Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang menuntut pemecahan. pembangunan masyarakat diharapkan akan dapat tampil sebagai salah satu alternatif untuk melakukan upaya pemecahan dan perbaikan kondisi tersebut.Untuk menaggulangi berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan diperlukan upaya represive disamping upaya preventive melalui pemberdayaan masyarakat bagi penyandang masalah sosial maupun sumber dan potensi penanganan.Salah satu program yang merupakan pemulihan (recovery) dari program JPS adalah program P2KP (proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan). P2KP dimaksudkan untuk memajukan perekonomian daerah secara berkelanjutan dengan pendekatan penguatan pemberdayaan masyarakat (community based development) P2KP merupakan program penanggulangan kemiskinan di kota yang dilakukan dengan memperkuat lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Tujuan P2KP adalah mempercepta penanggulangan kemiskinan secara nasional melalui pemberian bantuan modal usaha untuk pengembangan kegiattan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yang medukung kegiatan sosial ekonomi perkotaan. Selain itu P2KP memberikan bantuan langsung kepada masyarakat kota, yang dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat penciptaan kesempatan kerja, pencptaan kegiatan ekonomi produktif dan pemasarannnya seta pelatikan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi produktifSalah satu kelurahan yang menjadi sasaran p2KP adalah kelurahan karang anyar kecamatan sawah besar jakarta pusat. Dalam penelitian ini akan diketahui mengenal model kegiatan yang diterapkan P2KP, hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan P2KP, model kegiatan yang perlu dikembangkan pada P2KP.PEnelitian ini adalah penelitian terapan (action research) yang menurut penjabarannya termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kulitatif. dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung sebagai fasilitator kelurahan karang anyar selama dua tahun. dalam penelitian ini ada siklus yang harus dilalui yaitu "tahap melihat" yang didalamnya adalah pengumpulan informasi yang relevan dan penggambaran situasi. tahap kedua adalah "tahap berpikir: yang didalamnya adalah penelusuran dan analisis seta penginterpretasian dan penjelasan. sedangkan tahapan ketiga adalah "tahap bertindak" yang didalamnya termasuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.penelitian ini dilakukan diwilayah sasaran P2KP kelurahan karang anyar yang difokuskan di RW 01,02 serta RW 07. Adapaun alasan pemilihan wilayah tersebut karena dari 11 wilayah sasaran P2KP dikeluarahan karang anyar, wilayan RW 01,02 serta RW 07 ini merupakan wilayah yang paling padat penduduknya serta paling kumuh. penelitian ini dimulai pada bulan mei 2001 sampai dengan bulan oktober 2000, namun penelitian ini sempat terhenti selama 2 bulan yaitu bulan april-juni 2001, karenan kesibukan BKM karang anyar dan fasilitator dalam membuat proposal warga yang akan menjadi anggota KSM. Waktu penelitian terhitung sejak bulan mei 2000 dengan alasan bahwa peneliti sudah mulai terlibat langsung bahkan lima bulan sebelumnnya.dari permasalahan yang ada di wilayah sasaran program, maka intervensi yang dilakukan adalah dengan pemberian pinjaman danan bergulir kepada anggota masyarakat, pemdampingan terhadap ksm untuk mejadikan KSM sebagai wadah tempat berkumpul dan berkarya warga dalam mewujudkan kesejahteraan serta pembentukan forum musyawarah BKM dalam rangka menjaga independensi BKM serta berfungsi sebagai lembaga pengawas yang memantau kinerja BKM yang diharapkan dapt menjamin keberlanjutan P2KP setelah pasca proyekselanjutnya peneltiian ini menyimpulkandan merekomendasikan mengenai program yang ditelah dijalankan. Rekomendasi didasarkan pada permasalahan yang ada kepada pihak terkait dengan pelaksanaan P@KP yaitu kepada anggota KSM, BKM serta kepada pemerintah sebagai pembuat program "

"ABSTRAKKemiskinan merupakan fenomena multi-dimensi yang memerlukan upaya penanggulangan yang dilakukan secara lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Maka, pengawasan yang dilakukan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan juga harus dilaksanakan secara lintas sektoral. Fungsi ini diamanahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Penelitian ini akan menggambarkan kedudukan dan wujud peran BPKP serta penilaian pihak lain dalam Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (PPPK). Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan post positivist. Teori yang dijadikan dasar dalam melakukan analisis adalah gagasan pengawasan fungsional dari Taylor bahwa pengawas internal/fungsional berperan membantu atasan dalam menjamin tercapai atau tidaknya pekerjaan yang dilakukan bawahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait serta melalui studi terhadap dokumen-dokumen terkait. Penelitian ini menemukan bahwa peran BPKP sebagai pengawas internal dalam PPPK telah didukung dengan perubahan struktural untuk menjamin independensi. Meskipun begitu, peran BPKP belum didukung oleh perbaikan fungsi struktural sehingga ditemukan peran BPKP belum berpengaruh secara signifikan pada level pelaksanaan program.

---

ABSTRACT

Poverty is believed as a multi-dimension phenomenon that needs cross sectoral and cross stakeholders efforts to alleviate it. Therefore, the supervision over the poverty alleviation program must be carried by the same perspective. The Financial and Developmental Supervisory Board (known as BPKP in Indonesian acronim) is mandated to be responsible for this cross sectoral supervision over Poverty Alleviation Acceleration Program. The research was held through postpositivist approach. Theory used in analyzing the collected data is the idea of functional supervision by Taylor about the role of a specialized division created to help the superior to assure that the subordinate do the work assigned. The data was collected through in-depth interview with related parties and a study over related documents. The research found that BPKP?s role as an internal supervisor for President has been supported by structural change to ensure independency. Nevertheless, that structural change wasn?t accompanied by functional change so that the research found BPKP?s role doesn?t affect program implementetion significantly."

"A poor man or a poor woman means a man or a woman who has not any money to buy or to pay his (or her) obligations to the other people. Because he (or she) hasn't any money to buy anyhing he (or she) choices another way to survive his )or her) life. So poor people mean the people who haven't anything..."

"ABSTRAKKondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya ,merupakan saiah satu bentuk pemnasalahan sosial yang menuntutpemecahan. Pembangunan masyarakat diharapkan akan dapat tampil sebagai salah satu alternalif untuk melakukan upaya pemecahan dan perbaikan kondisi tersebut.Untuk menanggulangi berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan diperlukan upaya represive disamplng upaya preventive melalui pemberdayaan masyarakal baik bagi penyandang masalah sosialmaupun sumber dan potensi penanganan.Salah satu program yang merupakan pemulihan ( recovery) dari program JPS adalah program PZKP (Proyek Penanggulangan Kemiskinandi Parkotaan). PZKP dimaksudkan untuk memajukan perekonomiandaerah secara berkelanjutan dengan pendekatan penguatan pemberdayaan masyarakat (community based deve!opment)P2KP merupakan program penanggulangan kemiskinan di Kota yang dilakukan dengan memperkuat lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Tujuan P2KP adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan secaranasional melalui pemberian bantuan modal usaha_ untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yangmendukung kegiatan sosial ekonomi perkotaan. Selain itu P2KP memberikan bantuan Iangsung kepada masyarakat kota, yang dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat penciptaan kesempatn kerja,penciptaan kegiatan ekonomi produktif dan pemasarannya Serta peiatihan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi produktif Salah saw keiurahan yang menjadi sasaran P2KP adalahkelurahan Karang Anyar Kecamalan Sawah Besar Jakarta Pusat. Dalam penelitian ini akan diketahui mengenai: model kegiatan yang diterapkanP2KP, hal yang perlu diperbaiki pada pelaksanaan P2KP,model kegiatan yang perlu dikembangkan pada P2KP. Penelitian ini adalah penelitian terapan (action research) yang menurut penjabarannya termasuk penelitian deskriptif denganmenggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam peneltian ini, peneliti terlibat Iangsung sebagai Fasilitator Kelurahan di KelurahanKarng Anyar selama dua tahun. Dalam penelitian ini ada siklus yang harus dilalui yaitu 'tahap melihat? yang didalamnya adalah pengumpulaninformasi yang reievan dan penggambaran situasi. Tahap kedua adalah"tahap berpikir? yang didalamnya adalah penelusuran dan analisis sertapenginterpretasian dan penjelasan. Sedangkan tahapan ketiga adaiah"tahap bertindak' yang didalamnya termasuk perencanaan, pelaksanaandan evalusi.Penelitian ini dilakukan di wiiayah sasaran P2KP Kelurahan Anyardengan difokuskan di RW 01,02 Serta RW 07. Adapun alasan pemilihanwilayah tersebut karena dari 11 wilayah sasaran P2KP di KelurahanKarang Anyar, wilayah RW 01,02 serta RW 07 ini merupakan wilayahyang paling padat penduduknya serta paling kumuh. Penelitian ini dimulaisejak bulan Mei 2000 sampai dengan Bulan Oktober 2001, namunpenelitian ini sempat terhenti selama 3 bulan yaitu pada bulan April-Juni2001_karena kesibukan BKM Karang Anyar dan Fasilitator dalammembuat proposal warga yang akan menjadi anggota KSM. Waktupenelitian terhitung sejak Bulan Mei 2000 dengan alasan bahwa penelitisudah mulal terlibat langsung bahkan sejak lima bulan sebelumnyaDari permasalahan yang ada di wilayah sasaran program, makaintervensi yang dilakukan adalah dengan pemberian pinjaman danabergulir kepada anggota- masyarakat, pendampingan terhadap KSMuntuk menjadikan KSM sebagai wadah tempat berkumpul dan berkaryawarga dalam mewujudkan kesejahteraan serta pembentukan ForumMusyawarah BKM dalam rangka menjaga independensi BKM sertaberfungsi sebagai Iembaga pengawas yang memantau kinerja BKIVI yangdiharapkan dapat menjamin keberlanjutan P2KP setelah pasca proyekSelanjutnya penelitian ini menyimpulkan dan merekomendasikanmengenai program yang telah dijalankan. Rekomendasi didasarkan padapermasalahan yang ada kepada pihak terkait dengan pelaksanaan P2KPyaitu kepada anggot"

"Upaya menanggulangi kemiskinan telah dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan yang terencana dan bertahap, akan tetapi tidak jarang upaya yang dilaksanakan tidak dapat membuahkan hasil sesuai dengan harapan. Para ahli telah mengemukakan berbagai konsep pembangunan ideal untuk diterapkan guna mencapai hasil yang diharapkan termasuk keberadaan modal sosial (Social Capital) sebagai salah satu potensi yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menggambarkan peran modal sosial dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan melalui proyek pemerintah yaitu Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Lokasi penelitian yang dipilih adalah tingkat kelurahan dengan pertimbangan bahwa kelurahan merupakan salah satu wilayah terkecil yang memiliki kewenangan formal menyelenggarakan pemerintahan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk mengungkap maksud penelitian, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui tehnik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan penyebaran angket kepada anggota KSM secara acak yang dianggap mewakili anggota KSM lainnya. Berdasarkan data dan analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa pada masyarakat kelurahan Sudimara Jaya telah terbangun kemampuan untuk melakukan kerjasama diantara masyarakat melalui sarana interaksi (komunikasi) berupa paguyuban. Interaksi sosial yang terdapat dalam paguyuban mampu membangun kepercayaan diantara masyarakat untuk menentukan komitmen dan aturan yang harus dijalankan guna mencapai tujuan bersama secara swadaya. Interaksi dan kepercayaan diantara masyarakat secara jelas terlihat pada kemampuan masyarakat untuk menentukan aturan dan sanksi informal yang diterapkan dalam pelaksanaan proyek dan hasilnya masyarakat terutama KSM mampu melaksanakan aturan tersebut secara konsekuen. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat telah terbangun modal sosial sebagai perekat hubungan masyarakat yang dapat mempermudah upaya mewujudkan tujuan bersama. Keberadaan modal sosial dalam masyarakat cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan dan pencapaian tujuan P2KP terutama dari aspek keberhasilan pengelolaan dan perguliran dana bantuan masyarakat. Atas hasil analisa tersebut maka untuk medorong tercapainya tujuan pembangunan, aspek modal sosial perlu dikembangkan dalam masyarakat. Oleh karena itu program pembangunan yang akan dilaksanakan perlu memperhatikan potensi modal sosial dalam masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat meningkat. Dengan demikian program pembangunan yang akan diterapkan harus sejalan dengan pengembangan modal sosial dalam masyarakat melalui pemberian kebebasan masyarakat untuk turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pembangunan di wilayahnya."

"This article gives a picture of a pictureof a poor community in Depok : povertyas something given, their problem with poverty, how poverty is given meaning, how poverty can by analysed using certain models of social analyses and what kind of social intervention is apropriate related to the problem and need of this poor community who is experiencing the so-called powerlessness."

"As a developing country Indonesia still faces the acute problem of poverty . The result of survey made by Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) forescated the number of poor population, in 2009 was about 40 million (16,8%) . This number of population increases 5 million compared to the result of survey made by Badan Pusat Statistik (BPS) in 2008, which registared the nunber of poor population about 35 million or about 15,4% (Edi Suharso, 2009;20). B7y considering data mentioned above, we can see that the poverty in Indonesia is very urgent to be handled comprehensively and sustainably. It means that the problem of poverty cnnot be handled partially and sector, because by doing that , in fact us face unlucky situation,i.e wrong target, emergency of seeds of social fragmentation , weakening capital social values, (mutual cooperation, consensus, self supporting and so on). By weakening capital social values in turn, it will push the changing of social behavior to be more distant from the spirit of independence, togetherness, and care to handle the problem collectively. Therefore, government in this case, Coordinator Minister of Prosperity, as Chairman of Team for Coping with Poverty has to make policy which could be the National Program for Autonomous Community Empowerment (PNPM) i.e.a national program in form of policy as base /frame to implement activities of handling Poverty based on society empowerment. This program is implement through the harmonization and development of system ,mechanism and program procedure, assistance and simulant fund to push initiative and innovation of society in effort to handle the poverty, sustainably. The approach made by Autonomous PNPM is an empowerment approach to push the creation of Self - Supporting Group (KSM) as a component of the whole process of hndling the poverty in order to increase the capability of existing group , or to create a new group. So, KSM is an association or persons which, voluntarily, assembles them self in kind of group , because of having the same interest and need, so that inside that group there is the same objective to be achieved collectively."

"ABSTRAKTingginya angka penduduk miskin menuntut dilakukannya langkah-langkah konkrit dan mendasar untuk menekan angka tersebut. Penelitian ini di fokuskan untuk mengevaluasi bagaimana efektifitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) bidang sosial ekonomi. Evaluasi dilakukan dari sudut pandang pelayanan yang menganalisis kecepatan layanan, kemudahan persyaratan, dan tingkat kepesertaan di UPTPK dan dari sudut pandang koordinasi antar instansi terkait dengan membandingkan koordinasi program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD sebelum dan setelah UPTPK berdiri. Penelitian ini mengunakan desain deskriptif kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menyarankan kepada pemerintah Kabupaten Sragen untuk melakukan perbaikan pelayanan bagi warga miskin dengan meningkatkan kecepatan layanan dan menambah tempat pelayanan bagi warga miskin sampai ditingkat kecamatan (UPTPK Kecamatan), meningkatkan jumlah penerima manfaat program perbaikan rumah dan program santunan uang duka, memperbaiki koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan program agar penerima program tepat sasaran dengan data tunggal, serta mempertegas dan memperjelas pembagian tugas antar SKPD. Perlu dilakukan kajian dan penelitian tentang pengembangan fungsi dan peran perangkat desa dalam mensukseskan program penanggulangan kemiskinan dan pengembangan struktur organisasi UPTPK menjadi Badan Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan.

---

ABSTRACTThe high number of poor people demanded concrete and fundamental steps to suppress that condition. This study focused on evaluating the effectiveness of poverty reduction programs implementation in the regency were conducted by the Poverty Reduction Integrated Services Unit (UPTPK) in socio-economic field wich is Sragen Regency. Evaluation is done from the point of view of service wich analyze the speed of service, ease of requirements, and the level of participation in UPTPK and by point of view coordination among relevant agencies wich compare poverty reduction programs coordination by SKPDs before and after UPTPK established. This research uses qualitative descriptive design with in-depth interviews and focus group discussions (FGD). The results of the study suggest to government to improve Sragen services for the poor by increasing service speed and add a service to the poor through the district level (UPTPK subdistrict), increase the number of beneficiaries of home improvement and mourning compensation programs, improve coordination between Local Government Offices in the implementation of program in order to achieve the target with a single data, and to make assertive and clear tasks division between Local Government Offices. Need to make study and research on the development of the functions and roles of the village officials to success poverty reduction programs and UPTPK organizational structures change to Poverty Reduction Integrated Service Agencies."

"Studi-studi tentang kemiskinan sudah banyak dilakukan di Indonesia. Berbagai model dan pendekatan untuk merumuskan dan mencari solusi untuk mengatasi persoalan ini tidak terhitung lagi. Namun satu hal yang patut dipertanyakan dan merupakan bagian inti pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah: apa yang dipahami oleh masyarakat miskin sendiri tentang dirinya? Jika mereka diberi ruang untuk berbicara, apa yang akan mereka katakan tentang diri dan eksistensinya? Secara sadar maupun tidak, sebetulnya melalui studi-studi tersebut, kita telah banyak terlibat dalam mendefinisikan dan mengkonstruksikan realitas sebuah masyarakat yang kita sebut masyarakat miskin. Berbagai indikator di pakai untuk mengkategorikan masyarakat berdasarkan kepentingan sang peneliti. Di sini terjadi distorsi terhadap eksistensi masyarakat secara substansial. Pada sisi ini, dengan menggunakan logika Spivak 'can the subaltern speak',' maka jelas sekali terlihat kesenjangan dalam konstruksi berpikir kalangan peneliti dan objek yang ditelitinya yakni masyarakat miskin itu sendiri. Dengan memasukan variabel agama dalam memotret realitas kebudayaan kemiskinan pada suatu komunitas masyarkat, studi ini sebetulnya mencoba menjawab pertanyaan, pengaruh ide protestantisme Weber dalam konteks Maluku yang notabene menganut paham Calvinisme dalam ajaran kegerejaannya. Kebudayaan kemiskinan sebagai pendekatan teori akan juga dikaji dengan menperhatikan secara khusus konteks geografis masyarkat kepulauan di Tanimbar Utara yang menjadi fokus atau lokasi penelitian ini. Pendekatan teori kebudayaan kemiskinan tidak dimaksudkan untuk memperdebatkan secara sejajar teori atau pendekatan lainnya terhadap kemikinan (strukturl). Kebudayaan kemiskinan sebagaimana yang dimaksudkan Lewis adalah sebuah upaya yang lebih dari pada sekedar memperbaiki status sosial kalangan miskin. Menurut Lewis, dalam kebudayaan kemikinan justru lebih mudah membuat orang miskin menjadi tidak miskin, daripada menghapuskan kebudayaan kemiskinan dari realitas orang kaya sekalipun. Kebudayaan kemiskinan merupakan penerusan nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi di kalangan masyarkat miskin tersebut. Jika kebudayaan kemiskinan sebagai sebuah problematika sosial mesti mendapat penanganan secara serius dan sistematis, maka studi ini menganggap pentingnya posisi dan peran agama dalam mentrasformasikan sistem nilai tersebut dalam masyarakat berkebudayaan kemiskinan. Agama memiliki peran yang strategis dan fundamental dalam sebuah sistem masyarakat. Di kepulauan Tanimbar Utara, peran agama sangat menentukan berbagai hal dalam peradaban masyarakat setempat. Agama yang dimaksudkan dalam studi ini adalah Protestantisme di Maluku, yang dalam catatan sejarah masuknya bersamaan dengan misi dagang Belanda (VOC). Masuknya protestantisme di Maluku, telah merubah secara signifikan kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Sumbangan yang paling nyata dari protestantisme di Maluku adalah ekspansi keagamaan yang menyebar secara merata di seluruh negeri di Maluku tanpa terkecuali. Selain itu di bidang pendidikan, sumbangan paling besar juga diberikan oleh Belanda selama masa pendudukannya di bumi Cengkih dan Pala ini. Namun tidak dapat disangkal bahwa, dengan terbukannya fasilitas yang disediakan oleh kolonialisme Belanda, juga terjadi pergeseran yang substansial dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Maluku. Di Ambon-Lease misalnya, rasionalisme dan filsafat Barat telah mereduksi hakekat kebudayaan masyarakat setempat dengan struktur institusi 'tiga batu tungkunya' (selanjutnya disingkat TBT). Artevak-artevak kebudayaan asli masyarakat Ambon-Lease (seperti bahasa daerahnya) telah hilang tanpa bekas. Segala sesuatu yang berkaitan dengan adat kepercayaan masyarkat setempat (termasuk cara penyembahannya kepada Tuhan/Upu) yang diyakini sebagai Penguasa Langit dan Bumi, diganti dan dianggap sebagai penyembahan berhala oleh logika dan rasionalitas Barat tersebut. Di Tanimbar Utara, meskipun tidak terjadi pereduksian terhadap artevak kebudayaan masyarakat setempat, namun pemaknaan struktur TBT yang diganti dengan peran strategis dari gereja untuk kepentingan misi dagang Belanda telah mendominasi konstruk masyarakat. Kondisi ini semakin diperparah lagi jika dilihat dari fakta keterisolasian dan marginalisasi yang sudah lama menjadi realitas sosial masyarakat di kepulauan Tanimbar Utara tersebut. Konteks geografis yang lebih luas wilayah laut daripada wilayah daratnya ini, telah menjadi kondisi di mana stigma masyarakat tertinggal, menjadi fakta kehidupan mereka. Pada level kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, sangat terasa dampak diskriminasi yang sangat kuat. Namun masyarakat itu hidup terus dan mengalami kondisi keterpurukan ini sebagai bagian dari sejarah panjang mereka. Muncul sikap apatis dan pasrah terhadap nasib, dengan sendirinya melegitimasi fakta bahwa masyarakat ini 'mapan dalam keterpurukan'. Pemaknaan kontekstual terhadap pendekatan teori kebudayaan kemiskinan (Lewis) dan The Protestant Ethic (Weber) dalam konteks dan sejarah perkembangannya tentu akan berbeda dengan konteks di mana studi ini dilakukan. Namun fakta di lapangan menunjukan bahwa kebudayaan kemiskinan justru menjadi persoalan yang serius di masyarakat. Persoalan kontekstual adalah gereja dan stakeholders lainnya dalam masyarakat tidak memiliki pengetahuan cukup tentang fenomena kebudayaan kemiskinan. Ini berakibat pada model intervensi yang sering keliru dan salah sasaran. Etika protestan sebagai 'baju hangat' dalam konteks masyarakat materialisme ini cenderung dilepaskan, dan karena itu etika protestantisme kemudian menjadi apa yang disebut Weber sebagai 'sangkar besi' peradaban masyarakat agama-agama dewasa ini.

---

The studies of poverty have been done by many scholars in Indonesia. Diverse theoretical perspectives and schemes to formulate and to find solutions to overcome this problem are unaccountable. Be that as it may, the intriguing questions remains: what are the perceptions of poor people about themselves? If they have been given space to speak, what are they going to say about themselves and their existence? Consciously or unconsciously, actually through these studies, we have been involved in defining and constructing realities about society of the poor. Various indicators have been used to categorize society according to the interests of researchers. On one hand, distortions of the existence of society has taken place substantially. On the other hand, by using Spivak's terms, 'can the subaltern speak', it is obvious that there are gaps in the structure of mind between researchers and the object of their study which is society of the poor themselves. By inserting religion as variable in potraying the reality of the culture of poverty in one society, this study actually addresses a specific research problem as to how Weber's Protestant Ethic's influence in the context of Moluccans who are the follower of Calvinism. The culture of poverty as a theoretical perspective will be examined by focusing specifically the context of insular society in North Tanimbar which is the focus of this study.The theoretical model of the culture of poverty in this study is not meant to discuss equally another theoretical perspectives to poverty (structural). The culture of poverty as proposed by Lewis is more than an attempt improve the social status of the poor. According to Lewis, it is easier for one to use the culture of poverty to make the poor less poor, than to eliminate the culture of poverty from the rich. The culture of poverty is the reproduction of values from one generation to another among the poor. If the culture of poverty as a social problem has to be considered seriously and sistematically, this study emphasizes the importance of the position and the role of religion in transforming these values among the poor. Religion has strategic and fundamental role in society. In North Tanimbar, the role of religion is very decisive. The religion discussed in this study is Protestantism, which came to Maluku along with the Dutch colonialism. The arrival of Protestantism in Maluku has changed significantly the social and cultural life of its people. The most important contribution of Protestantism in Maluku is the religious propagation across the region. However, it can not be denied that with the various facilities provided by the Dutch colonialism, substantial changes in the social and cultural life of Moluccans has taken place. In Ambon-Lease for example, rationalism and western philosophy have been reducing the essence of culture in local society with its 'tiga batu tungku' sructural institutions. The artefacts of the original culture of Ambon-Lease (local language, for instance) has dissapeared. All the things related to local beliefs (including the God worship/Upu) has been replaced because it is considered as idoltry by the logic and western rationality. In North tanimbar, although the reduction to the local cultural artefacts has not been occurred, the structure of 'tiga batu tungku' has been replaced by the strategic role played by the church, and it has come to dominate the structure of the people's mind. This condition actually has been worsened by the geographical situation of North Tanimbar which is structurally marginalized by the central government. The geographical context of this area has becoming their stigma as underdeveloped society. Above all, North Tanimbar has been discriminated for years in trems of central government's policy. Be that as it may, the people has been living in this situation and consider it as a part of their long history as the poor.Contextual meaning of the theoretical perspective of the culture of poverty by Lewis and the Protestant Ethic by Weber in their context and developmental history will be different with the context discussed in this study. Be that as it may, the empirical data show that the culture of poverty has become the major social problem in society. Above all, the church and the other stakeholders do not have adequate knowledge about this phenomenon. As a consequences, the mode of interventions made by government or non government organizations have often been wrong. The Protestant Ethic as 'warm cloth' in the context of materialism society tends to ignore, and because of that, the Protestant Ethic has become what Weber called 'iron cage' to the civilization of the society of religion in contemporary era."