Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk membahas The Surrogacy Regulation Bill sebagai upaya Pemerintah India mengurangi eksploitasi kaum perempuan miskin dalam praktik commercial surrogacy tahun 2016. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pemerintah India dalam mengeluarkan regulasi tersebut pada tahun 2016, di mana praktik commercial surrogacy semakin berkembang pesat di India dan terdapat fenomena eksploitasi kaum perempuan miskin yang berprofesi sebagai ibu pengganti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep budaya patriarki untuk mengkaji permasalahan mengenai tubuh kaum perempuan miskin yang berada di wilayah privat Kemudian, pada penelitian ini menggunakan teori Agenda Setting untuk mengkaji lebih dalam terkait perjalanan politik terciptanya The Surrogacy Regulation Bill tahun 2016 yang bermula dari sebuah isu kebijakan masuk ke agenda setting pemerintah. Kemunculan The Surrogacy Regulation Bill tahun 2016 ini telah melibatkan peranan dari Kabinet Union, Lok Sabha, Rajya Sabha, beberapa kelompok kepentingan, gerakan protes dari Stop Surrogacy Now dan perhatian media.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on The Surrogacy Regulation Bill as an effort by the Government of India to reduce the exploitation of poor women in the practice of commercial surrogacy in 2016. This research seeks to examine factors that influence Government of India rsquo s ratification of the regulation in 2016, as the number of commercial surrogacy has grown exponentially in India. Additionally, there is also a major phenomenon of exploitation of poor women who work as surrogate mothers. In this study, the author uses concepts of Patriarchal Culture to examine the issues concerning the lives of poor women who reside in private territory and are influenced heavily by the patriarchal culture in Indian society. Then, this thesis implements the Agenda Setting theory for deeper examination related to the process of The Surrogacy Regulation Bill 2016 which started from a policy issue into the agenda of government setting. The appearance of The Surrogacy Regulation Bill of 2016 has involved the role of the Union Cabinet, Lok Sabha, Rajya Sabha, stakeholders, the movement called lsquo Stop Surrogacy Now rsquo and the media influence. "

"Kontrak sewa rahim salah satu kontrak tidak bernama (kontrak innominaat) karena pada saat diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), kontrak sewa rahim belum berkembang seperti sekarang. Kontrak sewa rahim termasuk ke dalam Teknologi Reproduksi Buatan/Assisted Reproductive Technology, yang tujuannya untuk membantu sebuah keluarga yang mengalami permasalahan kesuburan atau infertilitas. Kontrak sewa rahim dianggap bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik, salah satunya dilarang pelaksanaannya di Indonesia. Meskipun tidak terdapat pengaturan yang spesifik, kontrak sewa rahim dapat berkiblat pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) serta juga melihat keabsahan dari syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPer dengan menggunakan metode argumentum per analogiam. Selain itu, tulisan ini akan memuat kontrak sewa rahim menurut beberapa aspek perikatan seperti Pasal 1338 ayat (1) KUHPer tentang asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1548 KUHPer tentang perjanjian sewa menyewa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan perbandingan hukum, tulisan ini akan mengamati bagaimana kontrak sewa rahim menurut perspektif hukum perdata Indonesia, serta perbandingannya dengan hukum perdata Finlandia yang berkiblat pada Act On Assisted Fertility Treatments dan India yang berkiblat pada The Surrogacy Regulation Act 2021 yang juga terdapat persamaan dan perbedaan dari ketiganya. Setelah melakukan penelitian, Penulis menarik kesimpulan bahwa kontrak sewa rahim di Indonesia tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik, hal itupun serupa dengan sistem hukum perdata Finlandia yang dengan bersamaan melarang kontrak sewa rahim. Akan tetapi, perbedaan terletak pada kontrak sewa rahim dalam sistem hukum perdata India yang memperbolehkan asalkan atas dasar kesukarelaan. Selain itu, akibat-akibat hukum yang timbul dari kontrak sewa rahim akan memengaruhi kedudukan hukum anak dan sistem kewarisan yang akan menimbulkan permasalahan dan sengketa di kemudian hari.

---

The surrogacy contract is one of the unnamed contracts (innominate contract) because at the time the Civil Code (KUHPer) was promulgated, surrogacy contract had not yet developed as it is now. Surrogacy contract are included in Assisted Reproductive Technology, the purpose of which is to help a family experiencing fertility problems or infertility. Surrogacy contract are deemed to be against the law, public order and good decency, one of which is prohibited from being implemented in Indonesia. Even though there is no specific regulation, surrogacy contract can be oriented towards the provisions of Law on Health Number 36/2009 (UU Kesehatan) and also looking at the validity of the legal terms of the agreement according to Article 1320 KUHPer using the argumentum by analogy method. Apart from that, this article will contain surrogacy contract according to several aspects of the agreement, such as Article 1338 section (1) KUHPer concerning the principle of freedom of contract and Article 1548 KUHPer concerning rental agreements. By using normative juridical research methods and comparative study, this paper will observe how surrogacy contract according to perspective of Indonesia civil law, as well as its comparison with Finland civil law which is oriented towards The Surrogacy Regulation Act 2021 which is also there is similarity and differences between the three. After conducting research, the author conclusion that surrogacy contract in Indonesia can’t be carried out because are deemed to be against the law, public order and good decency, and even then the Finland civil law system prohibits surrogacy contract at the same time. However, the difference lies in the surrogacy contract in the India civil law system which allows it as long as it on a voluntary basis. In addition, the legal consequences arising from the surrogacy contract will affect the legal position of the child and the inheritance system which will cause problems and disputes in the future."

"Gestational surrogacy merupakan metode penanaman embrio dalam rahim wanita yang tidak memberikan sel telurnya dalam pembuahan tersebut, disebut sebagai ibu pengganti, untuk kemudian dikandung, dilahirkan, dan dikembalikan kepada pasangan atau seseorang sebagai orang tua yang dituju dari si anak berdasarkan perjanjian di antara para pihak. Masih bersifat kontradiktif, hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai praktik dan perjanjian gestational surrogacy di Indonesia, sehingga hak keperdataan anak yang lahir melalui praktik tersebut dipertanyakan. Di sisi lain, gestational surrogacy bukan lagi merupakan hal yang tabu untuk dilakukan di beberapa negara, termasuk Rusia yang memperkenankan praktik dan perjanjian tersebut, bahkan dianggap sebagai salah satu negara yang paling liberal dalam hal pengaturan terkait gestational surrogacy. Praktik dan perjanjian gestational surrogacy melahirkan beberapa permasalahan hukum, di antaranya status hukum, status kewarganegaraan, dan status kewarisan anak yang samar atau tidak pasti mengingat anak tersebut memiliki hubungan tidak hanya dengan ibu pengganti, tetapi juga dengan orang tua yang dituju. Dalam menyelesaikan permasalahan terkait, penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, sehingga dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan akan dilakukan analisis untuk mencoba menjelaskan keberlakuan praktik gestational surrogacy di negara Indonesia dan Rusia, khususnya mengenai perjanjian serta permasalahan hukum yang dilahirkan apabila ditilik berdasarkan hukum yang berlaku pada masing-masing negara. Berangkat dari permasalahan hukum tersebut, hendaknya segera disusun regulasi khusus terkait praktik dan perjanjian gestational surrogacy di Indonesia agar menciptakan kepastian hukum, sehingga tidak memberikan kesempatan bagi terjadinya penyelundupan hukum yang dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan hukum bagi para pihak yang terlibat, termasuk anak yang lahir melalui praktik dan perjanjian tersebut. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Rusia yang memiliki beberapa produk hukum khusus dalam mengatur praktik dan perjanjian gestational surrogacy menjamin bahwa status keperdataan anak yang dilahirkan melalui praktik gestational surrogacy mutlak sama dengan status hukum anak sah yang dikandung secara alamiah.

---

Gestational surrogacy is a method of implanting an embryo in the uterus of a woman who does not provide her egg cells in the fertilization, referred to as a surrogate mother, to then be conceived, born, and returned to a couple or someone as the intended parent(s) of the child based on an agreement between the parties. Until now, there are no laws and regulations that specifically regulate the practice and agreement of gestational surrogacy in Indonesia, so the civil rights of children born through this practice are questionable. On the other hand, gestational surrogacy is no longer a taboo thing to do in several countries, including Russia which allows this practice and agreement, and is even considered one of the most liberal countries in terms of arrangements related to gestational surrogacy. The practice and agreement of gestational surrogacy gave rise to several legal issues, including the ambiguous or uncertain legal status, citizenship status, and inheritance status of the child considering that the child has a relationship not only with the surrogate mother but also with the intended parents. In solving related problems, this paper uses a normative juridical research type and is analytically descriptive in nature, so that in interpreting laws and regulations an analysis will be carried out to try to explain the applicability of gestational surrogacy practices in Indonesia and Russia, especially regarding agreements and legal issues that arise when viewed based on the laws in force in each country. Concerning these legal issues, special regulations should be drawn up immediately regarding the practice and agreements of gestational surrogacy in Indonesia in order to create legal certainty, so as not to provide an opportunity for law smuggling to occur which is feared will cause legal problems for the parties involved, including children born through the practice and the agreement. With regard to these legal issues, Russia, which has several special legal products regulating gestational surrogacy practices and agreements, guarantees that the civil status of children born through the practice of gestational surrogacy is absolutely the same as the legal status of legitimate children conceived naturally."

"ABSTRAKNama : Dewi NoviaNPM : 1406511055Program studi : Magister KenotariatanJudul : Perjanjian Sewa-Menyewa Rahim Ibu Pengganti Surrogate Mother Teknologi Surrogate Mother Ibu Pengganti merupakan sebuah teknologi baru yang berkembang di mana seorang wanita menyewakan rahim untuk memfasilitasi kehamilan di luar cara alamiah untuk mereka yang ingin mempunyai anak. Rezim hukum di Indonesia tidak mendukung para pihak yang ingin memiliki anak namun mempunyai kendala alamiah dan menggunakan teknologi ibu pengganti khususnya pasangan suami istri yang sah. Tidak terpenuhinya kebutuhan pasangan suami istri yang sah tersebut secara hukum dapat mengakibatkan kesulitan bagi mereka yang menggunakan teknologi ibu pengganti di luar negeri, khususnya di negara seperti India yang tidak memberikan kewarganegaraan India bagi anak yang dilahirkan dengan teknologi ibu penganti di wilayah India. Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278/PAN.2/414/P/11/SK.Perdata, di mana anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti surrogate mother kewarganegaraannya mengikuti kewarganegaraan ibu yang melahirkannya maka pasangan suami istri tersebut akan rdquo;kehilangan rdquo; anak genetiknya karena perbedaan kewarganegaraan. Meskipun pasangan tersebut tetap dapat memiliki anak genetiknya secara adopsi namun akan terkait dengan permasalahan waris dan hukum keluarga lainnya yang sebenarnya mirip rezim ibu sepersusuan.

---

ABSTRACTName Dewi NoviaReg. Number 1406511055Study Program Magister of Notary Title Gestational Surrogacy Agreement ndash Surrogate Mother Surrogate Mother Technology Substitute Mother is a new developing technology in which a woman 39 s uterus rented to facilitate pregnancy beyond the natural way for those who want to have children. Legal regime in Indonesia does not support the parties, in particular married couples, who want to have children but having natural constraints and using surrogate mother technology. Unfulfilled needs of couples who are legally married can lead to difficulties for those who use technology surrogate mother abroad, especially in countries like India that does not give Indian citizenship for children born to mothers substitute technology in the territory of India . With the issuance of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1278 PAN.2 414 P 11 SK.Perdata ,where the nationality of the children born by surrogacy surrogate mother following the substitute mother citizenship, the couple will lose genetic children because of differences in nationality. Although the couple can still have the genetic child by adoption there will be the issues of inheritance and other family law regime similar to the legal regime of brotherhood in nurturing mother. "

"Tulisan ini membahas salah satu faktor yang membuat pengesahan Women’s Reservation Bill, rancangan kebijakan menyediakan sepertiga kursi untuk perempuan di Lok Sabha India, terhambat pengesahannya. Salah satu faktor tersebut adalah keterwakilan perempuan di parlemen India yang sangat rendah, dengan rata-rata hanya 7% dari pemilihan umum yang pertama kali di laksanakan di India. Riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi literatur. Guna membahas permasalahan penelitian, digunakan teori Supply-Demand untuk menjelaskan sisi supply dan demand yang berpengaruh terhadap rendahnya keterwakilan perempuan di Lok Sabha India, yang menjadi salah satu alasan tidak disahkannya Women’s Reservation Bill. Teori ini dikemukakan Pippa Norris dan Joni Lovenduski di tahun 1995. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa sisi supply, yang diuraikan menjadi sumber daya (waktu, uang, dan pengalaman) dan motivasi (dorongan, ambisi, dan minat dalam politik) lebih berfokus kepada ketersediaan perempuan untuk mendaftarkan diri menjadi kandidat di dalam pemilihan umum. Sementara sisi demand memperlihatkan bahwa partai politik atau elit partai memilih calon-calon kandidat berdasarkan diskriminasi dan prasangka yang dilihat dari kemampuan, kualifikasi, dan pengalaman dari masing-masing kandidat. Hal ini yang menyebabkan rendahnya representasi perempuan dan menjadi alasan Women’s Reservation Bill terhambat hingga saat ini.

---

This paper discusses one of the factors that prevented the ratification of the Women's Reservation Bill, a policy draft to provide one-third of the seats for women in India's Lok Sabha. One of these factors is the very low representation of women in the Indian parliament, with an average of only 7% of the first general elections held in India. This research uses qualitative research methods with data collection techniques based on literature studies. To discuss research problems, the Supply-Demand theory is used to explain the supply and demand sides that affect the low representation of women in Lok Sabha India, which is one of the reasons the Women's Reservation Bill was not ratified. This theory was put forward by Pippa Norris and Joni Lovenduski in 1995. The findings of this study show that the supply side, which is broken down into resources (time, money, and experience) and motivation (drive, ambition, and interest in politics), focuses more on the availability of women to register as candidates in the general election. Meanwhile, the demand side shows that political parties or party elites assess candidate candidates based on discrimination and selection based on the ability, qualifications, and experience of each candidate. This causes the low representation of women and is why the Women's Reservation Bill has been hampered to date."

"Perjanjian sewa rahim (Surrogate Mother ) adalah perjanjian seorang wanita yang mengikatkan dirinya dengan pihak lain (suami istri) untuk menjadi hamil dan setelah melahirkan menyerahkan anak atau bayi tersebut. Di Indonesia Surrogate Mother ini belum memiliki dasar hukum yang pasti mengenai pelaksanaannya sehingga memunculkan masalah-masalah dalam melakukan perjanjiannya. Surrogate Mother bukan merupakan upaya kehamilan diluar cara alamiah yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan, serta dianggap tidak memenuhi syarat dalam melakukan perjanjian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Surrogate Mother belum dapat dilakukan di Indonesia karena bertentangan dengan konstitusi dan menimbulkan permasalahan terhadap status dan hak waris anak.

---

Surrogate Mother is an agreement between a woman who associate themselves with other parties (husband and wife) to become pregnant and after she given birth, she reinquish the baby. Surrogate Mother in Indonesia doesn't have a valid fundamantal law about the implementation that raises problems by doing the agrrement. Surrogate Mother isn't an attempt pregancy wich is regulated in the Health Constitusion and Regulations the Minister of Health, and also not eligible the reuirement of agreement. The result concluded that Surrogate Mother doesn't been able to do Indonesia because contrary to the constitusion and make problem with status and inheritance of children rights."

"Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjadi sebuah peraturan yang menetapkan PPh Final 0,5% khususnya bagi pengusaha kecil yang menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Melalui PP inilah di dalamnya memberikan beberapa aturan mengenai dasar pengenaan pajak dan siapa saja pihak-pihak yang dapat dikenakan PPh Final. PP ini menurunkan tarif pajak dari peraturan yang sebelumnya untuk memberikan keringanan dan kemudahan beban pajak bagi para pengusaha kecil di Indonesia. Pemerintah mengingat bahwa usaha kecil menjadi salah satu pendongkrak ekonomi suatu negara tetapi minim perhatian dan fasilitas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekaan yuridis normatif karena dengan adanya penelitian ini maka akan mengulas secara mendalam mengenai penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan kaitannya dengan prinsip keadilan dalam hukum perpajakan mengingat peraturan ini dibuat untuk memihak para pengusaha kecil. Hasil dari adanya penelitian ini yaitu didapatkan bahwa secara normatif, peraturan ini sudah memberikan keadilan bagi para pengusaha kecil. Tetapi dikarenakan adil adalah hal yang abstrak, maka keadilan belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, ditemukan hambatan yang dihadapi oleh para fiskus dan pengusaha kecil. Salah satu hal terbesarnya yaitu masih banyak pengusaha kecil yang belum mengetahui kewajiban perpajakannya hingga masih minimnya pengusaha kecil dalam melakukan pencatatan keuangan. Sehingga, diperlukan support, kerja sama, hingga kepercayaan dari berbagai elemen untuk dapat meminimalisir hambatan yang dihadapi oleh para fiskus dan pengusaha kecil.

---

The government's Rule Number 23 in 2018 is a rule that stated Final Income Tax for 0,5%, especially for small businesses and it rises pros and cons int he implementation. Through this PP there are several basic rules on the tax imposition and determine parties that should be Final Income Taxed. This government regulation decreases tax costs from previous rules to lighten up and facilitate tax costs for small businesses in Indonesia. The government noted that small businesses make contributions to boost the economy of a nation but there is minimum care and facilitations. This research was done by using a normative juridical approach because through this research the researcher would review deeply the implication of the Government's Rule Number 23 in 2018 and related to the fairness principle in tax law given that this research was made to take small business actor's side. The result of this research is we got normatively these rules have already given fairness to small businesses. But because fairness is an abstract hung, think, then fairness had not been fully achieved.  Other than that, there is an obstacle that has to be faced by the fiscus and small business actors. One of the biggest problems is there are still a lot of small business actors who still do not know about tax obligations which causes small businesses not to write a financial record. So it is necessary to have support, cooperation, and trust from various elements to minimize obstacles that have to be faced by fiscus and small businesses."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang telah mengamanatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meninjau kembali struktur kelembagaan atau organisasi perangkat daerahnya. Penerbitan Peraturan Pemerintah ini disebabkan karena telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berimplikasi pada perubahan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat dan daerah. Peraturan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dalam mengurangi belanja pegawai untuk dialokasikan kepada belanja publik dan mengurangi jabatan struktural. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki otonomi khusus, sehingga pelaksanaan restrukturisasi perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta memiliki pendekatan yang berbeda dengan daerah lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan restrukturisasi organisasi melalui strategi strategi dynamic conservatism yaitu tidak terlalu melibatkan pihak luar. Kemudian, terdapat perubahan yang terjadi setelah dilakukannya restrukturisasi dilihat dari adanya pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada belanja pegawai dan pengurangan jabatan struktural, namun perubahan tersebut sangat tidak signifikan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses Government Regulation Number 18 of 2016 which mandates the DKI Jakarta to review the institutional structure or local apparatu organization. The issuance of this Government Regulation is due to the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Local Government which has implications for changes in mandatory affairs and elective functions which are the authority of the central and regional governments. This regulation aims to improve efficiency in reducing personnel expenditure to be allocated to public expenditure and reduce structural positions. DKI Jakarta as the National Capital of Indonesia has special autonomy, so that the implementation of regional restructuring in DKI Jakarta has a different approach to other regions. This study uses a qualitative approach and data collection through in-depth interviews and literature studies. The results showed that DKI Jakartas restructured the organization through a strategy of dynamic conservatism strategy that is not too involving outside parties. Then, there were changes that occurred after the restructuring was seen from the reduction in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) on personnel expenditure and the reduction of structural positions, but the change was very insignificant."

"Pada perseroan terbatas, harta kekayaan suatu perseroan terbatas pertama kalinya berasal dari modal yang disetorkan oleh para pendirinya pada saat pendirian perseroan terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, penyetoran modal wajib dilakukan dan dipenuhi secara penuh sebelum perseroan terbatas mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun di dalam prateknya, banyak pendiri perseroan terbatas yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Bahkan dapat ditemui kasus di mana seluruh pendiri tidak ada yang melakukan penyetoran modal sebagaimana disebutkan dalam akta pendirian perseroan terbatas. Berlakunya Peraturan Pemerintah PP Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas kemudian menegaskan kembali wajibnya penyetoran modal tersebut. Maka perlu untuk ditelusuri apakah Peraturan Pemerintah tersebut dapat mengatasi praktek tidak disetorkannya modal dalam pendirian perseroan terbatas yang sering terjadi dan perlu juga untuk diketahui bagaimana akibat hukumnya terhadap perseroan terbatas apabila pemegang saham tidak memenuhi kewajiban penyetoran saham tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dan lapangan, serta alat pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian adalah ketentuan mengenai penyetoran modal yang diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2016 belum dapat mengatasi praktek tidak disetorkannya modal dalam pendirian perseroan terbatas yang sering terjadi karena tetap diandalkannya surat pernyataan telah menyetor modal sebagai bukti penyetoran yang sah. Akibat hukum dalam hal sebagian besar pemegang saham melakukan penyetoran modal namun terdapat pemegang saham yang tidak menyetorkan modal maka perseroan terbatas melalui Direksinya wajib secara aktif menagih penyetoran modal tersebut kepada pemegang saham yang bersangkutan sebagai bentuk hutang-piutang dan puncaknya perseroan terbatas dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada pemegang saham yang belum menyetorkan sahamnya. Kemudian apabila pada saat mendirikan perseroan terbatas seluruh pendiri perseroan terbatas tidak ada yang melakukan penyetoran modal atas saham yang diambil bagiannya maka artinya terdapat cacat hukum dalam pendirian perseroan terbatas tersebut dan apabila kondisi tersebut merugikan pihak ketiga dan terbukti secara jelas di depan hakim maka pengadilan demi kepentingan umum dapat membubarkan perseroan terbatas tersebut.

---

In a limited liability company, the initial asset comes from paid up capital which fulfilled by all founders when the company first established. According to Limited Liability Company Law Number 40 Years 2007, the payment of subscribed capital or paid up capital should fully fulfilled before company obtain its ratification as legal entity from Ministry of Law and Human Rights. In practically however, numerous shareholders in facts have failed to fulfill this obligation. Even there is a case which none of shareholders of a company subscribe shares as it rsquo s mentioned in deed of the Company Establishment. The validity of Government Regulation Number 29 Years 2016 regarding The Amendment of Authorized Capital in Limited Liability Company has confirm more that the subscribed capital should fully paid by its shareholders. Therefore in this thesis it needs to be analyzed whether the Government Regulation can resolve the problem and what the effect to the company is if no shareholders fulfilled the paid up capital. The type of research used in this thesis is normative juridical research. This thesis adopted the method of normative legal research which using literature study and interviews as the tools in collecting data. After completed several researches, it was founded out that the Government Regulation Number 29 Years 2016 unable to resolve the current issue because as evidence of the capital payment, it is still using the statement letter of having pay the subscribed capital which in fact it cannot guarantee that the capital would really paid. The consequences if only some shareholders of a limited liability company fulfilled the paid up capital, the company through the Board of Directors shall actively collect the debt to the negligent shareholders and the company may file a lawsuit in civil to the negligent shareholders whereas if none of shareholders fulfilled the paid up capital then it means there is legal defect in the establishment of a limited liability company. When the condition detrimental to third parties and it can be strongly proved at the court, the court by the reason of public interest might dissolve the limited liability company."