Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTJaminan terhadap hak untuk memeluk agama dan keyakinan sudah dijamin melalui konstitusi Indonesia, tapi jaminan konstitusional itu belumlah cukup. Penegakan hak untuk memeluk agama dan keyakinan masih perlu didukung dengan instrumen hukum lainnya, dan salah satunya ialah putusan pengadilan. Dalam konteks seperti itu, maka keberadaan Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG menarik untuk dicermati. Putusan tersebut berkaitan erat dengan isu penegakan hak untuk memeluk agama dan keyakinan di Indonesia, terutama bagi kelompok minoritas. Fokus permasalahan dalam tulisan ini akan diarahkan kepada persoalan bagaimanakah substansi Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG dilihat dari perspektif penegakan hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia untuk secara bebas (tanpa tekanan) memilih dan memeluk suatu agama dan keyakinan. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode kajian kepustakaan dengan bersandar pada data sekunder. Analisis akan dilakukan secara kualitatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Kesimpulan yang didapat dari analisis ialah bahwa Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG cenderung masih berupaya mencapai aspek keadilan prosedural. Semangat untuk mengedepankan penegakan hak asasi manusia, khususnya hak beragama dan berkeyakinan bagi kelompok minoritas, tidak tampak dalam putusan tersebut."

"Undang-undang Dasar 1945 mensyaratkan bahwa adanya jaminan yang diberikan kepada Negara terkait dalam hal kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah di Indonesia. Jaminan terhadap kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah nyatanya juga diatur dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Berlandaskan UUD 1945 dan Undang-undang lainnya yang terkait dengan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah maka dikatakan bahwa Indonesia adalah Negara Religious Nation State dimana sebuah negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa adanya pembedaan besarnya jumlah pemeluk masingmasing. Hal ini yang perlu untuk di buktikan terlebih dahulu, bahwa Negara memang telah memberikan perlindungan dan jaminan atas kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah dengan jalan mengimplementasikannya di dalam kehidupan beragama. Untuk itu penulisan penelitian ini lebih mengarah kepada penelitian Deskriptif-normatif, dengan menyajikan pendekatan data berupa keadaan dari beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, dan dari beberapa kasus yang ada, di ambil salah satu sampel kasus untuk dapat diteliti penerapan hukumnya berdasarkan Undang-undang yang terkait dengan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah di Indonesia.Dari hasil penelitian ini nantinya diperoleh simpulan, bahwa negara lewat aparaturnya telah gagal menjalankan dan mengimplementasikan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah. Sehingga konstitusi dapat dikatakan hanya bagus diatas kertas. Keadaan ini dibuktikan dari beberapa kasus terkait dengan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah dimana salah satu kasus yang dianalisa adalah kasus yang dialami oleh Jemaat GKI Yasmin Bogor.

---

Indonesian Constitution of 1945 requires that the assurance given to the State concerned in terms of freedom of religion, belief, and worship in Indonesia. The assurance of freedom of religion, belief, and worship in fact also regulated in act no. 39 of 1999 on Human Rights, act no. 12 of 2005 on Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights and Universal Declaration of Human Rights. Based on the Constitution of 1945 and other laws relating to freedom of religion, belief, and worship it is said that Indonesia is a Religious Nation State in which a religious nation-state that protects and facilitates the development of all religions adopted by people without any distinction of the large number of religious. It is necessary to be proved first, that the State does have the protection and assurance of freedom of religion, belief, and worship by implementing it in the religious life. For the writing of this research is more directed to the descriptive-normative research, the present approach to data is a state of some of the cases that occur in society, and of some of the cases, in one grab sample of cases to be investigated the application of the law under the Act which related to freedom of religion, belief, and worship in Indonesia.

From these results will be obtained conclusion, that the state apparatus has failed to carry through and implement the freedom of religion, belief, and worship. So the constitution is applied only on paper and it is not applied in public life. This situation is evidenced in some cases related to freedom of religion, belief, and worship where one of the cases analyzed is the case that the Church of GKI Yasmin Bogor."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan validitas data statistik kriminal terkait pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Penelitian ini bermula pada popularitas penggunaan statistik dalam penelitian kriminologi di samping banyaknya permasalahan yang juga telah menjadi problematika umum. Angka gelap, misalnya, telah menjadi karakteristik dari statistik kriminal, selain itu terdapat permasalahan kejahatan yang diketahui polisi dan tekanan organisasi dalam melakukan pencatatan terhadap suatu kejadian. Kekurangan-kekurangan tersebut menjadi akar keraguan bagi para kriminologis terkait validasi data statistik kriminal yang berasal dari pranata resmi. Akan tetapi, tidak hanya pranata resmi seperti kepolisian yang membuat dan menyajikan data statistik. Maraknya kasus-kasus yang berkaitan dengan agama dalam beberapa tahun terakhir juga menggerakkan beberapa instansi untuk menyusun dan menerbitkan data statistik terkait situasi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dengan menggunakan prinsip-prinsip statistik kriminal dari Gwynn Nettler, peneliti akan membandingkan data statistik dari Kepolisian RI, Komnas HAM dan SETARA Institute tahun 2015-2016 untuk dapat menjelaskan validitas kedua data yang digunakan. Hasil temuan menunjukkan bahwa terdapat konsistensi yang ditunjukkan pada metodologi yang digunakan pada kedua data. Namun ketiadaan pedoman dalam membuat klasifikasi dan definisi terhadap masing-masing bentuk pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi isu yang melubangi kualitas data.

---

ABSTRACTThis research purposes to describe the validity of criminal statistics related to religious rights offences in Indonesia. It began with the common use of statistical methods in many criminological research alongside its large number of issues. Dark figure of crime, for example, has become characteristic of criminal statistics, also crime known to the police and organizational pressure on incidents recording. Those deficiencies turned into causes of doubt for criminologist related to its validity, while came from official institutions. However it wasnt only governmental institutions who had created and published such data. The rise of cases relating to religion and belief in recent years also drives several organization to collect and publish statistics criminal of religious rights condition. By using the criminal statistics principles from Gwynn Nettler, researcher would compare the statistical data of The Indonesian National Police, National Commission of Human Rights and SETARA Institute about religious rights offences in 2015-2016 to be able to explain the validity of this data. The findings then indicate that there is consistency on both methods, so the validity of criminal statistics from both institutions is acceptable. Nonetheless, the lack of guidelines in making the classification and definitions against each offences of religious rights could be an issue which can damage data quality. "

"Just as Reconstruction after the Civil War worked to repair a desperately broken society, our Christianity requires a spiritual reconstruction that undoes the injustices of the past. Jonathan Wilson-Hartgrove traces his journey from the religion of the slaveholder to the Christianity of Christ, showing that when the gospel is reconstructed, freedom rings both for individuals and for society as a whole."

"Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku bangsa, bahasa, budaya, bahasa dan agama, dimana pada masa lalu keberagaman ini menjadi perekat dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah dan juga menjadi dasar negara (Bhinneka Tunggal Ika) didalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.Namun saat ini, terutama pasca reformasi, dalam realitas kehidupan sehari-hari, keberagaman ini bukannya menjadi perekat diantara warga negara Indonesia didalam membangun negara dan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik,justru keberagaman ini menimbulkan benturan yang berujung kepada konflik, seperti misalnya konflik antar suku, etnis, dan konflik antar umat beragama,yang lambat laun dapat menimbulkan dampak terpecahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta berdampak bagi Ketahanan Nasional. Konflik antar umat beragama yang terjadi banyak dipicu oleh perbedaan pandangan, konsep, dan juga masalah tempat ibadah, semakin tahun semakin mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas.Pada dasarnya setiap agama idealnya memiliki tempat dan ruang untuk melakukan ritual peribadahan, dimana wilayah transedental menjadi tujuan utama mengapa masing-masing agama memerlukan tempat ibadah sebagai sarana untuk menghubungkan spiritualis manusia dengan Tuhan, namun yang terjadi adalah ketika tempat ibadah menjadi urusan negara dan urusan publik, maka perlahan-lahan fenomena tempat ibadah menjadi hal yang sangat rentan dengan konflik antar umat beragama terutama ketika dilihat dari sudut pandang kelompok mayoritas dan minoritas.Dalam tesis ini, peneliti mencoba meneliti konflik antar umat beragama yang pernah terjadi dengan tema "Pengaruh Fanatisme Beragama Terhadap Kegiatan Kebebasan Beragama Dan Beribadah Sesuai Agama Dan Kepercayaan Yang Dianutnya, Dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional" dengan Studi Kasus : Penolakan Keberadaan Tempat Ibadah Gereja HKBP di Perumahan Pondok Timur Indah Kota Bekasi dan Penolakan Pendirian Tempat Ibadah Gereja GKI di Taman Yasmin Kota Bogor.Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memanfaatkan sumber data primer, sumber data sekunder, serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan bahan penelitian.

---

Republic of Indonesia is a country that has ethnic diversity, language, culture, language and religion, where in the past this diversity into the adhesive in freedom from the hands of the invaders and also the basis of the State (Bhinneka Tunggal Ika) in maintaining unity and the unity of the nation.But this time, especially after the Reformation, in the reality of everyday life, this diversity instead of being adhesive between the citizens of Indonesia in building the country and people of Indonesia towards the better, thus this diversity gives rise to conflicts which led to conflicts, such as conflicts between the tribes, the ethnic and religious conflicts, which can gradually cause the impact of splitting the unity and the unity of the nation and affects National Security.Thus this diversity gives rise to conflicts which led to conflicts, such as conflicts between the tribes, the ethnic and religious conflicts, which can gradually cause the impact of splitting the unity and the unity of the nation and affects National Security. Conflicts between believers which happen many triggered by differences of view, concept, and also the problem of places of worship, the more years the experience increased both in quantity and quality.Basically every religion should ideally have a place and space to perform the ritual of religious, where the main purpose of the transedental why each religion requires places of worship as a means to connect the man to the spiritualist God, yet what happens is when a place of worship become Affairs of State and public affairs, then slowly a phenomenon a place of worship is very vulnerable with conflicts between religious especially when viewed from the perspective of the majority and minority groups.In this thesis, the researchers tried to examine the religious conflicts that have occurred with the theme of " The Influence of Religious Fanaticism Against Freedom of Religion And Worship According To Religion And Beliefs Adhered, And The Impact of The National Security " with Case Studies: Denial of The Existence of a Place of Worship Church HKBP Pondok Timur Indah of Bekasi City And Rejection of The Establishment of Places of Worship, Church GKI Taman Yasmin of Bogor City.This research was conducted using qualitative research methods to take advantage of primary data source, secondary data sources, as well as studies related to library research materials."

"Tesis ini membahas konsep hak kebebasan beragama dalam Islam ditinjau dari perspektif perlindungan negara dan hak asasi manusia universal. Implementasi kebebasan beragama dalam Islam masih memiliki permasalahan yang belum tuntas. Berdasarkan perspektif Piagam Madinah, Islam dapat memberikan perlindungan kebebasan beragama dan memberikan hak-hak non-muslim. Namun, dalam praktiknya, di beberapa negara Islam dewasa ini, yang sering terjadi justru berbagai penyimpangan yang mengaburkan makna serta semangat yang dikandung dalam Piagam Madinah. Beberapa negara Islam saat ini masih memformalisasi dan merumuskan penerapan syariah dalam ruang publik. Negara menjadi tidak bersikap netral terhadap semua doktrin keagamaan dan selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai kebijakan atau perundang-undangan negara. Hal ini juga tercermin dalam Deklarasi Kairo yang memberikan legitimasi kepada negara-negara Islam untuk tetap mempertahankan dan menjalankan doktrin berbasis syariah yang lebih menekankan perlindungan agama daripada memberikan perlindungan hak fundamental dalam kebebasan beragama. Oleh karena itu, perlunya doktrin pemisahan agama dan negara yang bertujuan agar negara lebih independen dan diharapkan dapat memberikan perlindungan organ-organ dan institusi-institusi negara terhadap penyalahgunaan kekuasaan atas nama agama. Hak kebebasan beragama hanya bisa direalisasikan dalam kerangka kerja negara yang konstitusional dan demokratis didasarkan oleh semangat yang dianut hak asasi manusia universal.

---

The thesis discusses the concept of religious freedom in the perspective of state protection and universal human rights. The implementation of religious freedom in Islam still has unresolved issues. Based on the perspective of the Madinah Charter, Islam can provide protection of freedom of religion and give the rights of non-Muslims. Nowadays, however, in practice, in some Islamic countries, there is actually a variety of aberrations that obscures the meaning and spirit of the Madinah Charter. In some Muslim countries, the formalization and formulation of syariah are still implemented in the public sphere. State does not remain neutral toward all religious doctrines and always strives to apply the principles of syariah as a policy or state legislation. This is also reflected in the Cairo Declaration that gives legitimacy to Muslim countries to maintain and run a syariah-based doctrine that emphasizes the protection of religion rather than the protection of the fundamental rights of freedom of religion. Therefore, the need for the doctrine of separation of religion and state is intended to make state more independent and is expected to provide protection of the organs and institutions of the state against the abuse of power in the name of religion. Right to freedom of religion can only be realized within the framework of the constitutional and democratic state based on the spirit of universal human rights."