangkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kewenangan daerah dalam mengelola wilayah lautnya. Otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undang-undang di atas merupakan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Dalam kenyataannya pelaksanaan reklamasi di DKI Jakarta, khususnya wilayah pantai utara Jakarta tidak hanya semata-mata berlandaskan pada kewenangan Pemerintah Daerah. Olehkarena itu akan dilihat sejauh mana pengaturan hukum reklamasi yang selama ini berlaku dan bagaimana prospeknya kedepan.Metode yuridis normatif digunakan untuk meneliti aturan reklamasi dengan berbagai peraturan yang ada sehingga akan ditemukan tumpang-tindih dan keterpaduannya dan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah Daerah DKI Jakarta di masa depan terkait dengan reklamasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, Wilayah DKI Jakarta mempunyai tekanan yang tinggi akan pertumbuhan penduduk. Kedua, Reklamasi yang dilakukan berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta meskipun disesuaikan dengan peruntukkan tata ruang akan tetapi belum pempertimbangkan kebijakan dan ketentuan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Ketiga, pentingnya keterpaduan dalam pengaturan reklamasi dengan tata ruang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keempat, adanya payung hukum yang dijadikan acuan daerah dalam melaksanakan reklamasi

---

Reclamation is an attempt to find an alternative place to accommodate urban activities such as residential, industrial, offices to support the carrying capacity and the development of cities, including Jakarta. Since the enactment of Law No. 32 of 2004 on Regional Government confirms the regional authority to manage its marine territory. Regional autonomy as set forth in the provisions of the legislation above is a strong foundation for local governments to implement the development of marine areas ranging from aspects of planning, utilization,

monitoring and control In fact reclamation in Jakarta, especially the north coast of Jakarta is not solely based on the authority of the Regional Government. Therefore, it will be seen how far the reclamation law

setting a longstanding and how future prospects. Normative methods used to examine the rules of reclamation with the regulations that will be found overlap and integration into and what should the government of Jakarta in the future related to reclamation.

The results showed that: first, the Jakarta area have high pressure will population growth. Second, Reclamation is done by decision of the Governor of DKI Jakarta, although adjustable with the distribution of spatial but regardless of policies and laws issued by the central government. Thirdly, the importance of integration in reclaiming the spatial arrangement

between the central government and local governments. Fourth, uniform laws referenced in carrying out the reclamation area."

"ABSTRAKReklamasi yang telah dilakukan di sepanjang Teluk Jakarta telah menimbulkan dampak terhadap sistem ekologi maupun sistem sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dampak reklamasi dan resiliensi nelayan kecil di Kelurahan kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dalam menghadapi reklamasi tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, observasi an waancara mendalam terhadap 11 nelayan kecil yang memiliki kapal (berukuran < 5GT) dan melakukan penangkapan ikan di perairan dangkal di sekitar Teluk Jakarta. hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak reklamasi yang dirasakan antara lain semakin sulitnya mereka mengakses laut, wilayah tangkap semakin sempit, hasil tangkpan menurun drastis dan munculnya ancaman kepunahan sebagai nelayan. Sementara itu, resiliensi nelayan kecil semakin memburuk dan rentan pada saat aktivitas reklamasi dilakukan secara intensif selama tahun 2014-2015, saat pembangunan Pulau C dan D. "

"Penelitian ini menggambarkan penerapan Pajak Masukan dan dampaknnya pada perusahaan industri perkebunan kelapa sawit khususnya PT X sebelum dan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 70/P/HUM/2013, serta dampak yang terjadi setelah terbitnya Putusan Mahkamah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat dua perbedaan dalam mengkreditkan Pajak Masukan PT X. Pertama, sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung PT X menerapkan dua metode yaitu mengkreditkan dan tidak mengkreditkan Pajak Masukan. Kedua, setelah adanya Putusan Mahkamah Agung PT X memungut PPN atas semua produksi dan mengkreditkan Pajak Masukan TBS.

---

This research aims to describe Tax Credit on Value Added Tax Input Implementation and the impact in Palm Oil Plantation Industry, in this case PT X, before and after Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued. This research conducted qualitative approach with data collection through literature studies and in depth interview. The result of this research is there are two types of implementation tax credit on Value Added Tax Input in PT X. First, before Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued, PT X conducted two approach, both credited and did not credit on their VAT in from FFB Fresh Fruit Bunch . Second, After Supreme Court Decision has issued, all products from PT X are subject to VAT and credited on VAT input."

"Mekanisme pengkreditan pajak masukan membuat harga produk tetap kompetitif karena Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak menanggung beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Walaupun demikian, hak pengkreditan pajak masukan dibatasi oleh ketentuan terkait tanggung jawab renteng dan pemenuhan ketentuan formal faktur pajak lengkap. Ketentuan terkait tanggung jawab renteng diterapkan melalui prosedur konfirmasi faktur pajak masukan oleh pemeriksa pajak kepada PKP penjual. PKP pembeli berpotensi kehilangan hak pengkreditan pajak masukan jika hasil konfirmasi menunjukkan bahwa PKP penjual tidak menyetorkan PPN yang dipungut atau menerbitkan faktur pajak tidak lengkap. Kedua ketentuan terkait pengkreditan pajak masukan tersebut menyebabkan terjadinya banyak sengketa antara PKP selaku Wajib Pajak (WP) dengan otoritas pajak, dimana otoritas pajak mengalami tingkat kemenangan yang rendah di tahap banding. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hilangnya hak pengkreditan pajak masukan berdasarkan aspek kemudahan administrasi (ease of administration) dan proporsionalitas. Metode triangulasi berupa analisis konten atas putusan banding yang terbit selama periode 2017-2021, wawancara kepada fiskus, dan survei terhadap wajib pajak digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa penerapan tanggung jawab renteng atas hasil konfirmasi faktur pajak 91% disebabkan oleh PKP penjual tidak melaporkan faktur pajak yang dikreditkan oleh PKP pembeli dan KPP penjual mengirimkan jawaban konfirmasi tidak ada tanpa disertai dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Wawancara kepada otoritas pajak menunjukkan bahwa ketentuan terkait dengan konfirmasi dalam KEP 754/2001 kurang jelas sehingga tidak feasible untuk dilakukan. Sementara itu, sengketa pengkreditan faktur pajak tidak lengkap disebabkan oleh ketidaksesuaian identitas penjual/pembeli, nomor seri faktur, tanggal faktur, deskripsi barang, kode faktur, penandatangan faktur, dan penyebab lainnya seperti kurs. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan formal dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan sehingga koreksi harus dilakukan meskipun ketentuan material terpenuhi. Survei terhadap 60 WP menunjukkan bahwa penerapan tanggung jawab renteng atas hasil konfirmasi dan ketentuan pengkreditan faktur pajak lengkap belum memenuhi aspek ease of administration berupa kepastian (certainty) dan efisiensi (efficiency), serta aspek proporsionalitas (proportionality). Penelitian ini berimplikasi pada perlunya perlindungan terhadap hak PKP pembeli melalui pemenuhan aspek ease of administration dan proporsionalitas agar jumlah sengketa dapat diturunkan.

---

The input tax crediting mechanism keeps product prices competitive because the Taxable Entrepreneur (TE) does not bear the Value-Added Tax (VAT) burden. However, the joint and several liability provisions and the legal formalism of complete tax invoices limit the TE’s right to credit the input VAT. The tax auditor applies the joint and several liability provisions through the input tax invoice confirmation to the seller TE. The buyer TE may lose the right to credit the input VAT if the confirmation result shows that the related seller TE did not deposit the collected VAT or issued an incomplete tax invoice. The two provisions related to crediting input tax have caused many disputes between TE as taxpayers and the tax authority, where the tax authority is facing a low win rate in the appeal stage. This study aims to evaluate the loss of input tax crediting rights based on the ease of administration and proportionality aspects. This study uses a triangulation method in the form of content analysis on appeal decisions published during the 2017-2021 period, interviews with the tax authorities, and surveys of taxpayers. The results showed that 91% of the dispute over the application of joint and several liability for the tax invoice confirmation results was caused by the seller TE not reporting the tax invoice credited by the buyer TE and the seller TE’s tax office sending a none answer without issuing a notice of tax assessment. The interview with the tax authority shows that the provisions related to the confirmation in KEP 754/2001 are unclear, so it is not feasible. Meanwhile, the dispute over the crediting of incomplete tax invoice is caused by the discrepancy in the identity of the seller/buyer, serial number, date, item description, invoice code, invoice signing, and other causes such as exchange rates. The interview shows that violations of formal provisions are considered non-compliance, so adjustments must be made even though the material aspects are met. The survey of 60 taxpayers showed that the implementation of joint and several liability for the tax invoice confirmation results and provisions of crediting complete tax invoices did not meet the ease of administration aspects in the form of certainty and efficiency, as well as proportionality aspect. This research has implications for the need to protect the buyer TE’s rights through the fulfillment of ease of administration and proportionality aspects so that the number of disputes can be reduced."

"Secara umum kegiatan reklamasi dapat ditujukan untuk perluasan lahan dan atau untuk perbaikan kondisi lahan yang ada. Bagi suatu wilayah teritorial dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, reklamasi dapat digunakan untuk mengatasi kendala keterbatasan lahan. Reklamasi dapat juga dilakukan di kawasan berair dan lahan yang tidak berguna atau rusak seperti lahan bekas pertambangan, sehingga fungsi lahan tersebut dapat menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Area reklamasi ini nantinya dapat dimanfaatkan menjadi lahan pemukiman yang baru, daerah perindustrian, kawasan niaga atau pusat bisnis, kawasan pertanian, kawasan konservasi dan objek wisata. Proyek reklamasi dengan skala yang cukup besar memiliki tingkat kompleksitas dan risiko yang tinggi. Adapun tujuan utama dari kajian ini adalah mengidentifikasi risiko-risiko dominan yang ada pada proyek reklamasi serta melakukan analisis dampak dan penyebabnya yang secara signifikan dapat mempengaruhi terhadap kualitas proyek dan kinerja waktu, kemudian hasilnya akan dievaluasi untuk menentukan tingkatan dan peringkat masing-masing risiko sehingga dapat ditentukan cara penanganan, tindakan dan rekomendasi terhadap risiko-risiko tersebut. Dengan melakukan manajemen risiko ini maka diharapkan proses pengadaan dan pelaksanaan proyek reklamasi dapat dilaksanakan dengan waktu yang efisien dan dengan kualitas pekerjaan yang baik.

---

In general, reclamation activities can be aimed at expanding land and or improving existing land conditions. For a territorial area with a high population density, reclamation can be used to overcome the constraints of limited land. Reclamation can also be done in watery areas and useless or damaged land such as ex-mining land, so that the function of the land can be better and more beneficial. The reclamation area can be utilized as a new residential area, industrial area, commercial area or business center, agricultural area, conservation area and tourist attraction. A large-scale reclamation project has a high level of complexity and risk. The main objective of this study is to identify the significant risks that contained in the reclamation project and to conduct an analysis of the impacts and causes that can significantly affect the quality of the project and time performance, then the results will be evaluated to determine the level and ranking of each risk so that it can be determined how to handle, act and manage these risks. By doing this risk management, it is expected that the procurement of reclamation projects can be carried out with more efficient time, and with good quality.

"

"Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara penerimaan negara dari sektor perpajakan mempunyai andil yang sangat besar seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan. Sejalan dengan peningkatan penerimaan perpajakan tersebut, saldo tunggakan pajak akhir tahun turut meningkat . Peningkatan saldo tunggakan pajak ini disebabkan oleh ketetapan pajak yang diterbitkan dalam tahun berjalan tapi sampai dengan akhir tahun belum dibayar oleh Wajib Pajak/ Penanggung Pajak. Sehingga menjadi tugas dari Jurusita Pajak sebagai tenaga operasional di lapangan untuk dapat mencairkannya karena adanya standar prestasi kerja. Hal yang sangat wajar, dalam suatu organisasi menetapkan standar prestasi kerja untuk semua bagian dalam organisasi itu. Sehingga dapat memberikan motivasi bagi karyawannya, sekaligus dalam penilaian kinerja organisasi tersebut. Penilaian kinerja menurut llyas (2003--105) penilaian kinerja merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja seseorang personal dan memberikan umpan balik bagi kesesuaian dan peningkatan kinerja tim. Hal ini, diperlukan agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan di masa yang akan datang.Yang menjadi permasalahan adalah untuk mengetahui pengaruh standar prestasi jurusita pajak terhadap pencairan tunggakan pajak dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Sehingga dalam penelitian akan dilakukan analisis bagaimana pengaruh standar prestasi kerja Jurusita Pajak yang meliputi penyampaian Surat Paksa, pelaksanaan penyitaan dan pelaksanaan lelang terhadap pencairan tunggakan pajak. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana proses penagihan pajak secara keseluruhan dan faktor-faktor lainnya yang turut mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan analisis statistik dengan menggunakan analisa korelasi dan model regresi berganda linear untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya dengan memperhatikan variabel bebas dan variabel terikat. Dengan menggunakan program SPSS. Disamping itu, dilakukan pula analisis pencapaian standar prestasi Jurusita Pajak, Analisa pencairan tunggakan tunggakan pajak akibat proses penagihan akitf dan analisa pencapaian target penurunan saldo tunggakan pajak secara kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan terhadap data yang meliputi laporan dan proses penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu, sebagai saiah satu unit kerja yang berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus.Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan pengujian dengan menggunakan. analisa statistika ini, ternyata standar prestasi kerja Jurusita tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak karena pencapaian hanya 1 %. Sedangkan proses penagihan pajak secara keseluruhan pencapaiannya hanya 19,9 % dari angka tersebut ternyata pengiriman Surat Tegoran mempunyai kontribusi sebesar 15,9 % terhadap pencairan tunggakan pajak. Disamping itu pula faktor lainnya yang turut mempengaruhi pencairan tunggakan pajak adalah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, tingkat kepatuhan Wajib Pajak/Penanggung Pajak cukup tinggi, banyak ketetapan yang diterbitkan serta jumlah personal Jurusita yang bertugas. Untuk pencapaian target penurunan saldo tunggakan pajak umumnya tidak tercapai karena Wajib Pajak/Penangggung pajak hanya membayar sebagian dari utang pajaknya karena sedang dalam proses keberatan atau banding.Saran yang dapat diberikan adalah dalam penentuan standar prestasi Jurusita Pajak seyogyanya berdasarkan masukan dari tiap Kantor Wilayah karena mengetahui kondisi lapangan secara persis, sehingga standar prestasi untuk tiap Kantor Wilayah tidak sama. Perlu ditinjau kembali ada pembatasan jumlah ketetapan/ kohir dalam tiap surat baik Surat Paksa, Penyitaan maupun Lelang. Pencairan tunggakan pajak sebelum dilakukan pengiriman Surat Tegoran sangat tinggi, sehingga perlu ditinjau kembali agar jangka waktu pengiriman Surat Tegoran setelah tanggal jatuh tempo dipercepat . Selain itu perlu dicari pemecahan berdasarkan peraturan yang berlaku agar pengiriman Surat Tegoran tidak terlambat diterima Wajib Pajak/Penanggung Pajak misalnya dengan menggunakan sarana elektronik seperti faksimili dan email. Hal panting lainnya dalam pencapaian standar prestasi Jurusita Pajak perlu adanya kebijakan yang tegas dan tertulis dalam hal reward and punishment disamping memperbariyak pendidikan dan latihan khususnya dalam hal peraturan pajak maupun peraturan lainnya, Bahasa dan teknik komunikasi. Hal ini diperlukan untuk lebih meningkatkan motivasi kerja Jurusita Pajak dan sebagai bahan pengukuran kinerja organisasi dalam pencapaian target pencairan tunggakan pajak.

---

In the State Budget, state revenue from taxation sector has an influence in the line of government expenditures and development. As the increasing of taxation revenue, ending balance of tax payable is added too. The increasing of tax payable balance is caused by Notice of Tax Assessment from beginning year until ending year that taxpayer has not paid yet. So, that becomes a duty for tax bailiff as operational official to cash tax debt to reach good performance. Truly, an organization implements working performance standard. The value determination of performance according to Ilyas (2003-105) is a process to evaluate implementation of lob or to show performance of personnel and give feed back for increasing of team performance.

The problem is to know the influences of performances standard of tax bailiff upon cashing of tax payable and what factors that influences cashing of tax payable. So in this research we implement analyze the influence of tax bailiff that sending a warrant, implementation of seizure and auction on cashing of tax debt. Besides, to know the process of cashing of tax debt and the other factors which influence cashing of tax debt The research method is statistic analyze with using correlation analyze and linear double regression model to test hypothesis with caring independent variable and dependent variable. With using SPSS program. Besides, we conduct analyze of tax bailiff performance standard, analyze of cashing of tax debt as the result of process of active collection and analyze of target reaching of tax debt balance reducing. Collection data technique use library research and field research upon data which cover report and tax collection process which is conducted by Tax Service Office for Foreign Investment One under Tax Region Office of Jakarta's Special. This things we must do to make renovation steps in the future continuously.

The conclusion after doing testing with using statistic analyze, performance standard of tax bailiff does not influences cashing of tax debt because the reaching only 1 %. The reaching of tax debt collection process is 19,9 % which covers 15,9 °/G is notification of the warrant. Besides the other factors is the registered taxpayers amount, obedient level of taxpayer, the amount of tax assessment notice and tax bailiff. Generally, reaching target of reducing of tax debt balance is not realize because taxpayer only pay a half of tax debt in objection or appeal process.

The suggestion in determination of performance standard of tax bailiff based on in put from every Tax Region Office, so standard of Tax Region Office is not same. We need look back there is the limitation of amount of notice both a warrant, seizure and an auction. Cashing of tax debt before notification of warrant is so high, so we need look back in order the term between sending of a warrant after due date be quick. Besides we should look for a solving based on the valid rules in order sending of warrant is not fate received by taxpayer likes using electronic instruments as example facsimile and email. The importance things in the reaching of performance standard of tax bailiff is creating a policy in reward and punishment besides adding education and training specially both in the taxation rules and other rules, language and communication techniques. This things we must do to improve the motivation of tax bailiff and the measuring of organization performance in target achievement of cashing of tax debt."