Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan PMK No. 196/2016, impor Barang Kena Pajak untuk kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi panas bumi diberikan fasilitas PPN tidak dipungut. Penelitian inin bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan fasilitas PPN tidak dipungut ini dengan menggunakan kriteria Dunn, yakni efektivitas, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini kurang efektif dan kurang tepat, namun cukup responsif bagi perusahaan panas bumi. Kebijakan ini dinilai kurang efektif karena pemberian fasilitas tidak menyeluruh dan terdapat faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap pengembangan panas bumi di Indonesia. Kebijakan ini juga dinilai kurang tepat karena tidak memberikan fasilitas untuk kegiatan produksi listrik yang menjadi inti pengusahaan panas bumi. Di sisi lain, kebijakan ini dianggap responsif karena sesuai dengan kebutuhan yang tinggi dari perusahaan panas bumi terhadap barang impor untuk kegiatan usaha mereka.

---

Pursuant to PMK No. 196 2016, zero rate VAT facility may be granted on the import of Taxable Goods for geothermal exploration and exploitation activities. The purpose of this research is to evaluate this zero rate VAT policy by using policy evaluation criterias from Dunn, i.e. effectivity, responsivity, and appropriateness. This research uses qualitative approach with field research and library study as data collection methods.

The results show that this policy is considered not quite effective and appropriate even though it is the opposite with its responsivity. This policy is said to be ineffective because the facility given does not cover all stages in geothermal activities and the presence of other factors that have greater influence on geothermal energy development in Indonesia. It is also viewed as not quite appropriate because it does not give VAT facility on the import of goods for electricity production activity which is the core of geothermal business activities. On the other side, this policy is considered responsive due to its suitability to geothermal companies rsquo significant needs of imported goods for their business activities."

"Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atas impor Barang Kena Pajak untuk kegiatan pemanfaatan panas bumi merupakan kebijakan untuk mendukung program pemerintah terkait ketersediaan listrik. Sebelumnya atas impor tersebut telah diberikan fasilitas dibebaskan. Industri pertambangan yang mendapatkan fasilitas ini hanya industri panas bumi. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menganalisis kebijakan fasilitas tersebut ditinjau dari asas netralitas dan asas keadilan dan menganalisis implikasi diberikannya fasilitas tersebut terhadap beban Pajak Penghasilan dan administrasi perpajakan bagi usaha panas bumi rezim lama dan rezim baru. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diangkat. Berdasarkan hasil analisis, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tersebut tidak sesuai dengan asas netralitas dan asas keadilan karena mendistorsi pilihan industri dalam melakukan impor barang, adanya kemungkinan barang yang diimpor oleh usaha panas bumi tidak benar-benar digunakan untuk kegiatan operasi panas bumi, serta menimbulkan perlakuan pajak yang berbeda dengan industri pertambangan lainnya. Implikasi fasilitas ini adalah meningkatnya Pajak Penghasilan Badan bagi rezim lama dan menurunnya Pajak Penghasilan Badan bagi rezim baru, serta lebih menghemat waktu dan biaya dalam proses pengajuan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dibandingkan fasilitas dibebaskan.

---

Non-collected Value Added Tax on imports of Taxable Goods for geothermal utilization activities is a policy to support government program related to electricity availability. Previously, the import had been given a Value Added Tax Exempted Facility. The mining industry that gets this facility is only the geothermal industry. Based on this background, researchers want to analyze the facility policy in terms of the principles of neutrality and the principle of justice, as well as to analyze the implications of these facility to the income tax expense and tax administration for the geothermal bussiness in the old & new regime. The research method used in this paper is a qualitative research method. The data used in this thesis is obtained by conducting in-depth interviews with several speakers who are considered relevant to the issues raised. Based on the analysis, Value Added Tax facilities that are not collected on imports of Taxable Goods are not in accordance with the principle of neutrality and tax justice, because they distort the choice of industry in importing taxable goods. There is a possibility that taxable goods imported by geothermal businesses are not actually used for activities in geothermal operations, and cause different treatment with other mining industries. The implication of this non-collected VAT facility is the increase in corporate income tax for the old regime and the decline in corporate income tax for the new regime, and it saves time and costs in the process of submitting facilities compared to the VAT facility that was previously applied."

"Tidak banyak penelitian yang mengkaji fasilitas PPN tidak dipungut atas impor barang untuk eksploitasi minyak dan gas bumi (migas). Padahal, fasilitas pajak dalam kegiatan migas kerap kali dijadikan instrumen ekonomi untuk menarik investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan dan menganalisis implikasi dari kebijakan fasilitas PPN tidak dipungut atas impor barang untuk kegiatan usaha eksploitasi migas. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan diberikannya fasilitas PPN tidak dipungut atas impor barang untuk kegiatan hulu migas ialah untuk memberikan kepastian hukum untuk melakukan kegiatan impor barang. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak dapat diaplikasikan karena dalam kebijakan pajak yang saat ini berlaku, syarat untuk memberikan fasilitas hanya mengacu pada kegiatan eksplorasi saja, sehingga kontraktor dalam mengimpor barang untuk kegiatan eksploitasi tetap membayar PPN.

---

There are not many research discussing Value Added Tax (VAT) not levied facility on the imported goods for oil and gas exploitations activities; whereas, tax facility on the oil and gas activities is often used as an economic instrument to attract investors. The aim of this research is to analyze the basic considerations and to analyze the implications of the VAT not levied facility on the imported goods for oil and gas exploitation activities. This research is conducted with qualitative approach and qualitative methods.

The results show that the consideration given facility is to provide legal certainty to import goods; however, the policy can not be applied. The requirement to provide a facility only refers to the exploration activities, so that the contractor in importing goods for exploitation activities still have to pay VAT."

"Minyak dan gas bumimerupakan salah satu jenis energi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, akan tetapi ketersediaan migas nasional tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah melakukan impor migas yang menyebabkan neraca perdagangan migas di Indonesia mengalami defisit sejak tahun 2012. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari ketergantungan akan impor namun tetap mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan energi migas domestik, pemerintah berupaya menggalakkan produksi dalam negeri yang salah satunya dengan memberi fasilitas berupa insentif PPN Tidak Dipungut untuk kegiatan usaha hulu migas bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan sistem cost recovery. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan fasilitas PPN Tidak Dipungut atas kegiatan usaha hulu migas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 ditinjau dari asas kepastian hukum serta menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penerapan fasilitas tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif di mana pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Fasilitas PPN Tidak Dipungut atas kegiatan usaha hulu migas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 telah memenuhi asas kepastian hukum untuk subjek, objek dan prosedurnya. Akan tetapi terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan penerapan fasilitas PPN Tidak Dipungut tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

---

Oil and gas are one type of energy that is very important for the life of the Indonesian people, however, the national oil and gas availability is not sufficient to meet these needs. Therefore, the government imports oil and gas which causes the oil and gas trade balance in Indonesia facing a deficit since 2012. To reduce the impact of dependence on imports while still considering to fulfill the domestic needs, the government is trying to promote domestic production, one of which is by providing facilities in the form of zero rate VAT incentives for upstream oil and gas business activities for contractors with a cost recovery contract. The purpose of this study is to analyze the application of the zero rate VAT facilities for upstream oil and gas business activities as regulated in Government Regulation Number 27 of 2017 in terms of the principle of legal certainty and to analyze the inhibiting factors in the application of these facilities. This research is a descriptive study using a qualitative approach where data collection is carried out through literature study and in-depth interviews. The results showed that the application of Free VAT Facilities for upstream oil and gas business activities as regulated in Government Regulation Number 27 of 2017 has fulfilled the principles of legal certainty for the subject, object and procedure. However, there are several inhibiting factors that cause the application of the zero rate VAT facility can not utilized optimally."

"Dalam rangka memenuhi permintaan Migas masyarakat Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Insentif Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang untuk Kegiatan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang untuk kegiatan eksplorasi Migas tidak terlalu berimplikasi terhadap Pemerintah khususnya pada penambahan jumlah produksi Migas di Indonesia. Selain itu, insentif pajak Pertambahan Nilai Impor ini tidak terlalu berimplikasi terhadap pelaku industri terutama dalam hal penambahan jumlah eksplorasi di Indonesia yang hanya bertambah sebesar 1,02%. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah sebaiknya lebih bisa mengkoordikasikan kinerja antara pihak-pihak terkait seperti perusahaan, pemerintah daerah dan juga masyarakat sekitar yang alamnya dijadikan target eksplorasi Migas.

---

To meet the demand for oil and gas of the people of Indonesia, the Government issued a Value Added Tax Incentive Policy for import of goods for Exploration of Oil and Gas. The author analyzes the policy implications of using a qualitative approach and descriptive interpretation. The results are that the policy incentives VAT on imported goods for oil and gas exploration activities are not too implications for the Government especially in the addition of oil and gas production in Indonesia. In addition, Value Added Tax Incentives Imports is not too implications for industry, especially in terms of increasing the number of exploration in Indonesia, which only increased by 1.02%. The author suggestion is the government should be more have better coordination between related parties such as businesses, governments and communities around the targeted natural oil and gas exploration."

"Penelitian ini membahas kebijakan penyetaraan perlakuan PPN atas ekspor BKP yang dihasilkan oleh kegiatan usaha jasa maklon dengan kegiatan usaha manufaktur. Tujuan penelitian adalah menggambarkan latar belakang munculnya kebijakan penyetaraan perlakuan PPN atas ekspor BKP yang dihasilkan kegiatan usaha jasa maklon dan kegiatan usaha manufaktur, menganalisis kebijakan perlakuan PPN atas ekspor BKP yang dihasilkan kegiatan usaha jasa maklon jika ditinjau dari konsep taxable supplies dan menggambarkan perbandingan kebijakan perlakuan PPN atas kegiatan impor dan ekspor BKP sehubungan dengan kegiatan usaha jasa maklon menurut kelaziman internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitan deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan ini dilatarbelakangi oleh perlunya kapastian dalam pengkreditan pajak masukan atas kegiatan impor yang dilakukan oleh pengusaha penyedia jasa maklon guna mendukung daya saing. Konsep supplies of goods sulit diterapkan pada transaksi lintas negara karena pendekatan arus barang yang melintas batas yurisdiksi menjadi overrule dan lebih kuat penggunaannya dibandingkan dengan pendekatan arus hak. Kebijakan perlakuan PPN atas impor dan ekspor BKP sehubungan dengan jasa maklon yang diterapkan di Indonesia berbeda dengan yang diterapkan di negara lain.

---

This study discusses the equal treatment policy of VAT on exported goods produced through toll manufacturing and full manufacturing in Indonesia. The purpose of this study is to describe the background of equal treatment policy of VAT on exported goods produced through toll manufacturing and full manufacturing in Indonesia, analyze the policy of VAT treatment on exported goods produced under toll manufacturing based on taxable supplies, and describe the policy of VAT on imported and exported goods related to toll manufacturing activity based on international customary. This study used a quantitative approach to the type of descriptive research.

The study concluded that the policy triggered by the certainty problem on input VAT caused by the import activity conducted by toll manufacturers. The supplies of goods concept becomes irrelevant on cross border transaction because the flow of rights is being overuled by the flow of goods when goods pass the custom boundaries. The policy of VAT on imported and exported goods related to toll manufacturing activity that applied in Indonesia is different than in the other countries."

"Dalam rangka mencapai Tujuan 6 Sustainable Development Goals, diperlukan fokus untuk menyelesaikan permasalahan dalam Sistem Penyediaan Air Minum, salah satunya berkaitan dengan pungutan negara atas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyedia air minum. Kesesuaian pungutan negara dengan asas ease of administration menjadi hal yang cukup penting agar kebijakan pajak dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengelolaan sumber daya air di Indonesia ditinjau dari asas ease of administration dengan fokus analisis terkait kebijakan PPN atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) terhadap PDAM dan dikaitkan dengan Pajak Air Permukaan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air tidak sepenuhnya sesuai dengan asas ease of administration. Berdasarkan Dimensi Certainty, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dari sisi hukum pajak material dan formal, khususnya terkait kepastian pemungutan PPN atas BJPSDA pada setiap wilayah. Berdasarkan Dimensi Efficiency, terdapat beberapa permasalahan seperti adanya beban keuangan yang signifikan yang harus ditanggung penanggung jawab PPN dan adanya ketidaksesuaian dengan legal character PPN yaitu general dan on consumption. Berdasarkan Dimensi Convenience, mayoritas menunjukkan sejalan dengan dimensi ini, tetapi terdapat catatan berkaitan dengan berbagai pungutan yang berpotensi menurunkan voluntary compliance. Terakhir, berdasarkan Dimensi Simplicity, terdapat beberapa permasalahan di antaranya terkait perbedaan pemahaman antara Pemikul dan Penanggung Jawab Pajak.

---

In order to achieve Goal 6 of the Sustainable Development Goals, it is necessary to focus on solving problems in the Drinking Water Supply System, one of which is related to state levies on Regional Drinkingss Water Companies (PDAM) as drinking water providers. Conformity of state levies with the principle of ease of administration is important so tax policy can run well. The purpose of this study is to analyze the implementation of value added tax policy on water resources management in indonesia in terms of the ease of administration principle with an analysis focus on Value Added Tax (VAT) policies on Water Resources Management Service Fee (BJPSDA) contributions to PDAMs and associated with Surface Water Tax which collected by the Regional Government. This study uses a post-positivist approach and uses data collection techniques in the form of field studies and literature. The research results show that the VAT policy on BJPSDA needs to be fully in line with the principle of ease of administration. Based on the Certainty Dimension, several problems occur regarding material and formal tax law, mainly related to the certainty of VAT collection on BJPSDA in each region. Based on the Efficiency Dimension, there are several problems, such as the existence of a significant financial burden that must be borne by the person in charge of VAT and a discrepancy with the legal character of VAT, namely general and on consumption. Based on the Convenience Dimension, the majority show that they are in line with this dimension. However, there are notes relating to various levies that have the potential to reduce voluntary compliance. Finally, based on the Simplicity Dimension, there are several problems related to differences in understanding between the Tax Bearer and the Person in Charge of Taxes."

"Kegiatan retur tidak mungkin dihindari dalam proses bisnis perusahaan, termasuk pula yang dilakukan PT X. Sebagai salah satu perusahaan yang dikenakan koreksi pajak oleh DJP dalam hal pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan Impor Barang Kena Pajak yang diretur kembali yang tidak memiliki hubungan dengan kegiatan usaha PT X pada Tahun Pajak 2015 dan 2017. Penelitian ini menganalisis koreksi pajak pertambahan nilai PT X terkait koreksi fiskus atas pengkreditan Pajak Masukan perolehan Impor Barang Kena Pajak yang diretur kembali ke luar Daerah Pabean yang berujung pada sengketa untuk Tahun Pajak 2015 serta menganalisis apakah sudah sesuai dengan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Sengketa disebabkan oleh adanya perbedaan argumen antara PT X dengan DJP terkait penafsiran peraturan yang berhubungan dengan frasa “kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen” pada Pasal 9 Ayat 8 huruf b Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan perlakuan atas koreksi yang dikenakan dengan tahun pajak berbeda kasus pengkreditan Pajak Masukan perolehan Impor Barang Kena Pajak untuk kegiatan retur kembali serta koreksi yang dikenakan kepada PT X tidak memenuhi asas ease of administration.

---

Returns are unavoidable in the company's business processes, including those carried out by PT X. As one of the companies subject to tax correction by DGT in terms of crediting Input Tax on the acquisition of returned Imported Taxable Goods that have no relationship with PT X's business activities in the 2015 and 2017 Fiscal Years. This research discusses the analysis of PT X's value added tax correction related to the tax authority correction for crediting the Input Tax on the acquisition of the Imported Taxable Goods returned outside the Customs Area which resulted in a dispute for the 2015 Fiscal Year and analyzes with Ease of Administration principle in deliberation. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The dispute was caused by differences in arguments between PT X and the DGT regarding the interpretation of regulations relating to the phrase “production, distribution, marketing and management activities” in Article 9 Paragraph 8 letter b of the VAT Law and Sales Tax on Luxury Goods. The result of this research concludes that there are differences in the treatment of corrections imposed by different tax years in the case of crediting the Input Tax on the acquisition of Taxable Goods for returns and corrections imposed on PT X that do not fulfill the Ease of Administration principle."

"Berdasarkan SE-23/PJ.51/2000, setiap bagi hasil terutang PPN jasa giling tebu. Kenyataannya, sistem bagi hasil berasal dari kerjasama dengan karakteristik berbeda. Jadi, penting untuk mengkaji kebijakan PPN jasa giling tebu dengan pola bagi hasil. Penelitian menganalisis bagi hasil dari konsep taxable supply serta mengevaluasi kebijakan dengan kriteria Dunn. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bagi hasil KSU tidak dapat dikenakan PPN karena tidak memenuhi syarat kumulatif normal approach.Secara umum, kebijakan PPN jasa giling tebu belum memenuhi kriteria Dunn. Kebijakan PPN jasa giling tebu sering menimbulkan dispute sehingga menambah cost of taxation terkait pengajuan keberatan dan banding.

---

According to SE-23/PJ.51/2000, every profit sharing is subject to VAT of sugar cane milling services. In fact, profit sharing system comes from cooperation with different characteristics. Therefore, it's important to review policy on VAT of sugar cane milling services with profit sharing system. This research analyzes profit sharing system from taxable supply concept and evaluates policy based on the criteria of Dunn. Data is gathered through literature study and depth interview. Research shows that profit sharing of KSU can't be subjected to VAT because it doesn't fulfill cumulative requirements of normal approach. In general, VAT policy of sugar cane milling services has not fully met the requirements for criteria of Dunn. VAT policy of sugar cane milling services often makes dispute that could potentially increases cost of taxation related to submission of objection and appeal."

"Pemerintah diharapkan mampu memberikan fasilitas pembebasan PPN atas impor kereta api guna mendorong sarana transportasi massal untuk mengurangi kemacetan Jabodetebek berbasis rel. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis impor atas kereta api yang dilakukan oleh PT KAI Commuter Jabodetabek yang tidak diberikan fasiltas PPN dan ditinjau dari Asas Netralitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian fasilitas PPN hanya diberikan kepada PT KAI, tidak pada PT KAI Commuter Jabodetabek. Dengan usaha yang sama sebagai sarana transportasi hal ini tidak netral.

---

The government is expected to provide facilities exemption of VAT upon the impor of the train in order to encourage mass transportation to reduce the congestion of rail-based Jabodetebek. The aim of this research is to analyze import over train conducted by PT KAI Jabodetabek Commuter facility not given VAT and in terms of the principle of Neutrality. This study used a qualitative approach to the types of descriptive research. The results of this study concluded that the grant of facilities to VAT only awarded to PT KAI, not on PT KAI Jabodetabek Commuter. With the same effort as a means of transport it is not neutral."