Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan di Dusun I di Desa Rumbut Pasir Gunung Selatan di perbatasan Jakarta Bogor, Jawa Barat Secara administratif, desa Rumbut, Pasir Gunung Selatan sebagian besar wilayahnya terletak diperbatasan Ibu. Kota Jakarta Propinsi Jawa Barat , sedangkan bagian lain berbatasan dengan desa Tugu. Secara fisik dusun ini dikelilingi pinggiran sungai Ciliwung di sebelah barat, Sungai Cigantung di sebeluh timur, oleh desa Kalisari di sebelah utara, sedangkan di sebelah selatan oleh pinggiran daerah Kelapa Dua. Dusun I luasnya 144.4 ha. terdiri dari 10 RT/RW dan 269 Kepala Keluarga. Dalam penelitian mi dipilih 40 Kepala Keluarga Betawi yang terdapat di RT/RW 001/01 dan R.T/RW 002/01 dari 85 Kepala Keluarga Betawi.Sebagai akibat dari pesatnya perluasan dan pengembangan lingkungan, masyarakat Betawi terdesak dari desanya dan tersebar : di berbagai bagian dari kota Jakarta. Arti kata, Betawi Ora dimaksudkan untuk masyarakat Betawi yang tinggal di pusat kota Jakarta. Betawi pinggiran dimaksudkan untuk masyarakat Betawi yang tinggal di pinggiran kota Jakarta. Akibat dari perkembangan kehidupan sosial ekonomi dari penduduk dusun ini terlihat dalam keputusan mereka bersama. Mereka menjual tanah mereka kepada para pendatang di lingkungannya untuk kepentingan pengembangan lingkungan desa: wilayah industri, pemukiman, gedung-gedung perkantoran, lernbaga-lembaga pemerintah dan sektor-sektor swasta.Hasilnya terlihat dalani asimilasi kebudayaan antara budaya Betawi dan budaya pendatang. Hal ini rnenimbulkan pertanyaan, apakah interaksi budaya tersebut membuat rnasyarakat Betawi bersikap lebih terbuka terhadap sistem-sistem nilai yang baru dan mau menerimanya ke dalarn kehidupan keagamaan sehari-hari, dan diharapkan dapat berkembang menjadi strategi hidup.Tujuan dari penelitian ini adalah mencari faktor-aktor penyebab yang mempengaruhi kebiasaan dan watak masyarakat Betawi secara bersamaan meref1eksikan strategi hidup mereka terhadap pengembangan wilayah dan untuk mendapatkan alternatif-alternatif yang sesuai untuk mendapatkan pemecahan masalah. Studi nonparametrik dilakukan terhadap aspek-aspek religi, kondisi ekonorni, kesempatan bekerja, pendidikan, hubungan sosial dan Sebagainya.Penelitian ini disusun dengan bantuan metode deskriptif kualitatif, berdasarkan data-data kuantitatif dikumpulkan melalui studi kasus dengan menggunakan observasi terlibat dengan responden pilihan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Penelitian pertama terdiri dari 40 Kepala Keluarga dengan penyebaran kuesioner. Selanjutnya, 40 responden tersebut diacak dan diambil sebagai sampel perwakilan terdiri dari angkatan bersenjata (ABRI), pendidik, karyawan pemerintah, pedagang, pengusaha swasta, ibu rumah tangga, remaja, petani, buruh. Analisis data dari keempat puluh responden menunjukkan bahwa ada semacam hubungan antara pekerjaan dengan pengembangan lingkungan termasuk pemilihan lahan, status tanah, rencana jual tanah, masa depan anak, kemungkinan digusur untuk kepentingan pengerubangan lingkungan, sikap dan tingkah laku penduduk desa terhadap pendatang, rencana jangka pendek dan jangka panjang dalam pengembangan lingkungan dan juga persiapan mereka dalam menghadapinya.Kesimpulan yang didapat:1. Agama adalah salah satu penyebab terpenting bagi masyarakat Betawi dalarn menghadapi pesatnya perubahan dalarn Pengembangan lingkungan masyakarat Betawi adalah pemeluk agama Islam yang taat dengan cara hidup orang Islam.2. Pendidikan agama merupakan tonggak dalam pendidikan keluarga, dibandingkan dengan pendidikan formal, yaitu pendidikan Islam adalah hal yang terpenting di dalarn pendidikan keluarga.3. Para responden mempunyai keterampilan sendiri untuk dapat mengatasi kesulitan ekonominya, dengan mengerjakan pekerjaan sambilan.4. Mereka tidak punya keinginan untuk menghalang-halangi pengembangan lingkungan yang pesat, dengan dalih bahwa agama Islam menganjurkan untuk hidup dengan damai dengan keadaan lingkungannya. Mereka mendidik anak-anak untuk rnengikuti cara hidup orang tua mereka."

"Air bersih berperan penting pada kesejahteraan hidup dan pembangunan wilayah. Karakteristik wilayah Labuan Bajo berupa kepulauan dengan kondisi geomorfologi berupa perbukitan menyebabkan masalah krisis air bersih. Masalah penelitian adalah adanya pengembangan wilayah di Labuan Bajo yang tergolong kawasan semi-arid untuk keperluan pariwisata berpotensi menimbulkan krisis air bersih. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketersediaan sumber air bersih, melihat kebutuhan air domestik dan pariwisata, menganalisis daya dukung air dan sosial, serta merumuskan model pengeloaan air bersih yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah metode campuran berupa analisis daya dukung, deskriptif, analisis spasial, dan metode fuzzy topsis untuk penentuan pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukan kebutuhan air pariwisata pada tahun 2028 akan melebihi kebutuhan air domestik. Daya dukung air pada 56,87% wilayah di Kabupaten Manggarai Barat berstatus defisit. Biaya pengeluaran air rumah tangga di lokasi penelitian rata-rata Rp 192.000 atau sebesar 10% dari pendapatan. Pengelolaan air bersih di Labuan Bajo agar berkelanjutan perlu dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan menggunakan teknologi yang mudah dikelola oleh masyarakat dan mampu melestarikan nilai kearifan lokal Borang Wae. Pemukiman penduduk yang berada di sempadan sungai dapat menggunakan pemurnian air sungai berbasis lahan basah buatan, dan pemanen air hujan untuk pemukiman yang berada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Kebutuhan air pariwisata pada pulau-pulau kecil dan pesisir dapat dilakukan dengan desalinasi air laut dan Watergen Technology

---

Clean water is essential for the welfare of life and regional development. Characteristics of the Labuan Bajo region are an archipelago and geomorphological conditions in the form of hills that cause clean water crisis problems. Regional development in Labuan Bajo, classified as a semi-arid area for tourism needs, can potentially cause a clean water crisis. This study aims to analyze the availability of clean water sources, look at domestic and tourism water needs, analyze water and social carrying capacity, and create a sustainable clean water management model. This research used a mixed carrying capacity analysis, descriptive, spatial analysis, and topsis fuzzy methods to determine decision-making. The results show that tourism water demand in 2028 will exceed domestic water demand. The carrying capacity of water in 56.87% of the area in West Manggarai Regency has a deficit status. The cost of household water in the research location is an average of IDR 192,000 or 10% of income. Clean water management in Labuan Bajo, to be sustainable, needs to optimize the use of surface water using technology that is manageable for the community and can preserve the value of Borang Wae's local wisdom. Residential settlements on river banks can use river water purification based on artificial wetlands and rainwater harvesting for settlements on the coast and small islands. Tourism water demand on small islands and coastal areas can be used by seawater desalination and Watergen Technology."

"Gunung Salak merupakan ekosistem alami dan salah satu bagian dari ekosistem pulau Jawa yang masih tersisa. Gunung Salak mempunyai peranan penting dalam penyedian jasa-jasa lingkungan bagi masyarakat di Jawa Barat terutama di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek), dan Sukabumi. Gunung Salak juga merupakan kawasan yang secara ekonomi penting bagi peningkatan pendapatan daerah. Kelestarian manfaat ekonomi tersebut sangat tergantung pada kelestarian ekosistem Gunung Salak.Dalam pengelolaan kawasan konservasi seringkali menglami kendala-kendala, baik internal maupun eksternal, seperti: gangguan dari pencurian kayu, perburuan liar, dan lain-lain. Masyarakat lokal (masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Gunung Salak) maupun masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan, berperan penting dalam pelestarian ekosistem Gunung Salak.Tujuan dari penelitian ini adalah; 1) Mengetahui potensi social-ekonomi, sosial-budaya masyarakat lokal kawasan Gunung Salak dan potensi sumberdaya alam ekosistem Gunung Salak; 2) Mengetahui peranserta/partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan Gunung Salak; 3) Mengetahui persepsi, sikap dan prilaku masyarakat terhadap pengelolaan kawasan Gunung Salak, sebagai dasar pengembangan partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan pengelolaan kawasan Gunung Salak untuk menekan dan mengendalikan kerusakan ekosistem kawasan Gunung Salak; 4) Mengembangkan model/konsep partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan Gunung Salak.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif korelasional. Pengambilan data masyarakat dilakukan dengan menggunakan model Rapid Rural Appraisal (RRA). Pemilihan responden sebagai unit terkecil penelitian dilakukan secara acak sederhana / Simple Random sampling.Partisipasi masyarakat lokal sekitar kawasan dalam kegiatan pengelolaan kawasan Gunung Salak telah dilaksanakan oleh masyarakat kampung Tapos, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dengan program tumpangsari yang mereka lakukan di areal hutan Perum Perhutani KPH Bogor atas dasar kesepatan bersama. Program tumpangsari tersebut berhasil mengalihkan kegiatan/aktivitas masyarakat lokal yang bersifat destruktif (berburu burung, menebang potion, dan lain sebagainya) menjadi kegiatan yang bersifat konstruktif, selain itu masyarakat lokal juga memantau dan menjaga kelestarian ekosistem kawasan Gunung Salak pada umumnya, dan Elang Jawa khususnya.Dengan diterapkannya sistem agroforestri tersebut dalam pengelolaan kawasan Hutan Lindung Gunung Salak, masyarakat dan Perum Perhutani dapat sama-sama merasakan hasilnya untuk kesejahteraan hidup mereka bersama, dalam hubungan yang sating diuntungkan satu sama lainnya. Pengembangan partisipasi masyarakat lokal sekitar kawasan dalam kegiatan pengelolaan kawasan Gunung Salak merupakan hal yang perlu diwujudkan dalam suatu tindakan pengelolaan terpadu demi terwujudnya kelestarian ekosistem Gunung Salak yang selaras dengan pembangunan yang berkelanjutan. Dari hasil analisis dan pembahasan dalam tesis ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Masyarakat lokal sekitar kawasan Gunung Salak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya yang baiklpositif, yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem kawasan Gunung Salak; 2) Partisipasi masyarakat lokal sekitar kawasan Gunung Salak yang bersifat destruktif (penangkap burung) dapat diubah menjadi bersifat konstruktif (menjaga dan melestarikan Elang Jawa). Partisipasi tersebut masih dapat ditingkatkan dan dikembangkan, dad yang bersifat pasif menjadi aktif; 3) Masyarakat lokal sekitar kawasan Gunung Salak memiliki persepsi, sikap dan prilaku yang balk terhadap sumberdaya hutan ekosistem kawasan Gunung Salak, juga memiliki motivasi yang tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan kawasan Gunung Salak; dan 4) Model/konsep partisipasi yang sesuai dan tepat untuk diterapkan dan dikembangkan pada masyarakat lokal sekitar kawasan Gunung Salak adalah sistem agroforestri kompleks.Saran penulis dalam tesis ini, adalah sebagai berikut: 1) Pengelolaan paradigma baru yang menerapkan sistem agroforestri kompleks perlu ditumbuhkembangkan dalam sistem pengelolaan di seluruh kawasan Gunung Salak khususnya dan di seluruh kawasan konservasi umumnya; 2) Pihak pengelola kawasan Gunung Salak harus mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak (kepentingan bersama), tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Pelaksanaan pengelolaan tersebut harus berjalan pada alur yang sesuai dengan kaidah-kaidah ekonomi kerakyatan dan kaidah ekologis, demi terwujudnya kelestarian ekosistem kawasan Gunung Salak dan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan pembangunan yang berkelanjutan.

---

Mount Salak is one of Java Island's natural ecosystems left. It plays a vital role in providing environmental services to communities in West Java especially ones in Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi) and Sukabumi. Mount Salak?s is also economically important in generating regional income. Sustainability of economical benefit depends a great deal on the conservation of Mount Salak?s ecosystem.

Unfortunately, most of the time the management of conservation area faces many internal and external constraints such as illegal logging, illegal hunting, etc. The local community living in Mount Salak?s area as well as communities in West Java as a whole is of significant role in the conservation of Mount Salak?s ecosystem.

Objectives of the research are as follow: 1) to have knowledge on social-economic and social-culture potentials of local community living in Mount Salak?s area as well as natural resource potential of Mount Salak?s ecosystem; 2) to have knowledge on existing local community participation in managing Mount Salak?s area; 3) to have knowledge on local community's perception, attitude, and behavior toward conservation of Mount Salak, as the basis of development of local community participation in order to controlling and mitigating the degradation of Mount Salak?s ecosystem; 4) to develop local community participatory management of Mount Salak?s area.

The correlation-descriptive method was used in this research. Data from the community was gathered using Rural Rapid Appraisal (RRA) model. Respondent sampling was conducted using Simple Random Sampling technique. The community of Kampung Tapos, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor has been implementing the local community participation in the management of Mount Salak?s area, by conducting simple agro forestry (tumpangsan} in protected forest area based on the mutual agreement with Perum Perhutani KPH Bogor. This program successfully altered destructive activities (bird hunting, illegal logging, etc.) into constructive ones such as conserving of Mount Salak?s ecosystem as a whole and Javan Hawk Eagle in particular.

Implementation of simple agro forestry in the management of Mount Salak?s protected forest enables the local community and Perum Perhutani KPH Bogor to gain mutual benefit. Furthermore, the development of local community participation in the management of Mount Salak?s area needs integrated management. It is necessary in order to bring the sustainability of Mount Salak?s ecosystem into reality. Conclusion of the research are as follow: 1) Local community (community based) in Mount Salak?s area have good knowledge and potentials of social-economic and social-culture that may be useful for management and conservation of Mount Salak?s ecosystem; 2) The destructive participation of local community can be changed into constructive one and it may still be increased and developed; 3) Local community have good perception, attitude, and behavior toward biodiversity of Mount Salak?s forest as well as good motivation for participating in the management of Mount Salak?s area; and 4) The complex agro forestry system may be implemented & developed in management of Mount Salak?s area.

Based on the result above, it is suggested that: 1) implementation of agro forest system (complex agro forestry) is necessary to the management of Mount Salak?s area; 2) the executive of Mount Salak?s area management (Perum Perhutani) should have the ability to accommodate interests of every stakeholder. Management of Mount Salak?s area must meet the principles of ecology and people economy in order to bring conservation of Mount Salak?s ecosystem and community welfare into reality in accordance with sustainable development concept."

"Kebijakan hukum di bidang lingkungan hidup dalam pengelolaan B3 harus direncanakan dengan cermat karena merupakan bagian dari proses pembangunan industrialisasi. UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Dalam UUPLH, mengenai pengelolaan Limbah B3 diatur dalam pasal 17 dan pasal 21. Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan B3, antara lain PP No.19/1994 tentang Pengelolaan Limbah B3. PP No.19/1994 merupakan jawaban pertama Pemerintah dalam upaya untuk memberikan pedoman peraturan yang dapat diterapkan oleh para pelaku usaha atau dunia industri yang berhubungan langsung dengan lingkungan terutama dengan limbah B3 lain. PP No. 19 Tahun 1994 dengan perangkat hukum yang dimaksudkan untuk mendorong industri penghasil limbah B3 agar meminimalisasi jumlah limbah B3, PP ini kemudian digantikan dengan PP No. 12 Th 1995 tentang Pengelolaan Limbah B3, diganti lagi dengan PP No. 18 Th 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, kemudian dirubah dengan PP No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, diganti dengan PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3. Ada banyak perubahan yang dalam PP yang baru ini, antara lain mengenai istilah, tidak lagi dengan istilah limbah tetapi langsung dengan penyebutan Bahan Berbahaya dan Beracun dan diijinkan kegiatan ekspor dan impor B3.Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan lalu lintas batas limbah, dengan dasar ratifikasi Konvensi Basel, yang bertujuan mengatur ekspor dan impor serta pembuangan limbah B3 secara tidak sah, antara lain: Keputusan Presiden RI No. 61/1993 tentang Pengesahan Convention on The Control of Trans-boundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 349/Kp/X/f92 tentang Pelarangan Limbah B3 dan Plastik, Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 155/Kp/VII/95 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Import dan Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 156/Kp/VII/95 tentang Prosedur Impor Limbah.Penegakan hukum dalam masalah B3, berkaitan erat dengan kemampuan aparat dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administrasi, kepidanaan dan keperdataan. Aparat penegak hukum lingkungan adalah: Polisi; Jaksa; Hakim; dan Pejabat/Instansi yang berwenang memberi izin; serta Penasihat Hukum. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan. Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan. Penegakan hukum secara pidana umulnnya selalu mengikuti pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan akibat pelanggaran tersebut. Penegakan hukum lingkungan keperdataan hendaklah dibedakan dari upaya penyelesaian sengketa dengan cara gugatan lingkungan. Untuk memperoleh ganti kerugian bagi korban pencemaran akibat perbuatan melawan hukum oleh pencemar, karena sifatnya individual. Gugatan perdata yang dimaksud dalam penegakan hukum lingkungan dilakukan oleh penguasa apabila sarana penegakan hukum administratif kurang memadai.Sarana yang dipergunakan dalam upaya penegakan hukum lingkungan meliputi: sarana administrasi; pidana dan Perdata. Sarana administrasi bersifat preventif dan tujuannya sebagai penegakan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan. Dalam sarana administrasi ini dapat diterapkan konsep "Pollution Prevention Pays" terhadap perusahaan dalam proses produksinya. Sanksi administrasi memiliki fungsi instrumental, yaitu untuk mengendalikan perbuatan terlarang, juga sebagai perlindungan kepentingan yang dijaga dengan ketentuan tersebut. Bentuk administrasi ini antara lain: Paksaan Pemerintah atau tindakan paksa, Uang paksa, Penutupan tempat usaha, Penghentian kegiatan mesin perusahaan, Pencabutan izin melalui proses, teguran, paksaan pemerintah, penutupan dan uang paksa. Sarana Kepidanaan, dalam delik lingkungan diatur dalam Pasal 41 s.d 48 UUPLH yang menyangkut penyiapan alat-alat bukti serta penentuan hubungan kausal antara pencemar dan yang tercemar. Tata caranya dalam beberapa pasal tersebut tunduk terhadap UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sarana Keperdataan, dalam hal ini yang dimaksud adalah penerapan hukum perdata untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-¬undangan lingkungan, terdapat kemungkinan beracara singkat bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggugat kepatuhan terhadap undang-undang dan permohonan agar terhadap larangan atau keharusan dikaitkan dengan uang paksa ("injuction"). Gugatan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan atas dasar Pasal 34 UUPLH jo. Pasal 35 PP No. 74 Tahun 2001, dapat dilakukan baik melalui cara berperkara di pengadilan atau melalui media penyelesaian sengketa lingkungan.Mengenai hak masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan B3. Hak masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan B3 meliputi: Hak masyarakat atas hidup yang baik dan sehat dan hak untuk berperan serta dalam pengelolaan B3. Hak masyarakat atas hidup yang baik dan sehat perlu dimengerti secara yuridis dan diwujudkan melalui saluran sarana hukum, sebagai upaya perlindungan hukum bagi warga masyarakat di bidang lingkungan hidup. Dalam UUPLH No. 23 Tahun 1997 Pasal 5 ayat (1) disebutkan: "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat." Peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah B3 lebih diutamakan dalam hal prosedur penerapan peraturan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan B3 tersebut selain memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, juga dapat mereduksi kemungkinan terjadinya konflik. Peran serta masyarakat dapat efektif dan berdaya guna, apabila kepastian penerimaan informasi dengan mewajibkan pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya, adanya Informasi lintas batas dan informasi tepat waktu. Pasal 35 PP No. 74 Tabun 2001 tentang Pengelolaan B3, menyebutkan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang upaya pengendalian dampak lingkungan hidup akibat kegiatan pengelolaan B3 ini sedangkan dalam Pasal 36 PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3, disebutkan setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan B3 sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku."

"Kajian dalam disertasi ini didasarkan pada pemahaman bahwa melindungi kelestarian fungsi lingkungan seharusnya dilakukan sejak tahap perumusan kebijakan, rencana, dan program pembangunan. Sehubungan dengan itu, pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan menjadi penting. Persoalannya, di berbagai daerah pengarusutamaan tersebut seringkali tidak dilakukan dan kalaupun dilakukan prinsip-prinsip tersebut tidak mengejawantah dalam pelaksanaan pembangunan.Dari perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah memiliki posisi penting dan menentukan dalam pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Analisis dalam disertasi ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan lembaga pengelolaan hidup daerah tidak dapat mendorong pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pengembangan konsep kebijakan pengelolaan lingkungan hidup agar terwujud tata kelola lingkungan hidup yang baik, dan membangun model kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup daerah agar mampu mengarrusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.Disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah Teori Sistem dari Niklas Luhmann, Teori Kebijakan Publik, Teori Deep Ecology dari Arne Naess, dan beberapa teori serta konsep lain yang relevan. Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan, dan diskusi kelompok terfokus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis, melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.Disertasi ini menemukan berbagai faktor yang menyebabkan lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah tidak mampu mendorong pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pertama, posisi lembaga pengelolaan lingkungan hidup yang mengakibatkan lembaga tersebut memiliki keterbatasan dalam pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kedua, lemahnya kapasitas kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan ketiga, terdistorsi makna otonomi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Agar terwujud tata kelola lingkungan hidup yang baik, diperlukan konsep kebijakan pengelolaan lingkungan hidup daerah dengan karakteristik sebagai berikut: (a) input kebijakan diwarnai oleh paradigma deep ecology; (b) proses formulasi kebijakan bersifat demokratis; (c) substansi kebijakan mencerminkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development); dan (d) lingkungan kebijakan berada dalam ketepatan pemaknaan otonomi daerah. Di samping itu, agar dapat mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, maka lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah harus dikembangkan untuk mencapai karakteristik sebagai berikut: (a) didasarkan pada pendekatan ecoregion; (b) visi lembaga adalah menjaga fungsi stock sumber daya alam; (c) struktur organisasi dan tata kerjanya disesuaikan dengan tipologi daerah; (d) bersifat inklusif; (e) menyelenggarakan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan; (f) Konwledge-Based Organization; (g) sumber daya manusianya memiliki visi dan komitmen dalam perlindungan lingkungan; dan (h) pendanaan kelembagaan harus diperkuat.

---

This study is based on cognition that protecting the environmental sustainability should be carried out from the formulation of policy, plan, and program. Accordingly, mainstreaming of the principles of sustainable development into development planning documents becomes important. The problem is in many user mainstreaming is rarely done. If it is done, these principles do not manifest in the impelementation of development program.

Based on perspective of Law Number 32 Year 2009 concerning on the Protection and Management of the Environment, the local environmental management agency has an important and decisive position in mainstreaming sustainable development principles. Analysis of the dissertation is aimed to determine the factors caused the local environmental management agency can not encourage implement the mainstreaming of the principles of sustainable development; develop the concept of environmental management policy in order to realize good environmental governance. This is build the institutional model of local environmental management agency to be able mainstreaming the sustainable development principles.

This disertation used a qualitative approach. The theory used to analyze the problems is Niklas Luhman's Systems Theory, Public Policy Theory, Arne Naess Theory of Deep Ecology, and several theories as well as other relevant concepts. The study was conducted through observation, in-depth interviews with informants, and actor research. The obtained data analyzed through the steps of data reduction, data presentation, and deduced and verification.

This disertation found the various factors that cause local environmental management agency does not able to mainstream sustainable development principles. First, the position of local environmental management agencies that resulted limitedness of these institutions in mainstreaming sustainable development principles. Second, weak institutional capacity in carrying out duties and functions, and the third, distorted the meaning of autonomy in local governance practices. In order to realize good environmental governance, required the concept of environmental management policy with the following characteristics: (a) input policy paradigm characterized by deep ecology, (b) the policy formulation process is democratic, (c) the substance of the policy reflects the principles of sustainable development, and (d) the policy environment is in the accuracy of interpretation of regional autonomy. In addition, in order to mainstream the principles of sustainable development, the local environmental management agency should be developed to achieve the following characteristics: (a) based on the ecoregion approach, (b) the institution's vision is to maintain the function of the stock of natural resources, (c ) organizational structure adapted to the typology of area; (d) inclusive, (e) carry out the functions to coordinate the development planning; (f) konwledge-Based organization, (g) human resources have the vision and commitment to environmental protection, and (h) funding institutions should be strengthened."

"Penduduk DKI Jakarta mengandalkan air tanah sebagai sumber air utama untuk kehidupan sehari-hari. Kualitas air tanah saat ini telah berada pada kategori kritis karena telah tercemar bakteri Escherichia coli dari limbah tinja, sehingga diperlukan upaya pengelolaan lumpur tinja yang baik untuk mengatasi pencemaran air tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode gabungan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui minat masyarakat terhadap layanan lumpur tinja berkala, keberhasilan LLTT, bobot prioritas faktor keberlanjutan layanan lumpur tinja, dan menyusun model strategi keberlanjutan LLTT di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 80% dari responden mengetahui program LLTT dan 65% masyarakat berminat untuk menjadi pelanggan LLTT. Faktor kepemimpinan mempunyai prioritas tertinggi dengan bobot sebesar 39% dan faktor teknologi menjadi prioritas terendah dengan bobot hanya sebesar 4,8%. Kesimpulan penelitian adalah keberlanjutan LLTT dapat dicapai jika terdapat intervensi aspek sosial budaya melalui sosialiasi kepada masyarakat dan intervensi aspek kepemimpinan dan kelembagaan melalui kebijakan penggabungan pembayaran tarif dengan PAM Jaya dan peraturan gubernur untuk mencapai cakupan layanan 75% di 2030.

---

Residents of DKI Jakarta rely on groundwater as the main source of water for their daily lives. The quality of groundwater is currently in the critical category because it has been contaminated by Escherichia coli bacteria from fecal waste, so good fecal sludge management efforts are needed to overcome groundwater pollution. This study uses a quantitative approach with a combined method. The purpose of this study was to determine public interest in periodic fecal sludge services, the success of LLTT, the priority weight of fecal sludge service sustainability factors, and to develop a model of LLTT sustainability strategy in DKI Jakarta. The results showed that 80% of respondents were aware of the LLTT program and 65% of the community were interested in becoming LLTT customers. The leadership factor has the highest priority (39%) and the technology factor is the lowest priority (4.8%). Conclusion of the study is that the sustainability of LLTT can be achieved if there is an intervention in the socio-cultural aspect through socialization to the community and an intervention in the leadership and institutional aspects through the policy of combining tariff payments with PAM Jaya and the governor's regulation to achieve 75% service coverage in 2030."