Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebutuhan energi Indonesia terus meningkat seiring dengan perkembangan di beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti populasi, partumbuhan ekonomi, teknologi, juga harga energi. Kebutuhan energi final Indonesia pada 2025 diproyeksikan mencapai 248,4 MTOE. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pembangunan berkelanjutan, yang berkaitan dengan lingkungan. Kebutuhan energi yang besar dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan ini menjadi faktor pendorong bagi pemerintah Indonesia untuk membuat suatu target kontribusi energi baru dan terbarukan EBT pada bauran energi final dan untuk menetapkan beberapa kebijakan untuk mendukung usaha untuk mencapai target tersebut. Akan tetapi, ada beberapa tantangan dalam implementasi aturan-aturan ini seperti skema bisnis dan insentif yang dianggap kurang menarik bagi investor, kecenderungan proyek EBT yang kecil dan tersebar di area-area berbeda dan beberapa tantangan lain. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk memberi pengertian mengenai dinamika sistem, variabel, dan hubungan mereka dalam pengembangan EBT di Indonesia, khususnya terkait dengan kebijakan mengenai harga jual listrik dari pembangkit listrik swasta ke PT. PLN menggunakan pendekatan sistem dinamis dengan studi kasus di Jawa Barat. Dengan melakukan simulasi, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antara permintaan dan kapasitas penyediaan, dan keuntungan investasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan energi terbarukan. Sementara, pengembangan energi terbarukan sendiri dapat mempengaruhi jumlah lapangan pekerjaan dan total emisi yang dikeluarkan.

---

Indonesias energy demand keeps on increasing due to the development in some main influencing factors such as population growth, economic growth, technology development, as well as energy price. Indonesia rsquo s final energy demand in 2025 is projected to reach 248.4 MTOE. At the same time, Indonesian government is concerned about the importance of sustainable development, which is related to environment. The big amount of energy demand and the concern to sustainable development have been the push factors of Indonesias government to create a target of new and renewable energys NRE contribution in the final energy mix and to enact some policies to support the effort to reach the target. However, there are some challenges in the implementation of these regulations such as business scheme and incentive that is perceived to be not lucrative enough by investors, the tendency of NRE development projects to be small and scattered in different areas and some other challenges. Thus, this research aims to understand the dynamics of the system, variables and their interconnections in the development of NRE in Indonesia, especially related to policies about electricity selling price from power producers to State Electricity Company PT. PLN using system dynamics approach with the study case in East Java. By running the simulation, it is found that economy growth, energy supply demand gap and investment profitability are influencing factors to renewable energy development. Meanwhile, renewable energy itself affects the amount of job creation and total emission emitted."

"Dalam upaya untuk menurunkan emisi CO2 dan mencapai net zero emission pada tahun 2070, Pemerintah Indonesia telah menyerukan berbagai langkah upaya penurunan emisi. Implementasi carbon capture storage di industri merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh. Dengan penggunaan energi fosil yang masih sangat tinggi, salah satunya pada Provinsi Jawa Barat, maka integrasi carbon capture storage dengan industri sektor energi fosil di Jawa Barat dapat menjadi langkah awal yang baik untuk peningkatan implementasi carbon capture storage di Indonesia. Meskipun memberikan keuntungan, proses implementasi carbon capture storage juga memiliki berbagai hambatan seperti hambatan sosial, hambatan kebijakan, dan hambatan infrastruktur. Untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut, peran pemerintah dalam membuat intervensi kebijakan sangatlah penting. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan apa saja yang dapat diterapkan untuk meningkatkan implementasi carbon capture storage. Dari hasil simulasi alternatif kebijakan yang diterapkan pada tiga skenario, direkomendasikan tiga alternatif kebijakan yang memperlihatkan hasil yang cukup signifikan, yaitu constrain collaboration, rewarded CO2 avoided, dan energy collaboration.

---

To reduce CO2 emissions and achieve net-zero emissions by 2070, the Government of Indonesia has called for various measures to reduce emissions. Implementation of carbon capture storage in the industry is one of the steps that can be taken. With the use of fossil energy still very high, one of which is in West Java Province, the integration of carbon capture storage with the fossil energy sector industry in West Java can be an excellent first step for increasing the implementation of carbon capture storage in Indonesia. However, although it provides advantages, the implementation process of carbon capture storage also has various obstacles such as social barriers, policy barriers, and infrastructure barriers. To remove these obstacles, the government's role in making policy interventions is crucial. This study aims to find out what policies can be applied to improve the implementation of carbon capture storage. From the simulation results of alternative policies applied to the three scenarios, it is recommended that three alternative policies show significant results, namely constraint collaboration, rewarded CO2 avoided, and energy collaboration."

"Dalam upaya untuk menurunkan emisi CO2 dan mencapai net zero emission pada tahun 2070, Pemerintah Indonesia telah menyerukan berbagai langkah upaya penurunan emisi. Implementasi carbon capture storage di industri merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh. Dengan penggunaan energi fosil yang masih sangat tinggi, salah satunya pada Provinsi Jawa Barat, maka integrasi carbon capture storage dengan industri sektor energi fosil di Jawa Barat dapat menjadi langkah awal yang baik untuk peningkatan implementasi carbon capture storage di Indonesia. Meskipun memberikan keuntungan, proses implementasi carbon capture storage juga memiliki berbagai hambatan seperti hambatan sosial, hambatan kebijakan, dan hambatan infrastruktur. Untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut, peran pemerintah dalam membuat intervensi kebijakan sangatlah penting. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan apa saja yang dapat diterapkan untuk meningkatkan implementasi carbon capture storage. Dari hasil simulasi alternatif kebijakan yang diterapkan pada tiga skenario, direkomendasikan tiga alternatif kebijakan yang memperlihatkan hasil yang cukup signifikan, yaitu constrain collaboration, rewarded CO2 avoided, dan energy collaboration.

---

To reduce CO2 emissions and achieve net-zero emissions by 2070, the Government of Indonesia has called for various measures to reduce emissions. Implementation of carbon capture storage in the industry is one of the steps that can be taken. With the use of fossil energy still very high, one of which is in West Java Province, the integration of carbon capture storage with the fossil energy sector industry in West Java can be an excellent first step for increasing the implementation of carbon capture storage in Indonesia. However, although it provides advantages, the implementation process of carbon capture storage also has various obstacles such as social barriers, policy barriers, and infrastructure barriers. To remove these obstacles, the government's role in making policy interventions is crucial. This study aims to find out what policies can be applied to improve the implementation of carbon capture storage. From the simulation results of alternative policies applied to the three scenarios, it is recommended that three alternative policies show significant results, namely constraint collaboration, rewarded CO2 avoided, and energy collaboration."

"Setiap tahunnya perekonomian Indonesia terus meningkat dan diiringi dengan bertambahnya konsumsi energi listrik. Dengan bertambahnya konsumsi energi listrik harus diimbangi dengan bertambahnya pembangkit listrik. Saat ini sebagian besar sumber energi listrik di Indonesia berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Indonesia merupakan negara dengan potensi energi terbarukan yang sangat besar. Hampir semua jenis energi terbarukan ada di Indonesia, mulai dari air, angin, surya, biomassa, biogas, dan juga panas bumi. Akan tetapi Indonesia belum dapat memaksimalkan penggunaanya untuk pembangkit listrik energi terbarukan.Dengan rasio elektrifikasi yang belum mencapai 100% maka membuka kemungkinan untuk pihak swasta dalam menjalankan bisnis di bidang usaha penyediaan tenaga listrik. Untuk mendorong hal tersebut pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan peraturan-peraturan yang dapat meningkatkan minat swasta agar berinvestasi. Peraturan tersebut mencakup kemudahan dalam mengurus izin investasi dan juga harga jual energi listrik yang didasarkan pada jenis dan lokasi pembangkit listrik.Setiap wilayah memiliki potensi energi dan harga jual listrik yang berbeda-beda. Untuk itu perlu dilakukan perhitungan untuk menentukan jenis pembangkit yang cocok di bangun di suatu wilyah berdasarkan potensi dan juga harga jual listriknya. Dari hasil perhitungan diperoleh hasil, Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi yang payback period tercepat dibandingkan dengan provinsi lain yaitu selama 3,3 yang berasal dari PLTP. Hal tersebut disebabkan karena harga jual listrik yang mencapai Rp 2.677/kWh. Dan PLTBm merupakan jenis pembangkit listrik yang payback period paling lama, hingga 15,6 tahun apabila menggunakan harga jual listrik sebesar Rp 1.025/kWh sesuai dengan BPP pembangkitan nasional.

---

Each year Indonesian economy continues to increase and is accompanied by increasing consumption of electrical energy. With the increase in electricital consumption, it must be balanced with the increase in electricity generation. Today most of the electrical energy sources in Indonesia comes from fossil-fueled power plants. Indonesia is a country with enormous renewable energy potentialAlmost all types of renewable energy exist in Indonesia starting from water, wind, solar, biomass, biogas, and geothermal. However, Indonesia has not been able to maximize its use for renewable energy power plants.With an electrification ratio that has not reached 100%, it opens the possibility for the private sector to conduct business in the electricity supply business. For this reason, the government represented by the Ministry of Energy and Mineral Resources has issued regulations that could increase private company intrest to invest. These regulations start from the ease of obtaining investment permits and also electricity selling price which is based on the type and location of the power plant.Each region has different energy potential and selling prices. For this reason, a calculation is needed to determine the type of power plant that is suitable to be built in a region based on the potential and selling price of electricity. From the calculations, the results show that Nusa Tenggara Timur (NTT) is the province with the fastest payback period compared to other provinces,whisch is 3.3 years which comes from PLTP. This is due to the selling price of electricity which reached Rp. 2,677/kWh. And PLTBm is the type of power plant with the longest payback period, up to 15.6 years when using an electricity selling price of Rp. 1,025/kWh in accordance with the national generation BPP."

"Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuh wilayah besar dengan karakteristik yang berbeda dalam system kelistrikan, perkembangan kebijakan kelistrikan di Indonesia dimulai pada abad ke-19 dan mulai berkembang dengan adanya pemberian hak konsesi oleh Pemerintah kolonial Hindia Belanda kepada swasta di beberapa daerah, kemudian ketika Jepang menguasai Indonesia, sektor kelistrikan berubah fungsi sebagai alat pertahanan dalam peperangan. Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 dibarengi dengan proses nasionalisasi aset-aset yang dimiliki oleh Hindia-Belanda dan Jepang, kemudian sektor kelistrikan dikuasai sepenuhnya oleh Negara yang diamanahkan melalui Badan Usaha Milik Negara yaitu PLN. Pada tahun 1966, sektor ketenagalistrikan merupakan bagian dari proses pembangunan yang digaungkan dalam RPLT (Rencana Pembangunan Lima Tahun), di era tahun 1998 terjadilah pergolakan reformasi, yang berdampak pada kebijakan ketenagalistrikan, dimana porsi swasta/Independent Power Producer (IPP) meningkat signifikan menjadi 3.169 MW pada tahun 2003, rentan waktu era reformasi kebijakan sektor ketenagalistrikan mengalami 2 kali perubahan, konsepnya masih sama yaitu demonopolisasi, namun ada beberapa konsep yang diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga sektor ketenagalistrikan tetap menjadi bagian dari kontrol negara. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement, dimana konsep perencanaan kelistrikan akan berbasis pada energi baru terbarukan, berbagai skenario telah dipersiapkan pemerintah namun baru bersifat pemenuhan kebutuhan supply-demand dengan mengoptimalkan pemanfataan energi terbarukan untuk kebutuhan pembangkit listrik, belum ada kebijakan yang mengatur terkait agregasi energi terbarukan sehingga diperlukan proyeksi kebutuhan energi dengan alat bantu perangkat lunak Powersim dan Arena untuk menghitung kebutuhan energi secara skenario BAU (Business As Usual) dan skenario penambahan supply dari 20% dari PLTS Atap dan variabel lainnya dari PLT Energi Terbarukan sebesar 10 s.d 15 TWh dan penambahan demand dari adanya peningkatan penggunaan electric vehicle, kompor induksi dan ekspor listrik ke Singapura dan Timor Leste.

---

The unitary state of the Republic of Indonesia has seven large regions with different characteristics in the electricity system, the development of electricity policy in Indonesia began in the 19th century and began to develop with the granting of concession rights by the Dutch East Indies colonial government to the private sector in some areas, then when Japan controlled Indonesia, the electricity sector changed its function as a means of defense in warfare. Indonesia gained independence in 1945 coupled with the process of nationalization of assets owned by the Dutch East Indies and Japan, then the electricity sector was fully controlled by the State mandated through state-owned enterprises, namely PLN. In 1966, the electricity sector was part of the development process echoed in the RPLT (Five-Year Development Plan), in the era of 1998 there was a reform upheaval, which had an impact on electricity policy, where the portion of private / Independent Power Producer (IPP) increased significantly to 3,169 MW in 2003, vulnerable when the era of electricity sector policy reform experienced 2 changes,  The concept is still the same as demonopolisation, but there are several concepts straightened out by the Constitutional Court, so that the electricity sector remains part of state control. Indonesia has ratified the Paris Agreement, where the concept of electricity planning will be based on new renewable energy, various scenarios have been prepared by the government but only meet the needs of supply-demand by optimizing the utilization of renewable energy for electricity generation needs, there is no policy that regulates the aggregation of renewable energy so that it requires the projection of energy needs with Powersim and Arena software tools for electricity generation.  Calculate the energy needs in the BAU (Business As Usual) scenario and the scenario of increasing supply from 20% of roofing power plants and other variables of renewable energy power plants of 10 to 15 TWh and the addition of demand from the increased use of electric vehicles, induction stoves and electricity exports to Singapore and Timor Leste."

"Indonesia, sebagai negara penghasil karbon terbesar di Asia Tenggara, menghadapi tantangan mendesak dalam menekan emisi gas rumah kaca yang terus meningkat, yang utamanya disebabkan oleh ketergantungan pada batu bara. Dengan proyeksi lonjakan permintaan energi, yang sebagian besar dipenuhi oleh batu bara, kontribusi negara ini terhadap emisi global diperkirakan akan meningkat. Di tengah meningkatnya suhu global dan krisis terkait iklim, transisi ke energi terbarukan menjadi suatu keharusan. Namun, meskipun potensi sumber energi terbarukan, termasuk Hidrogen Hijau, sangat besar, hambatan-hambatan signifikan menghalangi adopsi yang luas. Studi ini mengeksplorasi strategi untuk Pertamina NRE dalam mengarungi kompleksitas pengembangan bisnis Hidrogen Hijau di Indonesia. Melalui penelitian yang komprehensif, tujuannya adalah menawarkan rekomendasi untuk mempercepat pengembangan Hidrogen Hijau, sehingga memajukan komitmen Indonesia untuk mencapai Emisi Bersih Netto pada tahun 2060. Tantangan-tantangan kunci seperti ambiguitas regulasi, biaya produksi tinggi, dan keterbatasan infrastruktur diidentifikasi. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang multifaset, termasuk kebijakan yang ditargetkan, inovasi teknologi, dan investasi dalam infrastruktur. Dengan menelaah lanskap strategis dan memodelkan kompleksitas pengembangan Hidrogen Hijau, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang dapat dijalankan bagi Pertamina NRE. Strategi yang efektif sangat penting tidak hanya untuk mengoptimalkan produksi dan profitabilitas tetapi juga untuk memajukan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan Net Zero Emission.

---

Indonesia, as the largest carbon emitter in Southeast Asia, faces a pressing challenge in curbing its escalating greenhouse gas emissions, primarily fueled by coal reliance. With a projected surge in energy demand, predominantly met by coal, the nation's contribution to global emissions is set to rise. Amidst rising global temperatures and climate-related crises, transitioning to renewable energy becomes imperative. However, despite the potential of renewable energy sources, including Green Hydrogen, significant hurdles hinder its widespread adoption. This study explores strategies for Pertamina NRE in navigating the complexities of developing the Green Hydrogen business in Indonesia. Through comprehensive research, the aim is to offer recommendations to accelerate Green Hydrogen development, thereby advancing Indonesia's commitment to achieving Net Zero Emission by 2060. Key challenges such as regulatory ambiguity, high production costs, and infrastructure limitations are identified. Addressing these challenges requires a multifaceted approach, including targeted policies, technological innovations, and investment in infrastructure. By examining the strategic landscape and modeling the complexities of Green Hydrogen development, this research seeks to provide actionable insights for Pertamina NRE. Effective strategies are crucial not only for optimizing production and profitability but also for fostering sustainable growth and contributing significantly to Indonesia's Net Zero Emission goals."

"Penelitian pada disertasi ini bertujuan untuk mengivestigasi pengaruh dari kebijakan pemerintah terhadap inisiasi dan implementasi proyek dengan pendekatan empirik di industri pembangkitan listrik berbasis energi terbarukan di Indonesia. Penelitian ini sangat penting dan dimotivasi oleh dua faktor utama sebagai berikut. Pertama adalah adanya "gap of knowledge" dalam penelitian di bidang manajemen. Pinto & Winch (2016) mengemukakan bahwa hubungan antara kebijakan pemerintah dengan keproyekan masih berupa 'black box' dan perlu dilakukan dengan pendekatan manajemen stratejik. Penelitian terdahulu sebenarnya telah banyak membicarakan tentang kebijakan pemerintah dan keproyekan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut banyak dilakukan dengan pendekatan ekonomi, dengan asumsi bahwa keuntungan ekonomi dari suatu proyek akan menggerakkan pelaku bisnis untuk melaksanakan proyek tersebut. Pada kenyataannya, pelaku bisnis harus memahami bagaimana cara mereka menginisiasi dan mengimplementasikan suatu proyek agar dapat meraih keuntungan tersebut, dimana proses untuk memahami hal tersebut dapat diraih melalui pendekatan manajemen strategi. Selanjutnya, faktor lainnya yang memotivasi penelitian ini adalah proyek saat ini telah dipertimbangkan sebagai aktivitas stratejik untuk mencapai kepentingan pembangunan infrastruktur di dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pembangunan sektor kelistrikan berbasis energi terbarukan guna mencapai target energi terbarukan sebesar minimal 23% pada bauran energi nasional pada tahun 2025. Proyek pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian target tersebut. Berdasarkan motivasi tersebut, penelitian ini mengintegrasikan tiga area besar penelitian di bidang manajemen, yaitu: kewirausahaan (entrepreneurship), manajemen strategi (strategic management) dan proyek manajemen (project management). Dari hasi studi literatur dibangun sebuah model penelitian yang terdiri dari enam variabel penelitian dan sepuluh hipotesis. Keenam variabel penelitian itu adalah: (1) kebijakan pemerintah (government policies); (2) orientasi kewirausahaan (entrepreneurial orientation); (3) akumulasi dan akusisi sumber daya (resource accumulation and acquisition); (4) kapabilitas jejaring (network capability); (5) kapabilitas manajemen proyek (project management capability); dan (6) persepsi kinerja investasi (perceived investment performance). Model penelitian ini diujikan pada industri pembangkitan listrik berbasis energi terbarukan dengan unit analisis perusahaan Independent Power Producer (IPP). Responden dari penelitian ini adalah direktur dan manajer IPP. Terdapat 122 IPP yang berkontribusi mengisi kuesioner pada penelitian ini. Namun demikian, hanya 117 kuesioner yang digunakan dalam pengolahan data. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa hanya tujuh hipotesis yang didukung dengan data. Selanjutnya, tiga hipotesis ditolak. Analisis menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah (government policies) tidak mempengaruhi orientasi kewirausahaan (entrepreneurial orientation), dan orientasi ini juga tidak mempengaruhi kapabilitas manajemen proyek (project management capability). Yang paling mengejutkan adalah analisis model menunjukkan bahwa kapabilitas manajemen proyek (project management capability) tidak berpengaruh terhadap persepsi kinerja investasi (perceived investment performance). Akhirnya, keterbatasan dari penelitian ini menekankan akan pentingnya penelitian di masa mendatang untuk melibatkan pemangku kepentingan lainnya selain IPP, menganalisis isu pada masing-masing jenis energi terbarukan, dan menganalisis lebih jauh tentang peran kapabilitas manajemen proyek (project management capability) terhadap persepsi kinerja investasi (perceived investment performance). Lebih jauh lagi, studi komprehensif tentang bagaimana IPP menghadapi keterbatasan pasar monopsoni sangat dianjurkan oleh penelitian ini.

---

This study aims to empirically investigate the influence of government policies on the initiation and implementation of the project in renewable energy based power generation industry in Indonesia. The study is critical and motivated by two main factors. The first factor is a theoretical gap. There is a gap of knowledge in management literature. Pinto & Winch (2016) argue that there is still "a black box" on the relationship between government policies and project. They argue that research is needed to investigate the black box through the strategic management perspective. This study finds that previous research on government policies and project have been conducted mostly by using the economic perspective. The assumption on those research is that the business players will take economic opportunities when the projects produce benefits. However, to gain those benefits, the business players have to understand how the government policies influence the process of project initiation and implementation.

It is argued that the process can be investigated through the strategic management approach. Another factor that motivates this study is the current phenomena where projects are needed as strategic activities in world's infrastructure development, including in Indonesia. The government of Indonesia has set the target renewable energy share of minimum 23% in the national energy mix by 2025. Power generation projects from renewable energy sources are expected to contribute more in achieving the target.

Based on those motivations, this study integrates three main areas of research in the management field as follow: (1) entrepreneurship; (2) strategic management; and (3) project management. Based on the literature review, a model is developed which consists of six variables and ten hypotheses. The variables are: 1) government policies; (2) entrepreneurial orientation; (3) resource accumulation and acquisition; (4) network capability; (5) project management capability; and (6) perceived investment performance. The model is tested in the renewable energy based power industry where Independent Power Producers (IPPs) act as the units of analysis. The respondents are directors and managers of IPPs. There are 122 IPPs contributing in this study by filling the questionnaires. However, there are only 117 questionnaires used in the data analysis.

Results show that only seven hypotheses are supported by the data. The analysis shows that government policies do not influence the entrepreneurial orientation, and the orientation do not influence the project management capability. Surprisingly, project management capability do not influence the perceived investment performance. Finally, future studies are needed related to performance measurement which should involve other stakeholders in projects, and specific project issues for each renewable energy source. Future studies are also expected to further analyse the role of project management capability in performance. Finally, this study calls for comprehensive study on how IPPs face the limitation on monopsony market."

"Ibukota Nusantara (IKN), merupakan kota dengan prinsip sebagai kota cerdas (smart city) adalah suatu kawasan yang menerapkan penggunaan sumber energi terbarukan sebagai penopang kebutuhan energi listrik bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Pada penelitian kali ini, akan dilakukan 1) studi terkait pemilihan konfigurasi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan di IKN yang optimum, 2) pengembangan konseptual desain sistem energi berbasis smart grid, 3) analisis siklus hidup ekonomi dari sistem energi terbarukan di IKN, serta 4) analisis pengelolaan tenaga listrik di wilayah IKN. Hasil optimisasi konfigurasi EBT dengan menggunakan HOMER Pro menghasilkan konfigurasi berupa penggunaan PLTS sebesar 12,80 GW; PLTA 800 MW, baterai sebesar 12.008 modul, dan konverter sebesar 4.832 MW. Perancngan desain konseptual smart grid dilakukan dengan membuat konsep desain dari penggunaan smart grid untuk penggunaan listrik berbasis energi terbarukan. Komponen di dalam smart grid terdiri dari komponen pembangkit, kompoenen transmisi dan substation, dan komponen sistem distribusi. Analisis keekonomian didapatkan nilai dari Net Present Cost (NPC) sebesar USD 66,203,478,323, dan nilai LCOE (Levelized cost of Energy) adalah sebesar 0,34 USD/kWh. Untuk mencapai nilai Internal Rate of Return acuan sebesar 8.75%, maka nilai tarif listrik keekonomian yang perlu dikenakan adalah 0,63 USD/kWh, dengan payback period 14 tahun. Analisis skema pengelolaan tenaga listrik dilakukan terhadap skema pengelolaan tenaga listrik dengan opsi pemegang wilayah usaha (wilus) dimiliki oleh Badan Usaha Otorita (BUO) IKN, dan PT. PLN. Dari analisis kedua skema ini, didapatkan skema pemilik wilus oleh BUO IKN memiliki strategi yang lebih baik, karena menghasilkan nilai strategi pencapaian komponen SO (Strength Opportunities) yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai strategi untuk menghilangkan kelemahan dan ancaman, WT (weakness threats). Untuk analisis skema pemilik wilus oleh PLN akan menghasilkan nilai strategi pencapaian komponen SO (Strength Opportunities) yang lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai strategi untuk menghilangkan WT (weakness threats) sehingga akan membutuhkan usaha yang lebih besar.

---

Ibu Kota Nusantara (IKN), envisioned as a smart city, is a region that implements the use of renewable energy resources to support the electricity needs of its residents. In this study, will conduct 1) a study on the selection of the optimum renewable energy-based power plant configuration in IKN, 2) the development of a conceptual design for a smart grid-based energy system, 3) an economic life cycle analysis of the renewable energy system in IKN, and 4) an analysis of electricity management in the IKN region. The optimization of the renewable energy configuration resulted in a configuration that includes the use of a 12.80 GW solar power plant (PLTS), 800 MW hydropower plant (PLTA), 12,008 battery modules, and a 4,832 MW converter. The conceptual design of the smart grid involves creating a design concept for the use of a smart grid for renewable energy-based electricity usage. The components within the smart grid include generation components, transmission and substation components, and distribution system components. The economic analysis yielded a Net Present Cost (NPC) of USD 66,203,478,323, and a Levelized Cost of Energy (LCOE) of USD 0.34/kWh. To achieve the target Internal Rate of Return (IRR) of 8.75%, the required economic electricity tariff is USD 0.63/kWh, with a payback period of 14 years. The electricity management scheme analysis was conducted on the management schemes with the option of the business area holder (wilayah usaha/wilus) being owned by the Badan Usaha Otorita IKN (BUO) and PT. PLN. From the analysis of these two schemes, it was found that the scheme with BUO IKN as the wilus owner would result in a higher value of the SO (Strength Opportunities) strategy development compared to the value of the WT (Weakness Threats) strategy elimination. For the scheme with PLN as the wilus owner, it would result in a lower value of the SO (Strength Opportunities) strategy component development compared to the value of the WT (Weakness Threats) strategy eliminiation, thus requiring greater effort."

"

Kebijakan pengembangan energi terbarukan sebagai upaya mewujudkan ketahanan energi bertujuan untuk mencapai target 23% energi terbarukan pada tahun 2025. Lambatnya laju peningkatan bauran dan pembangunan infrastruktur berbasis energi terbarukan ditengarai karena tidak terakomodirnya kepentingan pelaku usaha dalam kebijakan. Kepentingan politis menjadi penyebab belum adanya undang-undang energi terbarukan. Keraguan akan komitmen pemerintah terlihat dari alokasi sumber daya yang dialokasikan pada Direktorat Jenderal ini untuk melaksanakan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan energi terbarukan pada Direktorat Jenderal EBTKE menggunakan teori Knoepfel et al (2007) dan Mallon (2006) melalui pendekatan post positivisme dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam terhadap narasumber kompeten, sedangkan data sekunder diambil dari studi literatur. Panalitian ini dilakukan pada kurun waktu Desember 2018 – Agustus 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan energi terbarukan belum berjalan baik dilihat dari variabel rencana aksi yang dinilai belum mencerminkan kepentingan pengembang dengan dalam kebijakan dan keterbatasan kompetensi sumber daya pendukung. Untuk variabel proses terdapat keterbatasan situasi dengan belum adanya konsensus pada konsep keadilan energi. Sedangkan untuk variabel aturan implementasi terkait pelayanan publik sudah menunjukkan arah perbaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah belum adanya tujuan yang jelas dan terukur, belum terpenuhinya kecukupan investasi, kebijakan yang tidak stabil dengan seringnya revisi regulasi serta kerangka kontekstual dalam hal belum adanya regulasi undang-undang yang mengatur dan ketidakselarasan regulasi pada tataran peraturan teknis.

Kata Kunci :

Kebijakan energi terbarukan, implementasi kebijakan, faktor pengaruh kebijakan

---

Renewable energy development policy is an effort to reach energy security aims to achieve the target of 23% renewable energy by 2025 The slow pace of increasing the mix and development of renewable energy is indicated that stakeholders interest are not accommodated in policies. Political interests makes the absence of renewable energy laws. Doubts about the government's commitment can be seen from the allocation of resources to this Directorate General. This study aims to analyze the implementation and factors that influence the implementation of renewable energy development policies at the Directorate General NREE using the theory of Knoepfel et al (2007) and Mallon (2006) through post positivism approach with qualitative methods. Primary data were derived from in-depth interviews, secondary data were taken from literature studies. This research was conducted in December 2018 - August 2019. The results of this study indicate that the implementation of the renewable energy development policy has not gone well as seen from the action plan variables which are considered not to reflect the interests of the developer with regard to policies and limited competency of supporting resources. For the process variable there are limitations to the situation with the lack of consensus on the concept of energy equity. As for the variable implementation rules related to public services have shown the direction of improvement. Factors influencing the implementation of policies are the absence of clear and measurable objectives, insufficient investment fulfillment, unstable policies with frequent revisions of regulations and contextual frameworks in the absence of regulatory regulations that govern and non-alignment of regulations at the level of technical regulations.

"

"ABSTRAKIndonesia diberkahi dengan potensi cadangan energi panas bumi terbesar di dunia, setara dengan 28,61 Gigawatt electric (GWe). Namun, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia saat ini hanya sekitar 2,13 Gigawatt listrik (GWe), jauh dari potensi yang sebenarnya. Pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi diperlukan bagi Indonesia untuk mencapai pemanfaatan energi berkelanjutan di Indonesia. Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi tentu akan menjadi tujuan pemerintah di tahun-tahun mendatang untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah sistem yang kompleks dan dinamis, yang tentunya menjadi tantangan dalam mengembangkan energi panas bumi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami struktur kompleks pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia dan menganalisis kebijakan terkait pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia. Maka dari itu, pendekatan holistik dan sistematis dengan sistem dinamis digunakan dalam penelitian ini.

---

ABSTRACT

Indonesia is blessed with the largest potential geothermal energy reserves in the world, equivalent to 28.61 Gigawatt electric (GWe). However, the installed capacity of geothermal power plant in Indonesia is currently only around 2.13 Gigawatts of electricity (GWe), far from its true potential. The development of geothermal power plant is needed for Indonesia to achieve sustainable energy utilization in Indonesia. Increasing the utilization of geothermal energy will certainly be the aim of the government in the coming years to maintain sustainable development. However, the development of geothermal power plant is a complex and dynamic system, which is certainly a challenge in developing geothermal energy in Indonesia. This study aims to comprehend the complex structure of geothermal power plant development in Indonesia and analyze the geothermal power plant development-related policy in Indonesia. For this purpose, a holistic and systematic approach with a system dynamics approach is used."