Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The aim of this study is to investigate the sea transportation moda in Bontang East of Kalimantan,as a base on Bontang district as Buffer Zone from Kutai Timur Regional....."

"Rumah sakit-rumah sakit yang terletak di Kota Bontang, dimana Kota Bontang merupakan kota yang sedang berkembang dengan keberadaan dua perusahaan besar berskala internasional dengan potensi bencana seperti kegagalan teknologi, banjir, angin puting beliung, kebakaran lahan/hutan, dan kebakaran permukiman. Untuk mengatasi hal ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesiapsiagaan manajemen bencana rumah sakit di Kota Bontang menggunakan studi deskriptif observasional dan mixed methode dengan mengadopsi versi Hospital Safety Index. Metodenya adalah dengan pendekatan penilaian diri terhadap rumah sakit yang diaplikasikan untuk menilai kesiapsiagaan bencana dalam 151 item yang dikategorikan dalam tiga komponen termasuk keselamatan struktural, keselamatan nonstruktural, dan manajemen Bencana dan Kegawatdaruratan. Data primer tersebut kemudian diolah melalui Ms Excel dan hasilnya berupa mean untuk setiap komponen pada manajemen bencana rumah sakit lalu diklasifikasikan ke dalam kategori A (0.66-0.1), B (0.36-0.65), atau C (0-0.35). Hasil dari penelitian ini total nilai Hospital Safety Index untuk masing-masing rumah sakit, yaitu 0,90 untuk RSUD Taman Husada, 0,99 untuk RS Pupuk Kaltim, dan untuk RS 0,79 Islam Bontang. Namun tetap menunjukkan bahwa manajemen bencana rumah sakit telah siap dalam menghadapi bencana dan tetap berfungsi dalam situasi bencana. Meskipun demikian, rumah sakit tetap perlu melakukan usaha pencegahan dalam jangka panjang untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana.

---

Hospitals located in Bontang City, where Bontang City is a developing city with the presence of two large international companies with potential disasters such as failures, floods, tornadoes, land/forest fires, and residential fires. To address this, the purpose of this study was to analyze hospital disaster management preparedness in Bontang City using descriptive observational studies and semi-quantitative methods by adopting the Hospital Safety Index version. A method is a self-assessment approach to hospitals that is applied to assess disaster preparedness in 151 items categorized into three components including structural safety, nonstructural safety, and emergency and disaster safety management. The primary data is then processed through Microsoft Excel and the results are the mean for each component in hospital disaster management and are classified into categories A (0.66-0.1), B (0.36-0.65), or C (0- 0.35). The results of this study total Hospital Safety Index for each hospital, which is 0.90 for Taman Husada Hospital, 0.99 for Pupuk Kaltim Hospital, and 0.79 for RS Islam Bontang Hospital, but still, show that hospital disaster management is ready in the face of disasters and continues to function in disaster situations. Even so, hospitals still need to take preventive efforts in the long term to improve disaster preparedness. "

"Tesis ini menggambarkan dan menganalisa tentang pelaksanaan Manajemen Sekurit Fisik di PT. Pupuk Kalimantan timur (persero) Bontang. Permasalahan yang diangkat adalah pelaksanaan Manajemen Sekuriti Fisik di Pupuk Kalimantan Timur Bontang masih belum maksimal yang ditandai dengan masih adanya tindak kejahatan terhadap aset perusahaan maupun pelanggaran-pelanggaran. Tujuan daripada tesis ini untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan manajemen sekuriti fisik di PT. Pupuk Kalimantan Timur (Persero) Bontang, menjelaskan dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen sekuriti fisik serta untuk menjelaskan solusi yang bisa digunakan dalam pelaksanaan Manajemen Sekuriti Fisik yang ideal di Pupuk Kaltim. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis manajerial. Teknik pengumpulan data adalah dengan pengamatan terlibat, wawancara mendalam dengan berbagai informan dan studi dokumen. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri sehingga bisa merasakan gejala-gejala yang terjadi pada obyek penelitian.Hasil penelitian diperoleh kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di PT. Pupuk Kalimantan Timur (Persero) Bontang sehingga menimbulkan peluang terjadinya tindak kejahatan. Sumber daya pengamanan yang belum sesuai dengan kebutuhan. Desain lingkungan di area Pupuk kaltim yang belum tertata dengan baik menimbulkan berbagai potensi ancaman.Dari hasil penelitian disarankan agar Departemen Kemanan dan Ketertiban Pupuk Kaltim memaksimalkan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik dengan membenahi langkah-langkah manajemen, membenahi sekuriti fisik, membenahi sumberdaya pengamanan, membenahi desain lingkungan yang dapat mendukung pengamanan di area PT. Pupuk Kalimantan Timur (Persero) Bontang.

---

This thesis describes and analyzes about the implementation of the Physical Security Management in PT. Pupuk Kalimantan timur (Persero) Bontang. The problem is implementation of Physical Security Management in Pupuk Kalimantan Timur (Persero) Bontang still not maximal characterized by the presence of a crime against the assets of the company as well as violations.

The aim of this thesis to describe and analyze the implementation of physical security management at PT. Pupuk Kalimantan Timur (Persero) Bontang, explain and analyze the constraints faced in the implementation of physical security management as well as to explain the solutions that can be used in the implementation of good Physical Security Management.

The method used is a qualitative method with juridical managerial approach. The data collection technique is participant observation, in-depth interviews with various informants and study documents. Instrument is the researcher 's own research so they can feel the symptoms that occur in the object of research.

The result showed the weaknesses in the implementation of physical security management in PT. Pupuk Kalimantan Timur (Persero) Bontang, so that giving rise to the possibility of a crime. Resource of security is not in accordance with the requirements. Environmental design in the area of PT. Pupuk Kalimantan timur (Persero) Bontang aren?t well ordered that pose a variety of potential threats.

From the results of the study suggested that the Management of Security and Order PT. Pupuk Kalimantan Timur (Persero) Bontang improve the implementation of physical security management by improving the management measures, to fix the physical security, to fix resource security, fix design environment that can support security in the area PT. Pupuk Kalimantan Timur (Persero) Bontang."

"[ABSTRAKPenelitian ini mengkaji aspek hukum dari kepelabuhanan berupa Terminal Khusus Tersus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri TUKS oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia serta mengkaji permasalahan permasalahan terkait dengan perizinan Tersus dan TUKS di Kotamadya Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan adanya ketidaksesuain antara Undang Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan dengan ketentuan dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Permenhub No PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Selain itu terdapat perbedaan penafsiran mengenai batas batas Daerah Lingkungan Kerja DLKr dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan DLKp dari Pelabuhan Samarinda oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan KSOP Samarinda dengan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Ditjen Hubla serta belum adanya penyesuaian terhadap DLKr dan DLKp Pelabuhan Samarinda sesuai dengan amanat ketentuan dalam Pasal 351 UU No 17 Tahun 2008 Penelitian ini dilakukan di kota Samarinda Provinsi Kalimantar Timur karena Pelabuhan Samarinda merupakan jenis pelabuhan laut yang berada di Sungai Mahakam yang memiliki peranan yang sangat penting terhadap kegiatan perekonomian.

---

ABSTRACTThis study examines the legal aspects of a port in the form of Special Terminal Tersus and Port for Own Interest TUKS by the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia as well as examine issues related to licensing Tersus and TUKS in Samarinda East Kalimantan Province This study was conducted because of problem of the existence of the non conformance between Law No 17 Year 2008 Regarding on Shipping Government Regulation No 61 Year 2009 on Port with the provisions of Article 46 and Article 47 Regulation of Ministry of Transportation No PM 51 of 2011 on Special Terminal and Terminal for Own Interest In addition there are differences in interpretation of the limits of the Regional Working Environment DLKr and the Regional Environmental Interests Ports DLKp from the Port of Samarinda the harbor master 39 s Office and Port Authority KSOP Samarinda the Directorate General of Sea Transportation of Ministry of Transportation DGST and there is no adjustment to DLKr and DLKp Port Samarinda in accordance with the provisions of Article 351 of Law No 17 2008 The research was conducted in the city of Samarinda province of East Kalimantan because the Port of Samarinda is a type of sea port which is located in the Mahakam River which has a very important role on economic activity. ;This study examines the legal aspects of a port in the form of Special Terminal Tersus and Port for Own Interest TUKS by the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia as well as examine issues related to licensing Tersus and TUKS in Samarinda East Kalimantan Province This study was conducted because of problem of the existence of the non conformance between Law No 17 Year 2008 Regarding on Shipping Government Regulation No 61 Year 2009 on Port with the provisions of Article 46 and Article 47 Regulation of Ministry of Transportation No PM 51 of 2011 on Special Terminal and Terminal for Own Interest In addition there are differences in interpretation of the limits of the Regional Working Environment DLKr and the Regional Environmental Interests Ports DLKp from the Port of Samarinda the harbor master 39 s Office and Port Authority KSOP Samarinda the Directorate General of Sea Transportation of Ministry of Transportation DGST and there is no adjustment to DLKr and DLKp Port Samarinda in accordance with the provisions of Article 351 of Law No 17 2008 The research was conducted in the city of Samarinda province of East Kalimantan because the Port of Samarinda is a type of sea port which is located in the Mahakam River which has a very important role on economic activity. ;This study examines the legal aspects of a port in the form of Special Terminal Tersus and Port for Own Interest TUKS by the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia as well as examine issues related to licensing Tersus and TUKS in Samarinda East Kalimantan Province This study was conducted because of problem of the existence of the non conformance between Law No 17 Year 2008 Regarding on Shipping Government Regulation No 61 Year 2009 on Port with the provisions of Article 46 and Article 47 Regulation of Ministry of Transportation No PM 51 of 2011 on Special Terminal and Terminal for Own Interest In addition there are differences in interpretation of the limits of the Regional Working Environment DLKr and the Regional Environmental Interests Ports DLKp from the Port of Samarinda the harbor master 39 s Office and Port Authority KSOP Samarinda the Directorate General of Sea Transportation of Ministry of Transportation DGST and there is no adjustment to DLKr and DLKp Port Samarinda in accordance with the provisions of Article 351 of Law No 17 2008 The research was conducted in the city of Samarinda province of East Kalimantan because the Port of Samarinda is a type of sea port which is located in the Mahakam River which has a very important role on economic activity. , This study examines the legal aspects of a port in the form of Special Terminal Tersus and Port for Own Interest TUKS by the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia as well as examine issues related to licensing Tersus and TUKS in Samarinda East Kalimantan Province This study was conducted because of problem of the existence of the non conformance between Law No 17 Year 2008 Regarding on Shipping Government Regulation No 61 Year 2009 on Port with the provisions of Article 46 and Article 47 Regulation of Ministry of Transportation No PM 51 of 2011 on Special Terminal and Terminal for Own Interest In addition there are differences in interpretation of the limits of the Regional Working Environment DLKr and the Regional Environmental Interests Ports DLKp from the Port of Samarinda the harbor master 39 s Office and Port Authority KSOP Samarinda the Directorate General of Sea Transportation of Ministry of Transportation DGST and there is no adjustment to DLKr and DLKp Port Samarinda in accordance with the provisions of Article 351 of Law No 17 2008 The research was conducted in the city of Samarinda province of East Kalimantan because the Port of Samarinda is a type of sea port which is located in the Mahakam River which has a very important role on economic activity. ]"