Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian bertujuan menganalisis perusahaan yang menyajikan dan mengungkapkan pengampunan pajak dalam laporan keuangan menurut PSAK 70. Analisis dilakukan atas karakteristik perusahaan, pilihan kebijakan akuntansi yang diterapkan, penyajian aset dan liabilitas, dampak ekuitas dari pengampunan pajak, dan pengungkapan jumlah uang tebusan yang dibayarkan. Pada perusahaan yang tercatat di BEI tahun 2016 terdapat 194 perusahaan yang mengikuti pengampunan pajak, yang paling banyak mengikuti pengampunan pajak adalah perusahaan properti, real estat dan konstruksi bangunan. Hasil penelitian menunjukkan perusahaan yang mengungkapkan pilihan kebijakan akuntansi secara eskplisit sebanyak 23 perusahaan. Perusahaan yangmenyajikan dalam aset dan liabilitas pengampunan pajak secara terpisah sebanyak 26perusahaan dan 83 perusahaan mengungkapkan jumlah uang tebusan.

---

The objective of the research is to analyze companies that present and disclose tax amnesty in the financial statements according to PSAK 70. The analysis is conducted on the characteristics of the company, the choice of accounting policies applied, the presentation of assets and liabilities, the effects of equity from tax amnesty anddisclosure of the redemption money. In companies listed on the BEI in 2016 there are 194 companies that join tax amnesties, the most companies are property, real estate and building construction companies. The results show companies that reveal the explicit choice of accounting policies are 23 companies. Companies that present separately for the asset and liabilities from tax amnesties are 26 companies and 83 companies disclosethe amount of redemption money.>"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis keikutsertaan perusahaan terbuka berdasarkan klasifikasi industrinya dalam pengampunan pajak di tahun 2016 serta penyajian dan pengungkapan aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan content analysis sebagai metode analisis terhadap informasi yang ada dalam laporan keuangan terkait pengampunan pajak. Hasil analisis penelitian menunjukan perusahaan terbuka yang melakukan pengampunan pajak di tahun 2016 sebanyak 194 atau sebesar 34,70 dari jumlah semua perusahaan terbuka sebanyak 559 perusahaan. Hasil analisis juga menunjukan terdapat dua cara penyajian aset dan liabilitas pengampunan pajak yaitu secara terpisah dengan aset dan liabilitas lain yang dilakukan 25 perusahaan dan secara tidak terpisah dengan aset dan liabilitas lain yang dilakukan 169 perusahaan lainnya. Pengungkapan aset dan liabilitas pengampunan pajak salah satunya terkait nilai aset pengampunan pajak dilakukan oleh 134 perusahaan atau sebesar 69,07 , lima puluh perusahaan di antaranya mengungkapkan hanya nilai aset pengampunan pajak dan 84 perusahaan lainnya mengungkapkan nilai dan jenis aset pengampunan pajak.

---

ABSTRACTThis study aims, to analyze listed companies participation in tax amnesty in 2016 based on industry classification and also the presentation and the disclosures of assets and liabilities from tax amnesty. Descriptive quantitative research is adopted in this study that use content analysis as analysis method on tax amnesty information in financial statement. The results of the analysis show there are 194 listed companies or 34.7 of 559 listed companies have been participating in tax amnesty in 2016. There are two alternative to present assets and labilities from tax amnesty, separately presented from other assets and liabilities which is applied by 25 companies, and 169 companies which is applied unseparately presented. There are 134 companies or 69.07 of tax amnesty participant that disclose the value tax amnesty assets, 50 of them disclose just the value of assets, where the remaining, 84 companies disclose the value and the type of tax amnesty assets."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa komunikasi pemerintah pada kebijakan publik Pengampunan Pajak tahun 2016 dalam menghadapi opini publik. Teori yang digunakan adalah teori kehumasan dalam dunia pemerintahan, empat model dari hubungan masyarakat Grunig serta teori citra dan restorasinya. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan menggunakan wawancara mendalam dalam mengumpulkan data.Hasil penelitian menunjukkan Direktorat P2Humas DPJ dalam melakukan kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 2016 yang merupakan kebijakan absorbtif dengan melakukan komunikasi yang menekankan pada komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi satu arah model Public Information. Dalam model ini penyebaran informasi menjadi tujuan dengan umpan balik rendah. Dalam menghadapi opini publik, Direktorat P2Humas DJP menjalankan strategi Denial merupakan strategi yang paling langsung dalam menjaga citranya.

---

This study analyzed the government 39 s communication on the public policy of Tax Amnesty 2016 in facing public opinion. The theories that were applied are the theory of public relations in the world of government, four models of public relations of Grunig and the theory of image and restoration. This study used qualitative descriptive methodology and used in depth interviews in collecting data.

The result of the research showed that the Directorate of Counseling, Services and Public Relations of Directorat General of Taxes in implementing the policy of Year 2016 Tax Amnesty which was an absorbing policy by communicating with emphasis on internal and external communication. Communication was a one way communication model Public Information. In this model information dissemination became objective with low feedback. In the face of public opinion, the Directorate of P2Humas DJ the Directorate of Counseling, Services and Public Relations of Directorat General of Taxes was running Denial strategy, was the most direct strategy in maintaining its image."

"Tax amnesty merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan target penerimaan negara, salah satu pelaksana kebijakan tersebut adalah Kanwil DJP Jawa Barat III yang merupakan Kantor Wilayah yang baru berdiri selama setahun yaitu pada oktober 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis ImplementasiTax Amnesty berserta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian bersifat deskriptif dan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan Tax Amnesty khususnya di Kanwil DJP Jawa Barat III kurang baik karena ada kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya yaitu keterbatasan sumberdaya, peraturan yang tidak diikuti dengan sistem, peraturan yang terlalu banyak dan terdapat gangguan pada sistem. Implementasi tax amnesty di Kanwil DJP Jawa Barat III dapat dilihat dari 3 aspek yaitu : Komunikasi, Sumber daya dan Struktur Birokrasi. Kata Kunci: pengampunan pajak, Implementasi Kebijakan, Administrasi Pajak.

---

Tax Amnesty as the government seffort to increase state revenue target, one of the executors of the policy is Directorate General of Taxation Regional Office III West Java which is a newly established regional offices during the year at october 2015. The purpose of this research is analyzing the implementation of the Tax Amnestyalong with the obstacles in the implementation of the policy. This research used qualitative approach with descriptive design. Collecting data techniques use deep interview.

The result of this research that Implementation is deficient becauseobstacles that occur in implementation.Tthere are resource contraints, rules that are not followed by system, many regulation and system interruption.There are three aspects to see how Implementation in Kanwil DJP Jawa Barat III Comunication, Resource, and bureaucracy Key words Tax Amnesty, Policy Implementation, Tax Administration."

"Kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 2016 dilaksanakan sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Maret 2017. Kebijakan ini dibagi menjadi 3 tiga periode. Periode pertama telah selesai dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan evaluasi program pengampunan pajak pada periode pertama tahun 2016. Metode penelitian ini adalah kuantitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program pengampunan pajak pada periode pertama tahun 2016 belum terpenuhi sesuai dengan teori evaluasi kebijakan William Dunn. Penerimaan repatriasi tidak mencapai target. Penerimaan pengampunan pajak belum dapat menutupi defisit anggaran dalam APBN. Penerimaan pengampunan pajak belum dapat memecahkan masalah tax gap dalam konsep harta.

---

Tax Amnesty Policy in 2016 implemented since July 2016 to March 2017. This policy is divided into 3 three periods. The first period has been completed. This research aims to describing evaluastion of tax amnesty program in first period. This research method is quantitative. The purpose of this research is descriptive.

Research result indicate that the evaluation of tax amnesty program in the first period has not been accordance with the theory of evaluation policy William Dunn. Repatriation Revenue did not reach the target. Tax amnesty revenue can not cover the deficit of state budget. Tax amnesty revenue not able to solve the tax gap problem of wealth concept."

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan mengevaluasi Program Pengampunan Pajak terkait dengan efektivitas dan kesulitan yang dihadapi selama periode berlangsung di tahun 2016 dan 2017. Analisis dilakukan dengan melihat efektivitas tujuan Program Pengampunan Pajak di antaranya perluasan basis data perpajakan yang valid, komprehensif, dan terintegrasi, pengalihan harta luar negeri, dan peningkatan penerimaan pajak. Selain itu penelitian ini pula melihat tujuan utama Direktorat Jenderal Pajak secara umum, yaitu peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.Indikator efektivitas masing-masing tujuan tersebut tidak terbatas pada ketentuan peraturan perpajakan melainkan teori yang berlaku secara umum. Penggunaan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, wawancara, dan forum group discussion akan digunakan untuk melihat efektivitas dari masing-masing tujuan Pengampunan Pajak yang sekaligus menjadi rumusan masalah penelitian pelaksanaan Pengampunan Pajak.Berdasarkan hasil penelitian, tidak semua tujuan pengampunan pajak dapat tercapai khususnya dalam jangka pendek. Di KPP Pratama Bogor, Pengampunan Pajak hanya efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan pembayaran Wajib Pajak. Sedangkan untuk pencapaian tujuan dalam jangka panjang memerlukan konsistensi pemerintah untuk melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

---

This research wants to analyze and evaluate the Tax Amnesty Program related to the effectiveness and difficulties encountered during the period taking place in 2016 and 2017. The analysis is done by looking at the effectiveness of the purpose of the Tax Amnesty Program including the extension of a valid, comprehensive, and integrated tax database, foreign assets, and increased tax revenues. In addition, this study also sees the main purpose of the General Directorate of Taxes in general, namely the improvement of taxpayer compliance.

Indicators of the effectiveness of each of these objectives are not limited to the provisions of the tax regulations but generally accepted theories. The use of qualitative approaches with observation data collection techniques, documentation, interviews, and group discussion forums will be used to see the effectiveness of each Tax Amnesty goal as well as the formulation of research problems for the implementation of Tax Remissions.

Based on the research results, not all Tax Amnesty objectives can be achieved especially in the short term. In KPP Pratama Bogor, Tax Amnesty is only effective in increasing tax revenue and taxpayer compliance payments. As for the achievement of objectives in the long term requires the consistency of government to implement the applicable taxation provisions."

"[Penelitian ini membahas bagaimana tax sheltering bisa terdeteksi dengan menggunakan data yang ada dalam laporan keuangan.penelitian ini menggunakan data yang berasal dari Bagian Pemeriksaan KPP Perusahaan Masuk Bursa serta dari laporan keuangan masing-masing perusahaan. Sampel penelitian ini selama 2009-2013 dengan total sampel 1220 firm-years. Teknik penelitian ini menggunakan cross-section logistic regresion. Penelitian ini menemukan bahwa Foreign Income, Size, dan loss carryforward memiliki kemungkinan hubungan positif dengan tax shelter.

---

The purpose of this study are to find tax sheltering using financial information. Data gathered in this study come from Bagian Pemeriksaan KPP Perusahaan Masuk Bursa and company financial report. Sample in this study are 1220 firmyears from 2009-2013. Technique were used are cross-section logistic regresion. This empirical study result that Foreign Income, Size, dan loss carryforward more likely have positif relation with tax shelter.;The purpose of this study are to find tax sheltering using financial information. Data gathered in this study come from Bagian Pemeriksaan KPP Perusahaan Masuk Bursa and company financial report. Sample in this study are 1220 firmyears from 2009-2013. Technique were used are cross-section logistic regresion. This empirical study result that Foreign Income, Size, dan loss carryforward more likely have positif relation with tax shelter.;The purpose of this study are to find tax sheltering using financial information.Data gathered in this study come from Bagian Pemeriksaan KPP PerusahaanMasuk Bursa and company financial report. Sample in this study are 1220 firmyearsfrom 2009-2013. Technique were used are cross-section logistic regresion.This empirical study result that Foreign Income, Size, dan loss carryforward morelikely have positif relation with tax shelter., The purpose of this study are to find tax sheltering using financial information.Data gathered in this study come from Bagian Pemeriksaan KPP PerusahaanMasuk Bursa and company financial report. Sample in this study are 1220 firmyearsfrom 2009-2013. Technique were used are cross-section logistic regresion.This empirical study result that Foreign Income, Size, dan loss carryforward morelikely have positif relation with tax shelter.]"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa pajak atas biaya royalti dalam laporan keuangan pada perusahaan multinasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang membandingkan sengketa Pajak Penghasilan Badan dan Bea Masuk yang dimenangkan otoritas pajak atau bea cukai dan sengketa pajak yang dimenangkan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan pengakuan biaya royalti dalam laporan keuangan yang telah sesuai Standar Akuntansi Keuangan dapat diinterpretasikan sebagai bukan biaya pengurang penghasilan bruto atau dianggap sebagai dividen. Sedangkan di sisi lainnya diinterpretasikan sebagai biaya royalti yang dikenakan bea masuk. Namun kebanyakan sengketa pajak dimenangkan oleh Wajib Pajak.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the tax disputes on royalty expense in the financial report on multinational companies. This study uses qualitative method with analytical descriptive approach that compares the tax disputes specifically on Corporate Tax and Import Duty won by the tax or customs authority and the tax disputes won by the tax payer. The results of this study show that the acknowledgement of royalty expense in the financial report that has been prepared in accordance with the Financial Accounting Standard can be interpreted as non deductible expense against the gross revenue or as dividend. On the other hand it is interpreted as dutiable royalty expense. However most of tax cases were won by Tax Payers."

"Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan pengampunan pajakpada UMKM di Indonesia termasuk analisis dasar pengenaan tarif uang tebusan taxamnesty yang dikenakan. Analisis mencakup tahapan-tahapan formulasi kebijakanyang diterapkan pada kebijakan pengampunan pajak agar formulasi tersebut dapatmenghasilan solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulandata wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan tax amnesty pada UMKM memenuhi tahap-tahap formulasikebijakan menurut William N. Dunn yaitu pemahaman masalah, agenda setting, danpolicy problem formulation namun tahap policy design tidak terpenuhi karenaDirektorat Jenderal Pajak (DJP) tidak memiliki kajian khusus atas keterlibatan UMKM dalam mengikuti tax amnesty, usulan tersebut murni dari DPR. Hal ini disebabkankarena UMKM bukanlah sasaran utama dalam kebijakan pengampunan pajak. Tarifuang tebusan yang lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak lain diharapkanmampu menarik UMKM dalam mengikuti kebijakan ini.

---

This research discusses about the analysis of tax amnesty policy formulation

on micro, small, and medium enterprises in Indonesia included analysis of its

redemption money rates. Analysis includes the stages of policy formulation is applied to tax amnesty policy so that such formulations may produce solution to resolve the existing problems.

This study uses a qualitative method and present in-depth interviews and

literature studies in data collection techniques. The result of this study indicates that the formulation of tax amnesty policy on micro small & medium enterprises fulfill the stages of policy formulation by William N. Dunn that consist of problem definition, agenda setting, policy problem formulation, but the last stage policy design does not being fulfilled for Directorate General of Taxation (DJP) has not special study about micro small & medium enterprises’s involvement in this policy then the thought is coming from People’s Representative Council (DPR). This is because micro small & medium enterprises are not the main target in the tax amnesty policy. The Lower redemption money rates compared to other taxpayers is expected to drives micro, small, medium enterprises of joining this program."

"Penelitian ini menganalisis efektivitas Program Pengampunan Pajak berdasarkan pencapaian tujuan Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Metode kualitatif triangulasi melalui studi dokumentasi, observasi dan didukung dengan hasil wawancara digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program pengampunan pajak dalam mencapai tujuannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, tidak semua tujuan pengampunan pajak dapat tercapai khususnya dalam jangka pendek, pencapaian tujuan dalam jangka panjang memerlukan konsistensi pemerintah untuk melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

---

This study analyzes the effectiveness of the Tax Amnesty Program based on achievement of Tax Amnesty s purpose in accordance with Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty. Qualitative methods of triangulation through documentation studies, observations and supported by in depth interviews are used to assess the effectiveness of tax amnesty program in achieving its objectives. The results of this study show that not all tax amnesty s objective can be achieved especially in the short term, achievement of goals in the long term requires the consistency of government to implement the applicable taxation provisions."