Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTAKSejak tahun 1989, Program Kali Bersih (Prokasih) gencar dicetuskan dan dibahasa dalam berbagai kesempatan dan media karena dianggap sebagai hal yang sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan masyarkat, terutama mereka yang berdomisili di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS).Pemerintah DKI Jakarta telah menyelenggarakan Prokasih sejak awal, kegiatannya dilaksanakan oleh kelompok kerja (Pokja) yang dibentuk dan dievaluasi setiap awal tahun anggaran sebagai kelembagaan yang mengelola Prokasih. Upaya ini telah membuahkan hasil berupa penghargaan sebagai penyelenggara terbaik [ertama Prokasih selama 3 tahun berturut-turut dan menjadi terbaik kedua pada tahun keempat se-Indonesia. Berdasarkan hasil tersebut di satu sisi, sementara di sisi lain keadaan kali yang kini masihtercemar (menurut laboratorium KP2L), semakin hitam dan semakin berbau (menurut pengamatan dan keterangan masyarakat setempat), serta belum tercapainya baku mutu yang telah ditetapkan (menurut data yang ada pada Sekretariat Prokasih dan Biro BLH), menimbulkan keinginan untuk meneliti bagaiman performance (tampilan, pelaksanaan, penyelenggaraan) kelembagaan Prokasih serta faktor apa yang menentukan/menghambat keberhasilan kelembagaan Prokasih di Jakarta ini.Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui faktor-faktor penentu keberhasilan kelembagaan Prokasih dalam upaya mengembalikan kebersihan kali dan meningkatkan kualitas air kali sesuai dengan baku mutu peruntukannya. Secara khusus bertujuan untuk mengembangkan model kelembagaan berupa lembaga pengelola sungai dengan garis tugas yang jelas dan tegas dalam upaya mewujudkan tujuan Prokasih di DKI Jakarta.Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat antara lain berupa konsep tentang pengelolaan sungai yang secara khusus ditujukan kepada Pemerintah DKI Jakarta dan secara umum sebagai contoh bagi pemerintah Daerah lainnya di Indonesia.Untuk maksud tersebut, dilakukan penelitian pustaka dan penelitian lapangan yang difokuskan kepada lembaga dan kelembagaan dalam mengelola 3 sungai utama Prokasih di DKI Jakarta, yaitu Sungai Ciliwung, Cipinang dan Mookervart.Populasi penelitian ini adalah lembaga-lembaga yang mengelola Prokasih seperti Dinas, Badan, Biro, lembaga lain yang terkait, serta masyarakt sekitar DAS Prokasih. Sampel penelitian ditentukan dari populasi yang ada, pilihan didasarkan pada unsur/sub bagian lembaga yang mengelola bagian tugas prokasih, serta anggota masyarakat dan industry yang dipilih secara pusposif (pertimbangan, yaitu sampel pertimbnagan menurut konteks dan kondisinya.Responden penelitian ini dipilih dengan mempertimbnagkan erat tidaknya tugas yang dikelolanya pada lembaga responden dengan performance Prokasih serta anggota masyarakat dan atau industry yang dipilih secara purposive sebagai bagian dari sampling purposive.Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, observasi dan studi pustaka tentang penyelenggaraan Prokasih di DKI Jakarta. Cara ppengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan program komputer Microstat, menerapkan rumus Chi Kuadrat (x2) yang antara lain berfungsi untuk mnegukur derajat hubungan antar variabel dan keterkaitan antar aspek kelembagaan Prokasih yang berarti keterpaduan antar lembaga pengelolanya.Dari hasil analisis diperoleh temuan bahwa performance (penyelenggaraa) Prokasih belum optimal, masih terdapat kelembagaan yang overlapping (tumpeng tindih) dalam mengelola sungai, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dan pengusaha industry dalam menunjang Prokasih di DKI Jakarta. Kenyataan ini dibuktikan dengan keadaan kali yang masih belu memenuhi syarat sesuai baku mutu dan peruntukkannya.Untuk mengatasi hal tersebut aspek kelembagaan Prokasih di DKI Jakarta harus dilaksanakan secara terpadu, terarah dan serentak dengan memrioritaskan pada perlakuan lembaga terkait untuk mewujudkan performance Prokasi yang lebih baik dari yang ada kini, kemudian pemantauan efluen dan badan air perlu ditingkatkan frekuensinya dan diikuti dengan tindak lanjut dari pemantauan tersebut baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah secra langsung maupun dengan melibatkan masyarakat setempat, serta diperlukan upaya untuk menyamakan persepsi antar lembaga terkait agar lebih terjalin koorsdinasi yang lebih baik dari yang ada sekarang ini. Mengikuti hasil analisis tersebut, barangkali kini sudah waktunya untuk meningkatkan piranti hukum dan penerangan, agar lembaga Prokasih bekerjasama dengan lembaga berwenang mau dan mampu menerapkan sanksi yang lebih tegas kepada para pencemar sungai tanpa kecuali bila ingin mengendalikan pencemaran sungai ini."

"ABSTRAKAir merupakan salah satu sumberdaya alam yang mempengaruhi kehidupan hajat hidup orang banyak. Air sungai yang letaknya jauh dari aktivitas manusia umumnya tidak mengalami pencemaran, sedang yang dekat dengan aktivitas manusia cenderung mengalami pencemaran. Sungai di Jakarta cenderung mengalami pencemaran sebagai akibat langsung dari pertambahan jumlah penduduk, laju pembangunan, pertambahan jumlah industri dan kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut mengakibatkan peningkatan jumlah limbah yang sebagian dibuang ke sungai sehingga berakibat menurunnya kualitas air sungai.Untuk menanggulangi masalah tersebut pada tahun 1989 Pemerintah DKI Jakarta mencanangkan Program Kali Bersih (Prokasih) yang mengikutsertakan peranserta industri, salah satu sasaran Prokasih di DKI Jakarta adalah Sungai Ciliwung.Prokasih juga mendapat dukungan dari Gerakan Ciliwung Bersih (GCB) suatu gerakan yang beranggotakan Lembaga Swadaya Masyarakat., perguruan tinggi, swasta dan mahasiswa yang peduli terhadap air bersih oleh karena itu GCB merupakan bagian terpadu dalam Prokasih DKI Jakarta.Prokasih di DKI Jakarta dinilai berhasil oleh Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuannya yaitu menurunkan atau mengurangi jumlah zat pencemar yang masuk ke sungai yang ditargetkan dalam Prokasih. Keberhasilan tersebut salah satunya berkat adanya peran serta industri sebagai peserta Prokasih.Tesis ini bertujuan meneliti tentang hasil pera serta industri dalam Prokasih di DAS Ciliwung DKI Jakarta, tingkat peranserta, masalah pokok yang mempengaruhi tingkat peranserta serta perbedaan peranserta dan perbedaan masalah yang mempengaruhi tingkat peranserta antara industri dengan kategori PMA, PMDN dan Non-Fasilitas.Peranserta industri yang diteliti dibatasi pada keikutsertaan industri dalam : (1) penurunan kadar BOD, COD, SS dan pH air,(2) pemantauan proses produksi dan limbah yang dihasilkan, (3) pendidikan dan penyuluhan bagi karyawan di bidang lingkungan,(4) penghijauan di sekitar lokasi pabrik.Penelitian menggunakan metode survai dengan alat bantu kuesioner, jumlah industri yang disurvai direncanakan 75% dari seluruh peserta Prokasih tahun 1989 dan 1990 yang seluruhnya berjumlah 53 industri.Berdasarkan penelitian awal jumlah industri yang menghasilkan limbah cair hanya 38 buah, sehingga jumlah sampel ditetapkan 27 buah industri yang dikelompokan berdasarkan kategori perusahaan: Penanaman Modal Asing (PMA) 6 buah, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 16 buah dan Non Fasilitas 5 buah. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak distratifikasi (stratified random sampling).Hasil peranserta perusahaan industri dalam Prokasih selama dua tahun, pada penelitian ini dibagi menjadi 4 bidang yaitu :(1) Untuk menurunkan SOD, COD, SS dan pH air, telah dibangun Unit Pengolahan Limbah sebanyak 26 buah atau 96,3% dari seluruh responden, (2) Pemantauan proses produksi dan limbah yang dibasilkan telah dilakukan oleh 88,8% dari seluruh industri yang disurvai, (3) Pendidikan dan penyuluhan bagi karyawan di bidang lingkungan, telah dilakukan oleh semua industri, (4) Penghijauan di sekitar lokasi pabrik dilakukan oleh hampir semua industri, satu industri tidak melaksanakan karena tidak tersedianya lahan.Hasil penelitian menunjukkan 22,2 % dari seluruh industri tingkat peransertanya tinggi, 70,4 % industri tingkat peransertanya sedang dan 7,4 % tingkat peransertanya rendah. Kondisi peranserta perusahaan industri tersebut dapat dinilai cukup baik.Dari penelitian terungkap bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat antara tingkat peranserta dengan kategori perusahaan (PMA, PMDN dan Non-Fasilitas). Hal ini ditunjukkan dengan angka tingkat hubungan yaitu r = 0,31 atau sangat lemah. Juga tidak terdapat perbedaan tingkat peranserta antara PMA, PMDN dan Non-Fasilitas yang ditunjukkan dengan Khi Kuadrat hitung < dari Khi Kuadrat tabel (X 2 (0,05) 4= 2,472 < 9,488)Masalah pokok yang mempengaruhi tingkat peranserta tidak dapat terungkap secara jelas, namun jumlah industri yang merasa ada masalah dalam melaksanakan kegiatan Prokasih adalah sebagai berikut: (1) Kesulitan dalam cara penurunan HOD, COD, SS dan pH air dialami satu industri, (2) Masalah pemilihan teknologi yang tepat dan ekonomis dalam pemantauan proses produksi dan limbah yang dihasilkan dialami 7 industri, (3) Pendidikan dan penyuluhan bagi karyawan di bidang lingkungan tidak ada masalah, (4) Dalam penghijauan di sekitar pabrik ada 15 industri mengalami kesulitan diantaranya dalam penyediaan lahan, perawatan dan pemilihan jenis pohon.Untuk tingkat peranserta sedang dan tinggi terdapat perbedaan jumlah perusahaan industri dengan status PMA, PMDN dan Non-Fasilitas, sedangkan pada tingkat peranserta rendah tidak terjadi perbedaan jumlah karena seluruhnya PMDN.Ada perbedaan banyaknya masalah dan permasalahan yang dihadapi oleh industri dengan kategori perusahaan PMA, PMDN dan Non-Fasilitas.

---

ABSTRACT

Water is one of the natural resources influencing the lives of many people. The river water one located far away from people's activities usually is not so much polluted, but those located near them is. Rivers in Jakarta mostly directly polluted as a direct impact of rapid population growth, development effort, an increasing number of industries and economic activities. This condition resulting in the increase of the amount of waste with partially dumped into the rivers which causes the decrease of the quality of the river water.

To overcome this problem, the Government of the Capital City of Jakarta at 1989 has launched redundant Program Kali Bersih or Clean River Program, includes the participation of industrial, one of the purpose DKI Jakarta's Prokasih is Ciliwung river..

Prokasih is also supported by Gerakan Ciliwung Bersib (GCB) a movement whose members are Non Government Organization, colleges, private sector, student who care about clean water, therefore GCB is an integrated part in DKI Jakarta 's Prokasih﷓

The Prokasih program of the Jakarta special province considered as a success by the Minister of State for Population and the Environment, in achieving the target, though the decrease and in reducing the total amount of pollutant dumped into the rivers, as it has been targeted in Prokasih. The success has been achieved particularly because of the participations industrial in this program.

This thesis was written to analyze the results of the industrial participation in the program in DAS Ciliwung DKI Jakarta, the rates of participation and the primary issues facing the companies which influence the rate of participation among the 3 categories: Foreign Investment, Domestic Investment and Non-Facilitated.

The industrial participation is observed limited to their participations in implementing: (1) The decrease in the amount of 9OD, COD, SS and the pH of the water, (2) The monitoring of production process and the waste production, (3) The education and counseling on environmental science for employees, (4) The a forestation program around the plant area.

The study has required the survey method using questionnaires. The total industrial plants observed covered about 75* of all 1989 and 1990 Prokasih program participants the totality 53 industries.

From 38 industries producing liquid waste according to the pre-study, only 27 industries were observed as samples within 3 categories: 6 Foreign Investments, 16 Domestic Investments and 5 Non-Facilitated. Sample was chosen using the stratified random sampling.

The results of the participation in Prokasih program in 27year time, in this study the provided 4: (1) There are 26 or 96,3% of all respondents have waste treatment plants to decrease BOD, COD, 5S and the pH of the water, (2) The monitoring of production process and the waste produced have been done by 80,8* of all surveyed industrial companies, (3) Education and counseling of environmental science for the employees has been done by all surveyed industrial companies, (4) The a forestation program around the plant area has been done by all participants, only one has not done it because of the lack of space.

Considering that 22,2* of all companies categorized good participation, 70,4* of all companies are categorized having average and 7,4* categorized lower participation. The participation condition companies in the Prokasih program have proven a success.

From the study it is understood that there is no correlation between the rate of participation and the company's category. This is proven by the weak correlation, r = 0.31. The differences in the rate of participation among those companies are not proven, since the value of the computed Khi Square is less than the value found in the Khi Square table.

The primary issues which influence the rate of participation cannot be found clearly, however, some companies feel that problems facing them subjectively in Prokasih program are: (I) The difficulties to decrease system BCD, COD, SS and pH of the water was felt by one industrial, (2) The problem in choosing the right technology and economically on monitoring the production process and the waste produced was felt by 7 industries, (3) All participants had no problem in education and counseling on environmental science for the employees, (4) The difficulty in a forestation around the plant area was felt by 15 industries such as in space supply, maintenance and choice of trees.

Foreign Investment, Domestic Investment and Non-Facilitated showed differences in the rate of participation (good and average), while for poor participation there was no differences since all were Domestic Investment.

There are differences in the number variety of problems facing those companies within each category."

"Gejala intrusi di Jakarta semakin tidak dapat dihindari hingga ke bagian barat wilayah Tegal Alur, Ancol, Senen, Marunda dan Cilincing, Cengkareng, Kapuk, GrogoI, Sunter dan Pluit. Keterbatasan PDAM dalam upaya memenuhi kebutuhan air bersih penduduk perkotaan, menyebabkan pemerintah merasa perlu memberikan bantuan terhadap penduduk perkotaan yang berpenghasilan rendah, serta yang daerahnya belum terjangkau oleh PDAM secara optimal. Program SB-AB diharapkan dapat mengatasi kesulitan penduduk pada sektor air bersih di daerah padat. Pemanfaatan dan pengelolaan prasarana air bersih diserahkan kepada penduduk itu sendiri dengan harapan prasarana dan sarana ar bersih yang dibangun dapat berkelanjutan. Sasaran program adalah penyediaan prasarana air bersih bagi masyarakat miskin di daerah perkotaan dan perdesaan, termasuk desa yang belum terlayani oieh PDAM dan menempati daerah yang rawan air bersih.Pada penelitian ini akan dianalisa tentang pelaksanaan program SB-AB yang telah dilaksanakan sejak tahun 2002 di kelurahan Semanan khususnya di RWIRT 031005 dan 08109. Jumlah kerangka sampeI adalah 187 KK yaitu 119 KK di RTIRW 009108 dan 68 KK di RTIRW 005103. Sampel yang diambil adalah + 30 % yaitu sekitar 61 KK. Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan adalah acak sistematis. Penggunaan sampling tersebut agar masing-masing RTIRW mendapatkan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi dipilih menjadi anggota sampel. Di samping itu juga dilakukan wawancara mendalam terhadap pihak yang dianggap terkait. Pengolahan data dilakukan dengan cara kuantitatif menggunakan SPSS, untuk mengetahui gambaran persepsi warga terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KSM. Juga dilakukan analisis kualitatif untuk menganalisis pendapat, pamdangan atau tanggapan informasi yang tertampung dalam kuesioner maupun dari hasil pengamatan di lapangan. Analisa data pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, dan korelasi.Hasil analisa yang didapat adalah variabel kebutuhan masyarakat terhadap air bersih berkorelasi positif kepada kepuasan masyarakat variabel kemampuan masyarakat membayar harga air KSM berkorelasi positif kepada kepuasan masyarakat. VariabeI kemampuan masyarakat membayar harga air Pam Swasta berkorelasi negatif kepada kepuasan masyarakat; variabel Peran Organisasi masyarakat berkorelasi positif kepada kepuasan masyarakat. Variabel kemauan masyarakat untuk berpartisipasi tidak berkorelasi kepada kepuasan masyarakat.Kesimpulan yang didapat : (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program SB-AB yaitu adanya kebutuhan masyarakat, ada kemampuan masyarakat membayar, ada kemampuan peranan organisasi sosial masyarakat dan ada kemampuan KSM. (2) Kemampuan KSM air rendah dalam hal manajemen dan pembukuan sehingga dalam mengelola administrasi dan keuangan KSM, pengurus selalu merasa rugi dan tidak mampu memelihara prasarana bantuan.

---

The Syndrome of intrusion in Jakarta is increasingly unavoidable down to the western part in the area Tegal Alur, Ancol, Marunda, Cilincing, Cengkareng, Kapuk, Grogol, Sunter and Pluit. The limit of PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum Local Clear Water Supplier) in the effort of meeting the need of clean water of urban population, resulting in the government feel the need to provide aids to low income urban people, as well as for those whose area not yet reached by PDAM optimally. SB-AB program is expected capable to overcome the difficulties of the people in clean water sector in highly populated area. The use and management of clean water infrastructure is given to the people themselves hoping that the constructed infrastructures and facilities of clean water can be continuous. The program aim is to provide clean water infrastructure for poor people in urban and rural areas, including villages not yet served by PRAM and taking the space of area susceptible with clean water.

In this research to be analyzed the implementation of SB-AB program already done since 2002 in kelurahanlsub-district of Semanan, especially in RWIRT (Neighborhood) 031005 and 081009. The number of sample test is 187 KK (household) that is 119 KK in RTIRW 009108 and 68 KK in RT/RW 005103. The sample taken is ± 30 % that is around 61 KK. The use on the method of sample taking is in order for each RTIRW to obtain equal opportunity for every member of population selected as sample member. Besides that, indepth interview is also done to parties considered as related. The data processing is done by quantitative means using SASS, in order to find out the perception picture of the people as to the satisfaction of the people to KSM service. Qualitative analysis is also done to analyze the opinion, notion, or response on the information retained in this research by using' descriptive and correlated statistics.

The analytical result obtained is the variable on the need of the people for clean water positively con-elated to the people's satisfication; the people's capability variable to pay KSM water price is positively correlated to the people's satisfaction. The variable of the people's capability to pay private sector (pam swasta) water price is negatively correlated with the people's satisfaction; the variable of organizational role of the people is positively correlated with the people satisfaction. The variable of the people willingness to participate is not correlated to the people satisfaction.

The conclusion obtained ; (1) The factors affecting the success of SB-AB program is the existence on the need of the people, there is capability of the people to pay, there is capability of social organization role of the people and there is capability of KSM. (2) KSM capability is low in respect of management and bookkeeping thus in managing the administration and finance of KSM, the management always at loss incapable to maintain aid infrastructure."

"Perkembangan penduduk kota Jakarta meningkat sebesar 3,08 %. Berdasarkan analisis bahwa perldraan pertumbuhan jaringan utilitas di bawah tanah meningkat sebesar 72,75 % pada Repelita VII berarti beban BKJS sebagai satu-satunya badan yang mempunyai tanggung jawab koordinasi dan pengeluaran perijinan untuk penanaman jaringan utilitas di bawah tanah di wilayah DKI Jakarta semakin bertambah berat. Tujuan penelitian ini adalah menelaah kebijaksanaan program penanaman jaringan utilitas di bawah tanah di wilayah DKI Jakarta ditinjau dari aspek kelembagaan dan manajemen termasuk pemilaran mengenai keterlibatan peran serta swasta untuk program penanaman jaringan utilitas di bawah tanah di wilayah DKI Jakarta. Untuk melihat kinerja (performance) BKJS selama ini pelaksanaan program penanaman jaringan utilitas di bawah tanah, telah dilakukan survey di wilayah kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Barat dengan jumlah responden sebanyak 428 orang yang tersebar di 9 Kecamatan. Target populasi lainnya yang diwawancara adalah instansi terkait yang mempunyai program penanaman jaringan utilitas dan aparat Pemda DKI lainnya termasuk aparat BKJS. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya program penanaman jaringan utilitas di bawah tanah harus dilakukan secara profesional, tidak merugikan wasyarakat dan pemborong yang melaksanakan penanaman harus mengikuti pedoman yang telah dikeluarkan oleh BKJS. Temuan yang menarik dari penelitian ini adalah bahwa eksistensi BKJS didalam mengeluarkan ijin penanaman (IPJS) masih diragukan oleh instansi lainnya terbukti masih diperlukan survey ulang oleh instansi lainnya walaupun Surat ijin sudah dikeluarkan oleh BKJS. Kesimpulan dari studi ini adalah perlu dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan BKJS termasuk pola manajemennya sehingga operasional BKJS lebih efisien. Untuk itu peran serta swasta memegang peran yang sangat penting dalam pengelolaan Daerah Manfaat Jalan (DMJ) sebagai tempat terkumpulnya semua jaringan utilitas di bawah tanah."

"Air adalah satu diantara kebutuhan hidup yang paling penting, Manusia bisa bertahan hidup 2 - 3 minggu tanpa makan, tapi hanya 2 - 3 hari tanpa minum manusia bisa mati. Secara global kuantitas sumberdaya air di bumi relatif tetap, sedangkan kualitasnya makin hari makin menurun.Sebagai contoh , di DKI Jakarta pada tahun 2003 lalu, dari 43 kecamatan yang ada, ll kecamatan dinyatakan mulai mengalami krisis air bersih. Kapasitas produksi air bersih DKl Jakarta paling banyak hanya mampu melayani empat puluh persen penduduk .Apabila dimasukan kebutuhan air bersih bagi hotel, perkantoran, industri, rumah sakit, pertamanan, rumah-rumah ibadat dan sebagainya, maka ancaman akan defisit air betul - betul meresahkan, sehingga akan mengganggu stabilitas ketahanan daerah.Tujuan dalam penelitian ini meliputi : (I). Menentukan jumlah penduduk dan kebutuhan air bersih untuk lima tahun kedepan serta mengukur besarnya pengaruh faktor jumlah penduduk dan produksi air bersih terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih , (2). Mengetahui faktor-factor yang menyebabkan semakin terbatasnya kemampuan alam dalam memenuhi ketersediaan air bersih, dan (3). Mengajukan strategi pemecahan untuk mengatasi kelangkaan air bersih dan terbatasnya kemampuan alam guna memperkecil dampak negatif yang ditimbulkan agar ketahanan daerah provinsi DKI Jakarta tetap stabil.Penelitian ini menggunakan metode deskriptitl regresi dan model AHP. Metode deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual yang melukiskan gejala-gejala yang ada secara rinci. Metode regresi ( SPSS ) digunakan untuk menentukan proyeksi jumlah penduduk dan kebutuhan air bersih lima tahun kedepan, serta mengukur besarnya pengaruh faktor jumlah penduduk dan peroduksi air bersih dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Model AHP digunakan untuk menentukan skala prioritas dari hasil kuisioner dan diolah dengan program Expert Choice.Hasil penelitian : (1) Jumlah penduduk DKI Jakarta untuk lima tahun kedepan hampir mencapai sebelas juta jiwa dan kebutuhan air bersih diperkirakan mencapai empat ratus sembilan puluh dua juta meter kubik pertahun. Kebutuhan air bersih untuk lima tahun kedepan masih dapat terpenuhi sebcsar enam puluh satu persen. Faktorjumlah penduduk dan produksi air bersih berpengaruh sangat signifikan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dengan koefisien determinasi mencapai hampir sembilan puluh empat persen. (2). Faktor penyebab semakin terbatasnya kemampuan alam dalam memenuhi ketersediaan air bersih adalah kualitas air menurun akibat pembuangan berbagai limbah ke sumber air, iahan untuk resapan air berkurang, meningkatnya bencana banjir , penggunaan air tanah yang semakin meningkat,dan melebihi kemampuan pengisian kembali air tanah. (3). Strategi yang pertama efiseiensi pemakaian air bersih, strategi kedua menambah jumlah PAM Daerah, strategi ketiga mempermudah ijin pendirian PAM Swasta, strategi keempat pasok air bersih dari luar Jakarta, strategi kelima penerapan teknologi penyulingan air laut.Bila pengelolaan sumberdaya air yang bijaksana dan pemakaian air bersih yang tepat guna maka akan memperoleh manfaat ekonomis, ekologis, dan sosial- budaya yang saling berkaitan satu sama lain, secara simultan akan mendukung peningkatan ketahanan daerah provinsi DKI Jakarta.

---

Water is one of most important basic substance needs, human can survive

without food within two to three weeks, but without drink can survive to live just two to three days, it is inevitably can die. It is relative remain stable of water resource in the earth globally, while the quality is getting more decrease. For example, in Capital City Special Region of Jakarta in 2003 ago, of 43 the existing subdistricts, 11 of them are stated begin to go through freshwater crisis. Freshwater production capacity of Jakarta Special Region at least it only will able to serve forty percent of population. If freshwater need distributed to hotel, offices, industries, hospitals, parks, worship houses and so forth, therefore threaten toward the deficit of water simply give rise to be restlessness, so that it will disturb stability of regions endurance.

The purpose of the research consists of : (1). Decide the number of population and freshwater need for tive years onward as well as measure magnitude of effect of total of population factor and freshwater production for supplying freshwater need, (2). Interpreting factors generating progressively limited nature capacity in fulfilling freshwater availability, and (3) to propose solution strategy to cope with scarcity of freshwater and a limited nature capacity for minimizing negative impact emerging for endurance of Capital City of Jakarta Special Region is remain stable.

This research use descriptive method, regression and AHP model. Descriptive method is aimed to gather actual information representing the detailed existing tendencies. Regression method (SPSS) is used to determine projection of the total population and freshwater need onward, and also measure the magnitude of effect of the amount of population factor and reproduction of freshwater in supplying freshwater need. AHP model is used to determine scores (priority scale) from questionnaires result and adapted and processed with Expert Choice program.

The result of research: (1) The amount of population of Jakarta for five years onward almost to reach eleven million people and freshwater need estimated run into four hundreds ninety two cubic meter per year. Freshwater need for five years onward can be still fulfilled of sixty one percent. Total population factor and freshwater production has most significant role on supply offreshwater need with determination coefficient reach nearly of ninety four percent. (2). Cause factor is progressively the limited of nature capacity in supplying freshwater availability is water quality decrease due to wastewater to the source of water, pervasiveness water area is reduce, flood disaster is more increasing, the use of ground water is getting more increase, and exceeding capacity if ground water refilling. (3) The first strategy is the use of freshwater is efficient, the second strategy is to increase total of District PAM, the third strategy is facilitating the establishment permission of Private PAM, the fourth strategy freshwater supply from out of Jakarta, the fifth strategy is sea water refining technology application."

"Industri farmasi saat ini sedang berkembang di seluruh dunia. Produksi industri farmasi khususnya pada obat herbal berbentuk padat kategori Immunomodulator dalam skala besar setiap harinya dapat memberikan masalah yang signifikan terhadap lingkungan. Pada masa munculnya kasus COVID-19 di seluruh Dunia, obat herbal berbentuk padat kategori Immunomodulator dari PT X berperan penting untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia. Masalah dalam penelitian adalah belum adanya penilaian secara menyeluruh dari penerapan produksi bersih di PT X, sehingga penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian pengembangan produksi bersih pada industri farmasi di PT X DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah Life Cycle Assessment (LCA), deskriptif, analisis tren dan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats). Hasil penelitian menunjukkan kategori dampak MAETP merupakan dampak lingkungan potensial tertinggi, sikap stakeholder terhadap penerapan produksi bersih baik dan analisis tren pada biaya yaitu negatif. Strategi menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang. Kesimpulan pada penelitian ini, dampak lingkungan potensial, sikap stakeholder, dan biaya pemerliharaan dan operasional memiliki hubungan untuk pengembangan penerapan produksi bersih. Strategi pengembangan prduksi bersih yang dipilih adalah kekuatan-peluang, sistem manajemen, alokasi biaya, meningkatkan citra perusahaan serta pengembangan inovasi mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penerapan produksi bersih.

---

The pharmaceutical industry is currently developing throughout the world. The production of the pharmaceutical industry, especially solid herbal medicines in the Immunomodulator category on a large scale every day, can cause significant problems for the environment. During the emergence of COVID-19 cases throughout the world, solid herbal medicines in the Immunomodulator category from PT X played an important role in meeting the health needs of the Indonesian people. The problem in the research is that there needs to be a comprehensive assessment of the implementation of clean production at PT. The methods used are Life Cycle Assessment (LCA), descriptive, trend analysis, and SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). The research results show that the MAETP impact category has the highest potential environmental impact, stakeholder attitudes towards implementing clean production are good, and trend analysis on costs is negative. The strategy uses internal strengths to take advantage of opportunities. This research concludes that potential environmental impacts, stakeholder attitudes, and maintenance and operational costs have a relationship to the development of the implementation of cleaner production. The selected clean production development strategy is strengths-opportunities, management systems, cost allocation, improving the company's image, and developing innovation, which has an important role in increasing the implementation of clean production."

"Gerakan pemerintahan terbuka menjadi agenda global yang diterapkan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam rangka mewujudkan open government, pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan open data yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta mewujudkan keterbukaan informasi. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan data terbuka menyebabkan sering terjadinya duplikasi data dan semakin beragamnya data yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia membuat kebijakan Satu Data Indonesia yang mampu membenahi tata kelola data pemerintahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Provinsi yang sebelumnya pernah menerapkan kebijakan data terbuka, kini harus mengikuti aturan pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan Satu Data Indonesia. Hal itu menyebabkan terjadinya perubahan pada tatanan kelembagaan open data dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian kebijakan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi tatanan kelembagaan open data terhadap implementasi kebijakan Satu Data Indonesia pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tatanan kelembagaan open data yang dikemukakan oleh Safarov tahun 2020 yang terdiri atas policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, public support and awareness dan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle tahun 1980. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tatanan kelembagaan open data berupa policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, dan public support and awareness berperan penting terhadap pelaksanaan open data, namun belum semua unsur kelembagaan berfungsi dengan efektif dan perlu ditingkatkan. Keempat unsur kelembagaan tersebut berimplikasi terhadap pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Implikasi yang disebabkan oleh tatanan kelembagaan open data membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan tatanan kelembagaan organizational arrangement dan public support and awareness. Pada organizational arrangement, belum terlaksananya fungsi pengawasan dan lemahnya antara koordinasi lintas sektor pusat-daerah menyebabkan pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di Provinsi DKI Jakarta menjadi terhambat. Kemudian, pada support and awareness, rendahnya dukungan dan kesadaran publik perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan sosialisasi dan berkolaborasi dengan sejumlah organsasi non-pemerintahan.

---

The open government movement is a global agenda implemented by various countries, including Indonesia. To realize open government, the Indonesian government implements an open data policy to increase government transparency and accountability and embody the freedom of information. However, the implementation of open data policies causes frequent data duplication and the increasing variety of data owned by the government. Therefore, the Indonesian government has made a One Data Indonesia policy that can improve government data governance. The DKI Jakarta Provincial Government is one of the provinces that previously implemented an open data policy, and now they must follow the central government's rules to implement One Data Indonesia policy. This situation led to changes in the institutional arrangements of open data, and the DKI Jakarta Provincial Government made policy adjustments. This study aims to analyze the how institutional arrangement implicate the implementation of One Data Indonesia policy at the DKI Jakarta Provincial Government. The theory used in this study is the open data institutional arrangement proposed by Safarov in 2020 that consists of policy and strategies, legislative foundations, organizational arrangements, and public support and awareness. Besides that, this study also use policy implementation theory proposed by Grindle in 1980. This research uses a post-positivist approach with a data collection method in the form of in-depth interviews as a primary data source and literature studies as a secondary data source. The results showed that the open data institutional arrangements in the form of policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, and public support and awareness play crucial role in the implementation of open data. However, not all institutional elements function effectively and need to be improved. The four institutional elements gave implications for One Data Indonesia policy implementation at the DKI Jakarta Provincial Government. The implications caused by the open data institutional arrangements make the DKI Jakarta Provincial Government need to improve the organizational arrangements and public support and awareness. In the organizational arrangements, the lack of supervisory functions and the weak coordination between central and regional sectors have hampered the implementation of Indonesia's One Data policy in DKI Jakarta Province. Then, in support and awareness, low public support and awareness need to be increased by the DKI Jakarta Provincial Government by socializing and collaborating with a number of non-governmental organizations."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas kapabilitas pengembangan kepariwisataan di Pulau Tidungdari sisi kelembagaan. Kegiatan kepariwisataan yang ada di Pulau tidungmerupakan wisata nelayan yang dilakukan dalam rangka meningkatkanperekonomian dengan mengandalkan potensi bahari. Dalam kurun waktu yangtidak lama, wisata nelayan Pulau Tidung menjadi destinasi yang digemariwisatawan. Masyarakat lokal meresponnya dengan gencar membuka beragam jasawisata namun justru bersifat ekploitasi atas potensi yang ada.Penelitian inimenggunakan pendekatan post-positivistikyang dilandasi teori kapabilitaskelembagaan yang dikemukakan oleh Shabbir Cheema (1981). Hasil penelitianmenunjukan bahwa ambisi besar masyarakat sangat didasari motif ekonomi dankurang memperhatikan kualitas jasa wisata itu sendiri. Pada sisi lain pemerintahyang seharusnya melaksanakan strategi pembangunan ekonomi pariwisatamasyarakat dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan profesionalisme,belum memiliki masterplan yang jelas sehingga setiap program Pemerintah yangbersentuhan dengan pembangunan pariwisata Pulau Tidung belum terintegrasiantara satu dengan yang lainnya.

---

ABSTRACTThis thesis discussed about tourism development capability of Tidung Island frominstitutional aspect. Tourism activities in Tidung Island called “fishermantourism” which held to improve the economy by relying on maritime potential. Ina short times, Tidung Island became a popular tourist destination and localresponded with opening various of tourist servisces highly but it was exploitationof local potentials. The study uses post-positivist approach which based oninstitutional capability theory by Shabbir Cheema (1981). The result showed thatlocal ambitions based on economic motives and given less attention to touristservices quality. On the other hand, government whom should to implementdevelopment strategy of local tourism by focusing on sustainability andprofessionalism, it doesn’tgiven a clear master plan, so regional tourism programin Tidung Island are not integrated with each other."

"Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan upaya peningkatan penggunaan angkutan umum sebagai salah satu usaha dalam mengurangi kemacetan di DKI Jakarta dengan melaksanakan program transportasi yang terintegrasi, yaitu; program Jak Lingko. Program Jak Lingko dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta (Dishub DKI Jakarta), PT Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta dengan melakukan integrasi tarif, integrasi fisik, dan integrasi layanan. Namun, dalam proses pengimplementasiannya, program Jak Lingko masih memiliki integrasi yang belum dilaksanakan. Maka dari itu, hal tersebutlah yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Jak Lingko di DKI Jakarta. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Jak Lingko di DKI Jakarta sudah cukup baik. Hal tersebut berdasarkan aspek sumber daya yang meliputi finansial, manusia, dan waktu serta didukung oleh karakteristik pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan disposisi kewenangan berjalan dengan baik. Hanya saja, pada aspek standar dan tujuan yang didukung oleh kondisi DKI Jakarta masih buruk dalam pelaksanaannya.

---

The Government of DKI Jakarta making efforts to increase the use public transportation as an effort to reduce traffic jam in DKI Jakarta by implementation an integrated transportation program, that is; Jak Lingko program. Jak Lingko program implemented by the Jakarta Transportation Agency, Transjakarta, Jakarta MRT, and Jakarta LRT by doing tariff integration, physical integration, and service integration. However, in the process of implementing it, Jak Lingko program still has integration that has not yet been implemented. This condition encourages the conduction of this research. This research aims to analyze implementation of Jak Lingko program in DKI Jakarta. The main theory used in this study is the theory of policy implementation. This research used qualitative methods with descriptive research. The result of this research is the implementation Jak Lingko program has been well implemented. This is based on aspects of resources that include financial, human, and time, supported by implementing characteristics, communication, and disposition of authority has been well. While in the aspects of standards and objectives supported by the conditions of DKI Jakarta was in the poor implementation."