Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hutan tropis Indonesia mempunyai peran sangat penting dalam ekosistem bumi dan sering disebut sebagai paru-paru dunia. Selain itu, potensi ekonomi hutan tropis sangat besar. Hutan-hutan di Indonesia telah berkontribusi bagi pendapatan negara, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak. Untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia, sejak tahun 1980 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Dana Jaminan Reboisasi yang kemudian berubah menjadi Dana Reboisasi DR. Permasalahan yang terjadi ialah tujuan pemerintah menjadikan DR sebagai rehabilitasi dan reboisasi justru tidak terjadi, bahkan iklim investasi kehutanan di Indonesia justru cenderung menurun. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor pendukung serta penghambat kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Dana Reboisasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti mewawancarai narasumber ahli dari stakeholder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung optimalisasi Dana Reboisasiadalah adanya perbaikan sistem informasi dan teknologi sistem pembayaranDana Reboisasi dengan diterapkannya SIMPONI pada tahun 2016, selain itualokasi dana dibuat lebih fleksibel agar dana reboisasi lebih terserap. Sementarafaktor yang menghambat adalah pengenaan tarif Dana Reboisasi dalam matauang dollar, adanya dualisme sistem pembayaran, dan kebijakan yang ada saatini tidak membangun industri kehutanan di Indonesia. Selain perlunya adanyakejelasan tujuan pemerintah dalam Dana Reboisasi apakah bertujuan kepadakelestarian lingkungan atau justru menjadi sumber penerimaan seperti yang saatini terjadi.

---

Indonesia's tropical forests have a very important role in the earth's ecosystem and are often referred to as the lungs of the world. In addition, the economic potential of tropical forests is enormous. Forests in Indonesia have contributedto state revenues, namely Non Tax Revenues. To maintain the preservation of Indonesia's forests, since 1980 the government has issued a Reforestation Guarantee Fund policy, which later changed into Reforestation Fund DR. The problem that occurred was the government 39s goal to become DR as rehabilitation and reforestation did not happen, even the forest investment climate in Indonesia actually tended to decrease. Based on these problems, this study aims to provide an overview of the supporting factors as well as inhibiting the Non Tax Revenue policy on the Reforestation Fund in Indonesia. Using qualitative research methods, researchers interviewed expert sources from relevant stake holders.

The result of research indicates that the support factor of Reforestation Fund optimization is the improvement of information system and technology of Reforestation Fund payment system with the implementation of SIMPONI in 2016, besides the fund allocation is made more flexible to reforestation fund more absorbed. While the inhibiting factor is the imposition of the Reforestation Fund in dollar terms, the dualism of the payment system and the current policies do not build the forest industry in Indonesia. In addition to the need for clarity of the government's objectives in the Reforestation Fundwhether it is towards environmental sustainability or it becomes a source of acceptance as it currently happens."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor panas bumi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan PNBP sektor panas bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini pemerintah melakukan terobosan untuk mengembangkan sektor panas bumi dari sisi penerimaan negara bukan pajak dengan diterbitkannya revisi UU No 27 Tahun 2003. Implementasi kebijakan fiskal atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor panas bumi sudah diterapkan, namun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan yang mempengaruhi jumlah penerimaan negara. Hal ini menyebabkan lambannya pertumbuhan industri panas bumi di Indonesia. Hal yang menyebabkan lambannya pertumbuhan industri panas bumi di Indonesia karena membutuhkan sumber daya finansial yang cukup, modal yang kuat dengan resiko kegagalan yang tinggi.

---

This research explains policy implementation of non-tax state revenue of geothermal sector in Indonesia. This study was conducted to get an overview of the implementation of the geothermal sector of non-tax state revenue policy. This study uses a qualitative approach as data collection techniques through field studies and literature. The results of this research indicate that revisions of the law No. 27 of 2003, Indonesia government made a breakthrough that aimed is for developing the geothermal sector in terms of non-tax state revenue. Hoewever, its implementation faces various obstacles that affect the number of state revenue. It thus lead to the slow growth of the geothermal industry in Indonesia. The cause of the slow increase in Indonesia geothermal industry is because it still need enough financial resources with strong capital modals and high risk."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan PNBP sektor kehutanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor kehutanan sebelum dan setelah rezim Undang-Undang No. 20 tahun 1997 ditunjukan dari berkembangan konsep dan pengelolaan PNBP yang lebih baik namun terdapat permasalahan dalam implementasinya. Implementasi kebijakan PNBP kehutanan yang dipengaruhi oleh faktor regulasi, komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi masih memiliki hambatan sehingga berimplikasi pada pembangunan hutan.

---

This research explains about policy implementation of non-tax state revenue of forestry sector in Indonesia. This study was conducted to get an overview of the implementation of the forestry sector of non-tax state revenue policy. This study uses a qualitative approach to data collection techniques through field studies and literature. The results of this research indicate that the development of policy implementation of non-tax revenue state of forestry sector before and after law regime No. 20 in 1997 shown from better concept and management of non-tax state revenues but there are still many barriers in implementation. Forestry policy implementation of non-tax revenue influenced by regulation, communication, resources, disposition and bureaucratic barriers that have implications for forest development."

"Perubahan iklim yang disebabkan karena adanya peningkatan emisi gas rumah kaca telah menjadi salah satu isu yang mendapatkan perhatian dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang emisinya cenderung mengalami peningkatan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi emisi adalah dengan menetapkan kebijakan pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia yang terus ditunda menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi tantangan ketika memproses implementasi pajak karbon di mana tantangan tersebut muncul karena disebabkan oleh beberapa faktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia dan strategi yang dipertimbangkan pemerintah agar faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dapat teratasi dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia, yaitu adanya dampak yang diberikan terhadap kondisi ekonomi, perbedaan sikap publik terhadap kebijakan pajak karbon, koordinasi antar lembaga pemerintahan, dan tingkat kesulitan menerapkan sistem MRV pada jenis usaha tertentu. Strategi yang dipertimbangkan pemerintah agar faktor-faktor tersebut dapat teratasi dengan baik adalah menerapkan kebijakan secara bertahap dan membangun koalisi yang mendukung pajak karbon, menggunakan pendapatan pajak karbon dengan tepat, mengkombinasikan pajak karbon dengan kebijakan lainnya, dan memastikan integritas sistem MRV agar dapat menentukan besarnya emisi yang dikenakan pajak secara akurat.

---

Climate change caused by an increase in greenhouse gas emissions has become one of the issues that received world attention. Indonesia is one of the countries whose emissions tend to increase. One of the government's efforts to reduce emissions is to establish a carbon tax policy in Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). However, the delayed implementation of carbon tax policies in Indonesia shows that the government faces various challenges in the policy implementation process where these challenges arise due to several factors. This study aims to analyze various factors that can affect the implementation process of carbon tax policies in Indonesia and strategies that are considered by the government so that these affecting factors can be resolved properly. This research was conducted using a qualitative approach and data were collected through in-depth interviews and literature studies. The results of this research show the factors that affected the implementation process of carbon tax policies in Indonesia are the impact that given to economic conditions, differences in public attitudes towards carbon tax policies, coordination between government agencies, and the degree of difficulty implementing MRV system in certain types of business. The strategy considered by the government so that these factors can be resolved properly are stepwise policy implementation and build coalitions that support carbon taxes, use carbon tax revenues appropriately, combine carbon taxes with other policies, and ensure the integrity of MRV system in order to accurately determine the amount of emissions to be taxed."

"Penelitian ini bertujuan untuk; (I) mengetahui besarnya potensi PNBP retribusi SIM dari hasil penerbitan yang tercatat pada seluruh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Satlantas Polda), (II) selisih atau gap antara PNBP retribusi SIM hasil perhitungan dengan PNBP retribusi SIM aktual, (III) bagaimana mekanisme transparansi dan akuntabilitas dari pengumpulan PNBP SIM serta pelaporannya dilakukan, (IV) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap PNBP retribusi SIM di tingkat Satlantas Polda, dan (V) analisis pengaruh faktor-faktor terhadap PNBP retribusi SIM di tingkat Satlantas Polda sepanjang tahun 2009-2012.Metodologi yang digunakan di dalam penelitian adalah metode deskriptif kuantitatif untuk tujuan penelitian pertama dan kedua serta metode regresi data panel dengan pendekatan pooled least square, fixed effect dan random effect untuk tujuan penelitian ketiga dan keempat.Hasil estimasi penelitian menunjukkan bahwa : (1) adanya gap antara PNBP retribusi SIM hasil perhitungan dengan PNBP retribusi SIM aktual, (2) gap tersebut terjadi karena permasalahan administrasi pada sistem pelaporan PNBP retribusi SIM dan (3) dari hasil regresi data panel sejumlah 124 obeservasi diperoleh ketiga variabel bebas (Belanja sumber PNBP, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel terikatnya (PNBP Retribusi SIM). Satu variabel yang berpengaruh paling dominan yaitu variabel belanja dengan besarnya pengaruh terhadap PNBP SIM sebesar 0,42%.

---

This study aims to: (i) determine the magnitude of potential non-tax revenues from the SIM retribution proceeds are recorded in the entire Traffic Unit Police (Police Traffic Unit), (ii) the difference or gap between the non-tax revenues of driving license retribution of calculation results with the actual non-tax revenues of driving license retribution, (iii) how the mechanisms of transparency and accountability of the non-tax revenues of driving license retribution collection and reporting is done, (iv) the effecting factors of driving license retribution in the traffic unit of regional Police, and (v) analysis effecting factors of the non-tax revenues of driving license retribution in the traffic unit of regional Police in years 2009-2012.The methodology used in the research is descriptive quantitative method for the first and second research objectives and methods of panel data regression with pooled least squares approach, the fixed effect and random effect for the third and fourth research purposes.The estimation results showed that: (i) the gap between the non-tax revenues of driving license retribution of calculation results with the actual non-tax revenues of driving license retribution, (ii) the gap occurred because of administrative problems in the reporting system of non-tax revenues of driving license retribution (iii) the panel data regression results by 124 observation obtained the third independent variable (the expenditure source of non-tax revenues, the number of population and vehicles) significant positive effect on the dependent variable (the non-tax revenues of driving license retribution). One of the most dominant variable affecting is the expenditure variable which effecting 0.42% of the non-tax revenues of driving license retribution."

"Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak parkir atas pertumbuhan pusat perbelanjaan di DKI Jakarta tahun 2010 s.d 2013, dimana pajak parkir merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang diperlukan untuk pembangunan daerah. Dalam penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak parkir atas pusat perbelanjaan dan optimalisasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir. Metode yang digunakan ialah kualitatif berdasarkan teknikpengumpulan data studi literatur dan studi lapangan yang dilakukan denganwawancara. Hasil dari penelitian ini adalah faktor yang sangat mempengaruhi penerimaan pajak parkir atas pusat perbelanjaan ialah tarif parkir dan optimalisasi yang dapat dilakukan ialah intensifikasi dan ekstensifikasi.

---

This study discussing about the factors that affecting parking tax revenue over the growth of shopping center number in Jakarta between 2010 until 2013, where the parking tax is the one important source needed for regional development. This study raises two issues, the first is about factors that affecting tax revenue over a shopping center parking lot and the next is about optimization that can be done to improve parking tax revenue. The method used is based on qualitative data collection in study of literature techniques and field studies which performed by an interview. The results of this research is related to the factors that extremely affect parking tax revenue over a shopping center is parking rate and the optimization that can be done of that, is the intensification and extensification activity."

"Sehubungan dengan visi pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis blue economy, pemerintah menyesuaikan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan Hasil Perikanan (PNBP PHP). Berdasarkan PP 85/2021, titik pungutan PNBP PHP digeser dari yang sebelumnya berada di saat mengajukan perizinan berlayar (PNBP Pra Produksi), menjadi berada di saat mendaratkan ikan hasil tangkapan (PNBP Pasca Produksi). Kebijakan ini merupakan transformasi substansial dalam lanskap kebijakan fiskal Indonesia dan memicu perdebatan sejak diterapkan 1 Januari 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan PNBP Pasca Produksi dengan menggunakan tiga kriteria evaluasi kebijakan Dunn (2018), yaitu efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PNBP Pasca Produksi belum memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Dari kriteria efektivitas, kebijakan ini belum efektif dalam mencapai lima tujuan yang ditetapkan. Dari kriteria efisiensi, kebijakan ini memberatkan wajib bayar dan fiskus dari segi direct money costs, time costs, maupun psychological costs. Dari kriteria keadilan, kebijakan ini berhasil memenuhi benefit receive principle karena PNBP dipungut berdasarkan berat ikan hasil tangkapan riil, bukan berdasarkan perkiraan sebagaimana PNBP Pra Produksi. Namun, indeks tarif belum memenuhi prinsip nondiskriminasi karena adanya pembedaan tarif antar ukuran kapal yang tidak relevan. Untuk dapat mendukung pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis blue economy, kebijakan PNBP Pasca Produksi setidaknya harus memenuhi ketiga kriteria tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan adopsi teknologi di setiap pelabuhan yang dapat memenuhi kriteria efektivitas dan efisiensi kebijakan. Selain itu diperlukan reformulasi indeks tarif agar kriteria keadilan terpenuhi.

---

In connection with the vision of developing a capture fisheries sector based on a blue economy, the government has adjusted the Non-Tax State Revenue Policy for Fishery Product Levy (PNBP PHP). Based on PP 85/2021, the PHP PNBP collection point has been shifted from previously being at the time of applying for a sailing permit (Pre-Production PNBP), to being at the time of landing the caught fish (Post-Production PNBP). This policy is a substantial transformation in the fiscal policy landscape in Indonesia which has sparked debate since it was implemented on January 1, 2023. This research aims to evaluate the Post-Production PNBP policy using Dunn's (2018) three policy evaluation criteria, namely effectiveness, efficiency and equity. The approach used is post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews, observation and literature study. The research results show that the Post-Production PNBP policy does not meet the criteria for effectiveness, efficiency and equity. From the effectiveness criteria, this policy has not been effective in achieving the five stated objectives. From the efficiency criteria, this policy burdens the payer and the tax authorities in terms of direct money costs, time costs and psychological costs. From the equity criteria, this policy succeeds in fulfilling the benefit receive principle because PNBP is collected based on the weight of real fish caught, not based on estimates like Pre-Production PNBP. However, the rate index does not fulfill the principle of non-discrimination because there are irrelevant rate differences between ship sizes. To be able to support the development of the capture fisheries sector based on a blue economy, the Post-Production PNBP policy must at least meet these three criteria. Therefore, this research suggests adopting technology in each port that can meet the criteria for policy effectiveness and efficiency. Apart from that, reformulation of the rate index is needed so that the equity criteria are met."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh kepada penentuan kebijakan dividen, yang dalam penelitian ini adalah dividend payout dari dividen kas, di Indonesia pada perusahaan non-finansial dan non-BUMN yang listed di Bursa Efek Indonesia pada periode 2004-2015. Penelitian ini menggunakan sampel 195 perusahaan yang memiliki data lengkap di Thomson Reuters Datastream sejak tahun 2004. Pengeluaran BUMN dikarenakan pemerintah memilik target penerimaan dividen dari BUMN dan beberapa BUMN memiliki pembayaran dividen minimum. Pengeluaran perusahaan non-finansial dikarenakan perbedaan dalam pencatatan laporn keuangan. Penelitian ini menggunakan variabel size, growth, leverage, return on equity, earnings per share, free cash flow, liquidity, past dividend, dan imbal hasil pasar. Penelitian ini menggunakan dividend payout per share sebagai proxy dari Kebijakan Dividend. Dengan menggunakan analisis data panel, penelitian ini menemukan bahwa size, free cash flow, past dividend, earnings per share, dan market index memiliki pengaruh positif dan signifikan. Sedangkan leverage memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Penelitian ini menemukan bahwa growth, liquidity dan return on equity tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen.

---

This study aims to analyze what factors are affecting dividend policy, which in this research is measured by dividend payout ratio of cash dividend, in Indonesia, especially on non financial and non state owned listed firms during the 2004 2015 period in Indonesia. This study uses a sample 195 firms that has complete data in Thomson Reuters Datastream. Exclusion of State Owned Enterprise because the government has a target dividend income from State Owned Enterprise and some State Owned Enterprise has a pre determined payout ratio. Exclusion of financial firms is a result of the difference in the accounting standards compared to other industry firms. This study uses size, growth, leverage, return on equity, earnings per share, free cash flow, liquidity, past dividend, and market index return variables to determine the dividend policy. Using the panel data analysis, this study found that size, free cash flow, past dividend, earnings per share, dan market index has positive and significant relationship with dividend policy and leverage negative and significant relationship with dividend policy. Whereas growth, liquidity dan return on equity has no significant relationship with dividend policy."

"ABSTRAKWacana untuk menaikkan tarif royalti batubara untuk pemegang IUP kembali mengemuka seiring dengan peningkatan harga batubara. Kenaikan tariff royalty akan secara langsung meningkatkan PNBP yang berasal dari iuran produksi batubara. Di lain pihak, peningkatan kewajiban royalty yang harus disetor oleh perusahaan pemegang IUP batubara akan menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu model yang dapat menggambarkan pengaruh tarif royalti batubara terhadap PNBP dan kinerja keuangan perusahaan pemegang IUP batubara. Model yang dibangun dengan pendekatan sistem dinamis dan mensimulasikan variable-variabel yang berpengaruh terhadap besaran royalty yang disetor dan kinerja keuangan perusahaan. Hasil model menunjukkan bahwa peningkatan tarif royalti menjadi 4 untuk batubara low CV, 5 untuk batubara medium CV dan 8 untuk batubara high CV meningkatkan penerimaan PNBP sebesar 20 sedangkan laba perusahaan menurun 9 dibanding pengenaan tariff royalti yang berlaku saat ini. Peningkatan tarif ini lebih baik dibanding dengan skenario pengenaan tambahan royalty apabila terjadi kenaikan harga batubara wind fall sharing

---

ABSTRACTThe discourse to raise the coal royalty rate for IUP holders again surfaced in line with the increase in coal prices. The increase in tariff royalty will directly increase the non tax revenues from coal production contribution. On the other hand, the increase in the obligation of royalty to be paid by coal holders will decrease the company 39 s financial performance. This study aims to build a model that can illustrate the effect of coal royalty rates on non tax revenues and financial performance of coal holders. Model built with dynamic system approach and simulate the variables that affect the amount of paid royalty and financial performance of the company. The model results show that royalty rates increase to 4 for low CV coal, 5 for medium CV coal and 8 for high CV coal increases PNBP revenues by 20 while profit decreases 9 compared to current royalty tariff. This increase in tariffs is better than the royalty imposition scenario in case of rising coal price wind fall sharing "

"Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor batubara Indonesia dan pengaruh ekspor batubara terhadap PNBP Sub Sektor Minerba di Indonesia. Ada 2 (dua) model persamaan yang dibuat dalam penelitian ini yaitu model persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor batubara Indonesia dan model persamaan pengaruh ekspor batubara terhadap PNBP Sub Sektor Minerba. Data dan model yang digunakan pada model persaman pertama yaitu data time series model regresi linier berganda dengan periode 1981 sampai dengan 2016 sedangkan model persamaan kedua yaitu data time series model regresi sederhana dengan periode 2001 sampai dengan 2016. Kedua model menggunakan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Square). Hasil pengolahan data dengan program Eviews menyimpulkan bahwa ekspor batubara Indonesia signifikan dan positif dipengaruhi oleh harga minyak bumi dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Produk Domestik Bruto Tiongkok, dan Produk Domestik Bruto Jepang. Sedangkan harga batubara dunia signifikan mempengaruhi ekspor secara negatif. Dari model persamaan dapat diperoleh peramalan ekspor batubara untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu 388 juta ton (2017), 426 juta ton (2018), 460 juta ton (2019), 494 juta ton (2020), dan 533 juta ton (2021). Hasil pengolahan data berikutnya menyatakan bahwa ekspor batubara Indonesia signifikan dan positif mempengaruhi PNBP Sub Sektor Minerba di Indonesia. Dari model persamaan tersebut akan didapat peramalan PNBP Sub Sektor Minerba untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu Rp. 31,39 triliun (2017), Rp. 35,23 triliun (2018), Rp. 38,52 triliun (2019), Rp. 41,75 triliun (2020), Rp. 45,53 triliun (2021). Selanjutnya jika ekspor batubara periode 2017 sampai dengan 2021 diganti oleh target dari RPJMN maka akan didapat jumlah PNBP Sub Sektor Minerba yaitu Rp. 22,27 triliun (2017), Rp. 20,64 triliun (2018), Rp. 9,57 triliun (2019 - 2021).

---

The research in this thesis aims to analyze the factors affecting Indonesian coal exports and the effect of coal exports on Non-Tax State Revenue of mineral and coal subsector in Indonesia. There are 2 (two) equation model made in this research that is model of equation of factors influencing Indonesian coal exports and model of equation influence of coal export to Non-Tax State Revenue of mineral and coal subsector in Indonesia. Data and model used in the first equation model is time series data multiplier linear regression model with period 1981 until 2016 while the second equation model is time series data of simple regression model with period 2001 until 2016. Both models use the Ordinary Least Square (OLS) method.

The results of data processing with the Eviews program concluded that Indonesia's coal exports are significant and positively affected by world oil prices, the rupiah exchange rates to US dollar, China's Gross Domestic Product, and Japan's Gross Domestic Product while world coal prices significant affect exports negatively. From the equation model, the forecast of coal exports for the next 5 (five) years are 388 million tons (2017), 426 million tons (2018), 460 million tons (2019), 494 million tons (2020) and 533 million tons (2021).

The next data processing results stated that Indonesian coal exports are significant and positively affect Non-Tax State Revenues of mineral and coal subsector in Indonesia. From the model will be obtained forecasting Non-Tax State Revenues of mineral and coal subsector for the next 5 (five) years which is Rp. 31.39 trillion (2017), Rp. 35.23 trillion (2018), Rp. 38.52 trillion (2019), Rp. 41.75 trillion (2020), Rp. 45.53 trillion (2021). Furthermore, if coal exports from 2017 to 2021 are replaced by the targets of National Medium-Term Development Plan, there will be Non-Tax State Revenues of mineral and coal subsector at Rp. 22.27 trillion (2017), Rp. 20.64 trillion (2018), Rp. 9.57 trillion (2019 - 2021)."