Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Analisis terhadap implementasi kebijakan reformasi administrasi perlu dilakukan untuk mengetahui proses dan hasil pelaksanaan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebagai tempat penelitian dipilih Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai salah satu kementerian/lembaga yang telah dianggap sudah memenuhi syarat diterapkannya reformasi birokrasi di lingkungannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi refromasi administrasi di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat belum efektif. Untuk memperbaiki disarankan meningkatkan kualitas SDM aparatur di Kemenko Kesra melalui peningkatan kompetensi, mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam berbagai kegiatan untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan dan memperkuat sistem promosi jabatan tinggi yang telah berjalan.

---

The implementation of administrative reform need to be analyzed in order to know the results of the implementation and some factors affecting the process. The research selected The Coordinating Ministry For People’s Welfare as an agency which is implementing administrative reform in their organization. This research applied a qualitative approach with in-depth interviews.

The conclusion of this research is that the implementation of administrative reform in The Coordinating Ministry For People’s Welfare is not effective. Some recommendations to improve the implementation are improving the capacity of its Human Resource, improving the use of Information and Communication Technology (ICT) in various units is necessary to enable the employees work more quickly, accurately, efficiently and effectively and give more effort on the open selection program."

"ABSTRAKPasca disahkannya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terjadi perluasan dalam pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara KTUN . Sehingga, perlu dipahami perbedaan definisi sebelum dan sesudah munculnya pasal tersebut. KTUN dimaknai secara sempit pada Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah itu, perluasan redefinisi KTUN berdampak pada wewenang PTUN karena KTUN merupakan objek sengketa di PTUN. Pembahasan terakhir akan mencoba mencari putusan-putusan PTUN yang sudah menerapkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam pertimbangan hukum hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang diperoleh dari studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak adanya penambahan wewenang PTUN pasca munculnya Pasal 87 karena pada intinya wewenang PTUN tetap mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara yang disebabkan oleh terbitnya suatu KTUN. Tetapi, saat ini PTUN harus memaknai KTUN berdasarkan Pasal 87. Selanjutnya, terdapat putusan PTUN yang telah menerapkan Pasal 87 dalam pertimbangan hukumnya yaitu pada Putusan No.45/B/2016/PT.TUN.MKS yang khususnya menggunakan dalil unsur KTUN pada Pasal 87 huruf e ldquo;berpotensi menimbulkan akibat hukum rdquo;. Pasca disahkannya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terjadi perluasan dalam pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara KTUN . Sehingga, perlu dipahami perbedaan definisi sebelum dan sesudah munculnya pasal tersebut. KTUN dimaknai secara sempit pada Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah itu, perluasan redefinisi KTUN berdampak pada wewenang PTUN karena KTUN merupakan objek sengketa di PTUN. Pembahasan terakhir akan mencoba mencari putusan-putusan PTUN yang sudah menerapkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam pertimbangan hukum hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang diperoleh dari studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak adanya penambahan wewenang PTUN pasca munculnya Pasal 87 karena pada intinya wewenang PTUN tetap mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara yang disebabkan oleh terbitnya suatu KTUN. Tetapi, saat ini PTUN harus memaknai KTUN berdasarkan Pasal 87. Selanjutnya, terdapat putusan PTUN yang telah menerapkan Pasal 87 dalam pertimbangan hukumnya yaitu pada Putusan No.45/B/2016/PT.TUN.MKS yang khususnya menggunakan dalil unsur KTUN pada Pasal 87 huruf e ldquo;berpotensi menimbulkan akibat hukum rdquo;.

---

ABSTRACTAfter the passing of Article 87 of Law Number 30 Year 2014 on Government Administration, there is an expansion in the meaning of the State Administrative Decision KTUN . Thus, it is necessary to understand the difference of definition before and after the emergence of the article. KTUN is interpreted narrowly in the Law on State Administrative Court. After that, the redefinition extension of KTUN affects the authority of the PTUN because KTUN is a dispute object in the PTUN. The last discussion will try to find the decision of the Administrative Court which has applied the provisions of Article 87 of Law Number 30 Year 2014 in the judge 39 s judicial consideration. The research method used is normative juridical, using secondary data and using primary, secondary and tertiary legal material obtained from literature study. The conclusion of this research is the absence of additional authority of PTUN after the emergence of Article 87 because in essence the authority of PTUN still adjudicates and decides the State Administration dispute caused by the issuance of a KTUN. However, the current State Administrative Court must interpret the KTUN under Article 87. Furthermore, there is a decision of the Administrative Court which has applied Article 87 in its legal considerations, namely Decision No.45 B 2016 PT.TUN.MKS which specifically uses the KTUN elementary argument in Article 87 letter e has the potential to cause legal consequences ."

"[ABSTRAK Tesis ini merupakan kajian yang hendak melihat konsep lembaga yangberwenang dalam sebuah proses peradilan. Relevansi antar lembaga sebagaimanadimaksud yaitu Komisi Informasi dan Peradilan Tata Usaha Negara adalahberwenang dalam proses penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik.tujuan daripada keterbukaan informasi publik adalah dalam rangka mengawalkebebasan informasi sebagai falsafah Hak Asasi Manusia dalam generasi ketiga.Dalam penelitian ini menggunakan teori Hukum, teori Politik Hukum Nasional,Teori Pembagian Kekuasaan dan Kekuasaan Keempat, kerangka konsep yangdigunakan yaitu peradilan administrasi dalam perspektif politik hukum danKebebasan atas informasi sebagai HAM.Hasil dari penelitian menunjukan bahwa komisi informasi ditempatkanlayaknya peradilan tingkat pertama karena hasil dari putusan dapat dimintakanbanding kepada PTUN, dalam proses di PTUN menggunakan hukum acaratersendiri yang menempatkan PTUN sebagai peradilan Banding. atas hasilpenelitian maka terdapat suatu paradigma baru dalam sistem peradilan diIndonesia. Gagasan yang diambil dari penelitian adalah denganmengkonsolidasikan sistem penyelesaian sengketa informasi publik dalamperadilan khusus dibawah PTUN, Konsep demikian digunakan agar dapatmengawal dan memperkuat sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis is a study that about to the concept of authorized institutionsthe process of judicial. Relevance between institutions referred to the Commissionof Information and Administrative Court is competent in the process of disputepublic resolution disclosure. Objectives rather than public disclosure is in order toguard the freedom of information as the philosophy of human rights in thirdgeneration. in this research, using the theory of Law, Nationalism Legal policy,Separation of Power Theory and Powers Fourth (De Vierde Macht), theconceptual framework used is the administrative court in the political perspectiveand freedom of information as a human rights.Results of the research showed that the commission of information likefirst instance courts as a result of the decision can be appealed to theAdministrative Court. process in the Administrative Court uses its own procedurallaw which puts the Administrative Court of Appeals. on the results of theresearch, there is a new paradigm in the justice system in Indonesia. The ideafrom research by consolidating system public information of dispute resolution ina special court under the Administrative Court. Thus, the concept is used in orderto initiate and strengthen the legal and judicial system in Indonesia.;This thesis is a study that about to the concept of authorized institutionsthe process of judicial. Relevance between institutions referred to the Commissionof Information and Administrative Court is competent in the process of disputepublic resolution disclosure. Objectives rather than public disclosure is in order toguard the freedom of information as the philosophy of human rights in thirdgeneration. in this research, using the theory of Law, Nationalism Legal policy,Separation of Power Theory and Powers Fourth (De Vierde Macht), theconceptual framework used is the administrative court in the political perspectiveand freedom of information as a human rights.Results of the research showed that the commission of information likefirst instance courts as a result of the decision can be appealed to theAdministrative Court. process in the Administrative Court uses its own procedurallaw which puts the Administrative Court of Appeals. on the results of theresearch, there is a new paradigm in the justice system in Indonesia. The ideafrom research by consolidating system public information of dispute resolution ina special court under the Administrative Court. Thus, the concept is used in orderto initiate and strengthen the legal and judicial system in Indonesia.;This thesis is a study that about to the concept of authorized institutionsthe process of judicial. Relevance between institutions referred to the Commissionof Information and Administrative Court is competent in the process of disputepublic resolution disclosure. Objectives rather than public disclosure is in order toguard the freedom of information as the philosophy of human rights in thirdgeneration. in this research, using the theory of Law, Nationalism Legal policy,Separation of Power Theory and Powers Fourth (De Vierde Macht), theconceptual framework used is the administrative court in the political perspectiveand freedom of information as a human rights.Results of the research showed that the commission of information likefirst instance courts as a result of the decision can be appealed to theAdministrative Court. process in the Administrative Court uses its own procedurallaw which puts the Administrative Court of Appeals. on the results of theresearch, there is a new paradigm in the justice system in Indonesia. The ideafrom research by consolidating system public information of dispute resolution ina special court under the Administrative Court. Thus, the concept is used in orderto initiate and strengthen the legal and judicial system in Indonesia., This thesis is a study that about to the concept of authorized institutionsthe process of judicial. Relevance between institutions referred to the Commissionof Information and Administrative Court is competent in the process of disputepublic resolution disclosure. Objectives rather than public disclosure is in order toguard the freedom of information as the philosophy of human rights in thirdgeneration. in this research, using the theory of Law, Nationalism Legal policy,Separation of Power Theory and Powers Fourth (De Vierde Macht), theconceptual framework used is the administrative court in the political perspectiveand freedom of information as a human rights.Results of the research showed that the commission of information likefirst instance courts as a result of the decision can be appealed to theAdministrative Court. process in the Administrative Court uses its own procedurallaw which puts the Administrative Court of Appeals. on the results of theresearch, there is a new paradigm in the justice system in Indonesia. The ideafrom research by consolidating system public information of dispute resolution ina special court under the Administrative Court. Thus, the concept is used in orderto initiate and strengthen the legal and judicial system in Indonesia.]"

"ABSTRAKDalam dimensi sejarah, perluasan kewenangan Peradilan Administrasi dilakukanoleh para hakim peradilan administrasi, sebagai bagian dari proses penemuanhukum (judicial activism) untuk mengisi keterbatasan-keterbatasan UU. No.5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (atau UU. No. 51/2009 dalamperubahan terakhirnya). Namun, perluasan kewenangan absolut peradilanadministrasi melalui praktek peradilan berjalan diametral dengan politik hukumkebijakan legislasi. Dalam penelitian ditemukan disharmoni kebijakan politikhukum di bidang pengaturan eksistensi dan fungsi kompetensi absolut PeradilanAdministrasi, hal ini disebabkan karena tidak adanya grand design dari parapembuat kebijakan, khususnya di bidang legislasi, untuk membangun suatu sistemperadilan administrasi yang efektif, berwibawa dan kuat sesuai dengan cita negarahukum Indonesia. Kelemahan aturan hukum seringkali disikapi bukan denganmemperhatikan keselarasan sistem, namun menggunakan pendekatan-pendekatanreaktif, yakni berorientasi membuat aturan dan lembaga baru, untuk menatasistem hukum yang terganggu atau bermasalah. Dalam penelitian ini dibahas pulabeberapa rancangan undang-undang (RUU) yang secara langsung akanmempengaruhi fungsi peradilan administrasi ke depan, disamping menganalisissinkronisasi kebijakan legislasi dan regulasi dari lima undang-undang mutakhiryang memperluas/menegaskan kewenangan Peradilan Administrasi dalam sistemhukum nasional yaitu : 1) UU. Keterbukaan Informasi Publik; 2) UU. PelayananPublik; 3) UU. Pemilu Anggota DPR/D dan DPD; 4) UU. PengelolaanLingkungan Hidup; 5) UU. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Padaakhirnya, Peneliti berkesimpulan bahwa politik hukum yang mengatur danmengelola sistem penyelesaian sengketa antara warga masyarakat atau badanhukum dengan pemerintah dalam kebijakan legislasi maupun regulasi harusdisusun dalam suatu grand design perubahan yang mencerminkan hakikatperlindungan hukum kepada masyarakat. Namun perlindungan hukum ini akanlebih bermakna apabila kompentensi peradilan administrasi tidak dibatasi olehketentuan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 UU PERATUN, maupunpembatasan-pembatasan hukum lainnya, namun mencakup semua tindakanhukum publik administrasi pemerintahan.

---

ABSTRACTIn historical dimension, the extension of the administrative courts jurisdiction isexercised by administrative judge as part of the judicial activism to strengthen theweakness of the Administrative Court Act no. 5/1986 (last revised on the Act no.51/2009). Unfortunately, the extension of the administrative court jurisdiction hasbeen diametrically opposed with the legal policy of legislation. The analysis willdemonstrate disharmony of the effectiveness legislation of judicial administrativecourt power, due to the lack of lawmakers grand design to build a effective andstrong judiciary system of administrative court based on the idea of Indonesianrule of law. The defective of the laws and regulations tends to be faced in reactiveapproach for building new regulation or institution. Realizing the lack of politicalwill of the lawmakers to build a effective and strong administrative court power,the reseacher propose some ideas and arguments to optimalize the power ofadministrative court by systematizing and re-thingking some actual legal issuesrelating the future of administrative court jurisdiction (ius constituendum).Relating to this topic, the researcher examine as well some of the draft bills whoseimpact to the future of the administrative court function, besides analyzing currentpolicies which has been expanding the administrative court jurisdiction in nationallaw system namely : 1) Freedom Information Act; 2) Public Service Act; 3)Legislative and Senate Election Act; 4) Enviromental Protection and ManagementAct; 5) Land Acquistition For Public Purposes Act. Finally, the researcher has aconclusion that legal policy which regulates and operates national legal system ofthe conflict resolution between the government and the citizen must be composedand designed based on a supporting grand design to promote and guarantee legalprotection for citizens. This protection would be more meaningful if thejurisdiction of the administrative court are not limited only to the specific criteriaof the administrave court decision according to article 1 figure law 9 Law No.51/2009, including another legal exemption, but also cover all the public legalaction of administrative authority."