Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai sumber data primer, prasasti-prasasti yang diterbitkan dari periode Kerajaan Majapahit pada abad XIV-XV memuat susunan jabatan dari para pejabat yang tergabung dalam struktur birokrasi kerajaan. Sebagai unsur dari kajian peradaban, dinamika yang terjadi pada struktur birokrasi memiliki keterkaitan juga dengan dinamika dari Kerajaan Majapahit. Dalam karya ilmiah ini akan dibahas mengenai dinamika jabatan yang terjadi pada struktur birokrasi Kerajaan Majapahit melalui pengamatan terhadap kesinambungan dan perubahan susunan jabatan, penyebutan kelompok jabatan, dan juga penyematan gelar Epitheta Ornantia dari para pejabat Kerajaan Majapahit di tahap awal perkembangannya hingga masa akhir Kerajaan Majapahit.

---

According to inscriptions as primary textual data from Majapahit Kingdom period from XIV XV century, there was an arrangement of positions of officials from the royal bureaucratic structure. Dynamics of office in bureaucratic structure as an element of civilization studies have relevance to dynamics of Majapahit Kingdom. This scientific work will discuss dynamics of office that occur on the royal bureaucratic structure of Majapahit through observation of continuity and change of position structure, an appearance of the group of positions, and royal title Epitheta Ornantia from Majapahit Kingdom officials in the initial stage of establishment until the downfall of the Majapahit Kingdom."

"Penelitian tentang relief senjata telah dilakukan khususnya pada candi-candi masa Majapahit abad XIV-XV M. Adapun tujuan penelitian ini, secara umum membuat uraian secara lengkap mengenai senjata dari masa Majapahit abad XIV-XV M. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah mengetahui jenis dan tipe-tipe senjata yang digambarkan pada pada masa Majapahit abad XIV-XV M, mengetahui penggunaan senjata berdasarkan perbedaan bentuk-bentuk yang dipahatkan di relief dan dari sumber-sumber tertulis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, diawali dengan mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan obyek penelitian. Tahap berikutnya adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk senjata. Selanjutnya bentuk-bentuk senjata yang diperoleh akan diklasifikasikan untuk memperoleh tipe senjata. Tahap berikutnya diuraikan kemungkinan-kemungkinan penggunaan senjata. Hasilnya menunjukkan bahwa ada berbagai jenis senjata; 1) Senjata tusuk seperti pedang, tombak, pisau belati, trisula dan dwisula; 2) Jenis senjata tebas yaitu pedang, kapak, arit dan kudi; 3) Jenis senjata pukul seperti gada dan tongkat; 4) Jenis senjata lontar adalah senjata panah yang terdiri dari busur dan anak panah; serta 5) Perisai yang termasuk jenis senjata pelindung."

"Sistem kerajaan pada masyarakat Jawa masa Hindu-Buddha, terutama masa Majapahit menunjukkan adanya golongan-golongan. Raja yang tentunya berada di golongan yang tertinggi mempunyai hak-hak istimewa yang tidak dipunyai oleh golongan-golongan lain yang berada di bawahnya. Hak-hak istimewa itu bisa berupa memakan makanan yang istimewa, mengenakan pakaian dan perhisan tertentu, melakukan perbuatan tertentu di depan umum dan memiliki rumah dengan ciri-ciri tertentu. Dalam rangka meningkatkan loyalitas para pemimpin di tingkat desa kepada pemerintah pusat maka raja membagikan hak-hak istimewa tersebut. Pada dasarnya hak_hak istimewa itu merupakan simbol status bagi yang mendapatkannya. Seseorang atau sekelompok orang harus terlebih dahulu berjasa atau telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat sehingga raja memberikan anugerahnya, atau dengan kata lain untuk boleh memakan, memakai atau melakukan hal-hal istimewa itu tidak cukup hanya karena mampu atau kaya, melainkan harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari raja. Semula simbol-simbol status itu hanya diberikan kepada bangsawan rendah, yang masih tergolong satu wangsa dengan raja. Lalu diperluas ke luar lingkungan keluarga raja yang masih dekat dengan kepentingan batiniah raja. Data-data dari masa Kadiri dan Singhasari menyebutkan kalau simbol-simbol status itu telah dibagikan kepada kalangan pemerintahan desa (dalem thani). Berdasarkan data-data tersebut, maka timbul pertanyaan apakah pada masa selanjutnya yaitu masa Majapahit, seseorang atau sekelompok orang dari kalangan rakyat biasa bisa mendapatkan hak-hak istimewa mengingat penyebaran hak-hak istimewa makin lama makin menyebar ke golongan bawah. Dan tujuh prasasti Majapahit yang menyebutkan tentang pemberian hak istimewa, yaitu prasasti Adan-adan (1301 M), Tuhanaru (1323 M), Palungan (1330 M), Cangu (1358 M), Waringin Pitu (1447 M), Pamintihan (1473 M) dan Jiyu III (1486 M). Tidak ada yang menyebutkan mengenai pemberian hak-hak istimewa kepada seseorang atau sekelompok orang yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Pada prasasti Adan Adan, Paduka Rajarsi yang mendapatkan hak istimewa, ia adalah seorang pendeta. Pada prasasti Tuhanaru, yang mendapatkan hak istimewa adalah Dyah Makaradhawaja, kata Dyah dalam nama Makaradhwaja menunjukkan seseorang yang lahir dan keluarga bangsawan, jadi Makaradhawaja masih merupakan keturunan bangsawan. Pada prasasti Palungan, Sang Rajamantri yang mendapatkan hak istimewa ia merupakan pejabat tinggi di kerajaan. Prasasti Cangu menyebutkan bahwa Panji Marggabhaya yang bernama Ajaran Rata dan Panji Anraksaji yang bernama Ajaran Ragi mendapatkan hak istimewa karena berjasa dalam menyeberangkan orang di seluruh perairan mandala Jawa, dengan gelar Panji tentu mereka merupakan pejabat dalam keraton. Prasasti Wringin Pitu menyebutkan pemberian hak istimewa untuk Rajasakusumapura yang merupakan bangunan suci peninggalan dari Sri Paduka Parameswara, ayahanda dari Rajasaduhiteswari. Pada prasasti Pamintihan, Aryya Surung yang mendapatkan hak istimewa, kata aryya menunjukkan orang yang terhormat yang masih keturunan bangsawan, jadi aryya surung bukanlah sekedar rakyat biasa. Prasasti Jiyu III menyebutkan pemberian hak istimewa untuk Brahmaraja Ganggadhara karena berhasil melaksanakan upacara sraddha. Bila melihat gelarnya yaitu Brahmaraja, Ganggadhara merupakan pejabat keagamaan yang penting dalam kerajaan."

"Pada isi prasasti sima dari masa Jawa Kuna terdapat sapatha atau baris kutukan, yakni sebuah wacana yang berisikan seruan sumpah kepada dewa-dewa atau roh-roh agar memberikan perlindungan terhadap tanah sima yang ditetapkan oleh raja, beserta mantra kutukan bagi orang-orang yang berniat jahat terhadap tanah tersebut. Penelitian ini meneliti mengenai beberapa hewan yang disebutkan dalam sapatha prasasti sima sebagai ancaman bagi siapa yang melanggar, khususnya pada prasasti-prasasti sima yang berasal dari Kerajaan Mataram Kuno pada awal abad X Masehi. Penyebutan hewan dalam sapatha merupakan fenomena yang tidak biasa, jarang ditemui, namun ada di beberapa prasasti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ragam hewan yang disebutkan dalam bagian sapatha prasasti sima awal abad X Masehi, mengetahui alasan dipilihnya hewan-hewan tersebut, dan mengetahui kemungkinan adanya keterkaitan antara kuasa raja dengan penghukuman melalui fauna dalam sapatha prasasti sima. Metode yang digunakan dalam penelitian: tahap pengumpulan data yang merupakan tahap pengumpulan semua sumber data yang dibutuhkan, tahap pemrosesan data yang merupakan tahap pemrosesan dan penganalisisan semua data, dan tahap interpretasi data yang merupakan tahap pengaitan semua data yang sudah diproses dengan konsep pengetahuan yang diusulkan, yakni teori kekuasaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa hewan dalam sapatha merupakan hewan buas serta dianggap suci. Tujuannya sebagai pemberat bahwa sapatha adalah alat kontrol sosial beserta cerminan kuasa raja yang dilakukan raja dengan menggunakan pendekatan ketakutan berbasiskan pengendalian pikiran atas lingkungan sekitar ditambah dengan pengetahuan beberapa binatang yang telah dikenal dalam konsep religi Hinduisme serta kebudayaan lokal yang dipakai agar tidak ada pihak yang berbuat diluar perintah raja.

---

On sima inscriptions from Ancient Javanese era, there is sapatha or cursing passage which is a small paragraph that consists of oaths to gods and deities to protect the land of sima that had been established by the king, along with spells or curse that was addressed to wrongdoers. This research discusses about some animals that were mentioned in sapatha of the sima inscriptions, especially incriptions that dated from Ancient Mataram Kingdom on early 10th Century AD. This was quite rare and uncommon phenomenon but were available in some inscriptions. Aims of this research are to identify the variety of animals that is mentioned on Sapatha of Sima Inscriptions from Ancient Mataram Kingdom on early 10th Century AD, to discover the reasons behind the chosen animals, and to know the possibility if there was a connection between the power of king and the chosen animals. Research method that is used: first, data-gathering step which collects all the data needed, data-processing step which analyzes all data that has been collected, data-interpreting step which all the data that has been analyzed be interpreted under the power-relation concept. The result of this research shows that animals are categorized as wild and sacred animals. The aim mentioning these animals is to emphasize that sapatha is a tool for controlling society and showing king’s power by using fear-based on mind-control over the environment approach added with the knowledge of the animals on Hinduisme and local belief concept so that no one will disobey the king"

"Tesis ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan untuk membahas perdagangan lokal di kerajaan Majapahit yang berlangsung selama lebih kurang 200 tahun dari abad XIII-XV. Adapun data yang digunakan ada dua macam, yaitu data primer berupa sumber tertulis yang terdiri dari prasasti dan teks, dan data sekunder berupa artefak yang terdiri dari mata uang, relief dan anak timbangan. Sistem perdagangan lokal pada masa kerajaan Majapahit dapat dilihat dari komponen komoditi, sistem produksi, transportasi, pelaku ekonomi dan pemerintahan. Komponen tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.Berdasarkan data tertulis berusaha diungkapkan bagaimana perdagangan lokal yang terjadi di dalam wilayah kerajaan Majapahit dengan Cara memilah komponenkomponen perdagangan yang terdapat di dalam sumber tertulis. Penelitian ini kemudian dicocokkan dengan data artefaktual yang mendukung masalah perdagangan, yang berasal dari masa yang sejaman ataupun dari wilayah Trowuian dan sekitarnya, yang diyakini oleh para ahli sebagai pusat ibukota kerajaan Majapahit.Dari hasil penelitian diketahui bahwa adanya pembatasan perdagangan yang terjadi di dalam suatu sima dengan adanya pungutan pajak, yang bertujuan untuk mengantisipasi kelebihan pedagang dalam satu sima. Dengan demikian, Majapahit sebagai sebuah kerajaan yang besar denan wilayah yang luas menerapkan sistem perdagangan lokal yang membatasi produksi."

"Perempuan seringkali menjadi korban pelecehan seksual karena adanya konstruksi gender pada masyarakat patriarki. Apabila berbicara mengenai hukum terdapat istilah “dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum” yang menjadi elemen penting dalam tatanan masyarakat. Pada masa majapahit, raja mengatur rakyatnya menggunakan kitab hukum, salah satunya yaitu Kitab Kutara Manawa dan data lainnya yang mengatur tentang perlindungan perempuan. Metode dalam penelitian sejarah kuno ini dilakukan dengan 4 tahapan. Tahap pertama dilakukan dengan pengumpulan data seperti prasasti, tinggalan arkeologis, naskah, dan berita Cina. Tahap kedua dilakukan analisis dengan mengaitkan beberapa data. Tahap ketiga dilakukan penafsiran data dengan penggabungan dan perbandingan data yang merujuk pada kesimpulan. Tahap keempat menggunakan historiografi dalam memaparkan hasil penelitian. Hasil dari kajian ini dapat membuktikan bahwa terdapat hubungan antara hukum perundang-undangan Majapahit dengan hukum nasional Indonesia. Meskipun terdapat peraturan yang tidak relevan pada masa kini, namun nilai-nilai dalam Kitab Kutara Manawa dapat menjadi inspirasi dalam pembuatan produk hukum yang lebih efektif.

---

Women often become victims of sexual harassment due to gender construction in the patriarchal society. There is a term that wherever there is society, there is law, which indicates that law is an important element in overcoming community problems in society. During the Majapahit era, the king used a law book called Kutara Manawa and others data to govern his people, which also consisted of regulations related to the protection of women. The methodology used in this ancient history research consists of 4 stages. The first stage is data collection, such as inscriptions, archaeological data, manuscripts, and Chinese chronicles. The second stage is an analysis of data linking. The third stage is data interpretation by combining and comparing, resulting in a conclusion. The fourth stage is a presentation of research results using historiography. This study's results have proven a relationship between Majapahit legislation and Indonesian national law. Despite regulations that are no longer relevant today, the values ​​in the Book of Kutara Manawacan inspire the creation of more effective legal products."

"Skripsi ini mengkaji upaya legitimasi kekuasaan raja-raja Majapahit berdasarkan n?m?bhi?eka nama gelar beserta uraiannya yang dicantumkan di dalam isi prasasti dalam kaitannya dengan kondisi politik, sosial, dan keagamaan pada masa prasasti tersebut dikeluarkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian arkeologi dan epigrafi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gelar yang digunakan oleh raja-raja Majapahit memiliki makna tertentu dan berkaitan dengan kondisi politik, sosial, dan keagamaan pada masa pemerintahan raja yang bersangkutan.

---

This undergraduate thesis studied the legitimation to Majapahit monarchs'authority based on their n m bhi eka coronation name and the complimentary included in the Majapahit Era inscriptions and the connection between said legitimation to the kingdom's political, social, and spiritual condition by the time the inscriptions were published. This research used archaeological and epigraphical methods. The result shows that indeed there was a connection between particular monarch's legitimation and the kingdom's political, social, and spiritual condition."