Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia dalam dekade belakangan ini melaju pesat. Keadaan ini tidak diikuti oleh kemampuan kota untuk mengakomodasikan pertumbuhan penduduk. Manifestasi yang segera tampak dari situasi ini adalah bertambahnya para pekerja yang bekerja di sektor informal. Penanganan pemerintah terhadap sektor ini ternyata bersifat mendua. Di satu pihat pemerintah memuji kreativitas para pekerja sektor informal, tetapi di lain pihak, kurang melindungi keberadaan sektor ini dengan membatasi ruang geraknya. Situasi semacam ini akan segara menimbulkan asumsi bahwa para pekerja sektor informal memendam potensi untuk mengadakan gerakan politik radikal. Namun kenyataanya, gerakan politik radikal ini jarang terjadi.Penelitian ini hendak mencari jawab mengapa gerakan politik radikal jarang dilakukan oleh para pekerja sektor informal meskipun pada kenyataannya mereka ini menghadapi pembatasan ruang gerak dalam melakukan pekerjaannya. Jawaban pertanyaan itu dapat ditinjau dari orientasi politik para pekerja sektor informal. Orientasi politik dalam pengertian ini adalah struktur mental seseorang yang berupa kesiapan untuk memberi respon terhadap obyek-obyek politik. Orientasi politik ini dapat dipilah menjadi tiga komponen yaitu kognitif yang berisi kepercayaan, afektif berisi perasaan dan evaluatif yang berisi penilaian terhadap obyek-obyek di dalam sistem politik. Masing-masing komponen tersebut berisi tiga sifat yaitu konformis, apatis, dan skeptis. Sifat konformis mempunyai makna adanya tanggapan yang sesuai dengan sistem politik yang berlaku. Sifat apatis menunjukkan tidak ada tanggapan terhadap sistem politik dan sikap skeptis mempunyai arti bahwa tanggapan tersebut terdapat ketidaksesuaian terhadap sistem politik.Ada dua hipotesa yang diajukan dalam konteks penelitian ini. Pertama semakin tinggi status sosial ekonomi akan membentuk orientasi politik yang sesuai dengan sistem politik. Yang kedua, peranan agen-agen sosialisasi politik juga akan berpengaruh terhadap kesejajaran orientasi politik dnegan sistem politik.Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sangkrah Kotamadya Surakarta. Kota Surakarta dipilih berdasarkan faktor bahwa kota ini secara historis mengandung potensi konflik yang berdimensi sosial, ekonomi dan politik. Kelurahan Sangkrah dipilih karena keluarahan ini merupakan kelurahan terpadat penduduknya dan paling banyak warganya bekerja di sektor informal.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sebagian nesar responden mempunyai orientasi politik konformis yaitu orientasi politik yang sesuai serta , mendukung sistem politik yang berlaku. Atas dasar hal ini, sangat beralasan bahwa para pekerja sektor informal jarang melakukan gerakan politik radikal.Disamping itu, tiadanya geraka politik radikal juga diakibatkan karena masyarakat yang bekerja di sektor informal bukanlah kelompok yang teroganisir. Hal ini disebabkan sangat beragamnya jenis pekerjaan di sektor informal dan tingginya mobilitas pekerja sektor informal baik ditinjau dari segi pekerjaan maupundari segi tempat berusaha.Hasil penelitian ini menunjukkan pula bahwa status sosial ekonomi tinggi cenderung mempunyai orientasi politik konformis. Selain itu, campur tangan pemerintah terhadap agen-agen sosialisasi politik dapat membentuk orientasi politik yang bersifat konformis."

"Pembahasan terhadap topik yang melihat adanya korelasi antara tingkat status sosial ekonomi dengan partisipasi politik ini, sesungguhnya diilhami oleh suatu obsesi pada gagasan yang agafc besar, yaitu demokrat isas i. Adapun yang penulis maksud dengan demokratisasi adalah proses pengambilan dan pengaplikasian nilai-nilai demokrasi secara utuh dalam setiap kegiatan politik. Untuk mewujudkan hal tersebut, satu hal yang tak bisa ditawar-tawar adalah perlu adanya perluasan partisipasi politik rakyat aecara mandiri (autonomous}, Namun di dalam fcenyataannya, perluasan partisipasi politik rakyat tersebut, tidak hanya terkait dengan sistem politik secara makro, tetapi juga berkelindan dengan segi-segi kehidupan sosial dari rakyat itu sendiri. Dalam hal ini faktor-faktor seperti pendidikan, pekerjaan dan penghasilan memainkan peranan penting dalam mempengaruhi tingkat partisipasi politik rakyat. Dari beberapa studi yang dilakukan oleh para ilmuwan politik seperti Almond, Infceles, Verba dan Nie, menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara tingkat pendidikan dengan sikap kewarganegaraan yang aktif. Variabel-variabel seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pefcerjaan, penghasilan, dan usia dapat disejajarkan dengan variabel pendidikan dalam menentukan tindakan-tindakan politik. Temuan yang diperoleh oleh para sar.jana tersebut, nienibukt ikan bahwa tingkat status sosia! ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi politik. Dari pernyataan tersebut, lahirlah rumusan "semakin tinggi ti ngkat status sosial ekonomi seseorang, semakin tinggi tingkat partisipasi politikoya". Dalam kaitannya dengan masyarakat pekerja sektor informal, penulis ingin melihat, apflkah rumusan tersebut di atas tetap terjaga keberlakuannya terhadap suatu lapisan masyarakat kota yang berdasarkan tingkat status sosial ekonomi bcrada pada posisi yang rendah. Atau apakah akan ditemukan hal-hal baru yang khusus berkenaan denoan kehidupan mereka yang unik. Singkatnya penelitian ini dapat dikatakan suatu usaha verifikasi terhadap teori yang melihat adanya hubungan antara tingkat status sosial ekonomi dengan tingkat partisipasi politik dengan mencoba menerapkannya pada masyarakat peker.ja sektor informal. Dipilihnya masyarakat sektor informsi sebagai objek kejadian , mengingat kelompok ini keberadaannya merupakan suatu fenomena yang menarik di wilayah perkotaan. Hal itu disebabkan oleh jumlah mereka yang dari masa ke raasa terus bertambah secara meyakinkan, sehingga secara fcuantitatif merupakan sumber daya politik yang cukup potensial untuk diberdayakan. Selain itu, persoalam umum di negara Dunia Ketiga sampai saat ini adalah bagaimana meningkat kan partisipasi politik masyarakatnya yang cenderung apatis. Penelitian ini di lakukan di Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet , Kotamadya Jakarta Selatan.Dipilihnya kelurahan tersebut sebagai lokasi penelitian, berdasarkan beberapa pert imbangan, antara lain merupakan salah satu sentra dari para pefcerja sektor informal, sebab jaraknya yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan dan perdagangan. Selain itu, kedudukannya juga berada dalam satu wilayah di mana penulis melangsungkan pendidikan. Hasil yang ditemukan melalui penelitian ini, menunjukkan bahwa para pekerja sektor informal memi 1 iki latar belakang status sosial yang rendah, tetapi tidak dengan status ekonominya. Demikian juga, untuk bentuk partisipasi politik yang melibatkan banyak waktu, biaya, tenaga dan pikiran, serta yang berupa aksi protes, partisipasi mereka cenderung rendah. Tetapi untuk bentuk partisipasi politik yang tidak bersifat intensif dan menyita waktu seperti penggunaan suara dalam pemilu , keikutsertaan mereka cenderung tinggi. Hasil uji hipotesis melalui analisa tabel silang, menunjukkan bahwa untuk partispasi politik yang tidak bersifat intensif dan berupa aksi protes, seperti pada penggunaan suara dalam pemilu dan melakukan aksi demontrasi atau mogak, variabel pendidikan dan penghasilan tidak berpengaruh , Sementara untuk partisipasi politik yang bersifat intensif seperti ikut organisasi , mencari koneksi dan melakukan lobi variable pendidikan dan penghasilan memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan sifat pekerjaan yang dimiliki oleh para pekerja sector informal apakah yang menetap atau tidak menetap, tidak memiliki berpengaruh terhadap semua bentuk partisipasi politik yang ada."

"ABSTRAK Partisipasi politik kaum muda di Indonesia telah dikenal jauh lebih awal dibandingkan fenomena serupa di negara-negara lain. Bila di Indonesia partisipasi politik kaum muda telah dikenal pada permulaan abad ke-20 maka di negara-negara barat, misalnya, gejala ini baru muncul pada tahun 60-an. Keterlibatan kaum muda dalam berbagai peristiwa politik nasional seperti pada tahun 1908 (berdirinya Budi Utomo), 1928 (Sumpah Pemuda), 1945 (Revolusi Kemerdekaan), serta tahun 1966 (Tritura) bukan saja telah menempatkan kaum muda tersebut dalam posisi terhormat dalam sejarah nasional bangsa tetapi juga telah membangun citra tersendiri bagi peranan politik kaum muda di Indonesia. Sejauh ini, ada dua teori besar yang mencoba menjelaskan tentang fenomema partisipasi politik. Pertama, disebut Partisipasi yang Otonom (Autonomous Participation), sedang yang kedua, dinamakan Partisipasi yang Dimobilisasi (Mobilized Participation). Teori yang pertama menjelaskan bahwa partisipasi politik itu bisa lahir karena kesadaran sendiri (tanpa paksaan atau tekanan dari siapa pun) dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya partisipasi ini antara lain adalah political efficacy, status sosial ekonomi yang dimiliki warga negara. Sementara teori yang kedua mengatakan bahwa partisipasi politik dapat pula lahir karena pengaruh dari luar. seperti adanva faktor peranan pemerintah. Tesis ini mencoba membuktikan atau melihat sejauh mana kedua teori tersebut berlaku dalam kasus partisipasi politik kaum muda di wilavah Kecamatan Gegerbitung. Itulah sebabnya pokok masalah dari tesis ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut Pertama, apakah ada hubungan antara status sosial ekonomi dengan partisipasi politik kaum muda tersebut ?. Kedua, apakah ada hubungan antara peranan pemerintah dengan partisipasi politik kaum muda tersebut ?. Dalam usaha pembuktian tersebut tesis ini mendasarkan diri pada jenis penelitian analitik dengan tehnik analisa yang digunakan adalah kuantitatif, artinya dilakukan pengujian dengan menggunakan rumus-rumus statistik (uji statistik) terhadap hipotesa yang telah ditetapkan sebelumnya guna mengetahui hubungan empirik antar variabel penelitian. Dengan cara ini akan diketahui bukan saja mengenai ada atau tidak adanya hubungan antara variabel penelitian tetapi juga arah dan kemaknaan hubungan tersebut (sesuatu yang tidak bisa diperoleh lewat analisa kualitatif). Meskipun analisis kuantitatif tersebut diatas merupakan tehnik analisis dasar dalam tesis ini, namun untuk melengkapi pembahasan digunakan pula tehnik analisis tabel silang. Atas dasar analisa kuantitatif yang telah dilakukan, tesis ini membuktikan bahwa : Pertama, ada hubungan antara status sosial ekonomi dengan partisipasi politik pemuda di Kecamatan Gegerbitung dan arah hubungan tersebut adalah positif, artinya, ada kecenderungan dimana semakin tinggi status sosial ekonomi maka akan semakin tinggi pula partisipasi politik. Kedua, ada hubungan antara peranan pemerintah dengan partisipasi politik pemuda di Kecamatan Gegerbitung dan arah hubungan tersebut adalah negatif, artinya, ada kecenderungan dimana semakin tinggi peranan pemerintah maka,partisipasi politik justru semakin menurun. Sementara-itu, berdasarkan hasil analisis table silang diperoleh bukti pula bahwa tidak semua sub variable status sosial ekonomi dengan sub variabel partisipasi politik itu mempunyai hubungan positif. Oleh karena dalam kasus hubungan antara penghasilan dengan keikutsertaan dalam menghadiri kegiatan kampanye ternyata yang terjadi adalah hubungan negatif. Dilain pihak, mengenai hubungan antara variabel peranan pemerintah dengan variabel partisipasi politik'berdasarkan hasil analisis tabel silang diperoleh bukti pula bahwa dalam kasus hubungan antara ajakan para pejabat formal dengan keterlibatan dalam organisasi politik/ organisasi massa maka ajakan para pejabat formal ini dianggap cukup berpengaruh dalam mengajak responden untuk terlibat di organisasi massa tetapi kurang berpengaruh dalam mengajak respondem untuk terlibat di organisasi politik."