Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKReduksi limbah logam berat dalam air telah banyak dilakukan dengan berbagai metoda. Namun metode yang relatif efektif dan efisien menggunakan metode adsorpsi sistem kolom. Rancangan percobaan pada penelitian ini variabel tetap adsorben dari kulit kacang tanah 50 gr, ukuran partikelnya 40 mesh dan volume adsorbat air limbah laboratorium kimia 10 liter, laju alir 7 liter/menit. Variabel bebas waktu adsorpsi 0;5;10;15; 20;30;60;90;120;150;180;210;240 menit dan jenis adsorben: tanpa aktivasi, aktivasi fisik dan aktifasi kimia (H2SO4 1N dan NaOH 1N). Hasil penelitian menunjukan proses adsorpsi logam Pb(II) dipengaruhioleh waktu dan jenis aktivasi. Kapasitas adsorpsi tertinggi untuk tanpa aktivasi 1,947 mg/g, aktivasi fisika 1,774 mg/g, aktivasi dengan H2SO4 2,577 mg/g danaktivasi dengan NaOH 1N 2,893 mg/g pada waktu 210 menit. Persen penyisihan tertinggi untuk tanpa aktivasi 64,98%, aktivasi fisik 59,21 , aktivasi dengan H2SO486,02 dan aktivasi dengan NaOH 1N 96,57% pada waktu 210 menit."

"Tesis ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ijin pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu juga membahas tentang investasi sektor pertambangan di Kalimantan Tengah. Hasil dari pengawasan ini akan digunakan sebagai bahan masukan untuk dasar melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka mengoptimalkan sektor pertambangan sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dan wawancara. Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Provinsi melibatkan Dinas terkait dalam melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah perlu diberikan kewenangan untuk mewajibkan audit lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan tertentu yang beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

---

This thesis describes the authority possessed by the Provincial Government of Central Borneo in conducting control of management of mining license and environmental by city/regency government. Moreover also discuss of the mining sector investment in Central Borneo. The results of this monitoring will be used as inputs for make improvement in order to optimize the mining sector so can gives maximum contribute for economic growth of Central Borneo. This research uses normative legal studies. The data was collected through literature research and interviews.

This research suggests that the Provincial Government of Central Borneo involving related agency in supervise the mining business managed by city/regency government and local government need to be given the authority to require an environmental audit against business and/or certain activity at high risk against environment and/or responsible business and/or activities that demonstrate disobedience against legislation."

"Tesis ini membahas mengenai Pengaturan Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dan mengambil kasus pada pertambangan timah Pulau Bangka. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan pertambangan pada umumnya di Indonesia, pengaturan pertambangan timah di Pulau Bangka pada khususnya dan analisa yuridis terhadap pertambangan timah di Pulau Bangka tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan metode pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya mineral ada tiga, yaitu pengaturan (regulasi), pengusahaan (mengurus) dan pengawasan. Aspek pengaturan merupakan hak mutlak bagi negara dan merupakan aspek yang paling utama yang diperankan negara diantara aspek lainnya. Selain itu dalam pengaturan pertambangan timah Pulau Bangka dari segi penerimaan negara khususnya penerimaan negara bukan pajak sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan tentang penerimaan negara bukan pajak.

---

This thesis discusses the right setting up state control of mining in increasing Non-Tax Revenues and take the case of tin mining on Bangka Island. The subject matter is the regulation of mining in Indonesia, the regulation of the tin mining on Bangka Island in particular and juridicial analysis of the mining of tin in Bangka Island. The research method used is the juridical normative legal research, the method of approach to the literary study.

This study concluded that the form of state involvement in the management of mineral resources, there are three, namely regulation, exploitation and supervision. Aspect of regulation is an absolute right for the country and is the most important aspects of the state played between other aspects. Also in the island of Bangka tin mining regulation in term of state revenues, especially non-tax revenues are no longer in accordance with the provisions of the legislation on state revenues."

"Dalam pertambangan bawah tanah, caving merupakan fenomena yang sangat lumrah terjadi pada area pertambangan bawah tanah. Caving sendiri dapat memberikan dampak yang berbahaya terhadap aktivitas maupun infrastruktur di area penambangan. Maka dari itu perlu dilakukan pemeriksaan rutin geoteknik atau geotechnic monitoring terhadap perkembangan zona caving di area penambangan. Salah satu pemeriksaan rutin tersebut dapat dilakukan dengan metode GPR. Pada penelitian ini diharapkan GPR dapat memberikan informasi terkait letak dari batas zona caving pada setiap titik pengukuran data. Lokasi penelitian bertempat pada middle acces area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave atau GBC dengan panjang lintasa ±240 meter dengan 13 titik pengukuran. Akan dilakukan pula tiga analisis yang berbeda yaitu analisis amplitudo, frequency mapping, dan average spectrum pada setiap data yang didapat agar batas zona caving dapat teridentifikasi dengan jelas. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa GPR dapat mengidentfikasi batas zona caving serta batas dari seismogenic zone dengan zone of loosening. Hal ini didapati dari analisis amplitudo dan frequency mapping yang dilakukan oleh peneliti. Perubahan amplitudo yang signifikan serta distribusi energi yang ditampilkan dalam domain frequensi menunjukkan batas-batas pada zona tersebut. Model batas zona caving yang dibuat oleh PT Freeport Indonesia pun berbeda dengan bebeda dengan model yang dibuat oleh peneliti.

---

In underground mining, caving is a phenomenon that commonly occurs in underground mining areas. Caving itself can have dangerous impacts on activities and infrastructure in the mining area. Therefore, routine geotechnical monitoring is necessary to monitor the development of the caving zone in the mining area. One such routine inspection can be carried out using the GPR method. This study expects that GPR can provide information related to the location of the caving zone boundaries at each data measurement point. The research location is in the middle access area of the underground mine Grasberg Block Cave or GBC with a track length of ±240 meters and 13 measurement points. Three different analyses will also be carried out, namely amplitudo analysis, frequency mapping, and average spectrum on each data obtained so that the boundaries of the caving zone can be clearly identified. The results show that GPR can identify the boundaries of the caving zone and the boundaries of the seismogenic zone with the zone of loosening. This is found from the amplitudo analysis and frequency mapping conducted by the researcher. Significant changes in amplitudo and the distribution of energy displayed in the frequency domain indicate the boundaries of that zone. The model of the caving zone boundary made by PT Freeport Indonesia is different from the model made by the researcher."

"Sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis untuk kepemilikan tanah seseorang. Salah satu jenis pendaftaran sertifikat tanah yaitu sertifikat tanah rutin yang terdiri dari beberapa jenis objek sertifikat diantaranya adalah sertifikat tanah roya, peralihan hak atas tanah, perubahan hak atas tanah, hak tanggungan, split dan pendaftaran pertama kali. Instansi pemerintah yang memiliki wewenang mengeluarkan sertifikat tanah di Indonesia adalah Kementrian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan salah satunya yang terletak di Kabupaten Bandung. Namun kondisi yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung masih terdapat perlambatan penerbitan sertifikat tanah di setiap waktunya. Beberapa penyebab perlambatan tersebut karena proses perencanaan jumlah blangko dan petugas ukur yang masih belum sesuai. Sehingga diperlukan adanya perbaikan proses perencanaan menggunakan peramalan dengan pendekatan data mining untuk mendapatkan model terbaik. Metode yang digunakan adalah perbandingan metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan Artificial Neural Network (ANN). Setelah dilakukan analisis berdasarkan Root Mean Square Error (RMSE), ANN dapat menghasilkan model dengan tingkat akurasi yang terbaik untuk melakukan peramalan pada masing-masing jenis sertifikat tanah dibandingkan ARIMA karena hasil dari ANN memiliki tingkat kesalahan terkecil.

---

A land certificate is a certificate of proof of rights that serves as a strong proof of physical data and juridical data for a person's land ownership. One type of land certificate registration is a routine land certificate consisting of several types of certificate objects includigroya land certificates, transfer of land rights, changes to land rights, mortgage rights, splits, and first registration. The government agency authorized to issue land certificatesin Indonesia is the Ministry of ATR/BPN through the land office, one of which is in Bandung Regency. However, the conditions that occur in the Bandung Regency land office are still a slowdown in the issuance of land certificates every time. Some of the reasons for the slowdown occurred because the planning process for the number of blanks and measuring officers was still not appropriate. So, it is necessary to improve the planning process using forecasting with a data mining approach to get the best model. The method used is to compare the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)and Artificial Neural Network (ANN) methods. After analyzing based on Root Mean Square Error (RMSE), the ANN can produce a model with the best accuracy forforecasting each type of land certificate compared to the ARIMA because the results of the ANN have the smallest error rate."

"ABSTRAKPT. PPN saat ini rncrupakan salah satu peruasahaan kontraktor pertambangan batubara yang memegang market leader dalam dunia kontraktor pertambangan batubara di Indonesia. Sebagai market leader PT. PPN menghadapi persaingan yang sangat sengit dari para kompetitor kontraktor penambangan dalam negeri dan luar negeri. Berbagai langkah-Iangkah strategis dilakukan para kompetitor seperti mengusahakan kepemilikan saham pada perusahaan pemilik tambang (integrasi vertikal) termasuk memberikan level harga pada level yang sangat kompetitif.Agar PT. PPN tetap dapat mempertahankan kepemimpinan pasarnya dan mengalahkan pesaing yang ada maka implementasi corporate strategy pada level operasional harus dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam kurun waktu 3 tahun belakang ini PT. PPN menghadapi penurunan pangsa pasar dalam industri ini, sementara itu perusahaan pemegang tambang memberikan porsi yang lebih besar pertumbuhan produksi mereka kepada pesaing PT. PPN, sementara itu secara finansial kondisi keuangan PT. PPN belum dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang sehat dengan beberapa parameter kinerja keuangan yang belum memuaskan sehingga upaya-upaya pengendalian biaya menjadi persoalan penting bagi kesehatan finansial dan juga kemampuan kompetitif terhadap persaingan dengan perusahaan kompetitor.Cost leadershw saat ini menjadi satu-satunya pilihan strategi yang harus dimiliki PT. PPN disamping upaya menjamin pertumbuhan revenue dan profit sebagai persyaratan fundamental yang harus dipenuhi agar dapat memenangkan persaingan bisnis kontraktor pertambangan batubara. Proses operasional yang terkait dengan penciptaan biaya harus mendapatkan perhatian yang sangat khusus terlebih pada sumber / pos biaya terbesar. Fungsi kontrol dan improvement atas aktivitas produksi menjadi hal yang paling menentukan dalam keberhasilan implementasi strategi perusahaan.Karya akhir ini berusaha melakukan identifikasi terhadap berbagai sumber biaya yang paling berpengaruh dalam struktur biaya operasional perusahaan untuk kemudian dipelajari akar masalah yang menyebabkan tingginya biaya operasional yang terjadi serta berbagai hal yang terkait dan saling berpengaruh terhadap sumber biaya tersebut. Studi atas alternatif-alternatif solusi atas masalah yang terjadi dilakukan dan merumuskan rekomendasi yang perlu untuk dilakukan.Sumber biaya terbesar datang dari konsumsi bahan bakar, biaya perawatan dan perbaikan unit, biaya subkontraktor dan biaya depresiasi. Berbagai sumber biaya tersebut saling terkait dan dipengaruhi oleh aktivitas operasional penambangan serta kondisi tambang yang ada. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menurunkan biaya operasional diantaranya meningkatkan fungsi kontrol dalam pengelolaan bahan baker dan penerapan teknologi autornasi dalam pendistribusian dan pencatatan dalam data base, standarisasi parameter operasi yang telah teruji efektif dalam menurunkan konsumsi bahan bakar, kontrol atas inetisiensi berupa delay dalam aktivitas produksi serta upaya-upaya komprehensif dalam pengelolaan perawatan unit produksi."

"Pembakaran spontan pada batubara merupakan salah satu masalah besar bagi industri penambangan dan pemanfaat batubara. Pembakaran spontan pada batubara di pengaruhi oleh banyak faktor , baik faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor eksternal adalah kelembaban relatif. Di indonesia yang beriklim tropis dan mempunyai kelembaban udara cukup tinggi faktor ini sangat penting. Metode pengujian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode oksidasi adiabatik. Metode ini beroperasi pada temperatur awal sekitar 40oC, sehingga mensimulasikan kondisi mendekati nyata seperti yang terjadi dilapangan. Secara khusus penelitian ini membahas pengaruh kelembaban relatif pada laju peningkatan temperatur batubara dan kondisi tercapainya pembakaran spontan.

---

Spontaneous combustion of coals cause one of big problem for coal mining industry and coal user. Spontaneous combustion influences a lot of factors, internal also external factors. One of external factor is relative humidity. In Indonesian which have the tropical climate and have high air humidity enough this factor of vital importance. An adiabatic oxidation testing method used for this experiment. This method operate on initial temperature 40 oC, that condition of simulation near reality such as those which happened on the field. Special this research study influence of relative humidity on temperature rises and ignited state."

"Evaluasi terhadap pengusahaan pertambangan hatuhara arialab untuk mengetahui perkembangan penyelenggaraan usaha pertambangan uatubara di Indonesia. Hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran atas pasang-surutnya industri pertambangan batubara dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.Pelaksanaan Otonomi Daerah akan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang lebih terbatas kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Disini terjadi perpindahan kewenangan yang dulunya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat bergeser menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dengan segala konsekuensinya.Penelitian akan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan usaha pertambangan batubara pada saat ini dibandingkan dengan pada saat sebelurn pelaksanaan otonomi. Kemudian mengkaji guna mendapatkan snafu strategi didalam pengelolaan pengusahaan pertambangan batubara yang tepat agar adanya pergeseran paradigma dari sentralistik ke desentralistik tidak sampai mengganggu kelangsungan investasi pada sub sektor pertambangan batubara.Kajian dilakukan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Data-data didapat dengan cara studi literatur, dan kuesioner serta diskusi. Kemudian membangun hirarki yang tersusun dari empat level terdiri ats tujuan. faktor/kriteria, sub faktor/kriteria serta alternatif.

---

The evaluation on the coal mining business is to identify the development of the coal mining business in Indonesia. The evaluation is carried out to get u description on the up-down of the coal mining industries with connection with the Local Autonomy.The enactment of local autonomy will give more authorities to the regency and municipality government, and less authorities to the provincial and central government. There is a shift of the authorities from the central government to local governments with all its consequences.The objective of this research is to identify the development of coal mining business at present compared to that of before the enactment of the local autonomy.A study is carried to formulate a proper strategy in coal mining b'.lsiness management so as to achieve a new paradigm from centralistic to decentralistic in order not to hinder the sustainability of the investment in coal mining sub-sector.The study is carried out under the Analytical Hierarchy Process (Al-IP). The data is collected by the literature study, questionnaires and discussion. A structured hierarchy of four levels consisting of objectives, factors/criteria, subfactor/criteria and alternatives is formulated."

"Di sektor Pertambangan Emas Skala Kecil umumnya peneliti memandang Penambang Rakyat dan aktifitasnya negative, menimbulkan permasalahan utama yaitu dari penggunaan Merkuri pada pengolahan material metode TM, tiadanya pemasukan bagi negara, pungutan liar dan kerentanan aspek K3. Selama ini terjadi pembiaran/ignorance oleh Pemerintah dan opsi penegakan hukum menghentikan aktifitas penambangan. Padahal fenonema umumnya, setelah penutupan, masyarakat kembali melanjutkan aktifitas penambangan, dan permasalahan kembali berlanjut, membentuk sebuah siklus. Kondisi ini terus terjadi selama beberapa dekade, dan menyebar luas di berbagai daerah, Bagaimana sesungguhnya kondisi sector ini? Layakkah sector ini didukung? Bagaimana opsi penanganan masalahnya? Penelitian bertujuan memetakan kondisi riil sektor ini, mensimulasi scenario pengolahan material tanpa Merkuri, dan merumuskan model ideal pertambangan berkelanjutan menurut Sustainable Mining Practices/SMP. Disusunlah model dasar dan matematis kondisi riil sektor, disimulasi skenario penggunakan teknologi pengolahan material tanpa Merkuri/DB dan status legal/illegal sebagai perbandingan. Dilakukan analisis perhitungan kelayakan ekonomi usaha dan profesi. Disusun kriteria dan indikator dasar penilaian keberlanjutan sektor pertambangan skala kecil, dan analisis kelayakan lain. Kemudian dirumuskan opsi terbaik penanganan masalahnya. Sektor pertambangan emas rakyat di Indonesia, digambarkan di lokasi penelitian: membentuk siklus Lingkaran Setan. Legalisasi dan penggunaan teknologi pengolahan Non Merkuri berperan kunci dalam solusi, dan lokasi penelitian dinyatakan layak untuk didukung.....In the small-scale gold mining sector, researchers generally view Community Miners and their activities negatively, causing major problems, namely from the use of Mercury in the TM method of material processing, no income for the state, illegal levies and the vulnerability of K3 aspects. So far, ignorance has occurred by the Government and options for law enforcement to stop mining activities. Whereas the general phenonema, after closure, the community resumed mining activities, and the problems continued again, forming a cycle. This condition has continued for decades, and is widespread in various regions. How is the real condition of this sector? Is this sector worth supported? What are the options for dealing with the problem? The research aims to map the real conditions of this sector, simulate a material processing scenario without Mercury, and formulate an ideal model for sustainable mining according to Sustainable Mining Practices / SMP. A basic model and a mathematical model of the real conditions of the sector were compiled, a scenario of using material processing technology without Mercury / DB and legal / illegal status was compiled as a comparison. An analysis of the calculation of the economic feasibility of business and profession is carried out. Formulated basic criteria and indicators for the assessment of the sustainability of the small-scale mining sector and other feasibility analyzes. Then the best option for handling the problem is formulated. The smallholder gold mining sector in Indonesia, is depicted in the study location: forming a vicious circle. Legalization and use of Non-Mercury processing technology plays a key role in the solution, and research sites are deemed worthy of support."