Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKThis study examines the factors that influence human vulnerability to natural disasters by focusing on the seismic evaluation of school buildings in Korea. Since natural disasters such as an earthquake often do not take people's live directly, but rather indirectly through the destruction of physical structures, seismic reinforcement of school buildings may reduce the vulnerability of their occupants by strengthening structures to withstand such disasters. Disaster mitigation measures are implemented within a state; however, little is known about how they are distributed when the physical properties of structures are taken into account. This paper analyzes a panel data based on the structural properties of school buildings in eight different provinces between 2011 and 2015 using a logistic regression model. The results show that factors identified in cross-country studies, such as economic capacity and political factors, still have influence on earthquake preparedness at the state level, even when the physical properties of structures or technical factors are considered. "

"Indonesia menerapkan sistem Transfer ke Daerah sejak 1999. Sistem Transfer ke Daerah menghadapi situasi permasalahan terkait penerapan akuntansi akrual. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi sistem Transfer ke Daerah di Indonesia dalam rangka penerapan akuntansi akrual. Penelitian ini menyusun situasi permasalahan pada sistem tersebut dengan menggunakan Contingency Model Luder, 1992 . Penelitian ini menemukan bahwa penerapan akuntansi akrual di sistem Transfer ke Daerah didorong oleh pengaturan standar akuntansi pemerintahan yang mempengaruhi harapan dari pengguna informasi dan perilaku dari pembuat informasi. Kemudian, penerapan akuntansi akrual menghadapi beberapa kendala penerapan, seperti karakteristik organisasi, kualifikasi akuntan, dan ukuran yuridiksi. Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk merekonstruksi sistem Transfer ke Daerah menggunakan Soft System Methodology SSM Checkland dan Poulter, 2006 . Rekomendasi tersebut adalah: reformulasi sistem alokasi, peningkatan efektivitas pertukaran data antara unit teknis dengan unit akuntansi, dan peningkatan kualitas pelaporan Transfer ke Daerah. Hasil dari penelitian ini sangat penting karena dua alasan utama. Pertama, penelitian ini menunjukkan manfaat yang signifikan dari penerapan Contingency Model dan SSM untuk merekonstruksi kebijakan publik dalam konteks reformasi manajemen keuangan. Kedua, penelitian ini menyusun sebuah kerangka kera yang menjadi pedoman bagi pemerintah untuk merekonstruksi sistem Transfer ke Daerah.

---

Indonesia has implemented intergovernmental transfer system since 1999. Intergovernmental transfer system experienced problematical situations related to implementation of accrual accounting. This research aims to reconstruct Indonesia 39 s intergovernmental transfer system in order to implement accrual accounting. The study structured problematical situations in that system using Contingency Model Luder, 1992 . The study found that the implementation of accrual accounting in intergovernmental transfer system is stimulated by the setting of governmental accounting standards which affects expectation of users of information and behaviour of producers of information. Furthermore, implementation of accrual accounting faces some implementation barriers, such as organizational characteristics, qualifications of accountants, and size of jurisdiction. This research gives some recommendations to reconstruct that intergovernmental transfer system using Soft Systems Methodology SSM Checkland Poulter, 2006 . The recommendations are reformulating the allocation system, effectiveness enhancement of data exchange between technical and accounting units, and quality enhancement of intergovernmental transfer 39 s reporting. This research 39 s results are very important because of two main reasons. First, this research shows us the significant benefit of the appication of Contingency Model and SSM to reconstruct public policy in the context of financial management reform. Second, this research creates a framework that guides government to reconstruct their intergovernmental transfer system."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis temuan yang menjadi penyebab turunnya opini audit serta menguji karakteristik pemerintah daerah yang berhubungan dengan naiknya opini audit. Analisis terkait dengan temuan audit dilakukan dengan metode kualitatif dan pengujian terkait hubungan karakteristik pemerintah daerah dilakukan dengan metode kuantitatif dengan uji korelasi dan uji beda rata-rata. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa temuan yang menjadi penyebab turunnya opini audit adalah akun kas, piutang PBB P-2, persediaan, aset tetap, dana BOS, belanja dan pengecualian lainnya. Dari hasil analisis akun yang menjadi pengecualian paling banyak adalah terkait dengan aset tetap. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan tingkat ketergantungan yang lebih rendah, umur administrasi yang lebih lama, penduduk yang lebih banyak dan pemerintah berbentuk kota memperoleh opini audit yang lebih baik WTP. Sedangkan latar belakang pimpinan daerah mempunyai hubungan negatif signifikan dengan opini audit. Selain itu berdasarkan hasil uji beda rata-rata, pemerintah daerah dengan aset yang lebih besar rata-rata memperoleh opini audit WTP. Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian terkait dengan pengelolaan aset tetapnya dan juga memaksimalkan sumber daya seperti aset dan juga pendapatan daerah yang dimiliki untuk mendukung kegiatan-kegiatan terkait peningkatan opini LKPD.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the finding that causing the decrease of audit opinion and to examine characteristics of local government that have a relationship with the increase of audit opinion. The analysis related to the finding is done qualitatively and the examination related to characteristic of local government is done quantitatively by using correlation test and mean difference test. The result of qualitative analysis shows that the most findings is related to cash, PBB P2 receivable, inventory, fixed asset, BOS fund, cost dan other exception. From the analysis, it is found that the most findings is related to fixed asset. Based on the quantitative analysis, it is found that local government with less dependent, longer age, higher population and cities type have obtain better audit opinion. While the background of local government leaders have negative relationship with audit opinion. Analysis with mean difference test shows that local government with bigger asset have obtain better audit opinion. The implication of this study is the government can improve their supervision and control on the fixed asset management and also maximizing the sources such as asset and revenue to support activities related to the improvement of audit opinion."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu pengelola keuangan dan aset daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pada penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (studi kasus). Kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan pencatatan akuntansi berbasis akrual dapat dinilai dari kesiapan infrastruktur pendukung, seperti sistem pemerintahan dan politik, peraturan-peraturan pendukung, sumber daya manusia, sistem informasi, serta kebijakan dan model penerapannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah ada dukungan dari Pemerintah Pusat untuk segera menerapkan pencatatan secara akrual basis dan sumber daya manusia juga sudah memadai, tetapi masih ada hambatan dari segi dasar peraturan dan petunjuk teknis penerapan basis akrual, serta sistem informasi akuntansi yang digunakan.

---

The aim of this research is to determine the readiness of DKI Jakarta Provincial Government as one of financial and asset manager, in order to implement accrual based accounting in DKI Jakarta Provincial Government financial statement. This research used qualitative research method (case study). The readiness of local government to implement recording an accrual basis accounting can be examined from supportive infrastructure, i.e. government and political system, law product, human resource, accounting information system, and preparation policy and implementation model. The result of this research indicates that central government support to implementing accrual based accounting immediately and human resources are also sufficient, but there is obstacle from the rules and technical guidance and also accounting information systems that is used."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis basis akuntansi yang tepat untuk mengakui dan mengukur pendapatan pajak penghasilan terkait penerapan akuntansi berbasis akrual di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta tantangan-tantangan yang dihadapi DJP dalam menerapkan pelaporan keuangan berbasis akrual. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa basis akuntansi yang paling tepat untuk mengakui dan mengukur pendapatan pajak penghasilan adalah akuntansi berbasis akrual modifikasi. Tantangan-tantangan yang dihadapi DJP dalam pelaporan keuangan berbasis akrual adalah sistem informasi yang terpecah-pecah dan tidak terintegrasi, sumber daya manusia yang kurang memadai, komitmen pimpinan yang belum sepenuhnya maksimal, serta risiko penurunan kualitas opini laporan keuangan yang diaudit BPK.

---

ABSTRACT

This study analyzes the proper accounting basis to recognize and measure the income tax revenues related to implementation of accrual accounting in the Directorate General of Taxation (DGT) and the challenges faced by the DGT in applying accrual based financial reporting. This research is qualitative descriptive design. The results show that the most appropriate basis of accounting to recognize and measure the income tax revenue is modified accrual basis of accounting. The challenges faced by the DGT in the accrual based financial reporting is information systems that are fragmented and not integrated, human resources are inadequate, the leadership commitment that has not been fully maximized, and the risk of quality deterioration opinion audited financial statements by BPK."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu pengelola keuangan negara di Pemerintah Pusat dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan kementerian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (studi kasus). Kesiapan instansi pemerintah untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dapat dinilai dari kesiapan infrastruktur pendukung, seperti sistem pemerintahan dan politik, peraturan- peraturan, kebijakan dan model pengimplementasian, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sudah ada dukungan dari Pemerintah Pusat untuk segera menerapkan akuntansi berbasis akrual, tetapi masih ada kendala dari sisi kebijakan teknis yang belum sepenuhnya siap untuk diterapkan.

---

The aim of this research is to determine the readiness of finance department Ministry of Maritime Affairs and Fisheries as one of state financial manager in the central government, in order to implementing accrual basis accounting for financial statements of ministry. This research used qualitative research method (case study). The readiness of government agencies to implement accrual basis accounting can be examined from readiness supportive infrastructure, such as government and political system, law product, implementation policy and model, human resource, and information system. The result of this research indicates that central government support to implementing accrual basis accounting immediately, but there is obstacle from technical policy which has not been ready to implementation."