Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemerintah melakukan kebijakan intervensi harga dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga pada tahun ini. Adapun kebijakan yang diberlakukan adalah penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas gula, minyak goreng, dan daging beku. Kebijakanini juga terbatas, yaitu hanya diberlakukan di pasar ritel modern. Tentunya kebijakan ini juga akan berdampak positif dan negatif baik bagi produsen, konsumen, maupun penjual. Kebijakan penetapan HET membawa dampak positif bagi konsumen yaitu masyarakat bisa memperoleh harga yang lebih terjangkau dan yang paling utama adalah mengurangi risiko kenaikan inflasi. Pemerintah harus meminimalisir dampak negatif yang sebagian besar akan dihadapi produsen dan penjual yaitu dengan memasukkan biaya produksi dan biaya distribusi dalam perhitungan HET, mengantisipasi kekurangan supply barangdi pasar, menindak tegas pelaku pasar gelap, serta diupayakan memberikan subsidi pada penjual untuk mengurangi kerugian. Di samping itu, penerapan HET juga harus diberlakukan di pasar tradisional agar tidak terjadi distorsi harga. Dukungan DPR melaluifungsi pengawasan perlu dilakukan agar penerapan kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuannya."

"AbstractThis paper attempts to examine the impact of rising fossil fuel prices on the increasing impact on the demand of alternative fuels (biofuels), and its impact on food availability in Indonesia. An econometric model using simultaneous equations is employed. An increase in world crude oil price for 0,192 percent caused the price of real Indonesian palm oil export raised by 10,64 percent. Consequently, a larger biodiesel production is needed to meet their crease of world's consumer demand for biodiesel. Also, with the increase in real export price of Indonesian palm oil, it will encourage palm oil producers to push their export volume. Indonesian palm oil exporter expected to increase by 6,37 percent to finally push the domestic CPO price increase for 1,85 percent. Rising domestic oil prices are causing oil demand in the palm oil industry to decline by 0,49 percent and in the end resulting in the decline of palm oil production by 1,56 percent."

"ABSTRAKPerkembangan hukum di dalam masyarakat menjadikan hukum memerlukan kajianilmu lain terutama ilmu sosial untuk mencari penyelesaian masalah hukum. Hukumdan Ekonomi yang merupakan kajian sosio-legal memberikan suatu pandangan barutentang masalah hukum terkait kebijakan publik dan upaya mengkriminalisasinya.Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan metode pendekatan analisis ekonomihukum terhadap kebijakan publik dan dengan metode itu dicoba untuk memberikanjawaban mengenai bisa tidaknya kebijakan untuk dikriminalisasi. Tesis ini membahasmengenai kebijakan yang dikriminalisasi yakni kasus kebijakan bailout BankCentury. Kebijakan bail-out Bank Century yang beberapa kalangan menilai bahwakebijakan tersebut tidak tepat dan kemudian muncul sebuah tren untuk menarikkebijakan bail-out tersebut kedalam ranah hukum pidana. Penulisan ini menggunakanmetode penelitian normatif hukum dan di dalam pengolahan dan analisis datamenggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknikpengumpulan data yakni menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari bukubuku,dokumen-dokumen, literatur dan lainnya yang sesuai dengan permasalahanyang diteliti. Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukan bahwa kajian lintasdisiplin, Hukum dan Ekonomi (analisis ekonomi mikro atas hukum) dapatmenjelaskan permasalahan-permasalahan hukum terutama yang memiliki dimensiekonomi. Prinsip-prinsip dalam ekonomi mikro digunakan dalam ranah hukum gunaterutama untuk membuat kebijakan yang efisien. Analisis ekonomi atas hukum yangberfokus pada efisiensi menjadi langkah solusif untuk menghindarkan kriminalisasikebijakan. Penelitian pendekatan analisis ekonomi atas hukum ini dilakukan terhadapkasus bail-out Bank Century. Penulis menyimpulkan bahwa analisis ekonomi atashukum mengevaluasi kebijakan bail-out dengan memperhitungkan cost-benefit-nyadan menunjukan bahwa kebijakan bail-out adalah efisien serta bertujuan untukmenghindari kerugian lebih besar apabila bail-out tidak diberikan

---

ABSTRACTLegal developments in the societies make the law requires studies of other sciences,especially social sciences to seek the settlement of legal issues. Law and Economics,which is a socio-legal study, provides a new perspective on legal issues related topublic policy and criminalization efforts. This research aims to describe the methodof approach to the economic analysis of law against public policy and it attempted toprovide an answer regarding whether or not a policy to be criminalized.In instance,The case in policy that criminalized in this paper is the Bank Century case. Bail-outPolicy of Bank Century that some people judge that policy is not right and thenemerged a trend to withdraw the bail-out policy into the realm of criminal law. Thiswriting method is normative legal research and in the processing and analysis of datausing primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection techniqueuses literature studies by studying books, documents literature and more inaccordance with the problems is studied. The results of this research show thatinterdisciplinary studies, Law and Economics (micro-economic analysis of law) canexplain legal issues especially those that have an economic dimension. Principles inthe microeconomics used in the realm of law and order primarily to create efficientpolicies. Economic analysis of law that focuses on efficiency becomes solutionalmeasures to prevent the criminalization on policy. Research economic analysis of lawis done in the case of Bank Century Bail-out policy. The author concludes that theeconomic analysis of law is able to evaluate the bail-out policy taking into account itscost and benefit and showed that the bail-out policy is efficient and aims to avoidbigger losses if the bail-out was not proposed."

"ABSTRAKPerkembangan hukum di dalam masyarakat menjadikan hukum memerlukan kajianilmu lain terutama ilmu sosial untuk mencari penyelesaian masalah hukum. Hukumdan Ekonomi yang merupakan kajian sosio-legal memberikan suatu pandangan barutentang masalah hukum terkait kebijakan publik dan upaya mengkriminalisasinya.Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan metode pendekatan analisis ekonomihukum terhadap kebijakan publik dan dengan metode itu dicoba untuk memberikanjawaban mengenai bisa tidaknya kebijakan untuk dikriminalisasi. Tesis ini membahasmengenai kebijakan yang dikriminalisasi yakni kasus kebijakan bailout BankCentury. Kebijakan bail-out Bank Century yang beberapa kalangan menilai bahwakebijakan tersebut tidak tepat dan kemudian muncul sebuah tren untuk menarikkebijakan bail-out tersebut kedalam ranah hukum pidana. Penulisan ini menggunakanmetode penelitian normatif hukum dan di dalam pengolahan dan analisis datamenggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknikpengumpulan data yakni menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari bukubuku,dokumen-dokumen, literatur dan lainnya yang sesuai dengan permasalahanyang diteliti. Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukan bahwa kajian lintasdisiplin, Hukum dan Ekonomi (analisis ekonomi mikro atas hukum) dapatmenjelaskan permasalahan-permasalahan hukum terutama yang memiliki dimensiekonomi. Prinsip-prinsip dalam ekonomi mikro digunakan dalam ranah hukum gunaterutama untuk membuat kebijakan yang efisien. Analisis ekonomi atas hukum yangberfokus pada efisiensi menjadi langkah solusif untuk menghindarkan kriminalisasikebijakan. Penelitian pendekatan analisis ekonomi atas hukum ini dilakukan terhadapkasus bail-out Bank Century. Penulis menyimpulkan bahwa analisis ekonomi atashukum mengevaluasi kebijakan bail-out dengan memperhitungkan cost-benefit-nyadan menunjukan bahwa kebijakan bail-out adalah efisien serta bertujuan untukmenghindari kerugian lebih besar apabila bail-out tidak diberikan

---

ABSTRACTLegal developments in the societies make the law requires studies of other sciences,especially social sciences to seek the settlement of legal issues. Law and Economics,which is a socio-legal study, provides a new perspective on legal issues related topublic policy and criminalization efforts. This research aims to describe the methodof approach to the economic analysis of law against public policy and it attempted toprovide an answer regarding whether or not a policy to be criminalized.In instance,The case in policy that criminalized in this paper is the Bank Century case. Bail-outPolicy of Bank Century that some people judge that policy is not right and thenemerged a trend to withdraw the bail-out policy into the realm of criminal law. Thiswriting method is normative legal research and in the processing and analysis of datausing primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection techniqueuses literature studies by studying books, documents literature and more inaccordance with the problems is studied. The results of this research show thatinterdisciplinary studies, Law and Economics (micro-economic analysis of law) canexplain legal issues especially those that have an economic dimension. Principles inthe microeconomics used in the realm of law and order primarily to create efficientpolicies. Economic analysis of law that focuses on efficiency becomes solutionalmeasures to prevent the criminalization on policy. Research economic analysis of lawis done in the case of Bank Century Bail-out policy. The author concludes that theeconomic analysis of law is able to evaluate the bail-out policy taking into account itscost and benefit and showed that the bail-out policy is efficient and aims to avoidbigger losses if the bail-out was not propo;"

"[Jumlah LKM yang sudah beroperasi di Indonesia sangat banyak yang tidak berbentuk Koperasi dan/atau Perseroan Terbatas. Ketiadaan bentuk hukum yang jelas menimbulkan potensi kerugian terhadap nasabah dan bagi LKM itu sendiri. Oleh karena itu, penulis mengangkat rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan bagaimana sinkronisasi peraturan Lembaga Keuangan Mikro dengan peraturan Koperasi Simpan Pinjam dan Peraturan Pebankan. Metode penelitian adalah studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara. Pengaturan dan pengawasan OJK terhadap LKM telah diatur dengan UU, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sedangkan implementasi pengawasan baru akan dimulai dilaksanakan OJK pada Januari 2016. LKM yang telah bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat tunduk pada peraturan BPR, sedangkan LKM yang telah memperoleh izin usaha sebagai koperasi tunduk pada UU Perkoperasian sehingga tidak wajib memperoleh izin usaha dari OJK., The number of Micro Finance Institution that has operated in Indonesia is so many. Mostly of them is not cooperative or limited company. The obscurity of legal entity could bring about potential losses to the client and also Micro Finance Institution itself. Therefore, the problem that will be elaborated in this research is how regulation and supervision Financial Services Authority to Micro Finance Institution and how synchronization Micro Finance Institution regulation with saving and loan cooperative regulation and banking regulation. The research methods in this research is literature study and also supported by interview. The regulation and supervision Financial Services Authority to Micro Finance Institution has been regulated by law, government regulations, and financial services authority regulations, while implementation of supervision Financial Services Authority to Micro Finance Institution will be started on January 2016. Micro Finance Institution thas was transfomed to the rural bank will obey rural bank regulation, while Micro Finance Institution that have got business license as cooperative will obey to cooperative regulation, so that getting business license from Financial Services Authority is not compulsory for them. ]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam rangka restrukturisasi utang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Amerika Serikat akibat dari Reorganisasi Perusahaan berdasarkan Chapter 11 US Bankruptcy Code serta memberikan analisis perbandingan atas pelaksanaan kedua hal tersebut. Penulis mempergunakan metode penelitian eksplanatoris-analitis dengan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara PKPU dalam konsep Hukum Kepailitan Indonesia dengan PKPU sebagai akibat dari Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat. Perbedaan tersebut terletak pada kedudukan masa penundaan kewajiban pembayaran utang itu sendiri; jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang di antara keduanya; serta prosedur yang berlaku pada masingmasing konsep, yakni dalam hal eksistensi Pengurus atau Trustee pada PKPU dan Reorganisasi Perusahaan. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan terkait dengan kesepakatan akhir yang dihasilkan oleh proses penyelesaian perkara kepailitan pada masing-masing konsep.

---

This research aimed to explain the regulation of Suspension of Payment in accordance with debt restructuring in Indonesia based on Law Number 37 Year 2004 and Suspension of Payment in United States of America due to corporate reorganization based on Chapter 11 US Bankruptcy Code. Furthermore, this research contained of comparative analysis regarding the implementation of those concepts. This research uses the concept of analytical-explanatory method by means of literature study complemented by case study.

The results of this research showed that there are some differences between the concept of Suspension of Payment based on Indonesian Bankruptcy Law with the Suspension of Payment as the impact of corporate reorganization in the concept of American Bankruptcy Law. The differences are reposed in the standing of the Suspension of Payment itself, the period of Suspension of Payment between those concepts and the procedures applied to each concept, in the matter of the existence of the Undertaker and the Trustee on Suspension of Payment and corporate reorganization. The results also showed the differences related to the final agreement generated by the process of bankruptcy case settlement of each concept."

"AbstractTo control supply and demand rice and increase income to farmer, Government assigned a rice purchasing policy. This study apply 2SLS model with time series data 1971--2009 to simulate and forecast the impact of rice purchasing policy on farmer welfare. The responses of rice real price at farmers' level towards the changes of real price of government purchases and rice production is elastic in the long term. Demand of rice is signicantly in uenced by the price of rice, population, and demand for rice at t-1. The increasing of rice purchasing price (HPP) on grain at 9.54% and 15% lead to an increasing of farmer's surplus IDR163,512,308,700 and IDR257,292,128,790.AbstrakGuna mengontrol keseimbangan konsumsi beras dengan produksi padi dan meningkatkan pendapatan petani, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Harga Pembelian Padi (HPP). Studi ini melihat dampak kebijakan HPP terhadap kesejahteraan petani dilakukan melalui simulasi peramalan dengan Two Stage Least Squares (2SLS) data time series periode 1971--2009. Secara ekonomi, respons harga riil gabah petani terhadap perubahan HPP dan produksi padi bersifat elastis dalam jangka panjang. Permintaan beras dipengaruhi harga beras, jumlah penduduk, dan permintaan beras t-1. Simulasi peramalan terhadap peningkatan HPP gabah 9,54% dan 15% menyebabkan surplus petani meningkat masing-masing Rp163.512.308.700,- dan Rp257.292.128.790,-."