Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada Agustus 2009, terjadi kebocoran pada fasilitas pengeboran lepas pantai di pantai utara Australia, yang diberi nama Montara. Kebocoran ini menumpahkan minyak mentah ke laut dan berlanjut sampai dengan Nopember 2009. Fasilitas pemngeboran Montara dioperasikan oleh PTTEP Australasia Pty. Ltd., sebuah perusahaan Australia, dan anak perusahaan dari PTT Exploration and Production Public Company Limited, yang merupakan perusahaan milik negara Thailand. Berdasarkan sampel yang diambil oleh pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur pada perairan pantai Kolbano, ditemukan bahwa perairan laut telah tercemar oleh minyak mentah. Terdapat indikasi kuat bahwa minyak mentah ini identik dengan yang ditemukan pada fasilitas pengeboran Montara. Kejadian ini telah merugikan 9.000 nelayan dan petani rumput laut di sepanjang pantai Timor Barat, total kerugian diperkirakan USD2.4 milyar. Tulisan ini menguji kemungkinan bagi masyarakat korban membawa kasus ini ke pengadilan perdata Indonesia. Tulisan ini menemukan bahwa terbuka kemungkinan menggugat badan hukum asing. Pasal 100 RV hukum acara perdata Indonesia memungkinkan menggugat orang asing bila terdapat hubungan perikatan."

"ABSTRAKIn August 2009, a wellhead blowout of took place at an offshore drilling facility named the Montara platform, on the north coast of Australia. This incident released crude oil into the sea and continued until November 2009. The Montara platform is owned by PTTEP Australasia Pty. Ltd., a company incorporated under the law of Australia, and a subsidiary of PTT Exploration and Production Public Company Limited, a Thailand based, state-owned oil company. Based on samples taken by the East Nusa Tenggara Municipality in the waters along the coast of Kolbano, it was found that the sea water has been polluted with crude oil. There was an indication that the crude oil was identical to those of at the Montara well head platform. This incident has been detrimental to at least 9.000 fishermen and seaweed farmers along the coast of West Timor Sea, with total losses estimated at USD2.4 billion. This article examines the possibility of a lawsuit brought by the affected communities to the Indonesian civil court. This article finds that filinga lawsuit against foreign entity may be possible. Article 100 RV of the Indonesian law on civil procedure provide an opportunity to sue foreign entity when a contractual relationship exists.Pada Agustus 2009, terjadi kebocoran pada fasilitas pengeboran lepas pantai di pantai utara Australia, yang diberi nama Montara. Kebocoran ini menumpahkan minyak mentah ke laut dan berlanjut sampai dengan Nopember 2009. Fasilitas pemngeboran Montara dioperasikan oleh PTTEP Australasia Pty. Ltd., sebuah perusahaan Australia, dan anak perusahaan dari PTT Exploration and Production Public Company Limited, yang merupakan perusahaan milik negara Thailand. Berdasarkan sampel yang diambil oleh pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur padaperairan pantai Kolbano, ditemukan bahwa perairan laut telah tercemar oleh minyak mentah.Terdapat indikasi kuat bahwa minyak mentah ini identik dengan yang ditemukan pada fasilitaspengeboran Montara. Kejadian ini telah merugikan 9.000 nelayan dan petani rumput laut di sepanjang pantai Timor Barat, total kerugian diperkirakan USD2.4 milyar. Tulisan ini menguji kemungkinan bagi masyarakat korban membawa kasus ini ke pengadilan perdata Indonesia.Tulisan ini menemukan bahwa terbuka kemungkinan menggugat badan hukum asing. Pasal 100 RV hukum acara perdata Indonesia memungkinkan menggugat orang asing bila terdapat hubungan perikatan."

"Inovasi dalam sistem pembayaran digital membawa efektivitas bagi proses transaksi pembayaran. Hal tersebut didukung dengan inisiatif Bank Indonesia dalam menciptakan kanal pembayaran standar nasional Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”) yang saat ini daat dilaksanakan secara lintas batas negara. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pengaturan mengenai sistem pembayaran digital QRIS Lintas Negara, serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS Lintas Negara. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif dalam melakukan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan standar nasional QRIS Lintas Negara mengacu pada peraturan induk yakni PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran dan PBI Nomor 21/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran. Adapun pengaturan lebih lanjut terkait penyelenggaraan QRIS diatur dalam PADG Nomor 21/8/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran sebagaimana telah diubah dengan PADG Nomor 23/8/PADG/2021. Dalam hal perlindungan konsumen dalam transaksi pembayaran melalui QRIS Lintas Negara, dibawahi dengan pengaturan hukum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Adapun perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS diwujudkan melalui mitigasi risiko dalam sistem pembayaran, baik melalui standarisasi monitoring, penerapan standar keamanan informasi, maupun perlindungan konsumen. Selain itu, penyedia jasa pembayaran juga wajib menerapkan mitigasi risiko terhadap keamanan sistem pembayaran secara internal.

---

Innovations in digital payment systems bring effectiveness to the payment transaction process. This is supported by Bank Indonesia's initiative to create a national standard payment channel Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”) which currently can be implemented across national borders. Based on this, this study aims to examine arrangements regarding the cross-border QRIS digital payment system, as well as legal protection for consumers in cross-border QRIS payment transactions. To answer these problems, this study uses a doctrinal research method with a qualitative approach in conducting data analysis. The results of this study indicate that the regulation of cross-border QRIS national standards refers to the principal rules, namely PBI Number 22/23/PBI/2020 concerning Payment Systems and PBI Number 21/11/PBI/2021 concerning National Payment System Standards. Further arrangements for implementing QRIS are regulated in PADG Number 21/8/PADG/2019 concerning the Implementation of the National Standard Quick Response Code for Payments as amended by PADG Number 23/8/PADG/2021. In terms of consumer protection in payment transactions through Cross-Country QRIS, it is subordinated to the legal provisions in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and PBI Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection. Legal protection for consumers in QRIS payment transactions is realized through risk mitigation in the payment system, both through standardization of monitoring, application of information security standards, and consumer protection. In addition, payment service providers are also required to implement risk mitigation for payment system security internally."

"ABSTRAKAnggota direksi dalam melaksanakan tugasnya memiliki resiko bertanggung jawab secara pribadi. Saat ini terdapat kecenderungan anggota direksi melakukan perjanjian pisah harta untuk membatasi tanggung jawab pribadinya. Tesis ini mengkaji tentang keberadaan perjanjian pisah harta untuk membatasi pertanggung jawaban anggota direksi dalam hal perseroan terbatas merugi akibat kelalaian anggota direksi tersebut dan perlindungan hukum terhadap kreditur apabila anggota direksi tersebut memiliki perjanjian pisah harta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pisah harta yang dilakukan anggota direksi yang bersalah atau lalai yang menyebabkan perseroan terbatas rugi dapat membatasi tanggung jawab anggota direksi tersebut apabila perjanjian pisah harta dibuat sebelum perkawinan dilakukan dan dalam bentuk akta notaries. Kreditur memang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam hal anggota direksi memiliki perjanjian pisah harta. Namun demikian kreditur tetap dapat melakukan upaya hukum lainnya agar kepentingannya terlindungi dengan meminta dibuatnya asuransi jabatan direksi atau melakukan gugatan Actio Pauliana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan bahan hukum sekunder sebagai bahan utama

---

ABSTRACTBoard of directors in carrying out their duties have personal responsibility risk. Currently, there is a tendency of the directors entered into a separation of property agreement to limit personal liability. This thesis examines the existence of separate property agreement to limit liability of the directors in terms of a limited liability company lost due to the negligence of the directors and the legal protection of creditors if the board member has a separate property agreement. The results showed that the separation of property agreement of the members of the board of directors at fault or negligence which causes loss of limited liability may limit the liability of directors when the separation of property agreement made ​​before marriage done and in a notary deed. The lender did not obtain adequate legal protection in the event a director has an agreement separate property. However, lenders can still make other remedies that protected its interests by requiring insurers made ​​the position of directors or making claims Actio Pauliana. The research was conducted by using normative juridical, with secondary materials as the main materials"

"ABSTRAKBusiness restructuring sebelumnya merupakan bidang dalam transfer pricing yang belum diatur, namun dengan diterbitkannnya OECD Transfer Pricing Guidelines (OECD TPG) yang baru, sejak tahun 2010, petunjuk terhadap hal tersebut telah disusun. Tujuan Tesis ini adalah menganalisis regulasi transfer pricing Indonesia atas transaksi cross-border business restructuring, membandingkannya dengan regulasi yang ada di Australia, Austria, China, Jerman, dan Meksiko, dan rekomendasi yang diberikan OECD TPG 2010 kepada perusahaan multinasional dan otoritas pajak terkait aspek transfer pricing atas transaksi cross-border business restructuring tersebut.Untuk memperoleh jawaban mengenai perumusan masalah dalam Tesis ini, aspek-aspek yang membedakan antara masing-masing regulasi akan dibandingkan secara terpisah. Aspek yang pertama membandingkan ketersediaan regulasi perpajakan (baik ketentuan umum, ketentuan khusus, transfer pricing ataupun intangible property) yang mengatur transaksi business restructuring. Aspek yang kedua membandingkan pembebanan berupa kompensasi atau exit charge atas konversi bisnis. Aspek yang ketiga membandingkan konsekuensi penentuan kembali (recharacterization) atas transaksi business restructuring. Aspek yang keempat membandingkan preferensi antara pengujian atas contractual terms dan pengujian substansi transaksinya yang dipertimbangkan otoritas pajak untuk mengevaluasi transaksi business restructuring. Aspek yang kelima membandingkan kewajiban khusus untuk mendokumentasikan transaksi luar biasa (extraordinary transactions) seperti business restructuring, termasuk latar belakang dilakukannya transaksi-transaksi tersebut.Tesis ini menyimpulkan bahwa tidak seperti Australia, Austria, dan Jerman, otoritas pajak Indonesia belum memberikan petunjuk mengenai perlakuan transfer pricing atas transaksi business restructuring. Walaupun demikian, pendekatan umum berdasarkan ketentuan transfer pricing yang sudah ada telah konsisten dengan prinsip yang dinyatakan dalam OECD TPG 2010 bahwa prinsip arm’s length seharusnya diterapkan untuk semua jenis transaksi afiliasi.

---

ABSTRACTBusiness restructuring was previously an unregulated transfer pricing area but with the new OECD Transfer Pricing Guidelines (OECD TPG), from 2010, guidelines have been formulated. The purpose of this thesis is to analyze Indonesian transfer pricing regulations on cross-border business restructuring transaction compare with regulations in Australia, Austria, China, Germany, and Mexico, and how OECD TPG 2010 suggests practical guidance for taxpayers and tax authorities on the issues surrounding transfer pricing relating to business restructuring.In order to answer the question set out in this thesis, some aspects of the regulations have been examined separately. The first part compared availability tax regulations on business restructurings (general, special, transfer pricing, or intangible property regulations). The second part compared imposition a compensation or exit charge upon business conversion. The third part compared the consequences of recharacterization of business restructuring. The Fourth part compared the preference of tax authorities between examination of contractual terms or actual behaviour/conduct of the parties. The fifth part compared special documentation requirements for extraordinary transactions e.g. business restructurings, including justifying the rationale for business restructuring.This thesis shows that unlike countries such as Australia, Austria, and Germany, Indonesian tax authorities have not yet provided any formal guidance on the treatment of business restructuring for transfer pricing purposes. Nonetheless, the approach to transfer pricing for all transfer pricing matters in Indonesia has generally been consistent with the principle enunciated in the OECD TPG 2010 that the arm’s length principle should apply in all transactions carried out among related parties."

"Tesis ini membahas salah satu teknik perencanaan pajak atas transaksi sewa lintas batas negara (cross-border leasing), yaitu melalui pendekatan tax treaty dengan negara-negara mitra (menggunakan tax treaty Indonesia-Amerika, Indonesia-Prancis dan Indonesia-Singapura) yang bertujuan mencari tax treaty dengan manfaat terbesar dalam meminimalkan pengenaan PPh Pasal 26 di Indonesia sebagai negara sumber. Metode penelitian adalah kualitatif dengan desain komparatif. Hasil penelitian menunjukkan: terdapat perbedaan karakterisasi objek pajak yaitu sebagai bunga, royalti atau business profit; menyarankan penggunaan tax treaty Indonesia-Prancis sebagai pilihan terbaik dalam skema operating lease; sedangkan dalam skema financial lease, tidak terdapat perbedaan karakterisasi diantara tiga tax treaty tersebut.

---

This thesis describes one of tax planning technique on cross-border leasing transaction through the approach of tax treaty with the countries partner (using tax treaty between Indonesia and America, Indonesia and France and Indonesia-Singapore) that seeks to tax treaty with the greatest benefits in minimizing the imposition of income tax article 26 in Indonesia as a source country. The research method is qualitative comparative design. The results showed: there are differences in the tax characterization of the object that is as interest, royalties or profit business; recommends the use of a tax treaty between Indonesia and France as the best choice in operating lease scheme; whereas in the scheme of financial lease, there is no difference between the three characterization of the tax treaty."

"Penerapan deminimis threshold pada transaksi cross border e-commerce bertujuan sebagai fasilitasi perdagangan, namun berpotensi meningkatkan ketidakpatuhan dalam perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan perubahan deminimis threshold terhadap penghindaran pajak impor pada transaksi cross border e-commerce di Indonesia. Dengan menggunakan metode interrupted time series analysis, hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa kebijakan perubahan tingkat deminimis threshold menjadi USD75 pada tahun 2018 dan menjadi USD3 pada tahun 2020 telah dapat mengurangi pemanfaatan deminimis threshold secara tidak benar melalui underreporting nilai barang impor. Intervensi pemerintah tersebut berdampak pada penurunan tren kasus penghindaran pajak impor yang signifikan secara statistik.

---

Applying the Deminimis Threshold on the Cross Border E-commerce transaction aims to facilitate trade but can potentially increase non-compliance in taxation. This study aims to determine the impact of the deminimis threshold change policy on import tax evasion on cross-border e-commerce transactions in Indonesia. Using the Interrupted Time Series Analysis method, the results of empirical testing showed that the policy of changing the Deminimis Threshold to USD75 in 2018 and becoming USD3 in 2020 could reduce the use of Deminimis Threshold incorrectly through the underreporting value of imported goods. The government intervention impacts a decrease in the trend of a statistically significant import tax evasion."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat ketertaikan antara faktor makroekonomi terhadap transaksi cross-border merger dan akuisisi di Indonesia pada tahun 2009 hingga tahun 2023. Penelitian ini menggunakan enam faktor makroekonomi yaitu tingkat pertumbuhan GDP, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, perubahan nilai tukar, dan return IHSG sebagai variabel independen dimana di dalamnya memuat variabel lagging.  Dengan menggunakan metode ekonometrika, ditemukan bahwa terdapat pengaruh faktor makroekonomi terhadap kesepakatan transaksi merger dan akusisi di Indonesia. Faktor pertumbuhan GDP, Return IHSG, Perubahan kurs, dan apresiasi rupiah berpengaruh signifikan pada pengambilan Keputusan kesepakatan merger dan akuisisi. Terdapat perbedaan faktor yang berpengaruh dalam transaski cross-border M&A. Inbound M&A dipengaruhi secara signifikan oleh pertumbuhan GDP dan perubahan kurs. Sedangkan, outbound M&A dipengaruhi signifikan oleh pertumbuhan GDP, suku bunga, dan perubahan kurs. Perbadaan pengaruh faktor makroekonomi terhadap keseluruhan kesepakatan dan cross-border merger dan akuisisi menunjukkan bahwa daya tarik ekonomi suatu negara akan mempengaruhi investasi masuk dan keluar di negara tersebut.

---

This study aims to examine the relationship between macroeconomic factors and cross-border merger and acquisition (M&A) transactions in Indonesia from 2009 to 2023. The study employs six macroeconomic factors: GDP growth rate, inflation rate, interest rate, exchange rate changes, and IHSG returns as independent variables, incorporating lagging variables. Utilizing econometric methods, it was found that macroeconomic factors significantly impact merger and acquisition agreements in Indonesia. GDP growth, IHSG returns, exchange rate changes, and rupiah appreciation significantly influence M&A decision-making. There are distinct factors affecting cross-border M&A transactions. Inbound M&A is significantly influenced by GDP growth and exchange rate changes, whereas outbound M&A is significantly affected by GDP growth, interest rates, and exchange rate changes. The differences in the impact of macroeconomic factors on overall and cross-border M&A agreements indicate that a country's economic attractiveness influences both inward and outward investments."

"Meningkatnya perdagangan internasional menyoroti kebutuhan akan regulasi yang jelas terkait kepailitan lintas batas, terutama dalam pengelolaan kreditur dan aset di berbagai yurisdiksi. Studi ini mengkaji kelemahan Undang-Undang Kepailitan Indonesia (UU No. 37 Tahun 2004) dalam menangani kasus kepailitan lintas batas, termasuk kurangnya pengakuan terhadap putusan pengadilan asing, perlindungan hak-hak kreditur yang tidak memadai, dan mekanisme yang belum optimal untuk pengelolaan aset di luar negeri. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yang menggabungkan analisis hukum dan pendekatan perbandingan, studi ini mengusulkan adopsi prinsip-prinsip utama dari UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency yang disesuaikan dengan sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini akan meningkatkan kerja sama internasional, memberikan kepastian hukum, dan memperbaiki daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Untuk memastikan implementasi yang praktis, studi ini merekomendasikan mekanisme koordinasi pengadilan daripada perubahan legislasi yang kompleks, sehingga menciptakan kerangka kerja yang lebih efisien dan selaras secara internasional dalam menangani kepailitan lintas batas.

---

The rise of international trade underscores the need for clear regulations on cross-border insolvency, particularly in managing creditors and assets across different jurisdictions. This study examines the shortcomings of Indonesia's Bankruptcy Law (Law No. 37 of 2004) in addressing cross-border insolvency, highlighting issues such as the lack of recognition for foreign court decisions, inadequate protection of creditors' rights, and insufficient mechanisms for managing assets abroad. Using a legal research method that combines legal analysis and a comparative approach, the study proposes adopting key principles from the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, tailored to Indonesia's legal system. This would enhance international cooperation, provide legal certainty, and improve Indonesia’s investment climate. To ensure practical implementation, the study recommends focusing on court coordination mechanisms rather than complex legislative changes, offering a more efficient and internationally aligned framework for handling cross-border insolvency. "