Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengumpulan ragam sastra lisan yang ada di nusantara merupakan hal yang menarik untuk dilakukan. Hal tersebut dapat menunjukkan kekayaan budaya bangsa, dan menumbuhkan rasa bangga terhadap keaneka ragaman kekayaan sastra lisan nasional. Inventarisasi sastra lisan di kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku hingga saat ini masih jarang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan desa-desa di kabupaten Kepulauan Aru masih sulit dijangkau karna dipisahkan oleh lautan. Walaupun demikian, penelitian ini encoba mengangkat beberapa cerita rakyat dari keabupaten Kepulauan Aru yang telah terinventarisasi untuk kemudian dikelompokkan dalam tipe dan motif. Tujuan dari adanya penelitian ini, yaitu untuk mengetahui cerita-cerita rakyat apa saja yang telah terinventarisasi, dan termasuk dalam tipe dan motif apa sajakah cerita-cerita rakyat tersebt. Metode yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Setelah melakukan pengamatan, hasil yang diperoleh, yaitu terdapat sembilan cerita rakyat yang terinventarisasi, empat tipe dan empat motif cerita."

"Banten dikenal sebagai salah satu wilayah yang kaya akan khazanah maupun sastra. Dua antologi cerita rakyat berjudul Legenda Ayam Emas dan Kisah lainnya dan Legenda Keong Gondang menunjukkan kedua hal tersebut. Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk membuktikan pola hidup harmonis warga Banten yang mampu mengawinkan konsep nenek moyang dahulu dan konsep yang terusung dalam agama islam. Selain itu, warga Banten juga tidak menyangkal kehadiran hewan dan benda benda yang dinilai memiliki peranan penting dalam kehidupan mereka."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh mekanisme corporate governance (CG), kepemilikan manajerial, dan cash holdings terhadap kesejahteraan pemegang saham. Penelitian ini menggunakan 672 observasi perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada rentang waktu 2007-2010. Kesejahteraan pemegang saham diukur dengan menggunakan price-to-book value. Penelitian ini menggunakan indeks corporate governance yang diterbitkan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). Penelitian ini menggunakan data panel dengan Fixed Effect - Cross Section Weighted Method. Penelitian ini memberikan hasil bahwa indeks CG memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan pemegang saham. Namun, tidak ditemukan pengaruh yang signifikan untuk variabel kepemilikan manajerial dan variabel kepemilikan kas terhadap kesejahteraan pemegang saham.

---

This research aims to give empirical evidence the influence of corporate governance, ownership managerial, and cash holding to shareholder?s wealth. This research is conducted by using samples of 672 non financial companies listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) during the period of 2007-2010. Shareholder?s wealth is measured by price-to-book value (PBV). We used corporate governance index issued by Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). We used panel data structure with Fixed Effect-Cross Section Weighted Method regress the research model. The result of this research shows that corporate governance index have positive and significant influence to shareholder's wealth. However, there is no significant influence between managerial ownership and cash holding to shareholder's wealth."

"Pertumbuhan Orang kaya di dunia dan Indonesia yang menunjukkan angka positif dan prospektif dari berbagai macam lembaga survei merupakan suatu peluang yang positif disambut pula trend positif yang menunjukkan bahwa bank sebagai suatu lembaga yang dapat memenuhi dan menunjang berbagai kemudahan kehidupan melalui berbagai macam fasilitas produk dan layanannya. Hal ini membuat bank terpacu memanfaatkan peluang ini dalam menarik nasabahnya dan meningkatkan pendapatannya. Melalui produk layanan wealth management yang hadir menjadi entitas bisnis baru kepercayaan orang kaya dengan syarat dan ketentuan yang juga hanya bisa diakses oleh orang kaya. Seiring berjalannya waktu banyak fraud yang terjadi dalam wealth management, contohnya dalam kasus pembobolan dana nasabah prima X Gold di X Bank yang dilakukan Relationship Managernya sendiri yaitu MD. Dimana setelah kejadian itu, Bank Indonesia mengeluarkan sanksi pembekuan produk layanan wealth management kepada X Bank dan seluruh bank yang membuka produk layanan tersebut. atas dasar itu, Penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan bersifat juridisnormatif ini menganalisis mengenai hubungan antara keputusan Bank Indonesia untuk membekukan produk layanan wealth management dalam perbankan terhadap penerapan Good Corporate Governance perbankan di Indonesia dan Peran Bank Indonesia atas penerapan Good Corporate Governance terhadap implemetasi produk layanan wealth management perbankan di Indonesia. Dimana ditemukan bahwa belum dijalankannya prinsip Good Corporate Governance yang termaktub dalam PBI No. 4/8/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum oleh perbankan dan peran Bank Indonesia yang belum mengeluarkan produk yang mengatur khusus mengenai praktik wealth management secara khusus meskipun pada tanggal 9 Desember 2011 akhirnya mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/29/DPNP Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima.

---

The growth of high networth in the world, especially in Indonesia that shows a positive number and prospective from various survey agencies is a positive opportunity and also supported by positive trend show that bank as an institution that can meet and support the ease of life through various services and products services. It encourages banks to utilize this opportunity in interesting their customers and increasing their income through wealth management services products that become the new business entity of high networth?s trusty, with the terms and conditions that can only be accessed by high networth itself. As time goes by, there are a lot of frauds happening in wealth management, for example a burglary case of prime customers funds X Gold in X Bank which is conducted by MD, the relationship manager. Right after the incident, Bank Indonesia issued a sanction freezing wealth management services products to X Bank and other banks that opened those services products. On that basis, the research using qualitative method and juridical- normative, it analyzes regarding to a relationship between the decision of Bank Indonesia freezing wealth management services products in the banking against the implementation of Good Corporate Governance in Indonesia?s banking, and the role of Bank Indonesia on the implementation of Good Corporate Governance against the implementation of wealth management services products. Where it was found that there is no execution for Good Corporate Governance that contained in PBI No. 4/8/PBI/2006 about the execution of Good Corporate Governance for general banks and the role of Bank of Indonesia, which has not issued a product that specifically regulate the practice of wealth management in particular, even though on December 9th, 2011 finally issued The Circular Letter of Bank Indonesia Number 13/29/DPNP about the Implementation of Risk Management in General Banks that Conduct Prime Customers Services."

"ABSTRACTThe misunderstanding of many ideas, including economic one, have been misleading many societies into journeying roads full of twist and turns in hope of being able to achieve not only welfare but also affluence. But, having been deceived by their own misunderstanding makes them only drift further and further apart from where they hope affluence and welfare lies. Poverty and inequality still haunts many societies, including those who have the means of eradicating them. If technologies and discipline grows, why are we still baffled by problems such as inequality, poverty, and other of that sorts Where are we deceived Maybe it is because we have deceived ourselves into entering this dreadful labyrinth. Our vanity has deceived us into following our greed, hence we have also steer our disciplines into following this path of greed. If that is the case then the remedy of many problems lies only in the removing of this vanity. This is what the Sawaian are able to achieve. By removing greed and vanity, they are somehow able to achieve not only affluence, but also welfare. The Sawaian road to affluence and welfare are through journeying themselves into the path of social sustainability, economic affluence, and resources sustainability. Have not been deceived by vanity and greed, they have unintendedly created an ingenious system of wealth distribution through clove that is then function as a tool to achieve social sustainability, economic affluence, and resources sustainability.

---

ABSTRACTKesalahpahaman dari berbagai macam pemikiran, termasuk pemikiran ekonomi, telah menjerumuskan banyak masyarakat kedalam jalan yang berliku-liku yang dianggap dapat mengantarkan mereka kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Tetapi, karena telah disesatkan oleh kesalahpahaman mereka sendiri, mereka menjadi semakin menjauh dari tempat dimana mereka anggap berletaklah kesejahteraan dan kemakmuran. Kemiskinan dan ketidakrataan masih menghantui banyak masyarakat, termasuk masyarakat yang mempunyai akses untuk menghapus kemiskinan dan ketidakrataan ini. Apabila teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang, mengapa kita tetap dibingungkan oleh bermacan masalah seperti kemiskinan dan ketidakrataan? Dimana kita telah disesatkan? Mungkin kita telah disesatkan oleh diri kita sendiri sehingga kita menjadi terjerumus dalam labirin yang menyedihkan ini. Keangkuhan kita sendiri lah yang telah menyesatkan kita agar kita mengikuti keserakahan kita, oleh Karena itu kita juga telah mengarahkan ilmu pengetahuan kita untuk mengikuti jalur keserakahan kita. Apabila ini semua benar, maka solusi dari banyak masalah yang kita hadapi sekarang hanyalah dengan menghapus keangkuhan kita. Inilah yang telah dicapai oleh masyarakat Sawai. Dengan menghapus keserakahan dan keangkuhan mereka, mereka berhasil untuk mencapai tidak hanya kemakmuran, tetapi juga kesejahteraan. Perjalanan masyarakat Sawai dalam mencapai kesejahteraan adalah dengan mempertahankan keberlanjutan sosial, keberlanjutan sumber daya alam, dan kesejahteraan ekonomi mereka. Karena tidak disesatkan oleh keangkuhan dan keserakahan, masyarakat Sawai secara tidak sengaja telah menciptakan sebuah sistem pendistribusian kekayaan melalui perdagangan cengkeh, yang kemudian berfungsi sebagai alat untuk mencapai keberlanjutan sosial, keberlanjutan sumber daya alam, dan kesejahteraan ekonomi dari masyarakat Sawai."

"Manajemen kekayaan produk luar negeri dalam perbankan atau lebih spesifiknya produk luar negeri yang ditawarkan oleh program manajemen kekayaan perbankan adalah bagian penting dari servis perbankan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan nasabah kaya dan canggih. Dengan kemajuan pada ekonomi Indonesia dan naiknya kompleksitas nasabah pada perbankan, perbankan harus siap memberikan jasa yang memenuhi kebutuhan nasabah nasabah canggih tersebut. Peraturan seperti POJK No.8/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum, memperbolehkan perbankan menjual produk investasi luar negeri kepada nasabahnya sebagai agen. Akan tetapi, banyak sumber berita yang menyatakan bahwa komunitas bankir merasa bahwa peraturan tersebut membatasi industri perbankan dalam menawarkan produk keuangan luar negeri. Dalam tesis ini pertanyaan yang ditanyakan adalah 1) Bagaimana peraturan di implementasikan terhadap produk manajemen kekayaan luar negeri? Dan 2) Apa saja dampak hukum dari peraturan peraturan yang diimplementasikan terhadap produk manajemen kekayaan luar negeri?. Tesis ini menggunakan metode normatif juridical sebagai metode riset. Produk luar negeri sebagaimana dalam POJK No.8/POJK.03/2016 tidak mudah ditemukan dalam perbankan karena batasan batasan dan kekurangan kepastian hukum yang diberikan oleh peraturan. Alternatif untuk mengakses produk keuangan luar negeri yang bisa ditemukan dalam reksadana kontrak investasi kolektif dan reksadana syariah bukanlah solusi, mereka memiliki batasan batasan sendiri. Dengan demikian penulis rekomendasikan untuk perubahan peraturan terhadap batasan dimana bank bisa mendapatkan persetujuan prinsip dan perubahan terhadap batasan yang memaksakan nasabah untuk memiliki likuiditas tinggi sebelum pembelian produk keuangan luar negeri tersebut.

---

Offshore wealth management products in banking or specifically offshore products offered through the wealth management services in banking is an important part of banking services that are offered to meet the needs of banking more sophisticated and wealthy clients. With the ever-growing Indonesian economy and increasing complexity of banking clients, banks must prepare to meet the demands of those sophisticated clients. Regulations such as POJK No.8/POJK.03/2016 Regarding Prudential Principles In Undertaking Foreign Financial Product Agency Activity By Conventional Banks, provides banks the ability to offer offshore investment products to clients as agents. However, many news sources report that the banking community believes that the regulations limit the banking industry in providing offshore products. Within this thesis the questions posed are 1) How are regulations implemented in regards to offshore wealth management? and 2) What are the legal impacts of regulations implemented in regards to offshore wealth management. This thesis uses normative juridical method for its research method. Offshore products under POJK No.8/POJK.03/2016 are not widely available due to the limitations and lack of legal certainty the regulations provide. Alternatives in accessing offshore products such as collective investment contract mutual funds or sharia mutual funds are not solutions; it has its own set of limitations. Hence, the author recommends amendments of key articles of the law regarding the limits set upon the bank in achieving approval to offer products and limits set upon customers which force liquidity before allowing the purchase of offshore products."

"Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengadili perkara pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam amar putusan, Majelis Hakim memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen, atau yang biasa disebut sebagai putusan yang mengandung klausa inkonstitusional bersyarat. Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesian Sovereign Wealth Fund (INA) terbentuk dari peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Apabila UU Cipta Kerja pada akhirnya dinyatakan inkonstitusional secara permanen, maka akan terdapat kekosongan hukum dalam dasar pendirian INA. Tulisan ini akan membahas mengenai mekanisme pengambilan keputusan hakim di dalam putusan dan dampak yang diakibatkan oleh keberlakuan putusan ini dengan menggunakan perspektif ex ante dan legalitas dari INA apabila UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

---

On 25th of November 2021, Indonesia’s Constitutional Court read out the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 which tried the case for the formal review of the Job Creation Law against the Constitution of the Republic of Indonesia. In the decision, the Council of Judges ordered the legislators to make corrections within a maximum period of 2 (two) years from the pronouncement of the decision and if within this grace period no corrections are made, the Job Creation Law becomes permanently unconstitutional, or what is commonly referred to as a decision containing a conditionally unconstitutional clause. Lembaga Pengelola Investasi or Indonesian Sovereign Wealth Fund (INA) was formed from subordinate legislation for the Job Creation Law. If the Job Creation Law is ultimately declared permanently unconstitutional, then there will be a legal vacuum in the basis for the establishment of the INA. This thesis will discuss the mechanism for the judges’ decision making process in the Court Decision and the impact caused by the enforcement of this Court Decision using an ex ante perspective and the legality of the INA if the Job Creation Law is declared permanently unconstitutional."

"Buku bunga rampai ini menyoroti dimensi kekayaan negara dan barang milik negara sebagai sebuah kegiatan yang belum di kelola secara maksimal, sehingga kemanfaatannya tidak dapat dimaksimalkan secara utuh dan terencana. Pengelolaan kekayaan negara yang dibahas dalam buku ini dilihat dari berbagai segi yaitu aspek pengelolaan sumber daya alam, barang milik negara, penerimaan asli daerah serta ekspor Indonesia (yang bersifat anomali pada masa berjangkitnya wabah virus corona pada saat ini). Kajian mengenai pengelolaan sumber daya alam menggambarkan potensi sumber daya alam (SDA) Indonesia yang sangat besar; baik dari segi jenis maupun jumlahnya. SDA memiliki peran sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena memiliki kontribusi yang dominan terhadap struktur perekonomian Indonesia dan pada masanya dulu pernah menjadi sumber pendapatan utama negara. Tetapi di sisi lain, tak dipungkiri paradoks “kutukan sumber daya alam/resource curse” juga dialami oleh Indonesia. Dalam pembahasan mengenai pengelolaan barang milik negara, penulis memaparkan sisi optimalisasi penerimaan negara melalui pemanfaatan BMN belum menjadi perhatian utama kementerian/lembaga. Hal ini tidak terlepas dari belum adanya kesadaran dari para pengurus BMN di tingkat kementerian/lembaga untuk melakukan penataan BMN ini melalui ketentuan yang benar karena kurangnya pemahaman serta munculnya multitafsir terhadap ketentuan yang berlaku."