Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKomunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan salah satu program untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terpencil, sejalan dengan tujuan petnbangunan nasional untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Tulisan ini merupakan pemberdayaan sosial ko1nunitas terpencil dengan tujuan untuk, memahami kondisi sosial dan menjaring aspirasi masyarakat tentang kebutuhan kesejahteraan sosial; Menganalisis bentuk pemberdayaan sosial bagi komunitas setempat. Pengamatan dilakukan di Dusun Pantan Kriko, Gampong Pantan Sinaku, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan studi lapangan masyarakat setempat hidup sebagai petani kebun kopi, kondisi permukiman penduduk sangat memprihatinkan, masih ada rumah tidak layak huni, terbatasnya akses terhadap pelayan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan utama adalah pembangunan rumah layak huni, sarana peribadatan, gedung serbagunauntuk pertemuan dan sarana pendukung Iainnya. Kondisi sosiologis masyarakat sangat antusias dan siap untuk diberdayakan, kondisi lingkungan sangat baik untuk mengembangkan berbagai pertanian. Pemerintah daerah Bener Meriah menegaskan komitmennya siapberdampingan dengan program pemberdayaan sosial komunitas setempat."

"Gagasan yang melatarbelakangi penulisan ini adalah bahwa proses pembangunan di negeri ini sesungguhnya masih dihadapkan kepada berbagai ketimpangan, baik ketimpangan antar wilayah maiipun antar kelompok masyarakat. Ketimpangan pembangunan tersebut yakni ketimpangan pada akses pendidikan, sarana perumahan dan sarana sosial lainnya. Salah satu kelompok masyarakat yang "kurang beruntung" dalam perjalanan bangsa yang sudah merdeka 61 tahun ini dikenal dengan istilah Komunitas Adat Terpencil (KAT). Tujuan penelitian ini untuk mencari kebijakan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang optimal.Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer yang dianalisis dengan Analisa deskriptif , Participatory Rural Appraisal (PRA) dan Analytical Hierarchy Process (AHP).Hasil analisis menunjukkan bahwa Segi positif dari Program PKAT adalah telah berhasil meningkatkan pendapatan warga KAT, berhasil menciptakan terselenggaranya suatu kehidupan warga KAT untuk menetap dalam suatu lokasi lingkungan perumahan dan pemukiman yang tertata rapi, sehat ke dalam Engkungan Rumah Tangga. Menurut hasil analisa ekspert dengan menggunakan metode AHP diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang optimal akan dapat terwujud apabila : Target kemandirian warga KAT dapat dicapai, Kendala sumber daya manusia warga KAT yang diberdayakan dapat teratasi, Perilaku utama adalah warga KAT sendiri sebagai tokoh central, Strategi yang paling diprioritaskan adalah peningkatan dan pengintensifkan partisipasi warga KAT."

"Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak yang muncul dari pelaksanaan program. Dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Landasan yang digunakan mengacu pada konsep Pengembangan Komunitas dan menaruh perhatian pada pentingnya peran pelaku perubahan. Temuan lapangan menunjukkan Depsos melakukan diskresi dengan menunjuk orsos KKKS (sebelumnya bernama FKKS) Batam sebagai pelaksana. Program ini merupakan wujud dari kewajiban negara dengan berlatar belakang pada letak strategis Kota Batam yang merupakan wilayah perbatasan negara Indonesia yang berdampak pada stabilitas keamanaan negara serta semakin termarjinalisasinya komunitas suku laut dalam pembangunan sosial yang ada di Batam, dengan out put penempatan pemukiman suku laut di pulau Bertam-Kota Batam. Kesimpulan menunjukkan pentingnya pemerintah memperhatikan keberlanjutan program dengan tetap mempertimbangkan dampak yang diakibatkan dari pelaksanaan program khususnya PKAT.

---

This research focuses on implementation, strength, weakness and impact program activities to the seanomade community at Bertam Island. This study used qualitative methodology to describe in detail the implementation of programs and behavioral changes in society which became the target of the program. Explanation of the program refers to the development community that has been implemented. Based on the findings of this research: DEPSOS pointed ORSOS which known by KKKS (previously called FKKS) to implemented. The strategic location of Batam city which is the Indonesian border into the background of the implementation of this program. This program is a form of state obligations with a background in strategic location of Batam, which is the border state of Indonesia to give effect to the stability and state security and the marginalization of seanomade of social development in Batam. The results of this study addressed the importance of government attention to the sustainability of the program while considering the impact resulting from the implementation of programs, especially programs PKAT."

"Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh interaksi sosial dan partisipasi terhadap modal sosial pemain game berjenis MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game). Gim tersebut dipilih karena merupakan satu dari sedikit jenis gim yang memiliki hubungan langsung dengan modal sosial pemainnya. Sejumlah studi sebelumnya menjelaskan bahwa kondisi internal tiap individu dan kondisi komunitas virtual dalam MMORPG yang diikutinya berhubungan dengan tingkat modal sosial pemain. Namun, kedua variabel tersebut tidak dapat berpengaruh terhadap modal sosial pemain tanpa medium yang menjembatani. Peneliti berargumen bahwa interaksi sosial dan partisipasi dalam komunitas virtual MMORPG memiliki hubungan langsung terhadap kondisi modal sosial pemain. Tingkat interaksi sosial dan tingkat partisipasi menunjukkan bagaimana kualitas hubungan antara anggota dengan anggota serta antara anggota dengan komunitas yang mengarah pada kondisi modal sosialnya. Studi ini menggunakan metodologi kuantiatif dengan metode pengumpulan data survei. Penarikan sampel dilakukan dengan cara non-probabilita, yaitu pemilihan responden melalui kriteria (Purposive Sampling). Kriteria yang ditetapkan adalah pemain Atlantica Online Indonesia yang aktif dan tergabung dalam Nation di Atlantica Online Indonesia.

---

This paper aims to analyze the effect of social interaction and participation on social capital of MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game) gamers. The game was chosen because it is one of the few types of games that have a direct relationship to the social capital of the player. A number of previous studies have explained that the internal conditions of each individual and the conditions of the virtual community in the MMORPG are related to the level of social capital of players. However, these two variables cannot affect the social capital of the player without a bridging medium. The researcher argues that social interaction and participation in the virtual community MMORPG have a direct relationship the social capital condition of the player. The level of social interaction and the level of participation shows how the quality of the relationship between members and members and between members and the community, thus leads to the condition of social capital. This study uses a quantitative methodology with survey data collection methods. Sampling is done by non-probability, namely the selection of respondents through criteria (purposive sampling). The criteria set are Atlantica Online Indonesia players who are active and incorporated in the Nation at Atlantica Online Indonesia."

"Penelitian ini menganalisis pemberdayaan masyarakat adat di era desentralisasi dengan studi kasus pemberdayaan komunitas adat terpencil terhadap Suku Anak Dalam di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi Tahun 2004-2006. Penelitian ini beragumen, bahwa desentralisasi mengakomodasi masyarakat adat melalui ketentuan legal di dalam UU No.32 Tahun 2004, namun desentralisasi belum mempengaruhi dalam aspek pembuatan program pemberdayaan komunitas adat terpencil. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori multikulturalisme yang berasal dari Kymlicka, Raz, dan Parekh. Serta, konsep desentralisasi politik, pemberdayaan masyarakat, dan masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai data primer, dan data sekunder seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan studi pustaka lainnya. Penelitian ini menemukan beberapa hasil, diantaranya; Pertama¸ pemerintah daerah tidak membuat program pemberdayaan komunitas adat terpencil dengan mekanisme bottom up, melainkan dengan pandangan subjektif terhadap Suku Anak Dalam yang harus di modernisasi. Kedua¸ program pemberdayaan terhadap Suku Anak Dalam tidak sesuai dengan kondisi budaya dan tidak memenuhi akses pelayanan sosial. Ketiga¸ pemerintah daerah masih bergantung terhadap mekanisme pemberdayaan dan anggaran pemberdayaan yang diberikan pemerintah pusat.

---

This research analyzes the empowerment of indigenous community in decentralization era with the case study of the empowerment of remote indigenous community towards Suku Anak Dalam in Kabupaten Muaro Jambi, Jambi Province in 2004-2006. This research argues that decentralization accommodates indigenous community within legal provision in UU No.32 Tahun 2004, but decentralization is not yet to take effect on affecting the manufacture of remote indigenous community programs.

This research uses the multiculturalism theory from Kymlicka, Raz, and Parekh. In addition, the researcher is also using political decentralizations concept, the concept of community empowerment, and indigenous community concept. This research employment qualitative methods with in-depth interviewing technique as the primary source of data, and legal provisions like law, government regulations, and other literature study, as the secondary sources.

This research find out that, First, the local government does not make the remote indigenous community empowerment program with a bottom up mechanism, rather with a subjective view towards Suku Anak Dalam that needs to be modernized. Second, the empowerment program for Suku Anak Dalam does not match the cultural condition. Third, the local government still depends on the empowerment mechanism and the empowerment budget that is given by the central government."

"Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Bappenas menginisiasi program MBKM Desa Cemara melalui berbagai bentuk intervensi kegiatan. Dalam hal ini, saya terlibat secara aktif dalam program MBKM Desa Cemara yang berfokus pada pemberdayaan lapisan kelompok masyarakat pengrajin anyaman daun pandan di Desa Tanjungpura. Lapisan kelompok masyarakat inilah yang selanjutnya menjadi cikal bakal komunitas anyaman yang berhasil dibentuk dan dibina dalam meningkatkan produktivitas serta mengoptimalkan sumber daya atau potensi lokal sebagai basis pertumbuhan ekonomi pedesaan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah autoetnografi. Tulisan ini menjabarkan hasil pengamatan dan refleksi pengalaman magang saya untuk menjelaskan proses pemberdayaan masyarakat melalui kerangka perspektif antropologi, khususnya antropologi terapan. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui beberapa tahapan yang melibatkan masyarakat, mulai dari needs assessment, perumusan solusi permasalahan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Program berjalan dengan lancar sampai evaluasi dilakukan. Meskipun demikian, program ini masih minim dari unsur kemandirian dan keberlanjutan. Hal tersebut disebabkan karena minimnya kolaborasi antar pihak dalam menjaga keberlangsungan program. Oleh karena itu, program pemberdayaan sangat perlu mengoptimalkan keterlibatan berbagai pihak terkait, mulai dari unsur masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, maupun dinas setempat agar program yang telah dilaksanakan sebelumnya dapat terus berjalan dan berkelanjutan.

---

In an effort to poverty reduction, Bappenas initiated the Desa Cemara MBKM program through various forms of intervention activities. In this regard, I actively participated in the Desa Cemara MBKM program which focuses on empowering the community group of pandan leaf-woven craftsmen in Tanjungpura Village. This layer of a community group is the forerunner of the worn community that has been successfully formed and fostered in increasing productivity and optimizing local resources or potential as a basis for rural economic growth. The method used in this paper is autoethnography. This paper describes the result of observation and reflection on my internship experience to explain the process of community development through the framework of anthropological perspectives, especially applied anthropology.

The results show that implementation of the community development programs is carried out through several stages involving communities, starting from need assessment, formulation of problem solutions, planning, implementation, to evaluation program. However, this program is still lacking in self-reliance and sustainability elements. This is to the lack of collaboration between parties in maintaining the sustainability of the program. Therefore, the community development program needs to involve various related parties, starting from elements of the community, village government, district government, and local agencies so that the programs that have been implemented before could be sustainable."

"Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Akan tetapi, proses pembangunan yang berlangsung dapat memberikan perubahan kondisi sehingga memberikan efek terhadap kesejahteraan pada masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan sosial yang terkait dengan kesejahteraan di masyarakat nelayan, dan terjadi selama proses pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung berlangsung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini mejelaskan bahwa proses pembangunan pelabuhan membawa perubahan sosial di bidang sosio-ekonomi, budaya, dan politik yang memberikan perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat nelayan Desa Kuala Tanjung.

---

Infrastructure development is a way to improve the social welfare of the society. However, the ongoing development process can bring a change of conditions that effect the community's welfare. This study aimed to describe social changes associated with welfare in fisherman community, during the process of building the Kuala Tanjung Port took place. This research is a qualitative descriptive interpretative. The results of this study explain that the port development process brings social changes in the socio economic, cultural, and political fields that provide changes in the welfare conditions of the fisherman community of Kuala Tanjung."