Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan kepada kepala pemerintahan untuk mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternative kebijakan dalam meningkatkan sistem pengendalian intern belanja subsidi bunga kredit program di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara laporan terkait sistem pengendalian intern dan belanja subsidi bunga kredit program. Kedua data dipilih dengan metode purposive sampling. Model dalam penelitian ini dievaluasi dengan Analytical Hierarchy Process(AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas kebijakan yang harus dilakukan adalah pembuatan sistem informasi yang terintegrasi dalam verifikasi dan ketepatan sasaran belanja subsidi bunga kredit program."

"Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tesis ini membahas efektivitas SPIP terkait dengan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian intern atas aset tetap pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan menggunakan kriteriakriteria dalam COSO dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai panduan penilaian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dengan penyebaran kuisioner dan pengujian pengendalian. Hasil penelitian melalui penyebaran kuisioner, dengan menggunakan Rating Scale didapati bahwa secara umum pelaksanaan sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menurut persepsi 64 responden pelaksanaannya baru 70,05 persen dari kriteria yang ditetapkan dan masuk kedalam kategori interval "kurang baik" - "baik", Hal ini menunjukkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara umum sudah cukup baik namun belum efektif karena masih memiliki kelemahan. Sedangkan melalui pengujian pengendalian diketahui bahwa terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian intern sehingga kelima asersi laporan keuangan belum dapat terpenuhi.

---

Government Internal Control System (GICS) aims to provide reasonable assurance for achieving effectiveness and efficiency in achieving the purpose of state government, the reliability of financial reporting, safeguarding of state assets, and compliance with laws and regulations. This thesis explores the effectiveness of GICS related to fixed asset management in North Jakarta Administration City Government .

This study aimed to evaluate the implementation of the system of internal control over fixed assets in North Jakarta Administration City Government using the COSO criteria and Peraturan Pemerintah No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah as well as the PERMENDAGRI No. 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah as a valuation guide. This research is a qualitative descriptive design, with the distribution of questionnaires and tests of controls.

Dissemination of research results through questionnaires, using the Rating Scale was found that the general implementation of the internal control system in North Jakarta Administration City Government 64 respondents perceived the implementation of new 70.05 percent of the established criteria and in the category of interval "less good" - "good". This shows the implementation of the internal control system in general is quite good but not as effective as it still has weaknesses. While through tests of controls is known that there are weaknesses in the internal control system so that the five financial statement assertions can not be fulfilled."

"Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Sekretariat Utama Lapan. Gambaran umum mengenai pelaksanaan SPIP diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang mengacu kepada dengan mengacu kepada parameter-parameter Pengendalian Intern pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SPIP berdasarkan penilaian 109 responden adalah 2.81 atau 70,15% dari kriteria yang diinginkan. Angka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SPIP telah memadai namun belum sempurna sehingga masih diperlukan penguatan dalam pelaksanaannya. Hal ini tercermin dari temuan BPK yang menyatakan masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan SPI. Tingkat kepuasan pengguna atas layanan Lapan berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Lapan adalah Baik, maka dapat dikatakan SPI di Lapan mendorong tercapainya tujuan memberikan layanan yang baik.

---

This research is a descriptive qualitative research, that aimed to describe the implementation of Government Internal Control System in the Main Secretariat of Lapan . An overview of the implementation of the Government Internal Control System obtained by distribusing questionnaires that refer to the reference to the Internal Control parameters on Government Regulation No. 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System.

Based on the results of processing of questionnaires, we concluded that in general the implementation of Government Internal Control System by perceptions of 109 respondents is 2.81 or 70.15 % of the desired criteria. This figure shows that the implementation of the Government Internal Control System has been adequate and still require strengthening in the implementation. This is reflected in the findings of the Badan Pemeriksa Keuangan which states there are still weaknesses in the implementation of Internal Control System. Satisfaction with the service based survey conducted by the Public Service Board of Lapan is “Good”, it can be said that Internal Control System is support the achievement of the goal of providing a good service."

"This study aims to investigate the effect of various aspects of power on administrative control systemimplementation, i.e. the Standard Operating Procedure (SOP) of a local health insurance program,as well as on its organizational consequences in the form of accountability and efficiency. Thesequential explanatory strategy of mixed methods research is then used. Data from 86 physicians of7 local public hospitals in Bali Province collected through survey using self-report questionnairesat quantitative stage and the transcript of an interview process conducted on qualitative stage wasanalyzed using Partial Least Square (PLS) and descriptive statistical technique, respectively. Theresults show that external pressure in the form of legal requirements significantly influences this typeof administrative control system implementation. Moreover, the implementation of administrativecontrol system is also shown to have a positive impact on accountability, while accountabilityitself displays full mediating effect on the positive relationship between the implementation ofadministrative control systems and efficiency.AbstrakStudi ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh berbagai aspek derajat kekuatan (power)terhadappenerapan sistem pengendalian administratif, berupa Standard Operational Procedure (SOP)suatu program jaminan kesehatan berskala lokal, serta konsekuensi-konsekuensi keorganisasianyang dapat dihasilkan dalam bentuk akuntabilitas dan efisiensi. Studi ini menggunakan metodepenelitian campuran (mixed-method research) dengan strategi eksplanatoris sekuensial. Padatahapan kuantitatif, data dari 86 orang dokter pada 7 Rumah Sakit Umum Daerah se-Provinsi Baliyang dikumpulkan melalui survei kuesioner dianalisis menggunakan teknik Partial Least Square(PLS). Selanjutnya, hasil transkrip proses wawancara yang dilakukan pada tahapan kualitatifdianalisis secara deskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa tekanan eksternal berupa peraturanperaturanhukum berpengaruh signifikan terhadap penerapan sistem pengendalian administratif.Di sisi lain, penerapan sistem pengendalian administratif juga terbukti memiliki pengaruh positifterhadap akuntabilitas, sementara akuntabilitas menampilkan pengaruh mediasi penuh terhadaphubungan positif antara penerapan sistem pengendalian administratif dan efisiensi."

"Based on cognitive theory, this study aims to compare between outcome feedback andexplanatory feedback in the acquiring of internal control review task knowledge andperformance. Both of feedbacks serve different review mechanism, so it will influence auditor?sjudgment process. This study uses experimental method, involving undergraduate accountingstudents as participants as a proxy for inexperienced auditors. The result implies that trainingshould enhance the optimum knowledge acquisition because the appropriateness of trainingmethod will encourage optimum auditor?s performance in internal control review.AbstrakBerdasarkan teori kognitif, penelitian ini membandingkan tingkat pemerolehan pengetahuandan capaian kinerja penugasan review pengendalian intern antara metode outcome feedbackdengan explanatory feedback. Kedua jenis feedback tersebut menyediakan mekanisme telaahyang berbeda sehingga keduanya akan memengaruhi proses judgment auditor. Penelitianini menggunakan metode eksperimen dan melibatkan mahasiswa jurusan akuntansi sebagaiproksi auditor tidak berpengalaman. Hasil penelitian mengimplikasikan pelatihan seharusnyaberupaya mengoptimalkan pemerolehan pengetahuan sebab ketepatan metode pelatihan akanmengoptimalkan kinerja auditor dalam melaksanakan penugasan review pengendalian intern."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis mengenai sistem pengendalian internal dalam prosespemberian kredit pensiun di Bank XYZ Cabang Depok. Penelitian ini bersifatkualitatif yang didesain untuk mendeskripsikan mengenaipengimplementasiansistem pengendalian internal dengan menggunakan kerangkapengendalian COSO. Bank XYZ telah bekerja sama dengan Yayasan DanaPensiun untuk menawarkan pinjaman kredit pensiun dengan tingkat suku bungayang relatif kecil.Bank XYZ telah menerapkan sistem pengendalian internalsecara efektif dalam proses pemberian kredit. Hal ini dibuktikan dengan adanyakebijakan dan prosedur, pemisahan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yangjelas dalam proses pemberian kredit untuk mengurangi risiko kredit.

---

ABSTRACTThis research analyzes about the internal control system in the process of givingcredit for pension at Bank XYZ branch of Depok. This is a qualitative researchdesigned to describe about the implementation of internal control system by usingthe COSO control framework of evaluation. Bank XYZ has already cooperatedwith financial institusion of pension fund to offer loans with the lower interestrate. Bank XYZ has implemented effective internal control system in the creditgranting process. This is evidenced by the policies and procedures, segregation ofduties, authority, and responsibility are clearly in the process of granting credit tomitigate credit risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem performance-based budgeting (PBB) terhadap pengendalian fiskal di negaranegara ASEAN. Pengendalian fiskal dibagi menjadi dua yaitu, pengendalian pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan pengendalian tingkat defisit. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari lima negara, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Kamboja, dan Thailand dari tahun 1997 - 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan sistem PBB berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan pengeluaran. Hal ini berarti penerapan sistem PBB justru mendorong pertumbuhan pengeluaran pemerintah. Sementara itu, penerapan sistem performance based budgeting tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap tingkat defisit. Hal ini berarti penerapan sistem PBB belum berhasil dalam mengurangi tingkat defisit pemerintah.

---

The purpose of this research is to analyze the effect of performance-based budgeting (PBB) implementation to fiscal control in ASEAN countries. Fiscal control is divided into two: government spending growth control and deficit level control. This study used secondary data from five countries: Indonesia, Philippines, Malaysia, Cambodia, and Thailand, from the year 1997 to 2011.

The results of statistical test showed that, the implementation of the PBB system has significant positive effect on the growth spending level. This result means that the implementation of PBB system would encourage the government growth of spending level. Meanwhile, the implementation of performance-based budgeting system did not show any effect on deficit level. This means that the implementation of PBB system has not yet succeeded in reducing the level of government deficit."