Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik edukasi perpajakan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak badan asing yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing dan kesesuaiannya dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kajian pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penelitian dapat memberikan gambaran terkait praktik edukasi perpajakan terhadap Wajib Pajak badan asing yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing. Objek penelitian adalah praktik edukasi perpajakan di KPP Badan dan Orang Asing yangdilakukan selama tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik edukasi perpajakan terhadap Wajib Pajak Kantor Perwakilan Perusahaan Asing danBentuk Usaha Tetap, baik dari segi metode edukasi, teknik edukasi, materi edukasi, pemberi materi edukasi, maupun sarana pendukung, secara umum telah sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedikit perbedaan yang ditemukan pada praktik edukasi perpajakan adalah bentuk upaya penyesuaian yangdilakukan KPP Badan dan Orang Asing dalam menghadapi tantangan berupa uniknya karakteristik Wajib Pajak badan asing yang merupakan Subjek Pajak Luar Negeri yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan serta beban kerja tambahan dalam bentuk penyelesaian administrasi pembebasan dan restitusi PPNdan/atau PPnBM bagi Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional.

---

This study was conducted to determine the practice of tax education implemented on

foreign corporate taxpayers registered in Foreign Corporate and Individual Tax Service

Office and their compliance with the rules and regulations. This study uses a qualitative

approach by collecting data through interviews and reviewing the guidelines and

provisions of the laws and regulations so that the research can provide an overview

related to the practice of tax education for foreign corporate taxpayers who are

registered in Foreign Corporate and Individual Tax Service Office. The object of the

research is the practice of taxation education in Foreign Corporate and Individual Tax Service Office conducted during 2019. The results of this study indicate that the practice of taxation education for Taxpayers of Representative Office of Foreign Companies and Permanent Establishments, whether in terms of educational methods, educational techniques, educational materials, providers of educational material, and supporting facilities, are generally in accordance with the guidelines and provisions of the legislation. The slight difference found in the practice of taxation education is a form of adjustment efforts made by Foreign Corporate and Individual Tax Service Office for overcoming challenges faced in the form of the matchless characteristics of foreign

corporate taxpayers who are Foreign Tax Subjects whose tax treatment is equivalent to corporate tax subject and additional workload in the form of settling the administration of exemption and refund of VAT and/or Sales Tax on Luxury Goods which are granted

for Representatives of Foreign Countries and determined International Organizations."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik edukasi perpajakan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak badan asing yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing dan kesesuaiannya dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kajian pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penelitian dapat memberikan gambaran terkait praktik edukasi perpajakan terhadap Wajib Pajak badan asing yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing. Objek penelitian adalah praktik edukasi perpajakan di KPP Badan dan Orang Asing yang dilakukan selama tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik edukasi perpajakan terhadap Wajib Pajak Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dan Bentuk Usaha Tetap, baik dari segi metode edukasi, teknik edukasi, materi edukasi, pemberi materi edukasi, maupun sarana pendukung, secara umum telah sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedikit perbedaan yang ditemukan pada praktik edukasi perpajakan adalah bentuk upaya penyesuaian yang dilakukan KPP Badan dan Orang Asing dalam menghadapi tantangan berupa uniknya karakteristik Wajib Pajak badan asing yang merupakan Subjek Pajak Luar Negeri yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan serta beban kerja tambahan dalam bentuk penyelesaian administrasi pembebasan dan restitusi PPN dan/atau PPnBM bagi Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional.

---

This study was conducted to determine the practice of tax education implemented on foreign corporate taxpayers registered in Foreign Corporate and Individual Tax Service Office and their compliance with the rules and regulations. This study uses a qualitative approach by collecting data through interviews and reviewing the guidelines and provisions of the laws and regulations so that the research can provide an overview related to the practice of tax education for foreign corporate taxpayers who are registered in Foreign Corporate and Individual Tax Service Office. The object of the research is the practice of taxation education in Foreign Corporate and Individual Tax Service Office conducted during 2019. The results of this study indicate that the practice of taxation education for Taxpayers of Representative Office of Foreign Companies and Permanent Establishments, whether in terms of educational methods, educational techniques, educational materials, providers of educational material, and supporting facilities, are generally in accordance with the guidelines and provisions of the legislation. The slight difference found in the practice of taxation education is a form of adjustment efforts made by Foreign Corporate and Individual Tax Service Office for overcoming challenges faced in the form of the matchless characteristics of foreign corporate taxpayers who are Foreign Tax Subjects whose tax treatment is equivalent to corporate tax subject and additional workload in the form of settling the administration of exemption and refund of VAT and/or Sales Tax on Luxury Goods which are granted for Representatives of Foreign Countries and determined International Organizations."

"Belakangan ini, pemerintah Indonesia secara aktif meminta perusahaan-perusahaan asing yang melakukan kegiatan di Indonesia untuk membentuk Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) di Indonesia. Dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perdoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, KPPA dibentuk untuk mengurus kepentingan perusahaan asing yang membentuknya dan mempersiapkan PT Penanaman Modal Asing di Indonesia dan/atau negara asing dan Indonesia. Salah satu contoh KPPA adalah Kantor Perwakilan SM Entertainment Indonesia, yang dibentuk oleh perusahaan hiburan Korea Selatan, SM Entertainment, pada tahun 2019. Menimbang betapa pesatnya perkembangan popularitas K-Pop dalam masyarakat Indonesia, tindakan masuknya SM Entertainment ke pasar Indonesia melalui pertama membentuk sebuah KPPA menjadi sebuah isu yang menarik. Poin menarik lainnya ialah meski kantor perwakilan terlihat seperti bagian dari proses penanaman modal, ia juga diatur dibawah perdagangan jasa dalam GATS. Melihat bagaimana KPPA menunjukkan potensi untuk mengundang penanam modal asing untuk menanam modal di wilayah Indonesia, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Hukum Perdata Internasional memandang isu ini.

---

the Indonesian government is actively requesting for various foreign companies who conduct activities in Indonesia to start establishing a Foreign Company Representative Office in Indonesia. Under Investment Coordinating Board Regulation No. 1 of 2020 concerning Guidelines of Electronically Integrated Business License Services, a Foreign Company Representative Office is established to take care for the interests of the foreign parent company and prepare for the foreign investment limited liability company’s incorporation in Indonesia and/or a foreign country and Indonesia. One instance of a Foreign Company Representative Office is SM Entertainment Indonesia Representative Office, established by a South Korean entertainment company SM Entertainment in 2019. Taking into consideration of how K-Pop’s popularity has been on the rise in the Indonesian society, the practice of SM Entertainment’s entrance to Indonesian market through first establishing a Foreign Company Representative Office is of particular interest. Another point of interest is while representative offices seem to be a part of the investment regime, they are also regulated under trade in services in GATS. Seeing how Foreign Company Representative Offices show a potential to invite more foreign investors to invest in Indonesian territory, this thesis aims to analyze how Private International Law sees this matter.

"

"Belakangan ini, pemerintah Indonesia secara aktif meminta perusahaan-perusahaan asing yang melakukan kegiatan di Indonesia untuk membentuk Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) di Indonesia. Dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perdoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, KPPA dibentuk untuk mengurus kepentingan perusahaan asing yang membentuknya dan mempersiapkan PT Penanaman Modal Asing di Indonesia dan/atau negara asing dan Indonesia. Salah satu contoh KPPA adalah Kantor Perwakilan SM Entertainment Indonesia, yang dibentuk oleh perusahaan hiburan Korea Selatan, SM Entertainment, pada tahun 2019. Menimbang betapa pesatnya perkembangan popularitas K-Pop dalam masyarakat Indonesia, tindakan masuknya SM Entertainment ke pasar Indonesia melalui pertama membentuk sebuah KPPA menjadi sebuah isu yang menarik. Poin menarik lainnya ialah meski kantor perwakilan terlihat seperti bagian dari proses penanaman modal, ia juga diatur dibawah perdagangan jasa dalam GATS. Melihat bagaimana KPPA menunjukkan potensi untuk mengundang penanam modal asing untuk menanam modal di wilayah Indonesia, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Hukum Perdata Internasional memandang isu ini.

---

the Indonesian government is actively requesting for various foreign companies who conduct activities in Indonesia to start establishing a Foreign Company Representative Office in Indonesia. Under Investment Coordinating Board Regulation No. 1 of 2020 concerning Guidelines of Electronically Integrated Business License Services, a Foreign Company Representative Office is established to take care for the interests of the foreign parent company and prepare for the foreign investment limited liability company’s incorporation in Indonesia and/or a foreign country and Indonesia. One instance of a Foreign Company Representative Office is SM Entertainment Indonesia Representative Office, established by a South Korean entertainment company SM Entertainment in 2019. Taking into consideration of how K-Pop’s popularity has been on the rise in the Indonesian society, the practice of SM Entertainment’s entrance to Indonesian market through first establishing a Foreign Company Representative Office is of particular interest. Another point of interest is while representative offices seem to be a part of the investment regime, they are also regulated under trade in services in GATS. Seeing how Foreign Company Representative Offices show a potential to invite more foreign investors to invest in Indonesian territory, this thesis aims to analyze how Private International Law sees this matter.

"

"Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum penanaman modal asing di Indonesia kemudian membandingkan Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia dan Vietnam. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum penanaman modal asing di Indonesia serta bagaimana perbandingan undang-undang penanaman modal di Indonesia dan Vietnam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisi masalah kepastian hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, dan perbandingan Undang-Undang Penanaman Modal antara Indonesia dan Vietnam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku-buku.Penanaman Modal Asing memberi manfaat dan dampak yang positif untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara, begitu juga untuk Indonesia dan Vietnam yang masih dianggap sebagai destinasi investasi Asia dan dunia. Banyak faktor yang menjadi bahan pertimbangan bagi penanam modal untuk menanamkan modalnya pada suatu negara, salah satunya adalah jaminan kepastian hukum. Masalah kepastian hukum seringkali menjadi penghambat masuknya investasi, khususnya di Indonesia karena ketidakpastian hukum menyebabkan iklim investasi menjadi tidak kondusif. Penelitian ini membandingkan Undang-Undang Penanaman Modal antara Indonesia dan Vietnam, kemudian menemukan beberapa persamaan dan perbedaan didalamnya. Undang-Undang Penanaman Modal harus bisa mengakomodir kepentingan penanam modal asing dengan memberi kepastian hukum, diikuti dengan penegakan hukum, tanpa mengurangi kepentingan nasion.

---

This research examines the legal certainty of foreign investment in Indonesia and subsequently compares the investment laws between Indonesia and Vietnam. The principal issue raised in this research is about the legal certainty of foreign investment in Indonesia as well as how the Indonesian laws of investment are compared to the laws of investment in Vietnam. As for the purpose of this research is to discover, comprehend and analyze the legal certainty problem of Foreign Investment in Indonesia, and the comparison of Investment Laws between Indonesia and Vietnam. This research is a legal research which is juridical normative using secondary data such as legislation and books.

Foreign investment gives benefits and impact which are positive for economic growth of a country, as well as to Indonesia and Vietnam which are still regarded as the investment destination in Asia and in the world. There are many factors taken into consideration for investors to invest in a country, one of them is legal certainty assurance. Legal certainty problem often obstructs the entry of investment, especially in Indonesia because the legal uncertainty made it inconducive for investment. This research attempts to compare the laws of investment between Indonesia and Vietnam, and subsequently locate the similarities and differences between them. Investment laws should be able to accommodate the interests of foreign investors by providing legal certainty, followed by law enforcement, without jeopardizing national interest."

"Penelitian ini membahas tentang kepastian hukum penanaman modal asing dalam hukum penanaman modal di Indonesia yaitu dengan membandingkan peraturan penanaman modal asing di Indonesia dan Thailand, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan The Investment Promotion Act. B.E. 2560, serta melihat juga kepastian hukum terhadap Penanaman Modal Asing di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan perundang-undangan, sehingga diketahui bahwa terdapat ketidakjelasan mengenai pengaturan penanaman modal asing di Indonesia, yang menimbulkan tumpang tindih antara peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menimbulkan ketidakjelasan birokrasi. Kemudian dalam penanaman modal asing di bidang pertambangan mineral dan batubara, pemerintah seharusnya dapat mengontrol dalam pengelolaannya karena mineral dan batubara berperan penting dalam kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian terdapat perbedaan dan persamaan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan The Investment Promotion Act. B.E. 2560 di Thailand. Persamaannya terdapat pada pemberlakuan undang-undang, adanya lembaga khusus, dan pemberian fasilitas serta insentif dalam kegiatan penanaman modal. Perbedaanya, terdapat pada substansi undang-undang, bentuk badan usaha, koordinasi dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal asing. Dengan demikian, diperlukan ketentuan yang ada harus jelas dan detail, dari peraturan tertinggi hingga peraturan pelaksananya harus sesuai dan dapat direalisasikan, khususnya ketentuan mengenai perizinan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengawasan terhadap penegakan hukum juga harus tetap dilaksanakan dan berkelanjutan.

---

This research discusses the legal certainty of foreign investment in investment law in Indonesia by comparing the regulations of foreign investment in Indonesia and Thailand, under The Act Number 25 of 2007 on Investment and The Investment Promotion Act. B.E. 2560, and also see legal certainty to Foreign Capital Investment in Mineral and Coal Mining according to The Act Number 4 of 2009 about Mineral and Coal Mining. This research uses normative juridical research method with comparative law approach and statutory approach, there is unclear about foreign investment arrangement in Indonesia, causing overlap between central and local government regulations, and causing bureaucratic uncertainty. Then in foreign investment of mineral and coal mining, the government should be able to control in its management because mineral and coal have an important role in prosperity. There are differences and similarities between The Act Number 25 of 2007 on Investment and The Investment Promotion Act. B.E. 2560 in Thailand. The similarities are in the enactment of the law, the existence of special institutions, and the provision of facilities and incentives in investment activities. The difference is in the substance of the law, the form of business entity, coordination and supervision and evaluation of foreign investment activities. Therefore, the necessary provisions must be clear and detailed, from the highest regulation to the implementing regulations to be appropriate and realizable, in particular provisions on licensing and coordination between central and local government, and supervision of law enforcement must also be implemented and sustained."

"Dalam kebijakan perpajakan, pengampunan pajak merupakan istrumen kebijakan suatu Negara untuk menaikan pendapatan Negara dalam waktu singkat. Dalam pelaksanaannya memerlukan istrumen-instrumen pendukung untuk mensukseskan program tersebut. Indonesia setidaknya telah melaksanakan program pengampunan pajak lebih dari 1 (satu) kali, mulai dari tahun 1964, terakhir dilaksanakan pada Tahun 2015. Kemudian digulirkan kembali pada Tahun 2016, pembahasannya sedang berjalan di Dewan perwakilan Rakyat. Tesis ini membahas pengampunan pajak dan pelaksanaannya di Indonesia dan Negara lain, serta kaitan antara pengampunan pajak di Indonesia dengan kepastian hukum. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini, menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengampunan pajak memerlukan landasan hukum yang kuat dan instrumen-istrumen pendukung untuk menjamin kepastian dalam pelaksanaannya.

---

In the context of tax policy, an amnesty constitutes a policy instrument through which a country can stimulate an immediate increase in tax revenue. In practice, it takes a number of other supporting instruments in order for that program to succeed. Indonesia has granted tax amnesty at least four times, in 1964, 1984, 2008 and 2015. In 2016 the same program is set to commence and currently matters relating to its implementation are being discussed in the House of Parliament. This thesis discusses how tax amnesty in Indonesia and other countries is implemented and the relevance of such program to Legal Certainty. This juridical –normative research concludes that the commencement of the tax amnesty program requires a strong legal basis and all the corresponding instruments to ensure successful implementation of the program."

"Pemberlakuan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah membuka babak baru dalam mewujudkan kepastian hukum bagi kegiatan penanaman modal baik asing maupun domestik di Indonesia. Keberadaan klausula pendahulu (grandfather clause) dalam Undang-Undang tersebut khususnya menjamin kepastian hukum bagi investasi yang telah dilakukan sebelum berlakunya UU Nomor 25 Tahun 2007. Akan tetapi, sayangnya komitmen ini tidak dijabarkan lebih lanjut dalam tataran operasional dan sektoral. Dalam sektor-sektor layanan kesehatan dan perdagangan internasional, berbagai peraturan pelaksana justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan tidak saja para investor asing tetapi juga Indonesia sendiri. Peraturan-peraturan baru mengenai industri farmasi, pedagang besar farmasi dan registrasi obat telah mengacaukan struktur industri farmasi yang selama ini telah bekerja dengan baik di Indonesia. Terlebih lagi, ketentuan mengenai satu angka pengenal importir (API) bagi satu importir juga tidak mengindahkan cara kerja industri farmasi sehingga menimbulkan berbagai kesulitan. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis peraturan-peraturan tersebut dan memberikan usulan mengenai bagaimana peraturan-peraturan itu disinkronisasi dan dikonsistenkan dengan kerangka hukum mengenai penanaman modal pada umumnya.

---

The enactment of Law Number 25 Year 2007 on Investments has opened a new chapter in the realization of legal certainty for investment activities both foreign and domestic in Indonesia. The existence of grandfather clause in the Law particularly provides legal certaincy for investments already performed before the enactment of Law Number 25 Year 2007. Unfortunately, however, this commitment is not translated further into operational and sectoral levels. In healthcare and international trade sectors, various implementing regulations have stirred legal uncertainty that is detrimental not only for foreign investors but also Indonesian national economy itself. New regulations concerning pharmaceutical industries, pharmaceutical wholesaler and drug registration have disrupted Indonesian pharmaceutical industry’s existing structure that has proven to work well for a long time. Moreover, legal provision requiring an importer to only have one importer identification number clearly disregarded the working of pharmaceutical production thus causing so much troubles. This research seeks to identify and analyse those implementing regulations and thereupon proposing on how the regulations should be synchronized and made consistent with the general legal framework for investments in Indonesia."