Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional dalam jangka waktu implementasi pada tahun 2016 sampai 2020 serta melihat dampaknya terhadap penguatan keamanan nasional Indonesia. Pemerintah merumuskan KSP atau One Map Policy dikarenakan pemetaan dan pendataan informasi geospasial (IGT) yang sudah ada masih terjadi tumpang tindih dan belum dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan khususnya dalam rangka memperkuat keamanan nasional Indonesia. KSP yang diimplementasikan secara elektronik pada tahun 2016 menjadi momentum bagi penguatan keamanan nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan yang melaksanakan KSP. Ruang lingkup penyelidikan dibatasi pada peta tematik wilayah pertahanan militer yang dibuat dengan perbandingan skala 1:1.000.000 untuk menganalisis aspek militer dan peta tematik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 sampai 2019 dengan perbandingan skala 1: 250.000 untuk menganalisis aspek ekonomi pada penguatan keamanan nasional. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemetaan dan pengumpulan data informasi geospasial telah dilakukan sebelum dan setelah kemerdekaan Indonesia untuk keperluan transportasi, eksplorasi sumber daya alam, kepentingan ekonomi dan militer. Keberhasilan implementasi KSP ialah telah berhasil menyatukan 85 peta tematik dari berbagai kementerian/lembaga menjadi satu standar, satu database, satu referensi ke dalam satu geoportal nasional. Pada peta tematik wilayah pertahanan telah terimplementasi dan memperjelas batas darat dan laut nasional. Untuk hasil peta tematik RPJMN 2015 sampai 2019 telah terimplementasi dan memberikan informasi proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah ke dalam satu peta elektronik geoportal nasional. KSP diperbaharui dengan Perpres No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian skala 1:50.000.

---

This study aims to analyze the implementation of the National One Map Policy (KSP) during 2016-2020 and its impact on strengthening Indonesia's national security. The government formulated the KSP or One Map Policy, because the existing mapping and data collection of geospatial information (IGT) was overlapped and has not been optimum yet on its policy’s formulation and implementation, especially in the context of strengthening Indonesia's national security. KSP which was implemented electronically in 2016 became one of the momentums for strengthening Indonesia's national security. This study used qualitative methods combined with library research and in-depth interviews with stakeholders who formulated and implemented KSP. The scope of the investigation was limited to the thematic map of the military defense area made with a ratio of 1: 1,000,000 to analyze the strengthening of military aspects and the thematic map of the 2015 to 2019 National Medium Term Development Plan (RPJMN) with a scale of 1: 250,000 to analyze economic aspects in strengthening national security. The results of this study found that mapping and data collection of geospatial information had been carried out before and after Indonesia's independence for transportation, natural resource exploration, economic and military purposes. The implementation of KSP achieved the goal by integrating 85 thematic maps from various ministries/agencies with same standard, database, and reference into one national geoportal. On the defense area’s thematic map, it implemented and helped to clarify the national land and sea boundaries and for the thematic map of the 2015 - 2019 RPJMN, it implemented and provided information on development projects carried out by the government into one National Geoportal electronic map. The amendment of KSP was amended with Presidential Regulation Number 23 of 2021 concerning amendments to Presidential Regulation Number 9 of 2016 focusing on the acceleration of KSP implementation at a scale of accuracy of 1:50,000."

"Permasalahan klasik public administration di Indonesia terkait perbedaan nomenklatur Administrasi Negara (AN) dan Administrasi Publik (AP) merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Perbedaan nomenklatur public administration ini hanya terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian dengan judul ?Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara dalam Konteks Indonesia? ini mencoba memberikan jawaban atas permasalahan klasik tersebut. Melalui sejarah perkembangan ilmu public administration secara global yang dikaitkan dengan sejarah public administration di Indonesia serta menganalisa pendapat beberapa ilmuwan public administration Indonesia, tulisan ini menjelaskan secara faktual perbedaan nomenklatur yang ada. Menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif, penulis menjelaskan alasan terjadinya perbedaan nomenklatur antara AP dan AN. Faktor sejarah, faktor bahasa, dan ekologi administrasi merupakan temuan penulis yang menjadi tiga faktor dasar penyebab perbedaan nomenklatur public administration di Indonesia.

---

The classical problem of public administration in Indonesia related to nomenclature differences between State Administration (AN) and Public Administration (AP) are interesting topic to be conducted as a research. Interestingly, these differences happen only in Indonesia. Therefore, the study entitled "The Differences of Public Administration and the State Administration in the Context of Indonesia" will elaborate the answers regarding this classical problem. Through the history of the global public administration science associated with the history of public administration in Indonesia by analyzed opinion of some Indonesian public administration scientist, this research describes the factual differences of the nomenclature. Using constructivist paradigm with qualitative approach, it explains the reasons of the differences between the AP and AN nomenclature. History, language, and ecological is the three basic factors causing differences in nomenclature of public administration in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh peta strategi dan rancangan indikator evaluasi kinerja fakultas dengan balance scorecard. Peta strategi digunakan sebagai alat bantu untuk menvisualisasikan, menerjemahkan dan mengkomunikasikan rencana strategis fakultas kepada seluruh karyawan. Pemilihan strategi dengan metode Borda perankingan dan triangulasi validasi metode kualitatif telah menghasilkan 5 strategi fakultas yang terpilih dari Renstra Rencana Strategis Universitas. Metode AHP juga digunakan sebagai usulan untuk memusatkan perhatian pada 5 strategi yang akan diprioritaskan dalam mencapai visi dan misi fakultas serta memberikan laporan kemajuan kinerja antar strategi. Urutan strategi hasil prioritas AHP adalah pemantapan sistem tata kelola dan manajemen terintegrasi dan organisasi yang sehat, penguatan profesionalisme SDM, peningkatan kapasitas, kualitas dan produktifitas riset, pengabdian masyarakat dan inovasi, peningkatan kualitas lulusan berdaya saing global, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan pemanfaatannya secara optimal. Setiap strategi memiliki program ndash; program pencapaian strategi yang dikelompokan ke dalam empat persepektif BSC. Setiap program pencapaian strategi memiliki beberapa indikator evaluasi kinerja. Hasil rancangan evaluasi kinerja digunakan untuk menentukan keadaan sistem pendidikan serta memantau setiap perkembangan dan kemajuan kinerja fakultas baik eksternal maupun internal.

---

This thesis aims to obtain a strategy map and design of faculty performance evaluation indicators with a balanced scorecard. Strategy map is used as a tool to visualize, interpret and communicate the strategic plan of the faculty to all employees. The selection strategy with Borda ranking and triangulation qualitative method validation has produced 5 five strategies faculty that chosen from strategic planning. Analytical Hierarchy Process AHP method is also used to focus on 5 five strategies that will be priorited in achieving the vision and mission of the faculty and provide a performance progress report of performance strategy. The priority of strategis based on AHP method are good university governance and management strengthening human resources professionalism increasing capacity, quality and productivity of research, community service and innovation increasing quality of graduates globally competitive increasing quantity and quality of infrastructure and optimal utilization. Each strategy has several programs to achieve strategy which grouped in 4 four perspectives of Balance Scorecard BSC . Each program has several performance evaluation indicators. The results of strategy map design and performance evaluation indicators are used to determine how the condition of the education system and monitor how progress report of performance faculty, both external and internal."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan kebijakan preservasi koleksi peta di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI). Tujuan penelitian ini adalah mengindentifikasi penerapan kebijakan preservasi koleksi peta yang diterapkan di lapangan sehingga kendala penerapan kebijakan tersebut dapat dianalisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus yaitu wawancara mendalam kepada pihak yang terkait di dalam proses preservasi koleksi peta dan melakukan observasi yaitu berupa pengamatan secara langsung terhadap objek penilitian. Kebijakan preservasi yang diteliti adalah manajemen, sumber daya manusia, fasilitas serta anggaran yang berkaitan dengan presevasi peta. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam penerapan kebijakan preservasi koleksi peta di PNRI masih banyak kendala-kendala yang ditemui sehingga penerapan kebijakan belum berjalan secara optimal.

---

This study discusses the implementation of a policy on how to preserve a collection of maps in the National Library of the Republic of Indonesia (PNRI). The purpose of this study is to identify the implementation of a maps’ collection that applied in the object of research, so that contraints of the application can be analyzed. The approach used in this study is a qualitative case study method that is in-depth interviews to the relevant parties in the preservation map collection process’ and observation namely direct observation to the object. Preservation policies studied were management, human resources, facilities and budgets relating to the maps’ preservation. The results of the research revealed that the implementation of map colections’ preservation policy at PNRI are still having many obstacles so that the implementation of the policy has not run optimally."