Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perdagangan Candu pada akhir pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia tahun 1904-1942 merupakan masalah yang penulis uraikan dalam skripsi ini. Perdagangan candu pada masa pemerintahan Kolonial Belanda dilaksanakan melalui badan-badan yang ditunjuk resmi oleh pemerintah Kolonial Belanda. Seperti Opium Societeit,, Opium Directie, Opiumpacht, Opium Regie. Penulisan ini sendiri membahas perdagangan candu pada masa Opium Regie, yang berarti penjualan candu pada masa itu dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kolonial Belanda dengan sistem pembagian wilayah dimana dalam setiap wilayah telah ditempatkan orang-orang yang ditunjuk resmi oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menjalankan candu tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran bahwa perdagangan candu merupakan suatu komoditi yang tidak sedikit memberi keuntungan dalam bidang ekonomi bagi pemerintah Hindia Belanda pada masa pemerintahannya di Indonesia, namun juga memiliki dampak yang negatif pada masyarakat saat itu. Dalam penulisan skripsi ini penulis memakai bahan-bahan berupa sumber kepustakaan seperti buku-buku, majalah dan artikel yang sebagian besar masih dalam bahasa Belanda."

"Penelitian ini membahas tentang birokrasi pemerintahan Hindia Belanda pada tingkat wijkmeester untuk periode abad XIX; yang dikenal oleh masyarakat Betawi (dengan sebutan Bekmeester atau Bek. Kedudukan Wijkmeesters/bek dalam birokrasi pemerintahan menduduki posisi yang paling bawah, yang mempunyai tugas untuk menarik pajak, menjaga keamanan dan ketertiban serta- kebersihan wilayahnya. Dalam posisi demikian Wijkmeesters/bek berperan sebagai perantara yang menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat. Seluruh kebijakan pemerintah harus diterjemahkan oleh pejabat ini agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakatnya. Dalam hal wewenang wijkmeesters boleh dikatakan tidak berhak memutuskan suatu kebijakan dari persoalan yang ada di masyarakatnya, setiap persoalan yang ada harus dilaporkan pada pejabat yang berada diatasnya yaitu Ajudan dan Komandan. Mereka inilah yang menentukan keputusan yang harus dilaksanakan oleh Wijkmeesters. Jabatan wijkmeesters/bek meskipun tidak mendapatkan gaji melainkan hanya mendapatkan 8% dari pajak yang dapat ditarik dari masyarakatnya, cukup banyak diminati oleh masyarakat di Batavia, terbukti dari banyaknya surat lamaran yang diajukan untuk diangkat menjadi wijkmeester oleh pemerintah Hindia Belanda- Posisi jabatan wijkmeester di masyarakat cukup dihormati. umumnya para wijkmeester merupakan orang yang mampu/kaya, hal itu tercermin dari gaya hidup dan rumah tinggalnya. Dalam menjalankan perannya sebagai wijkmeester ada tindakan-tindakan yang menyimpang yang membuat wijkmeester tersebut dilepaskan dui jabatannya. Penyimpangan itu biasanya karena rnengelapkan uang pajaka yang diterimanya, dui tidak mampu mengatur ronda atau menjaga keamanan wilayahnya."

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memaparkan tentang Résistance Prancis, sejak awal mula kemunculannya dan perkembangannya, dari tahun 1940 hingga pembebasan Prancis dari pendudukan Jerman pada tahun 1940, serta menjelaskan apa yang dimaksud dengan Résistance Prancis.Skripsi ini menggunakan beberapa konsep, yaitu konsep Pengertian Sejarah, Penulisan Sejarah, Sumber Sejarah, dan Metode Sejarah.Kesimpulan yang diperoleh : Résistance Prancis merupakan suatu gerakan perlawanan terhadap Jerman dan pemerintah Vichy, yang dilakukan oleh orang-orang Prancis dan luar Prancis pada masa pendudukan Jerman atas Prancis. Para résistant, masyarakat Prancis dan pasukan sekutu akhirnya berhasil membebaskan Prancis pada tahun 1944."

"Disertasi ini membahas mengenai Penataan Maluku Utara pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda yang berdampak pada berakhirnya Kerajaan Loloda di Pesisir Pantai Barat Laut Halmahera. Lingkup temporal kajian disertasi ini dimulai dari 1817 sampai pada berakhirnya masa pemerintahan Kerajaan Loloda di Halmahera Utara pada 1915. Pada 1817 Belanda kembali mengambil alih kekuasaan atas seluruh Kawasan Laut dan Kepulauan Maluku dari kekuasaan Pemerintahan Kolonial Inggeris. Segera setelah itu, Pemerintah Kolonial Belanda, langsung membuat tiga kontrak pertama dengan para raja dan sultan serta penguasa-penguasa pribumi lainnya di Maluku Utara, terutama dengan Ternate, Tidore, dan Bacan. Tiga kontrak pertama itu adalah Kontrak 1817, 1822, dan 1824 yang melibatkan raja dan penguasa Loloda di dalamnya. Ketiga kontrak pertama itu dijadikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebagai dasar pembuatan kontrak-kontrak politik selanjutnya untuk menata Maluku Utara. Setelah dikaji secara mendalam, nampak terlihat bahwa substansi setiap kontrak tersebut hampir semuanya hanya menguntungkan pihak Pemerintah Kolonial Belanda.Terdapat empat aspek utama yang ditata oleh Belanda dalam setiap kontrak yang disepakatinya dengan para raja dan Sultan di Maluku Utara itu, yakni: 1) wilayah; 2) politik pemerintahan; 3) ekonomi dan perdagngan; dan 4) sosial budaya dan keagamaan. Selama dalam masa kekuasaannya di Maluku Utara Pemerintah Kolonial Belanda telah melakukan sebanyak tiga kali penataan wilayah pemerintahan termasuk daerah-daerah di sepanjang Pesisir Pantai Barat Halmahera yang dikuasai Kerajaan Loloda. Periodisasi penataan pemerintahan atas Maluku Utara yang dimaksud adalah: pertama, periode 1817—1865; kedua, periode 1866—1897; dan yang ketiga, periode 1898—1908. Dalam penataan kedua dan ketiga, Pemerintah Kolonial Belanda melakukan pengambilalihan dominasi Raja Loloda, Sultan Ternate, dan penguasa pribumi Maluku Utara lainnya atas hak kepemilikan dan pengelolaan potensi ekonomi sumber daya alam khususnya lahan hutan, pertanian, dan perkebunan yang menghasilkan komoditi perdagangan menguntungkan bagi para Pengusaha Kolonial Belanda. Dampak yang ditimbulkan oleh Penataan Maluku Utara oleh Pemerintah Kolonial Belanda dalam bidang politik dan ekonomi menimbulkan penentangan penduduk Loloda dengan tindakan perlawanan pimpinan Kapitan Sikuru pada 9 Februari 1909. Perlawanan itu timbul karena faktor pemungutan pajak, pengerahan tenaga kerja, dan persoalan konversi agama sebagai konsekuensi dari penataan Maluku Utara. Setelah Pemerintah Kolonial Belanda berhasil menumpas perlawanan itu, Kerajaan Loloda kemudian dibubarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda seiring dengan meninggalnya Raja Loloda terakhir, Kolano Syamsuddin Syah (1906—1909) pada 1915. Peristiwa pembubaran itu menyebabkan Kerajaan Loloda mengalami kemerosotan entitas politik dan degradasi kedaulatan, yang berujung pada berakhirnya kerajaan tersebut di pesisir pantai barat laut Halmahera.

---

This dissertation discusses the structuring of North Maluku during the Dutch Colonial Government which had an impact on the end of the Loloda Kingdom on the West Coast of Halmahera. The temporal scope of this dissertation study began from 1817 until the end of the reign of the Kingdom of Loloda in North Halmahera in 1915. In 1817 the Dutch again took power over the entire Sea Zone and the Maluku Islands from the British Colonial Government. Soon after, the Dutch Colonial Government immediately made the first three contracts with kings and sultans and other indigenous rulers in North Maluku, especially with Ternate, Tidore, and Bacan. The first three contracts were Contracts 1817, 1822 and 1824 involving the king and the ruler of Loloda in them. The three contracts were made by the Dutch Government as the basis for making further contracts to organize North Maluku. After being studied in-depth, it seems that the substance of each contract is almost all of which only benefits the Dutch East Indies Colonial Government.There are four main aspects arranged by the Dutch in each contract that he agreed with the Sultan of North Maluku, namely: 1) territory, 2) government politics, 3) economy and trade, and 4) social culture, and religion. During his reign in North Maluku, the Dutch East Indies Colonial Government had conducted three times the arrangement of government areas including areas along the Western Coast of Halmahera which were controlled by the Kingdom of Loloda. The period of governance arrangement in North Maluku is: first, the period 1817-1865; second, the period 1866-1897; and the third, the period 1898-1908. In the second and third arrangements, the Dutch Colonial Government seized the domination of King Loloda, Sultan of Ternate, and other indigenous rulers of North Maluku over ownership rights and management of the economic potential of natural resources, especially forest land, agriculture, and plantations which produced profitable trading commodities for the Dutch Businessman. The impact caused by the North Maluku Colonial Arrangement by the Dutch Colonial Government in the political and economic fields caused opposition to the population of Loloda with the Kapitan Sikuru leadership on 9 February 1909. The resistance arose because of tax collection, labor mobilization, and the problem of religious conversion as a consequence of the arrangement of North Maluku. After the Dutch Colonial Government succeeded in quelling the resistance, the Loloda Kingdom was later dissolved by the Dutch Colonial Government along with the death of the last King Loloda, Kolano Syamsuddin Syah (1906-1909) in 1915. The dissolution incident caused the Loloda Kingdom to experience a decline in political entities and the degradation of sovereignty, which led to the end of the kingdom on the Northwest Coast of Halmahera."

"Skripsi ini membahas pemikiran Hamid Algadri, salah satu anggota Pengurus Besar Partai Arab Indonesia tentang Indo-Arab dan tanah air. Selain itu, ia juga menjabat sebagai staf redaktur majalah Insaf, salah satu media resmi Partai Arab Indonesia. Skripsi ini mengambil periodisasi tahun 1937-1942. Tahun 1937 adalah awal mula ia bergabung dalam Partai Arab Indonesia, sedangkan 1942 merupakan tahun dibubarkannya partai tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikirannya dalam dua bidang itu merupakan reaksi dari kondisi masyarakat peranakan Arab (Indo-Arab) di Indonesia yang menurutnya harus menginsafi diri sebagai putra Indonesia dan keluar dari kehidupan yang mengisolasi diri dari masyarakat umum Indonesia, dan memperlihatkan bahwa Algadri adalah salah satu tokoh progresif keturunan Arab yang memiliki konsistensi dalam memperjuangkan apa yang ada dalam idealismenya.

---

This study is Hamid Algadri’s thought, a member of Executive Board of the Party of Arab Indonesia, about Indo-Arab and Homeland. In addition, he also served as the editor of the Insaf Magazine. The period of this study is between 1937-1942. In 1937 was the time he joint in the Party of Arab Indonesia, and in 1942 these party was dismissed.

The result of this study shows that his thought in those two domains was as a reaction to the conditions of Peranakan Arab community (Indo-Arab) in Indonnesia that he had himself regeretting as the son of Indonesia and out of the live that isolate themselves from common Indonesian community, and to show that Algadri is one of progressive character of Arab decent has consistency in fighting for what is in his idealism."