Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melalui kebijakan energi nasional, pemerintah mencanangkan alternatif diversifikasi energi untuk mengatasi keterbatasan energi fosil. Industri bioetanol yang dihasilkan dari tetes tebu molasses merupakan industri yang diharapkan memiliki peran aktif dalam rangka penyediaan Bahan Bakar Nabati penganti Bahan Bakar Fosil. Namun industri ini terhambat karena berbagai faktor antara lain belum adanya insentif Pajak Pertambahan Nilai PPN . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengenaan PPN atas penyerahan tetes tebu molasse dilihat dari prinsip economic growth dan ease of administration, serta menganalisis fasilitas PPN yang dapat diberikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian diketahui bahwa pengenaan PPN atas tetes tebu molasse belum memenuhi pengembangan ekonomis dan belum dipertimbangkan untuk mendapatkan insentif PPN. Dari sisi ease of administration, terutangnya tetes tebu kurang memenuhi asas convenience dan efficiency, sedangkan asas certainty dan simplicity dapat dipenuhi. Fasilitas yang dianggap tepat adalah PPN terutang tidak dipungut atau skema pengganti insentif lain. Seyogyanya pemerintah dapat membentuk koordinator tetap dan mempertimbangkan pemberian fasilitas insentif PPN atas penyerahan molasses guna mendorong pengembangan energi baru terbarukan.

---

Through the policy of national energy, government has launched an alternative of energy diversification to overcome the fossil energy that is very limited. Bioethanol industry that is produced from sugarcane drops molasses is an industry which is expected to have an active role in providing fuel from vegetables in place of fossil fuel. Nevertheless, this industry has been obstructed because of some factors, one of which is the absence of value added tax VAT incentives. This research is intended to analyze the applying of value added tax on the sugarcane drops submission molasse seen from the economic growth and ease of administration principles, and to analyze the value added tax facilities that can be provided. This research uses qualitative approach with field study and literature study data collection methodes.

From the result of this research, it is known that the applying of value added tax on sugarcane drops molasse has not fulfil the economical development yet and has not been considered decent to get value added tax incentives. Based on the ease of administration principles, the granting of VAT facility on the submission of molasses is less fulfilling the principle of convenience and efficiency, while certainty and simplicity principles can be met. The facilities that are deemed appropriate are the unpaid VAT or other incentive replacement schemes. Hopefully government should be able to establish a permanent coordinator and willing to consider giving the facilities for value added tax incentives on molasses submission in order to push the development of renewable new energy. "

"Penelitian ini membahas mengenai dibutuhkannya kebijakan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan tetes tebu untuk mendukung kebijakan energi nasional. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kebijakan pajak yang kondusif untuk industri konversi energi seperti bioetanol. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan lapangan. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan menalisis kebijakan PPN atas penyerahan tetes tebu ditinjau dari prinsip evaluasi kebijakan pajak yang baik, alasan diperlukannya kebijakan fasilitas pembebasan PPN dan hambatan yang ditemukan dan upaya mengatasinya dalam pemberian kebijakan fasilitas PPN atas penyerahan tetes tebu, serta menjelaskan pengalaman Brasil dalam mengembangkan bioetanol dari tebu. Hasil penelitian ini menyimpulkan, untuk mencapai kebijakan energi nasional maka diperlukan adanya pemberian fasilitas berupa pembebasan PPN atas penyerahan tetes tebu.

---

This research discusses the need of Value Added Tax VAT incentive policy on molasses in supporting the national energy policy. That is because the absence of any conducive VAT policy to energy conversion industries such as bioethanol. This research conducted by a qualitative descriptive approach with literature review and field research as data collection techniques. The purpose of this research are to describe and analyze the VAT policy on molasses in terms of the principle of good tax policy evaluation, reasons why the state needs VAT exemption as facility and the existing barriers and ways to overcome those barriers in order to exempt molasses from tax under VAT, and also describe the experience that Brazil has in developing bioethanol made from sugarcane. The result of this research conclude that in order to achieve the national energy policy, the state needs the VAT exemption as an incentive or facility of VAT policy on molasses."

"Sektor perikanan yang merupakan sektor strategis di Indonesia keberadaannya perlu didukung oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan pajak salah satunya kebijakan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai PPN atas hasil perikanan termasuk komoditas udang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keselarasan antara tujuan kebijakan dengan dampak yang dihasilkan berdasarkan teori implementasi kebijakan dan dikaitkan dengan konsep perpajakan yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakselarasan antara tujuan kebijakan yang bertujuan untuk meringankan beban konsumen dengan dampak yang dihasilkan oleh kebijakan yang berdampak pada adanya beban tambahan yang dibebankan oleh industri atas pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan kepada harga pokok penjualan yang berakibat pada peningkatan harga jual produk udang sehingga menimbulkan cascading effect yang berujung pada distorsi. Untuk menekan cascading effect, penulis menyarankan agar sebaiknya pihak industri memaksimalkan fasilitas pembebasan atas faktor masukan produksi.

---

The existence of fishery sector which is the strategic sector in Indonesia need to be supported by the Indonesian government through tax policy which one of them is Value Added Tax VAT exemption policy on fishery product including shrimp commodity. This research aims to see the alignment between policy objectives with the impact generated by policies based on the theory of policy implementation and associated with the relevant taxation concept. This research uses qualitative approach. The results of this research indicate that there is a discrepancy between the policy objectives to relieve the consumer burden with the impact generated by the policy that affects the additional burden charged by the industry on the disallowed input tax to cost of goods sold which resulted in increasing of shrimp product prices that causing cascading effect that leads to distortion. To minimize the cascading effect, the authors suggest that the industry should maximize the use of VAT exemption on the production input factors."

"Penelitian menganalisis dampak kebijakan fiskal dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas lumpur anoda yang dapat diolah menjadi emas batangan. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan lumpur anoda antara PT Smelting dengan PT Aneka Tambang dapat menimbulkan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Berdasarkan asas netralitas internal dimana objek dan subjek pajak diperlakukan secara sama. Apabila PPN atas lumpur anoda diberikan fasilitas dapat mengakibatkan diskriminasi dengan barang atau jasa kena pajak lainnya.

---

The study analyzes the impact of fiscal policy on the imposition of Value Added Tax on the anode slime which can be processed into gold bullion. Collecting data through in-depth interviews and literature study. The results showed that the implementation of policy imposition of Value Added Tax on the transfer of anode slime between PT Aneka Tambang and PT Smelting impact Input Tax can not be credited. Based on the principle of internal neutrality in which the tax object and subject treated equally. If the VAT on the anode slime given the facility could result in discrimination with the goods or services of other taxable."

"Implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kakao berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional industri kakao. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, jenis penelitian deskriptif, dengan tujuan menganalisis proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Hasil penelitian dari ketiga faktor menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kakao memiliki beberapa permasalahan yaitu luasnya wilayah indonesia, kurangnya sumber daya manusia, dan mengganggu ekonomi industri. Selain itu, dalam proses implementasi memunculkan output kebijakan baru, kepatuhan Pengusaha Kena Pajak menimbulkan penerimaan pajak, dan terganggunya cashflow industri kakao.

---

The implementation of Value Added Tax policy for the supplies of cocoa gives impact to the operational activities in that current industry. This research conducted by post positivist approach with descriptive purpose, it is to analyze the implementation process and factors that influance the implementation. The result of this are among the three factors shows the policy impelementation has some problems, there are the wide of area, lack of human resource, and distract economy condition of the industry. Besides, in implementation process issued new policy output, voluntary compliance of taxable person increases tax revenue and disruption of the cocoa industry's cash flow."

"Pemberian bampel merupakan strategi promosi penjualan yang dilakukan dengan memberikan barang secara gratis untuk mendorong penjualan produk baru. Cara lain metode promosi barang sampel kepada pelanggan dapat dilakukan dengan peminjaman barang sampel atau penyerahan barang sampel yang dikembalikan ke penjual. Namun, dalam praktiknya, penyerahan barang sampel yang dikembalikan ke penjual menimbulkan dispute di lapangan karena adanya perbedaan interpretasi terkait penyerahan dan pengkategorian barang sampel dalam pengertian Barang Kena Pajak (BKP) atau dikecualikan dari BKP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penyerahan BKP sampel dalam daerah pabean, serta ekspor dan reimpor BKP sampel. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif dan paradigma interpretif. Dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara serta teknik analisis data kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian BKP sampel yang kembalikan ke penjual tidak termasuk dalam definisi penyerahan karena tidak terdapat pengalihan hak milik. Namun, perlu adanya tinjauan lebih lanjut dalam kesepakatan penjual dan pembeli ketika menyerahkan BKP sampel untuk menentukan terjadinya penyerahan. Di sisi lain, ekspor BKP sampel merupakan objek PPN dengan fasilitas tarif 0% sedangkan impor BKP sampel tidak dipungut PPN. Meskipun demikian, pemanfaatan fasilitas tersebut menimbulkan compliance cost yang tinggi sehingga PKP yang menyerahkan BKP sampel perlu melakukan perhitungan lebih lanjut apakah manfaat yang didapatkan dari fasilitas tersebut sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

---

Product sampling is a sales promotion strategy carried out by providing goods for free or free of charge to encourage sales of new products. One method of promoting sample goods to customers can be done by borrowing sample goods or handing over sample goods that are returned to the seller. However, in practice, the handing over of sample goods that are returned to the seller causes disputes in the field due to differences in interpretation regarding the handing over and categorizing of sample goods in the sense of Taxable Goods (BKP) or exempted from BKP. This study aims to analyze the policy of handing over sample BKP in the customs area, as well as the export and reimport of sample BKP. To achieve the objectives of the study, the research method used is a qualitative method with a qualitative approach with an interpretive paradigm. With data collection methods in the form of literature studies and interviews as well as qualitative data analysis techniques, the results of this study indicate that the provision of sample BKP that is returned to the seller is not included in the definition of handing over because there is no transfer of ownership rights. However, further review is needed in the agreement between the seller and the buyer when handing over sample BKP to determine the occurrence of handover. On the other hand, export of sample BKP is an object of VAT with a 0% tariff facility while import of sample BKP is not subject to VAT. However, the use of these facilities results in high compliance costs so that PKP who submit BKP samples need to carry out further calculations whether the benefits obtained from these facilities are commensurate with the costs incurred. "

"Batubara adalah komoditas yang krusial dalam pemenuhan kebutuhan energi Indonesia. Statusnya sebagai Barang Tidak Kena Pajak berubah sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sehingga menghapus batubara dari daftar barang tidak kena PPN. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi terkait implementasi kebijakan ini yang sudah berlangsung 2 tahun. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi Kebijakan PPN atas penyerahan batubara berdasarkan teori evaluasi kebijakan Dunn. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga dimensi yang terpenuhi dalam kebijakan PPN atas penyerahan batubara yaitu perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dimensi yang tidak terpenuhi dalam kebijakan PPN atas penyerahan batubara yaitu efektivitas dan efisiensi. Kebijakan PPN atas penyerahan batubara perlu diperbaiki agar bisa mencapai tujuan awal kebijakan ini bisa tercapai. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan negosiasi antara pemerintah dengan perusahaan batubara untuk mengamandemen kontrak yang berlaku agar otomatis mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu dilakukan perencanaan matang untuk mempersiapkan potensi restitusi di masa depan.

---

Coal is a crucial commodity in meeting Indonesia's energy needs. Its status as Non-Taxable Goods has changed since the promulgation of Law Number 11 Year 2020 of Cipta Kerja, thereby removing coal from the list of non-VAT subject goods. The purpose of this study is to evaluate the implementation of this policy which has been going on for 2 years. The research was carried out using a qualitative approach with a descriptive research type where data collection was carried out by in-depth interviews and literature studies. The focus of this research is to evaluate the VAT policy on coal delivery based on Dunn's policy evaluation theory. The results of the study show that there are three dimensions that are fulfilled in the VAT policy on coal delivery, namely equity, responsiveness, and accuracy. The dimensions that are not fulfilled in the VAT policy on the delivery of coal are effectiveness and efficiency. The VAT policy on the delivery of coal needs to be improved in order to achieve the initial objectives of this policy. The way that can be done is by negotiating between the government and coal companies to amend the applicable contract so that it automatically complies with statutory provisions. In addition, careful planning is necessary to prepare for potential restitution in the future.

"

"Kebutuhan serta potensi biodiesel sebagai subtitusi solar menjadi penting untuk diperhitungkan dalam target bauran energi di Indonesia. Realitanya, masih terdapat berbagai isu yang menghambat perkembangan industri biodiesel, khususnya biodiesel non-kelapa sawit. Pada tahun 2009, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan biodiesel di dalam negeri, namun kebijakan tidak dilanjutkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis latar belakang insentif PPN DTP atas penyerahan biodiesel pada tahun 2009 tidak dilanjutkan, faktor yang mendorong diperlukannya kembali insentif, dan alternatif insentif dengan tinjauan kebijakan di Malaysia, Kolumbia, dan Jerman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian pertama, faktor yang melatarbelakangi PPN DTP atas penyerahan biodiesel di dalam negeri pada tahun 2009 tidak dilanjutkan adalah minimnya pemanfaatan, kebijakan salah sasaran, dan lemahnya dasar hukum. Kedua, biodiesel non-kelapa sawit memiliki berbagai faktor yang mendorong dibutuhkannya kembali insentif PPN dan alternatif insentif PPN yang dapat diberikan adalah PPN tidak dipungut. Ketiga, kebijakan insentif PPN atas penyerahan biodiesel telah diberlakukan di Malaysia, Kolumbia, dan Jerman sebagai dorongan dari pemerintah untuk industri biodiesel. 

---

The need and potential of biodiesel as a substitute for diesel become essential to be considered in Indonesia's energy mix targets. In reality, there are still various issues hindering the development of the biodiesel industry, especially non-palm oil biodiesel. In 2009, the government provided an incentive of Value-Added Tax Borne by Government on the domestic delivery of biodiesel, but the policy was not continued. The purpose of this research is to analyze the background of the discontinuation of the incentive on biodiesel delivery in 2009, the factors driving the need for its reinstatement, and alternative incentives by reviewing policies in Malaysia, Colombia, and Germany. The research employs a qualitative approach with literature and field studies. The first result of the research shows that the factors underlying the discontinuation of the VAT BPG on domestic biodiesel delivery in 2009 are the limited utilization, misdirected policies, and weak legal basis. Secondly, non-palm oil biodiesel has various factors driving the need for the reinstatement of VAT BPG incentive, and the alternative incentive that can be given is exempting VAT. Thirdly, VAT incentive policies on biodiesel delivery have been implemented in Malaysia, Colombia, and Germany as government encouragement for the biodiesel industry."

"Kebijakan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai memberikan tanggung jawab kepada pembeli untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sehingga kewajiban PPN atas penyerahan sediaan farmasi oleh Pedagang Besar Farmasi yang dilakukan kepada Rumah Sakit Pemerintah, kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang mana berbeda ketika penyerahan dilakukan kepada Rumah Sakit Swasta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pemungut PPN atas penyerahan sediaan farmasi oleh Pedagang Besar Farmasi kepada Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang ditinjau dari asas revenue productivity, ease of administration, dan neutrality. Penelitian menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemungut PPN pada pada penyerahan sediaan farmasi oleh Pedagang Besar Farmasi telah memenuhi asas revenue productivity akan tetapi belum memenuhi asas ease of administration dan neutrality.

---

The Value Added Tax Collection Policy by Withholding Agent provides the obligation to buyers for collecting, depositing, and reporting Value Added Taxes owed requiring VAT for the delivery of pharmaceutical preparations by the Government Hospital Wholesalers in which the compilation of surrenders is carried out to the Private Hospital. The purpose of this study was to find out how the implementation of VAT collection policy by Tax Withholding Agent on the delivery of pharmaceutical preparations by Pharmaceutical Wholesalers to Government and Private Hospitals was viewed from the principle of revenue productivity, ease of administration, and neutrality. The study used a post-positivist approach with in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the implementation of the VAT collection policy by Tax Withholding Agent on the delivery of pharmaceutical preparations by Pharmaceutical Wholesalers has met the principle of revenue productivity but has not fulfilled the principle of ease of administration and neutrality."

"Tidak banyak penelitian yang mengkaji fasilitas PPN tidak dipungut atas impor barang untuk eksploitasi minyak dan gas bumi (migas). Padahal, fasilitas pajak dalam kegiatan migas kerap kali dijadikan instrumen ekonomi untuk menarik investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan dan menganalisis implikasi dari kebijakan fasilitas PPN tidak dipungut atas impor barang untuk kegiatan usaha eksploitasi migas. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan diberikannya fasilitas PPN tidak dipungut atas impor barang untuk kegiatan hulu migas ialah untuk memberikan kepastian hukum untuk melakukan kegiatan impor barang. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak dapat diaplikasikan karena dalam kebijakan pajak yang saat ini berlaku, syarat untuk memberikan fasilitas hanya mengacu pada kegiatan eksplorasi saja, sehingga kontraktor dalam mengimpor barang untuk kegiatan eksploitasi tetap membayar PPN.

---

There are not many research discussing Value Added Tax (VAT) not levied facility on the imported goods for oil and gas exploitations activities; whereas, tax facility on the oil and gas activities is often used as an economic instrument to attract investors. The aim of this research is to analyze the basic considerations and to analyze the implications of the VAT not levied facility on the imported goods for oil and gas exploitation activities. This research is conducted with qualitative approach and qualitative methods.

The results show that the consideration given facility is to provide legal certainty to import goods; however, the policy can not be applied. The requirement to provide a facility only refers to the exploration activities, so that the contractor in importing goods for exploitation activities still have to pay VAT."