Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Barack Obama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel melalui program open data. Penelitian ni menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder. Skripsi ini menggunakan teori Yu dan Robinson tentang kuadran sifat data untuk menganalisis apakah open government data pemerintahan Obama dapat mewujudkan akuntabilitas politik. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa open data pemerintahan federal Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Obama berhasil memperbaiki transparansi, aksesibilitas, dan pelayanan publik dalam bentuk data namun belum dapat menghadirkan akuntabilitas melalui partisipasi publik dalam urusan pemerintah. Penyebabnya adalah tidak dipublikasikannya core political data sebagai sarana membangun ruang diskursus dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini membuat warga Amerika Serikat merasa open data tidak berhasil membuat pemerintah membuat keputusan publik yang lebih baik dan warganya merasa terlibat dalam urusan pemerintah.

---

This research analyzes the efforts made by the administration of President Barack Obama in building open and accountable governance through open data program. This research uses qualitative method with secondary data. This Sarjana thesis uses Yu and Robinson 39 s theory about data quality quadrants to analyze whether open government data of the Obama administration can achieve political accountability.The research findings show that the US federal government 39 s open data under Obama 39 s leadership has improved transparency, accessibility and public services in the form of data but has not yet been able to bring accountability through public participation in government affairs. The cause is not the publication of core political data as a means of building discourse space and public participation in government decision making. This makes US citizens feel that open data is unsuccessful in making the government make better public decisions and citizens feel involved in government affairs. "

"Skripsi ini membahas mengenai Implementasi Program Jakarta Open Data Dalam Mewujudkan Open Government di Provinsi DKI Jakarta. Pemerintahan terbuka sendiri adalah suatu konsep pemerintahan yang memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Program open data dapat menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan pemerintahan terbuka. Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah pertama yang melaksanakan program open data di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik analisis data kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan informan terkait. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori implementasi program oleh Dean Fixsen et al. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Jakarta Open Data belum memenuhi aspek competency drivers dari segi seleksi staf, training dan coaching. Pada sisi pemerintahan terbuka, program Jakarta Open Data baru berhasil mewujudkan dua prinsip dari pemerintahan terbuka, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Program Jakarta Open Data belum mampu mewujudkan prinsip partisipasi, mulai dari partisipasi dalam merekomendasikan data, partisipasi dalam pemanfaatan data, maupun partisipasi dalam mempengaruhi kebijakan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya dataset yang dipublikasikan pada portal data, dan belum adanya ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintahan.

---

This thesis discusses about The Implementation of Jakarta Open Data Program in Establishing Open Government in Special Capital Region DKI of Jakarta Province. The open government is a concept of government that has the principles of transparancy, accountability and participation. The open data program can be the one of medium in establishing the open government. The aim of the research is to analyze on how the implementation of open data program in establishing the open government in DKI Jakarta Province. DKI Jakarta Province is the first region which implementing the open data program in Indonesia. The research method used in this reaserch is post positivist approach in analizing the qualitative data. The method that used in this reasearch is through the interview with the informant. The theory used in this research is the Implementation Program by Dean Fixsen et al.

The result of the research shows that the Open Data Implementation Program in Jakarta has not fulfill the aspect of competency drivers in terms of staf selection, training and coaching. In terms of open government, the open data program in DKI Jakarta has succeded in establishing the two principlesof the open government, namely tranparency and accountability. Jakarta rsquo s open data program has not be able to implement the principle of participation, from the participation in recommending data, participation in data using, and participation to influence public policy. These occurence caused by the lack of socialization to the public, the lack of data sets published on the data portal, and the lack of space for the community to participate in government policy making."

"Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mendorong dikeluarkannya kebijakan imigrasi Amerika Serikat Deferred Action for Childhood Arrivals di bawah Presiden Barack Obama di tahun 2012. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk menyelamatkan pemuda, yang masuk dan menetap di AS secara ilegal, dari deportasi selama dua tahun setelah lolos kebijakan ini. Kebijakan DACA diperkenalkan oleh pemerintahan Presiden Obama pada akhir pemerintahan periode pertamanya dan menuju pemilihan presiden AS tahun 2012. Kebijakan ini memiliki serangkaian kualifikasi yang secara umum menaruh fokus kepada batas usia, durasi menetapnya di AS, rekam jejak pendidikan, dan catatan kriminal yang baik dari para pemohon yang mengajukan untuk kebijakan DACA. Kebijakan imigrasi ini mengundang banyak kontroversi karena dianggap tidak pernah disetujui oleh Kongres AS dan bertentangan dengan hukum imigrasi AS. Menggunakan konsep National Interest dan teori Rational Choice, penulis membuktikan bahwa kebijakan imigrasi ini didorong oleh dua faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor kalkulasi politik Presiden Obama menuju pemilihan presiden AS tahun 2012.

---

This Bachelor rsquo s thesis discusses about factors that supported the issuance of United States immigration policy Deferred Action for Childhood Arrivals under President Obama in 2012. The policy was aimed to save youngsters, who were brought by their parents and have stayed in the U.S. illegally, from deportation for two years upon receiving the benefit from the policy. DACA was introduced nearing the end of President Obama rsquo s first term and towards U.S. presidential election in 2012. The policy came with a set of qualifications for applicants that mostly focused on age restrictions, duration of stay in the U.S., history of commitment towards education, and good criminal records. The policy itself spurred a lot of controversy, since it had never been approved by the Congress and is against the U.S. immigration law. Using the National Interest concept and the Rational Choice theory, the writer found that the immigration policy was driven by two factors which were the economic factor and the political calculation factor by President Obama towards U.S. presidential election in 2012."

"Pada abad ke-21, dunia sudah memasuki Space Age yang ditandai oleh Space Race 1 antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perlombaan dalam bidang teknologi ruang angkasa ini dilakukan untuk menunjukkan pada dunia siapa negara yang paling hebat dan dapat menjadi pemimpin dunia. Dari peristiwa ini pula kesadaran akan potensi kekuatan ruang angkasa menjadi perhatian dunia. Dalam perlmbaan ini Amerika Serikat berhasil menang dan menjadi pemimpin ruang angkasa. Selama beberapa dekade berhasil menjadi space power dunia karena belum ada negara lain yang memiliki kemampuan seperti mereka. Amerika Serikat menemui ancaman saat negara lain sudah mulai mengembangkan teknologi ruang angkasanya, salah satunya adalah Rusia. Sehingga dalam mempertahankan kedudukannya mereka memiliki misi untuk mendominasi LEO. Pada pemerintahan Presiden Barack Obama Amerika Serikat menerapkan pendekatan commercial space power dengan kebijakan dan komersialisasi ruang angkasa yang dijalankan oleh NASA sebagai badan antariksa nasional. Obama tidak menggunakan pendekatan militer karena hal tersebut merupakan hal yang dilarang oleh Outer Space Treaty 1967. Tanpa menggunakan militer, Amerika Serikat harus melakukan cara lain yang dapat memanipulasi publik dan mempertahankan kedudukannya. Dengan cara tersebut mereka berhasil hadir sebagai negara yang mendominasi LEO karena space power yang mereka miliki berbanding lurus dengan kehadirannya di ruang angkasa. Pendekatan pada pemerintahan Obama berhasil membawa kembali Amerika Serikat sebagai negara yang mendominasi ruang angkasa.

---

In the 21st century, the world has entered a Space Age marked by Space Race 1 between the United States and Soviet Union. The competition in the field of space technology is carried out to show the world who is the most powerful country and can become a world leader. From this event, awareness of the potential power possessed by space became the world's attention. It’s all because space as new domain serves so many benefits. The United States managed to win and become the leader of space. For decades the United States has succeeded in becoming the dominant world space power because no other country has the equal ability. But in the end they faces a threat when other countries have begun to develop thir space technology, one of them is Russia. So in maintaining their position in space they have to dominate LEO. In the administration of President Barack Obama, United States use commercial space power approach by implementing space policy and commercialization that run by NASA as the national space agency. Barack Obama did not use a military approach because it is something that is prohibited by the Outer Space Treaty of 1967. Without using the military, the United States must use other means that can manipulate the public and maintain their position. In this way, they managed to emerge as a country that dominates LEO because the space power they have is directly proportional to their presence in space. The method that was use in Obama administration has succeeded in bringing back the United States as a space dominating nation.

"

"Data pokok pendidikan (Dapodik) merupakan sistem pendataan PAUD, Dikdas, dan Dikmen berbasis sistem TIK yang memuat data sekolah, data siswa, data pendidik dan tenaga kependidikan, dan entitas data sekolah lainnya. Dapodik berperan sebagai basis data kebijakan pendidikan seperti BOS, bansos, tunjangan, UN dan penerbitan data statistik pendidikan Indonesia. Berdasarkan konsep Open Government Data, Dapodik masih memiliki permasalahan pada desain dan implementasinya sehingga penelitian ini untuk mengevaluasi Kebijakan Dapodik sebagai Open Government Data. Pendekatan penelitian ini post-positivisme dengan metode qualitative case-study dengan desain penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Kemendikbudristek perlu menyempurnakan regulasi (permendikbud) yang mengatur tantang Dapodik terutama terkait dengan pemenuhan standar Open Government Data yang berlaku, seperti Prinsip Sebastopol dan atau Sunlight Foundation. Selain itu, untuk menyukseskan implementasi Dapodik agar memenuhi kebutuhan basis data kebijakan, faktor adopsi teknologi, kesiapan organisasi, dan adaptasi dorongan eksternal perlu diperkuat melalui koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak.

---

Basic education data (Dapodik) is an ICT system-based data collection system for early childhood education, primary education, and secondary education which consist of school data entities. Dapodik roles as a database for education policies such as BOS, social assistance, allowances, National Examination, and the publication of Indonesian education statistics. Based on the concept of Open Government Data, Dapodik still has problems in its design and implementation, so this research is to evaluate Dapodik's policy as Open Government Data. This research approach is post-positivism with a qualitative case-study method with a descriptive research design. The results suggest that the Ministry of Education and Culture needs to improve the regulations (permendikbud) that regulate Dapodik's challenges, especially those related to compliance with applicable Open Government Data standards, such as the Sebastopol Principles and or the Sunlight Foundation. In addition, for the successful implementation of Dapodik to meet the requirement of policy databases, technology adoption, organizational readiness, and adaptation of external factors need to be strengthened through coordination and collaboration of various parties."

"Penelitian ini membahas tentang perjanjian Bilateral antara Amerika Serikat dan India serta kepentingan nasional Amerika Serikat dalam pengembangan nuklir di India, perjanjian tersebut bernama India-United States Civil Nuclear Agreement. India-United States Civil Nuclear Agreement merupakan perjanjian yang memfokuskan terhadap pengembangan teknologi nuklir untuk sipil dan juga militer yang disepakati oleh India-AS pada 18 Juli 2005. Penelitian ini berpendapat bahwa Amerika menjadikan India sebagai mitra dalam kerjasama karena memiliki motif tertentu yaitu untuk menyaingi Cina dalam perekonomian dan juga menahan agresi Cina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh dari studi pustaka. Teori yang digunakan untuk menganalisis ialah Teori Kepentingan Nasional dan Teori Kerja Sama Internasional. Hasil dari temuan penelitian ini adalah India-United States Civil Nuclear Agreement memiliki keuntungan yang didapat Amerika dan India dan perjanjian ini dinilai sebagai jalan Amerika Serikat untuk merealisasikan kepentingan nasional negaranya, perjanjian tersebut juga membuat hubungan kedua negara tersebut semakin erat dari sebelumnya.

---

This research explain Bilateral agreement between the United States and India as well as the US national interest in nuclear development in India, the agreement is called India-United States Civil Nuclear Agreement. The India-United States Civil Nuclear Agreement is an agreement focusing on the development of nuclear technology for civilians and also the military agreed by India-US in 18^th July  2005. This research argues that America makes India a partner in cooperation because it has a certain motive to rival China in economy and also withstand China aggression. This research uses qualitative method with data obtained from literature study. The theory used to analyze is the National Interest Theory and Theory of International Cooperation. The result of this research is that India-United States Civil Nuclear Agreement has the advantage of America and India and this agreement is considered as the United States road to realize the national interests of the country, the agreement also makes the relationship between the two countries more closely than ever."

"DKI Jakarta sebagai pemerintah daerah pertama yang memiliki inisiasi Open Data masih menghadapi sejumlah permasalahan mulai dari terbatasnya jumlah data yang tersedia, tampilan portal yang masih terbatas, hingga kompetensi dan komitmen dari pegawai yang terlibat dalam pengelolaan portal Open Data DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan Open Government Data pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 dengan menggunakan teori Open Government Data Maturity Model melalui pendekatan penelitian post-positivist. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kematangan Open Government Data di DKI Jakarta berada pada level 3 atau existent capacities yang mana masih banyak memerlukan optimalisasi di berbagai aspek, utamanya pada tata kelola kelembagaan, pengembangan teknologi yang digunakan, dan pemberian ruang yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga melahirkan sebuah knowledge management untuk tata kelola data yang berkelanjutan serta tercapainya tujuan dari Open Data DKI Jakarta yaitu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

---

DKI Jakarta as the first local government to have an Open Data initiative is still facing various problems such as limited amount of data, limited services on the portal’s website, and the competence and commitment of employees involved in managing DKI Jakarta's Open Data portal. This study aims to analyze the maturity level of Open Government Data in DKI Jakarta in year 2022 using the theory of the Open Government Data maturity model through a post-positivist research approach. Sources of data in this study came from in-depth interviews and literature studies. The research finding shows that the government's Open Data in DKI Jakarta is at maturity level 3 or the existent capacity which still requires optimization in numerous aspects, such as institutional governance, development of the technology used, and providing wider space for the citizen, so that knowledge management will be created for sustainable data management and will help achieve the goal of Open Data for DKI Jakarta itself, which can be useful for the society."

"ABSTRACTEsai ini mendiskusikan partisipasi masyarakat ataupun pemangku kepentingan nonpemerintah dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Mendeklarasikandiri sebagai salah satu pemerintah terbuka (Open Government) di dunia, Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan berbagai macam inisiatif keterbukaan guna merealisasikan peran riil masyarakat dalam mengawal pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan bersih. Esai ini secara khusus mendiskusikan implementasi data terbuka (Open Data), salah satu inisiatif pemerintah untuk membuka informasi ataupun data pemerintah kepada publik sebagai kunci penting pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selanjutnya, dalam esai ini dibahas dataset apa saja yang sekiranya harus dirilis oleh pemerintah, yang berpotensi untuk memaksimalkan penyelidikan kasus korupsi. Terakhir, esai ini memberikan empat rekomendasi yang ditujukan untuk perbaikan tata kelola penyelenggaraan open data di Indonesia sebagai langkah nyata dalam memberantas korupsi."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model evaluasi yang komprehensif dan terfokus pada portal Open Government Data (OGD) di Indonesia. Portal OGD memiliki peran penting dalam meningkatkan keterbukaan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan campuran (mixed methods) yang menggabungkan elemen kualitatif dan kuantitatif. Dalam pengembangan indeks komposit evaluasi, peneliti menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk memperoleh penilaian dari lima ahli yang berasal dari kalangan regulator dan akademisi. Proses pembentukan indeks komposit melibatkan pengamatan terhadap semua aspek portal OGD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Dari total 518 pemerintah daerah yang ada, peneliti mengidentifikasi 325 portal OGD, kemudian diverifikasi menjadi 207 portal sebagai sampling frame yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sampel akan diambil menggunakan metode multistage cluster sampling. Selain penilaian dari produsen data, model penelitian ini juga akan dievaluasi dari perspektif 544 responden (pengguna website OGD) yang akan dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian ini menghasilkan model evaluasi OGD yang mencakup berbagai kriteria, termasuk ketersediaan data, regulasi, kualitas data, kualitas sistem, dampak OGD, infrastruktur, keterlibatan pengguna, serta integrasi dengan prinsip Satu Data Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan kondisi portal OGD di Indonesia secara keseluruhan mendapatkan indeks evaluasi sebesar 75,31 dengan nilai terbesar pada kriteria System Quality (96,99) dan Data Availability (86,62) serta nilai indeks yang paling kecil pada penerapan prinsip Satu Data Indonesia (SDI) (8,72). Daerah yang mendapat nilai tertinggi, yaitu portal Kabupaten Cianjur dengan nilai 81,73. Pemerintah dapat fokus pada indikator yang mendapatkan indeks yang rendah, khususnya, penerapan prinsip SDI untuk perbaikan kualitas portal.

---

The study aims to develop an evaluation model for Indonesia's Open Government Data (OGD) portals, utilizing a mixed-methods approach blending qualitative and quantitative techniques. Researchers employed the Analytic Hierarchy Process (AHP) to gather assessments from five experts, comprising regulators and academics, to form a composite evaluation index. Out of 518 identified portals, 325 OGD portals were verified using multistage cluster sampling. Additionally, 544 OGD website users were surveyed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The research produced an OGD evaluation model covering various criteria, such as data availability, regulations, system and data quality, OGD impact, infrastructure, user engagement, and alignment with Indonesia's One Data initiative. Overall, Indonesia's OGD portals received an evaluation index of 75.31, with the highest scores in System Quality (96.99) and Data Availability (86.62), and the lowest in One Data Initiative implementation (8.72). Kabupaten Cianjur portal scored highest at 81.73. The findings suggest a need for government focus on areas with lower indices, particularly in enhancing One Data Initiative principles for portal quality improvement."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bersama-sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta terus berusaha untuk melaksanakan keterbukaan pemerintah yang salah satunya adalah melalui portal open data. Namun, berdasarkan data yang diperoleh bahwa penyediaan data melalui portal open data masih belum sesuai harapan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum diketahuinya apakah pelaksanaan open government data telah berjalan baik di Pemprov DKI Jakarta karena hingga saat ini belum pernah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan open government data di Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu diperlukan analisis untuk mengetahui tingkat kematangan open government data pada pemprov DKI Jakarta saat ini agar selanjutnya dapat dirumuskan saran dan rekomendasi bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai tahapan kematangan yang lebih tinggi.Pada penelitian ini, kerangka kerja Open Data Maturity Model OD-MM digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi tingkat kematangan Open Government Data pada Pemprov DKI Jakarta. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa tingkat kematangan Open Government Data Pemprov DKI Jakarta berada pada tingkat kematangan 2. Saran utama untuk Pemprov DKI Jakarta adalah untuk dilakukan perbaikan pada subdomain management, access, developer, dan participation and collaboration. Selain itu, sebagai implikasi teori, penelitian ini memperlihatkan bahwa kerangka kerja Open Data Maturity Model OD-MM berhasil digunakan untuk mengukur tingkat kematangan open government data di Pemprov DKI Jakarta.

---

Provincial Government of DKI Jakarta through Department Communication, Informatics and Statistics Diskominfotik works together with Planning and Development Agency Bappeda continues to strive to implement Open Government in which one of them is through open data portal. However, the provision of data through the open data portal is still not as expected. One of the problem is not knowing whether the implementation of Open Government Data OGD has been running well in the Provincial Government of DKI Jakarta because until now there is no evaluation of the OGD implementation in Provincial Government of DKI Jakarta. To deal with this problem we need to analyze maturity level of Open Government Data implementation in Jakarta Provincial Government so that we can formulate suggestion and recommendation to get higher level maturity in OGD implementation.In this research, Open Data Maturity Model OD MM is used as a framework to evaluate maturity level of Open Government Data implementation in Jakarta Provincial Government. This research was conducted with a qualitative approach to collect data through interviews. The result shows that the maturity level of OGD implementation is at second maturity level. The main suggestion is to improve OGD implementation in some of subdomain, they are management subdomain, access subdomain, developer subdomain, and participation and collaboration subdomain. In addition, as a theoretical implication, this study shows that The Open Data Maturity Model OD MM framework was successfully used to measure the maturity of open government data in the Jakarta Provincial Government."