Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTTuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan good governance pada sektor publik beberapa tahun ini semakin meningkat, karena kinerja pelayanan publik dirasakan belum memenuhi harapan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sikap mental enterpreneurialterhadap Kinerja aparatur pemerintah di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Metode analisis yang digunakan yaitu asosiatif. Teknik analisis menggunakan Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial sikap mental enterpreneurial yaitu: Inovator; Sikap pemberani dan kreatif; Menciptakan nilai dan mengenali peluang, Kemampuan komunikasi; Mobilitas manusia dan sumber daya berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja aparatur pemerintah. Hasil penelitian juga menunjukkan sikap Inovator merupakan variabel yang terendah nilainya, untuk itu pimpinan daerah sebaiknya meningkatkan sikap Inovator para pegawai, baik melalui pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, atau meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah."

"AbstractThis study aims to determine the relationship between local government spending, agricultural productivity, and poverty in Indonesia for the period of 2005-2008. Using econometric models of the panel and panelsimultaneous, this study find the evidence that local government spending on infrastructure and education significantly affect agricultural productivity and poverty. The study also found that the value of multiplier effect of local government spending on poverty, roads is the largest, followed by education (the literacy rate) and irrigation."

"Over the last decade of Indonesia's fiscal decentralization era, the amount of intergovernmental fiscal transfers has increased substantially. The increase of intergovernmental fiscal transfers is expected to reduce the burden of local economy without sacrificing the quality of public service. This study aims to investigate whether the block grant transfer affect the spending behavior of local government. Using Pool Least Square method and taking East Kalimantan Province as case study, this study found the existance of flypaper effect. This finding emphasize the view of any increase in block grant of transfer will only induce higher spending. Therefore, in order to achieve the independency of local government as the objective of decentralization, some efforts should be taken to minimize the impact of flypaper effect."

"Mengapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering ditetapkan setelah awal tahunanggaran yang baru? Apakah karena faktor politis? Studi ini ingin mengetengahkan perspektif ekonomipolitik divided government sebagai salah satu faktor penyebab buruknya kinerja penetapan APBD. Denganmenggunakan model persamaan regresi logit diperoleh hasil bahwa formasi pemerintahan dari PemiluLegislatif 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah langsung tahun 2005, 2006, serta 2007 berupa single minorityparty, minority coalition, majority coalition, dan single majority party memengaruhi keterlambatanpenetapan APBD sepanjang tahun 2008{2009."

"Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penemu tingkat inflasi dalam perekonomian lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kointegrasi dan model koreksi kesalahan untuk mengungkap hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara tingkat inflasi dan variabel ekonomi lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa faktor penentu tingkat inflasi di Yogyakarta adalah upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan variabel moneter yang ditunjukkan oleh BI rate. Temuan lainnya, nilai tukar juga berkontribusi terhadap perubahan harga. PEnelitian ini menemukan bukti adanya kausalitas jangka panjang antar upah minimum dan inflasi dan hubungan searah dari upah terhadap inflasi dalam jangka pendek. Temuan ini menegaskan proposi upah non-netral terhadap perubahan harga. Tingkat inflasi dalam perekonomia lokal tidak hany bergantung pada indikator regional tetapi juga bergantung pada perubahan internasional yang tercermin dalam nilai tukar. Variabel moneter yang ditunjukkan oleh BI rate juga berkontribusi secara parsial terhadap perubahan harga ditingkat lokal. Secara keseluruhan, Pemerintah daerah telah berhasil mengelola perubahan harga."

"AbstractA civil servant selection attributes transaction cost. Aim of this conceptual paper is to explain behavior of transaction cost payment from perspective theory of the rationale of economics. This study was conducted by understanding various theories regarding a phenomena of transaction cost payment. This study revealed transaction cost payment as typical self interest and utility maximization (neo-classic rationality), to behave as Al-Nafs Al-Ammarah (Islamic rationality). The transaction cost payment was encouraged by perception, understanding and prior experiences (Keynes rationality), environment (psychology rationality). However, there was a limited scope of information for transaction cost payment (bounded rationality). AbstrakSeleksi pegawai negeri sering kali memunculkan biaya transaksi. Tujuan dari artikel konseptual ini adalah menjelaskan perilaku membayar biaya transaksi tersebut dalam perspektif teori rasionalitas ilmu ekonomi. Studi dilakukan dengan memaknai berbagai perdebatan teori rasionalitas dan menghubungkannya dengan fenomena membayar biaya transaksi. Hasil studi menunjukkan membayar biaya transaksi sebagai bentuk self interest dan maksimalisasi utilitas (rasionalitas neo-klasik), sebagai perilaku Al-Nafs Al-Ammarah (rasionalitas Islam). Membayar biaya transaksi juga dibentuk oleh persepsi, pemahaman, dan pengalaman perilaku sebelumnya (rasionalitas Keynes), lingkungan (rasionalitas sosiologi), dan kepribadian (rasionalitas psikologis). Di samping itu, terdapat keterbatasan informasi dalam membayar biaya transaksi tersebut (bounded rationality)."

"Reducing subnational imbalances of development progress is unquestionable policy for heterogeneous Indonesia. This paper examines the impact of policy that assigns a lagging-region status namely status daerah tertinggal (DT) on poverty rate and poverty gap among districts in Indonesia in the two period of SBY presidency. The panel data fixed effect combined with propensity score matching is used to tackle the selection bias due to the nature of the policy, unobserved heterogeneity and omitted variable bias. The results show that the lagging-region status that was aimed to mainstream central and district?s budget toward lagging regions statistically significant reduces poverty rate and poverty gap in the period. The DT status, on average is associated with 0.75 percentage point of reduction in the poverty rate and 7% reduction in the poverty gap index.AbstrakMenurunkan ketimpangan antar-daerah adalah sebuah agenda kebijakan yang niscaya untuk Indonesia yang majemuk dalam kemajuan ekonomi. Artikel ini berusaha mengukur dampak dari sebuah kebijakan penetapan daerah tertinggal terhadap dua ukuran kemiskinan, yaitu tingkat kemiskinan dan kedalaman kemiskinan pada dua periode masa jabatan Presiden SBY. Metode yang dipergunakan adalah panel data fixed-effect dikombinasikan dengan propensity score matching untuk mengatasi permasalah endogen pada variabel utama yaitu bias dalam seleksi terhadap kebijakan, keragaman daerah yang tidak dapat diukur, dan potensi bias karena ketiadaan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap dua ukuran kemiskinan. Hasil pendugaan regresi tersebut menunjukkan bahwa penetapan daerah tertinggal yang ditujukan untuk mengarusutamakan dana pembangunan secara statistik signifikan dan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan dan kedalaman kemiskinan di masa tersebut. Daerah tertinggal secara rata-rata memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah sebesar 0.75 (persentase) dan memiliki indeks kedalaman kemiskinan 7% lebih rendah."

"This research is aimed to investigate the key sectors in the economy of Sanggau District. This research is descriptive and is using input-output analysis to find out the multiplier of economic sectors. In addition we also investigate the linkage among economic sectors, which are measured by backward and forward linkage indexes. The finding of this research shows that there are two sectors being the key namely the processing industry and transportation and communication sectors with backward and forward linkage indexes above the average level of the other sectors. Agriculture were found to be the sector with the biggest employment absorption. Based on this finding, the development policy strategies should be directed toward the policy that creates maximum economy, particularly in the sectors of processing industry and transportation and communication. As it will create a better distribution of job vacation among sectors in Sanggau District."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi belanja fungsipendidikan, belanja fungsi kesehatan, belanja modal, kemandirian fiskal daerah,pertumbuhan ekonomi daerah, jumlah penduduk dan jenis pemerintahan daerahterhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Penelitian ini merupakanpenelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dan model regresi randomeffects melalui aplikasi Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasibelanja fungsi pendidikan, belanja modal, kemandirian fiskal daerah, danpertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.Realisasi belanja fungsi kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadapIPM, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM sertaperbedaan jenis pemerintahan mempengaruhi IPM suatu daerah

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of the budget realization, regional fiscalautonomy, local economic growth and government size against HDI in Indonesia.This research is a quantitative research using panel data with random effectsmodel on Eviews version 9. The analysis shows that the expenditure in education,capital expenditures, regional economic growth and regional fiscal autonomy hasa positive and significant effect on the HDI. Expenditures in health does not effecton the HDI, and the total population has a significant negative effect on the HDI,as well as differences in the type of government has a significant effect on theHDI."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mencari struktur program transformasi BPK yang efektif dan implementatif. Metode yang digunakan adalah Interpretive Structural Modeling (ISM) untuk memperoleh berbagai elemen dan sub-elemen kunci keberhasilan transformasi yang berorientasi pada lima faktor utama tranformasi BPK. Data diperoleh melalui FGD dengan peserta 14 pegawai BPK yang terpilih berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, struktur program dari sembilan elemen program menurut Saxena (1992) menunjukkan konsistensi logika berpikir yang baik dan layak diterima sebagai model operasional transformasi BPK. Kedua, model transformasi BPK terdiri dari tiga elemen pengungkit, yaitu: kebutuhan, tujuan, dan aktivitas. Ketiga, sub-elemen kunci yang menjadi driver power tiga elemen pengungkit memiliki keterkaitan yang erat antar satu sub-elemen dengan sub-elemen lainnya. Komitmen pimpinan terhadap transformasi menjadi kebutuhan mutlak bagi terlaksananya transformasi BPK. Tanpa komitmen yang kuat dari pimpinan, maka proses tata kelola yang baik dan sistem TI yang handal sebagai penggerak tercapainya tujuan transformasi lainnya akan sulit terwujud. Komitmen pimpinan juga sangat dibutuhkan dalam menciptakan dan menggerakkan berbagai aktivitas yang berorientasi pada transformasi secara berkelanjutan dan terpadu. Khususnya pada program Pengembangan Kepemimpinan dan Pendidikan dan Pelatihan, serta Manajemen Talenta yang akan meingkatkan kapasitas kepemimpinan para pimpinan BPK. "