Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKonsep peacebuilding liberal sering dikaitkan dengan kegagalan upaya liberalisasi pada negara-negara gagal yang dilanda perang, Hal ini berpangkal dari kecenderungan praktik liberal dalam pembangunan perdamaian untuk membingkai dan memperlakukannya sebagai 'proyek' liberal dan bukan sebagai upaya peacebuilding utamanya. Artikel ini melihat bahwasanya pembangunan perdamaian liberal layak dipertahankan apabila pembangunan tersebut mengakui dirinya sebagai proyek yang belum selesai. Artikel ini juga menganjurkan agar upaya pembangunan perdamaian lebih difokuskan pada solusi teknis daripada menekankannya sebagai sebuah gagasan ideologis. Peacebuilding liberal selayaknya ditarik dari definisi liberalisme yang lebih murni, terutama dengan memerhatikan gagasan kebebasan positif. Artikel ini dimulai dengan memecah premis dasar pembangunan perdamaian liberal serta menelisik dorongan ideologisnya, khususnya dengan merujuk pada paparan Roland Paris (2010). Lebih lanjut, artikel ini mengevaluasi berbagai kritik dan mengidentifikasi alternatif untuk agenda pembangunan perdamaian liberal. Selanjutnya, artikel ini menyampaikan argumen utama bahwa untuk menjauhkannya dari kritik terhadap pembangunan perdamaian liberal sebagai sebuah 'proyek' idelogis, pembangunan perdamaian liberal harus mengurangi ambisi liberalnya dan meninjau lagi titik pandangnya dengan kembali mengenali bahwa liberalisme dalam tubuh gagasannya sendiri memiliki nilai-nilai yang saling bertentangan. Artikel ini kemudian menawarkan untuk memprioritaskan stabilitas di negara pascakonflik dengan berkonsentrasi pada solusi teknis kasus-per-kasus, yang seringkali dikaitkan dengan membangun kapasitas kelembagaan dan memastikan adanya landasan yang dapat menjamin masyarakat lokal menyampaikan tujuan dan kepentingan kolektifnya."

"Undang-Undang Nomor 4/1950 Jo. UU No. 14/1954 menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan manusia yang ber moral. Hal ini ditafsirkan bahwa manusia yang bermoral dapat diupayakan tidak hanya melalui agama karena dasar moral tidak selalu agama. Oleh Karena itu, pada 1950-an agama tidak wajib di ajarkan di sekolah. Pada tahap selanjutnya, sebagaimana diatur dalam UU No. 2/1989 pendidikan adalah tujuan menciptakan manusia yang taat mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pelajran agama wajib diberikan di sekolah. Walaupun kesenjangan undang-undang tersebut adalah sekolah dengan agama tertentu seharusnya tidak diajarkan Agama yang bebrbeda dengan Agama yang ada di sekolah tersebut. Ketentuan ini kemudian menjadi bermasalah. Pada 2003, UU No 20 tentang sistem pendidikan nasional diberlakukan menekankan adanya pendidikan agama. Undang-undang ini ini mengamanatkan bahwa agama adalah wajib di setiap intuisi pendidikan di mana materi yang akan diberikan kepada siswa yang akan diajarkan oleh guru yang bersangkutan. Sudah jelas bahwa pendidikan secara historis telah ditingkatkan dari waktu ke waktu."

"ABSTRACTThis article tries to explain how misperception can trigger conflict between countries. The article would employ spiral model of conflict proposed by Robert Jervis as a theoretical framework to scrutinize contemporary US and Chinese contemporary competition. As a result, this paper shows how threat assessment could trigger a spiral of conflict through states tendency to overestimate threat level and its failure to perceive that defensive behavior can be interpreted as offensive by the belligerent. Based on this analysis, the probability of conflicts can be reduced as each country tries to comprehend motivations that drive other behavior, perceptions and reactions that might arise as a result of the strategic empathy."

"Dialog Antar Peradaban merupakan isu global dan menjadi tema pokok bagi wacana hubungan antara negara-negara Islam dan Barat era tahun 1990-2000. Tema ini dicetuskan oleh Muhammad Khatami dan popular di tataran internasional, terutama saat terbentuk opini bahwa negara Islam selalu terkait dengan kekerasan dan sifat masyarakatnya yang eksklusif. Oleh karena itu, Khatami mencoba membuat formulasi baru dalam menghadapi mantas tersebut melalui pemikiran Dialog Antar Peradaban.Konteks di atas memperlihatkan beberapa permasalahan yang perlu dibahas dalam kajian ini. Antara lain prinsip-prinsip yang terkandung dalam tema Dialog Antar Peradaban, pengaruhnya terhadap kondisi perpolitikan Iran era tahun 1990-2000, dan analisa secara mendalam mengapa Dialog Antar Peradaban dinilai penting oleh Khatami agar dipraktekkan dalam membangun relasi antara dunia Barat dan Islam. Dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan tehnik analisa deskriptif eksploratif, pembahasan beberapa permasalahan tersebut dipaparkan lebih mendalam melalui penelusuran studi kepustakaan dan beberapa dokumen ilmiah yang terkait langsung dengan pernyataan orisinalitas Khatami.Berdasarkan metode tersebut dapat disimpulkan bahwa Dialog Antar Peradaban bertujuan untuk mencari dan membuka peluang peradaban Islam, khususnya Iran, agar dapat melangkah sejajar bersama-sama dengan peradaban lainnya (Barat) tanpa menghilangkan identitas peradaban Islam itu sendiri. Selain itu, dialog antar peradaban juga menjamin kebebasan individu, terutama-dalam mengembangkan kreativitasnya. Prinsip kebebasan harus dijalankan sehingga relasi dan interaksi antar peradaban dapat semakin terbuka dan berjalan dengan damai. Semuanya ini demi mengangkat kembali penilaian masyarakat internasional terhadap dunia Islam secara umum. Formulasi ide Khatami dapat terlihat ketika suatu negara menjalin interaksi dengan negara lain, demi kebutuhan negara bersangkutan.Temuan-temuan penelitian menunjukkan ternyata ide Dialog Antar Peradaban dapat menciptakan reorientasi baru, khususnya bagi negara-negara Islam ketika mengembangkan interaksinya dengan negara lain. Secara teoritis, implikasi terhadap perkembangan teoritik menunjukkan bahwa demokrasi dan prinsip nilai Islam dalam suatu negara dapat berjalan beriringan, terutama saat peradaban Islam berhadapan dengan tantangan globalisasi. Namun yang perlu diperhatikan, sebuah pemikiran akan selalu berujung pada level wacana. Ini merupakan kritikan tersendiri terhadap telaah pemikiran Khatami, mengingat Iran masih menerapkan struktur politik yang hirarkis-dominatif.

---

Dialogue among civilization is a global issue and has created political discourse for the relation between Islamic and Western country during 1990-2000. Khatami proposed this idea and since then became popular on international stage, especially when some opinions always associated Islamic country with violence and the exclusiveness of Islamic society. Therefore, Khatami tried to make a new formulation through his idea-Dialogue among Civilization-to response that reality.

According Khatami's thought, there are several problems need more explanation. Those are some principles on dialogue among civilization, the influence of this idea to Iran's political condition during 1990-2000, and analysis for the importance of this idea, mainly when Khatami strongly believed his idea as an alternative paradigm for international relationships between Islamic and Western world. The research will be analyzed by qualitative methods, based on descriptive-explorative technical analysis.

The research concludes that dialogue among civilization has some purposes. First, this idea can obtain an opportunity far--Islamic civilization mostly Iran-for balancing other civilization (Western). Second, it also ensures individual freedom to develop their creativity. This principle must be carried out in order that the relation and interaction among civilization become wider and peaceful. The manifestation of Khatami's thought can be observed from interaction of many nations in the world. Dialogue among civilization also formed new orientation for Islamic countries when raised its relation with other country. From theoretical influence, it shows that democracy and Islamic principles can bring together, especially when Islamic civilization confronting globalization's challenges."

"Abstract. The program of transportation policy implementation in Mamminasata areas (Makassar, Maros, Sunggumisa, Takalar) has not been effective and efficient, despite the central government's program of national transportation. BRT project in Mamminasata regions has not been able to overcome various problems of safety and congestion, in accordance with the goals and objectives of the government program. This study aims to analyze and explain the position of the central government in the articulation of the priorities, direction, and goals of the transportation program in the regions of Mamminasata through the presence of BRT as the national program. This study applies qualitative approach, seeking to understand a complex real-world setting process by a strategy of case study to investigate BRT program that has instigated a multi-complex phenomenon from the policy decisions that have been set by the previous government. The analysis unit in this study is the policy of BRT Program in Mamminasata areas. Based on the State-centric Model, the results indicate that the BRT Program in Mamminasata areas is a program from the central government, precisely from the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia. Minister of Transportation, in this program, is at the central position or the single actor in the articulation of the priorities, direction, and goals of BRT transportation. The regional government, in this case the governor with related departments, is the recipient of the program. BRT Program in Mamminasata areas is different from that predicted by the theory of state-centric model.Abstrak. Pogram implementasi kebijakan Transfortasi dikawasan Mamminasata (Makassar, Maros, Sunggumisa,Takalar) belum berjalan secara efektif dan efesien meskipun pemerintah pusat telah mengucurkan program transfortasi nasional seperti BRT di Kawasan Mamminasa namun belum mampu mengatasi berbagai permasalahan keamanan, kemacetan, sesuai tujuan dan sasaran program pemerintah, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan posisi central pemerintah dalam pengartikulasian prioritas, arah dan tujuan-tujuan program transfortasi di kawasan Mamminasata, dengan kehadiran BRT yang merupakan program nasional menggunakan pendekatan kualitatif yang sering direkomendasikan untuk penelitian yang berusaha memahami suatu proses yang realworld setting yang kompleks, dengan strategi studi kasus untuk menginvestigasi program BRT yang memunculkan fenomena yang multi kompleks dari kebijakan keputusan yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya, Unit analisis penelitian ini adalah kebijakan Program BRT di Kawasan Mamminasata. yang didasarkan pada arahan Model State Centrice, Hasil penelitian menunujukkan bahwa Program BRT dikawasan Mamminasata merupakan program pemerintah Pusat dari Kementrian Perhubungan Negara Republik Indonesia, Menteri Perhubungan dalam program ini berada pada posisi sentral atau aktor tunggal dalam pengartikulasian prioritas, arah dan tujuan transportasi BRT, Pemerintah daerah dalam hal ini gubernur dan dinas yang terkait hanya sebagai penerima program, Program BRT di kawasan Maminasata berbeda dengan yang diprediksikan oleh model teori state-centrice."

"Polls suggest up to twenty percent of Americans describe their beliefs as 'libertarian', but libertarians are often derided as heartless Social Darwinists or naïve idealists. This illuminating handbook brings together scholars from a range of fields (from law to philosophy to politics to economics) and political perspectives (right, left, and center) to consider how classical liberal principles can help us understand and potentially address a variety of pressing social problems including immigration, climate change, the growth of the prison population, and a host of others. Anyone interested in political theory or practical law and politics will find this book an essential resource for understanding this major strand of American politics."

"Peacebuilding Paradigms focuses on how seven paradigms from the Comparative Politics, International Relations, and Policy Analysis subfields - Realism, Liberalism, Constructivism, Cosmopolitanism, Critical Theories, Locality, and Policy - analyze peacebuilding. The contributors explore the arguments of each paradigm, and then compare and contrast them. This book suggests that a hybrid approach that incorporates useful insights from each of these paradigms best explains how and why peacebuilding projects and policies succeed in some cases, fail in others, and provide lessons learned. Rather than merely using a theoretical approach, the authors use case studies to demonstrate why a focus on just one paradigm alone as an explanatory model is insufficient. This collection directly at how peacebuilding theory affects peacebuilding policies, and provides recommendations for best practices for future peacebuilding missions."

"Skripsi ini membahas mengenai kebijakan pembendungan komunisme pada masa pemerintahan Perdana Menteri Robert Gordon Menzies, peristiwa Petrov Affair, dan dampaknya terhadap dinamika perpolitikan Partai Liberal dan Partai Buruh Australia (1949-1955). Pemilihan judul tersebut berdasarkan alasan bahw isu komunisme yang sedang hangat saat Perang Dingin berlangsung menjadi andalan Menzies untuk memainkan ketakutan masyarakat Australia akan bahaya komunisme dari Asia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.Hasil penelitian ini adalah bahwa komunisme yang merupakan ketakutan Australia dimanfaatkan oleh Menzies untuk mempertahankan kekuasaannya di kursi pemerintahan. Taktik politik Menzies dalam memanfaatkan ketakutan Australia tersebut menggunakan dua cara, yaitu menyusun kebijakan pembendungan komunisme dalam dan luar negeri dan isu mata-mata komunisme di Australia, melalui peristiwa Petrov Affair.

---

This thesis focuses on the containment policy during the reign of Prime Minister Robert Gordon Menzies, the Petrov Affair incident, and the impacts towards political dynamics of Liberal Party and Australian Labor Party (1949-1955). The title selection is conducted due to the fact that Communism had become a crucial issue during the Cold War as it became the power for Menzies to gain control over the fear of Australians regarding the danger of Communism in Asia. The method used in this research is the historical method consisting of four stages, namely heuristics, criticism, interpretation and historiography.

Thus, this study seeks to illustrate the Australian fright towards communism which was utilized by Menzies in order to maintain his throne. Menzies political tactics in abusing the Australian fear were implemented in two ways: organizing policies preventing communism from within and outside the country and the issue of communism spies in Australia, through Petrov Affair."