Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 90859 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Narpawandawi K.H.
"Menyadari potensi pariwisata Indonesia yang baik, pemerinah Indonesia sedang giat melakukan pembangunan di sektor pariwisata yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementrian Pariwisata 2015-2018. Tujuannya untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kontributor tertinggi PDB negara. Salah satu program yang ingin disukseskan saat ini adalah penerapan transaksi non-tunai pada tempat pariwisata di Indonesia. Taman Margasatwa Ragunan TMR dipilih menjadi pilot project dalam penerapan transaksi non-tunai tersebut. Salah satu bentuk transaksi non-tunai yang diterapkan adalah transaksi pembelian tiket masuk TMR yang sudah berlaku sejak bulan Mei 2016. Namun hingga saat ini masih banyak pengunjung yang merasa tidak puas dengan pelayanan pembelian tiket masuk TMR tersebut. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan perbaikan rancangan pelayanan yang sesuai dengan preferensi pengunjung. Peneliti menggunakan Service Quality Servqual untuk menyusun kuisioner yang disebarkan kepada 390 responden.
Hasil dari kuisioner tersebut kemudian dioleh menggunakan Fuzzy Gap Analysis dan dilanjutkan dengan metode TRIZ untuk mendapatkan solusi perbaikan yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketersediaan informasi, kompetensi petugas, durasi pelayanan, dan antrian adalah hal-hal yang perlu diperbaiki. Service Blueprint digunakan untuk menggambarkan rancangan perbaikan layanan pembelian tiket masuk di Taman Margasatwa Ragunan berdasarkan hasil penelitian.

Realizing potential in Indonesia tourism, Indonesian government is actively doing development porgrams in the tourism sector. The final goal is to make tourism sector one of the highest contributors to Indonesia GDP. And non cash transactions at recreation places in Indonesia is one of many programs that has been made by government. Ragunan Zoo has been selected to be the pilot project in this program. Ragunan have applied non cash transaction on ticket purchasing since May 2016 but there still a lot of dissatisfaction from the visitor. Then the purpose of this research is to make improvements for the services design in accordance with Ragunan visitor preferences to increase the visitor satisfaction. Researcher use Service Quality Servqual to develop a questionnaire that has been distributed to 390 respondents.
The result of the questionnaire is then processed using Fuzzy Gap Analysis and TRIZ method to get the possible solutions. The result shows the availability of information, competence of officers, duration of service, and the queues are things that need to be improved. Then, Service Blueprint is used to illustrate the improvement of service design on ticket purchase at Ragunan based on result from this research."
Depok: Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ayoe Noerhayati
"Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pembuktian adanya pelanggaran perjanjian kartel yang dapat dilakukan oleh KPPU dalam perkara Jasa Angkutan Udara Niaga? Bagaimana peran KPPU dalam menjaga agar harga tiket pesawat tetap kompetitif? Mengapa penggunaan tarif batas bawah tiket pesawat yang ditetapkan Menteri Perhubungan berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat? Metode yang digunakan penelitian normatif dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan alat bukti yang sah, yang dapat digunakan oleh KPPU, yaitu Alat Bukti Keterangan Saksi, Ahli, dan Petunjuk, telah terbukti adanya Perjanjian Kartel di dalam perkara Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, KPPU dapat terlibat di dalam peninjauan draft peraturan yang akan dikeluarkan di tingkat nasional dan daerah. Peran KPPU mengidentifikasi aspek dalam draft peraturan yang sedang diajukan yang berpotensi membatasi persaingan. KPPU juga dapat memberikan pendapatnya, untuk mengubah atau menghapus aspek tersebut, sehingga dampak peraturan terhadap persaingan dapat diminimalkan. Dengan adanya tarif batas bawah, tidak ada insentif buat pelaku usaha untuk melakukan inovasi dan efisiensi, karena tarif sudah ditetapkan. Padahal bisa jadi mereka dapat menjual jasanya di bawah tarif yang sudah ditetapkan. Persaingan yang sehat justru akan menguntungkan konsumen. Selain itu, pengaturan mengenai tarif batas bawah, berpotensi menaikkan harga tiket pesawat di masa depan.

The problem being investigated is how to prove the existence of a violation of the
cartel agreement that can be carried out by KPPU in the case of Commercial Air Transportation Services? What is the role of KPPU in keeping airline ticket prices competitive? Why does the use of the lower flight ticket fare set by the Minister of Transportation have the potential to violate the principle of fair business competition? The method used is normative research with qualitative data analysis. The results of the research show that valid evidence, which can be used by KPPU, namely Evidence for Witness, Expert, and Guidance, has been proven that there is a Cartel Agreement in the case of Domestic Scheduled Commercial Air Transport Services, KPPU may be involved in draft review. regulations to be issued at the national and regional levels. The KPPU's role identifies aspects in the proposed draft regulation that have the potential to limit competition. KPPU can also give its opinion, to change or remove these aspects, so that
the impact of regulations on competition can be minimized. With the existence of a lower limit tariff, there is no incentive for business actors to innovate and make efficiency, because the tariff has been set. In fact, they may be able to sell their services below a predetermined rate. Healthy competition will actually benefit consumers. In addition, the arrangement regarding lower bound rates has the potential to increase the price of
airplane tickets in the future.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Naufal Hariz
"Persaingan merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari dunia usaha, bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak dapat terhindar dari persaingan diantara pelaku usaha. Persaingan dilakukan untuk memperoleh keuntungan dalam menjalankan usaha. Persaingan dalam dunia usaha dapat memberikan dampak positif bagi dunia usaha itu sendiri, hal ini dikarenakan persaingan dapat memicu pelaku usaha untuk memberikan inovasi dan kualitas terbaik dalam menjalankan usahanya, dan dampak positif bagi konsumen/masyarakat adalah terciptanya pilihan produk barang dan/atau jasa yang memiliki kualitas terbaik dengan harga yang bersaing di dalam pasar produk barang dan/atau jasa tersebut. Namun persaingan tidak hanya memberikan dampak positif bagi dunia usaha, pada prakteknya tidak sedikit pelaku usaha yang melakukan tindakan curang atau tidak dibenarkan dalam usahanya memperoleh keuntungan, seperti menguasai pasar sehingga iklim persaingan usaha menjadi tidak sehat dan dapat menghilangkan/mengeleminasi pesaing dalam bisnis dan/atau usahanya. Penelitian ini akan mengkaji mengenai pembuktian yang dilakukan KPPU dalam kasus praktek diskriminasi pada pemilihan mitra penjualan tiket umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah oleh PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, pengenaan denda yang dijatuhkan KPPU kepada oleh PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk yang terbukti melakukan praktek diskriminasi pada pemilihan mitra penjualan tiket umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah telah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, Pembuktian yang telah KPPU lakukan dalam proses penyelesaian Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dilakukan PT. Garuda Indonesia (Persero) dengan mengacu kepada Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 telah melewati tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan KPPU tersebut, mulai dari tahapan penentuan pasar bersangkutan hingga tahapan analisis pelanggaran yang kemudian dikorelasikan dengan alat-alat bukti yang didapatkan selama proses penelitian dan penyelidikan. Kemudian Pengenaan denda yang dijatuhkan KPPU dalam putusannya kepada PT. Garuda Indonesia (Persero) dirasa kurang tepat dalam hal besaran denda yang dijatuhkan, hal ini dikarenakan dalam berbagai macam pengaturan mengenai penjatuhan sanksi administratif dalam pelanggaran hukum persaingan usaha mengatur mengenai mekanisme dalam penghitungan besaran denda yang dijatuhkan KPPU kepada pelanggar hukum persaingan usaha.


Competition is an inseparable part of the business world, for business actors in running their business cannot avoid competition among business actors. Competition is carried out to gain profits in running a business. Competition in the business world can have a positive impact on the business world itself, this is because competition can trigger business actors to provide innovation and the best quality in running their business, and a positive impact for consumers/society is the creation of a choice of goods and/or services that have the best quality at competitive prices in the market for these goods and/or services. However, competition does not only have a positive impact on the business world, in practice there are not a few business actors who commit fraudulent or unjustified actions in their efforts to gain profits, such as controlling the market so that the business competition climate becomes unhealthy and can eliminate competitors in business and/or his efforts. This study will examine the evidence carried out by the KPPU in the case of discriminatory practices in the selection of partners selling Umrah tickets to and from Jeddah and Medina by PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, the imposition of fines imposed by the KPPU on PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. who are proven to have practiced discriminatory practices in the selection of partners selling Umrah tickets to and from Jeddah and Medina have been in accordance with the applicable laws and regulations.

The results of this study state that, the evidence that KPPU has carried out in the process of completing the Alleged Violation Report (LDP) conducted by PT. Garuda Indonesia (Persero) with reference to KPPU Regulation Number 3 of 2011 has passed the stages regulated in the KPPU regulation, starting from the stage of determining the relevant market to the stage of analysis of violations which is then correlated with the evidence obtained during the research and development process. investigation. Then the imposition of fines imposed by KPPU in its decision to PT. Garuda Indonesia (Persero) is deemed to be inappropriate in terms of the amount of fines imposed, this is because in various regulations regarding the imposition of administrative sanctions in violation of business competition law, it regulates the mechanism in calculating the amount of fines imposed by KPPU on violators of business competition law."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chelsea Putri
"Perkembangan teknologi informasi berbasis internet semakin mempermudah aktivitas jual beli, salah satunya dapat kita lihat melalui fenomena pertumbuhan transaksi tiket digital bioskop. Dengan mengadopsi model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) sebagai kerangka teori, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, dan trust terhadap behavioral intention penggunaan platform e-ticketing bioskop, khususnya pada platform M- Tix/CGV CINEMAS. Penelitian ini dilaksanakan secara kuantitatif. Sebanyak total 243 data berhasil dikumpulkan dari pengguna platform e-ticketing M-Tix/CGV CINEMAS dengan rentang usia 17-35 tahun yang berdomisili di Pulau Jawa. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode Partial Least Square- Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui software SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa performance expectancy dan social influence berpengaruh positif secara signifikan terhadap behavioral intention. Kemudian, ditemukan bahwa effort expectancy, facilitating conditions, dan trust tidak berpengaruh secara signifikan terhadap behavioral intention.

The development of internet-based information technology has made buying and selling activities easier, one of which can be seen through the phenomenon of the growth of digital cinema ticket transactions. By adopting the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model as a theoretical framework, this study aims to determine the effect of performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, and trust on behavioral intention, especially M-Tix/CGV CINEMAS platform. This research was conducted quantitatively. A total of 243 data were collected from users of M- Tix/CGV CINEMAS e-ticketing platform with an age range of 17-35 years who live in Java. Then the data was analyzed using the Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method through SmartPLS software. The results of this study indicate that performance expectancy and social influence have a significant positive effect on behavioral intention. Then, it was found that effort expectancy, facilitating conditions, and trust did not significantly influence behavioral intention."
Depok: 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Purba, Ribka N.M. Adelina Br.
"Hukum persaingan usaha pada hakikatnya dimaksudkan untuk mengatur persaingan dan monopoli demi tujuan yang menguntungkan, dengan berisi ketentuan-ketentuan substansial tentang tindakan-tindakan yang dilarang beserta konsekuensi hukum yang dapat timbul. Salah satu tindakan yang dilarang tersebut adalah perjanjian penetapan harga, yang dalam literatur ilmu hukum ekonomi, merupakan salah satu bentuk kolusi, karena akan menghilangkan persaingan yang seharusnya terjadi diantara perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Penelitian dalam penyusunan tesis ini mengacu pada teori tentang campur tangan negara dalam bidang perekonomian, khususnya pengaturan pasar dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state). Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan mengumpulkan, menelaah dan mempelajari data sekunder yang berupa hukum positif dan kepustakaan dan metode analisis data kualitiatif. Larangan penetapan harga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan merupakan salah satu perjanjian yang dilarang. Meskipun mengatur mengenai kegiatan dan perjanjian yang dilarang, terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, termasuk perjanjian penetapan harga yang memiliki pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 50, dimana perjanjian yang dilarang atau kegiatan yang dilarang, apabila dilakukan untuk melaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a, maka perjanjian atau kegiatan yang dilarang tersebut dapat dikecualikan.

The aim of the competition law is to manage and regulate the competition and monopoly for beneficial advantage, consisting substantial regulation about prohibited actions and the legal consequences that appears with it. One of the prohibited action is price fixing agreement, which in the literature of economic law is a form of collusion, because it will eliminate the competition that was supposed to happen among the corporations in the market. Research in this thesis refers to the theory of the state?s interference in economy, particularly the market arrangement in the concept of welfare state. The method being used in this thesis is normative with data collection techniques using literature study by gathering, analyzing and studying secondary data in the form of positive law and literature with analysis method based on the quality of the data. Price fixing agreement is regulated in Article 5 paragraph (1) of The Act No. 5/ 1999 of The Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition, and is one of the prohibited agreement. Although the Act regulate about the activities and agreement that prohibited, there are a few notable exceptions as regulated in The Act No. 5/ 1999, including the price fixing agreement that has the exception as stipulated in Article 50, where for agreement which has been prohibited, or activity that is not allowed to, if adopted to implement the current regulation as stipulated in Article 50 letter a, then the agreement or activity which are prohibited can be excluded and could be exempted."
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T44073
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Faishal Muhammad
"ABSTRAK
Peningkatan jumlah pengguna jasa kereta commuter line diikuti oleh inovasi pengadaan mesin penjual tiket yang menggantikan loket manual. Permasalahan muncul ketika 79% pengguna merasa kesulitan menggunakan mesin tiket. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan purwarupa mesin tiket yang memberikan kemudahan tampilan dan penggunaan. Pendekatan desain berbasis manusia (UCD Approach) digunakan untuk menghasilkan wireframe, mock-up, dan prototype. Responden yang dilibatkan berjumlah 20 orang dan dibagi dalam 2 kelompok sesuai dengan afinitas teknologinya. Data kebutuhan responden disusun menjadi wireframe tampilan dan fisik. Wireframe fisik disusun menjadi mock-up sesuai dengan antropometri Indonesia. Mock-up yang dihasilkan kemudian dibuat menjadi prototype 3 dimensi 1:1. Evaluasi postur tubuh menunjukkan beban kerja yang aman dan nyaman bagi pengguna. Usability testing menunjukkan matriks performa pengguna yang tinggi. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa purwarupa mesin tiket yang dirancang telah memberikan kemudahan tampilan dan penggunaan.

ABSTRACT
An increasing number of commuter line users followed by ticket vending machines inovation procurement that replace the manual counters. The problem arises when the 79% user felt difficult by using the vending machine. The purpose of this research is to produce a vending machine prototype that provide ease of display and usage. User-centered design approach (UCD Approach) was used to generate a wireframe, mock-up, and prototype. Twenty people were involved as respondents and divided into two groups in accordance with their technology proficiency. The data of respondent needs then translated into physical and display wireframe. The wireframe then translated into physical mock-up in accordance with Indonesian anthropometry. A 1:1 3-dimensional prototype then built to be evaluated. Posture evaluation index indicate the working posture is safe and convenient for all users. Usability testing shows a good performance matrix during the evaluation. So, it can be concluded that the prototype has provided an ease of display and usage."
2017
T48893
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Frisca Yulita Marscia
"Overbooking merupakan salah satu strategi bisnis maskapai penerbangan untuk menjual tiket pesawat melebihi kapasitas pesawat guna mengoptimalkan pendapatan. Ketidakjelasan pengaturan overbooking di Indonesia cenderung membuat maskapai penerbangan berargumen bahwa adanya penolakan boarding penumpang dalam suatu penerbangan disebabkan oleh kesalahan teknis yang mengakibatkan adanya perubahan jenis pesawat. Di sisi lain, penumpang memiliki akses terbatas ke informasi yang diberikan oleh maskapai. Selama ini, penumpang yang ditolak boarding hanya dilihat sebagai bentuk penundaan penerbangan yang penanganannya diatur dalam standar prosedur operasional maskapai. Oleh karena itu, dalam tugas akhir ini penulis mengulas tentang praktek overbooking dalam penjualan tiket pesawat dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis regulasi, berbagai literatur, dan kasus yang ditemukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik overbooking dapat merugikan penumpang yang tidak dapat terangkut karena kapasitas pesawat yang sudah penuh. Kemudian, pengaturan pemindahbukuan yang tidak jelas di Indonesia mencederai hak penumpang untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu merumuskan regulasi terkait overbooking yang dapat mengakomodir perlindungan konsumen di sektor penerbangan seperti di Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Overbooking is one of the airline's business strategies to sell airplane tickets beyond the capacity of the aircraft in order to optimize revenue. The ambiguity of overbooking arrangements in Indonesia tends to make airlines argue that there is a refusal to board a passenger on a flight due to a technical error resulting in a change in aircraft type. On the other hand, passengers have limited access to information provided by the airline. So far, passengers who have been refused boarding have only been seen as a form of flight delays where the handling is regulated in the airline's standard operating procedures. Therefore, in this final project the author reviews the practice of overbooking in airplane ticket sales from the perspective of consumer protection law. The author uses a normative juridical research method by analyzing regulations, various literatures, and cases found. This research shows that the practice of overbooking can be detrimental to passengers who cannot be transported because the aircraft's capacity is already full. Then, unclear book-entry arrangements in Indonesia injure passengers' right to get real information. Based on this, the government needs to formulate regulations related to overbooking that can accommodate consumer protection in the aviation sector, such as in the European Union and the United States."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nadya Paulita
"Laporan magang ini membahas evaluasi pelaksanaan prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABZ atas pendapatan jasa broker milik PT KMY Sekuritas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023. PT KMY Sekuritas merupakan perusahaan yang berfokus pada layanan broker saham dan investasi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan implementasi uji rinci, khususnya vouching, yang dijalankan oleh KAP ABZ dengan konsep audit serta Standar Audit (SA). Konsep audit yang digunakan terkait dengan asersi yang ingin dicapai dalam prosedur uji rinci pendapatan jasa broker menurut SA 315, di antaranya cut-off, completeness, accuracy, dan existence/occurrence. Selain itu, konsep audit yang dikemukakan oleh Arens, Alvin, Beasley, dan Elder juga dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan KAP ABZ telah menjalankan prosedur audit uji rinci sesuai dengan konsep audit dan SA. Laporan magang diakhiri dengan refleksi diri atas pengalaman-pengalaman yang penulis dapatkan selama mengikuti kegiatan magang di KAP ABZ, yang disertai dengan langkah-langkah pengembangan diri ke depannya.

This internship report discusses the evaluation of the implementation of audit procedures conducted by KAP ABZ on the brokerage service revenue of PT KMY Sekuritas for the period ending December 31, 2023. PT KMY Sekuritas is a company focused on stock brokerage and investment services. The evaluation was carried out by comparing the implementation of detailed tests, particularly vouching, conducted by KAP ABZ with audit concepts and Auditing Standards (SA). The audit concepts used are related to the assertions to be achieved in the detailed test procedures for brokerage service revenue according to SA 315, including cut-off, completeness, accuracy, and existence/occurrence. Additionally, the audit concepts proposed by Arens, Alvin, Beasley, and Elder were also used as references for the evaluation. The evaluation results show that KAP ABZ has carried out the detailed audit procedures in accordance with audit concepts and SA. The internship report concludes with self-reflection on the experiences the author gained during the internship at KAP ABZ, accompanied by steps for future self-development."
Depok: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Ilham Saputra
"Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu ruang lingkup layanan publik adalah layanan pariwisata. Turunnya indeks kebahagiaan DKI Jakarta dna menjadi kota dengan tingkat stres no. 6 didunia dirasa perlu untuk adanya tempat wisata melepas lelah dari rutinitas dan menghilngkan stres akibat kerja. Salah satu layanan wisata yang ada adalah wisata Taman Margasatwa Ragunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan pengunjung terhadap layanan taman margasatwa ragunan.Teori yang digunakan untuk mengukur kepuasan pengunjung adalah menurut Parasuraman, Zeithml dan Berry (1990) yang mengelompokkan lima dimensi pokok, yaitu dimensi SERVQUAL (Service Quality). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (positivist) dengan menggunakan format skala Likert dan melakukan wawancara mendalam untuk mengonfirmasi hasil kuisoner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan (gap) antara pelayanan yang diberikan Taman Margasatwa Ragunan dengan yang diharapkan oleh para pengunjung. Nilai kesenjangan rata-rata terendah berarti paling baik adalah responsiveness (ketanggapan). Sedangkan nilai kesenjangan (gap) rata-rata tertinggi berada pada dimensi tangibles (bukti fisik) yaitu sebesar -0.89 maka dimensi tangibles (bukti fisik) dapat dikatakan kurang baik dan perlu diperbaiki. Namun, secara keseluruhan responden penelitian merasa puas terhadap pelayanan Taman Margasatwa Ragunan.

Public service is an activity or series of activities in the context of fulfilling service needs in accordance with statutory regulations for every citizen and resident of goods, services, and/or administrative services provided by public service providers. One of the scopes of public services is tourism services. The decline in the happiness index of DKI Jakarta and became the city with the stress level no. In the world it is necessary for a tourist place to unwind from routine and relieve stress due to work. One of the existing tourism services is the Ragunan Wildlife Park tour. This study aims to analyze the level of visitor satisfaction with the services of the Ragunan Wildlife Park. The theory used to measure visitor satisfaction is according to Parasuraman, Zeithml and Berry (1990) who grouped five main dimensions, namely the SERVQUAL (Service Quality) dimension. This study uses a quantitative (positivist) approach using a Likert scale format and conducts in-depth interviews to confirm the results of the questionnaire. The results showed that there was a gap between the services provided by the Ragunan Wildlife Park and those expected by the visitors. The lowest average gap value means that the best is responsiveness. While the highest average gap value is in the tangibles dimension (physical evidence) which is -0.89, the tangibles dimension (physical evidence) can be said to be less good and needs to be improved. However, overall the research respondents were satisfied with the services of the"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Giovanni Fataro Hia
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh kepada penerimaan masyarakat pengguna jasa KRL Commuter Line terhadap adanya suatu teknologi baru yaitu mesin penjual tiket CVIM di samping pelayanan loket yang sudah ada sebelumnya dengan meneliti sikap terkait teknologi technology readiness dan need for interaction , dan faktor situasional perceived crowdedness dan role clarity terhadap niat untuk menggunakan intention to use mesin penjual tiket C-VIM . Selain itu, penelitin ini juga didesain untuk melihat perbedaan karakteristik pengguna mesin penjual tiket C-VIM dengan pengguna loket. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif yang signnifikan antara sikap terkait teknologi dan faktor situasional terhadap minat untuk menggunkan mesin penjual tiket C-VIM . Sebagai tambahan, hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signfikan antara kelompok pengguna mesin penjual tiket C-VIM dengan kelompok pengguna pelayanan loket. Need for Interaction merupakan pembeda utama ketika seseorang memilih menggunakan mesin penjual tiket C-VIM atau menggunakan pelayanan loket sedangkan Perceived Crowdedness tidak menunjukan hasil sebagai pembeda antara kelompok pengguna mesin penjual tiket C-VIM dengan kelompok pengguna pelayanan loket.

ABSTRACT
This research aims to find out the factors affected the commuters rsquo acceptance of KRL Commuter Line to its new service technology, called CVIM or Commuter Vending Machine. It rsquo s placed beside the manual ticket counters that have been used previously, by studying the Technology Related Attitudes technology readiness and need for interaction , and Situational Factors perceived crowdedness and role clarity to the intentions to use the ticket selling machine or CVIM. Besides, this research is designed to observe the characteristic differences between CVIM rsquo s users and the manual tickets counters rsquo users. The result of this research shows the significant effect between Technology Related Attitudes and Situational Factors toward intention to use Commuter Vending Machine. In addition, the result of this research also shows the significant difference between CVIM users and manual ticket counters users. Need for interaction is the main difference when a user chooses to use C VIM or manual ticket counters, meanwhile perceived crowdedness has shown that it can rsquo t be identified as the difference between CVIM and manual ticket counters. "
2017
S67783
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>