Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan regulasi hukum pesaingan usaha di Indonesia dan Amerika Serikat terhadap perusahaan patungan di industri telekomunikasi, perkara perusahaan patungan Primestar dengan perusahaan patungan PT. One Indonesia Synergy (OIS) dan kemungkinan adanya dampak persaingan usaha tidak sehat dari perusahaan patungan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain yuridis normatif, dimana hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pendirian perusahaan patungan dalam industri telekomunikasi dapat memberikan dampak persaingan usaha tidak sehat, seperti kolusi dan trust. Penelitian ini menyarankan perusahaan patungan untuk diatur dalam kontrol merger UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha).

---

The purpose of this thesis is about the comparative legal regulation of business competition in Indonesia and the United State against of the telecommunication industry joint venture, the comparison of the case of Primestar joint venture in the United States telecommunication industry with a joint venture of PT. One Indonesia Synergy (OIS) in the Indonesian telecommunications industry and the possible impact of unfair business competition from the joint venture. This research is qualitative research with normative juridical design, where the result of this research explains that the establishment of joint venture in telecommunication industry can give impact of unfair business competition, such as collusion and trust. This research suggests a joint venture to be regulated in the merger control of Law No. 5 of 1999 (Competition Act)."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengenai adanya persekongkolan tender yang diduga dilakukan oleh pengada tender dan salah satu peserta tender dimana dalam perkara ini, Penulis membahas dan menganalisis unsur-unsur yang harus dibuktikan dan penggunaan indikasi-indikasi yang oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dijadikan sebagai alat untuk membuktikan dugaan tersebut. Didalam skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif dimana hasil dari penelitian Penulis menunjukkan bahwa unsur-unsur yang dibuktikan dan indikasi-indikasi yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam perkara nomor 03/KPPU-L/2016 Tentang Jack-Up Drilling Rig Service For BD seharusnya tidak terbukti karena menurut pendapat Penulis yang didasarkan pada peraturan-peraturan terkait, persekongkolan tender yang diduga dilakukan sebenarnya tidak terjadi sebab tender tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat karena telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, Penulis menyarankan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selaku investigator dan pengawas dalam persaingan usaha untuk lebih teliti dan cermat dalam menemukan dan membuktikan bukti-bukti terkait persaingan usaha tidak sehat agar menghindari terjadinya error in factie maupun error in persona Kata kunci:Dugaan persekongkolan, Persaingan usaha, Persekongkolan Tender.

---

The reasearch is talk about Commission rsquo s allegation towards bid rigging on Tender rsquo s organizer and one of its participant. In this case, the writer discuss and analyses some factors to be proven and also indicators which are used by the Commission as an evidence to prove the allegation.

In this research, the writer uses a normative juridicial method which has descriptive characteristics. The result of this research shows that the proved evidences and the used indications also the Law Judgement of Commission Council on case number 03 KPPU L 2016 about Jack Up Drilling Rig Service For BD shouldn rsquo t be proved. On writer rsquo s point of view, based on relevant regulations, bid rigging which has allegedly done doesn rsquo t happen actually because that tender can rsquo t be categorized as an unfair tender rsquo s competition and it has already befit implemented along with the valid regulations.

In this research, the writer suggest the commission as an investigator and caretaker on The Competition to be more careful while find and prove the evidence relate to the Unfair Competition to avoid error in factie or error in persona. Keywords Alleged of Conspiracy, Bid Rigging, Business Competition."

"Indonesia, Jepang dan Singapura merupakan beberapa negara yang memiliki pasar yang kompetitif di wilayah Asia, sehingga pencegahan dan penghukuman terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha diperlukan untuk menjamin pasar yang kompetitif. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pengenaan denda di Indonesia, dibandingkan dengan Jepang dan Singapura, dan bagaimana penerapan pengenaan denda terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha di Indonesia, dibandingkan dengan Jepang dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Denda merupakan suatu bentuk sanksi yang diharapkan dapat mencegah adanya pelanggaran, dan memberikan dampak jera terhadap pelanggar. Namun tidak seperti di Jepang dan di Singapura yang telah mengatur secara rinci mengenai mekanisme pengenaan denda, pengaturan denda di Indonesia tidak secara rinci mengatur mengenai mekanisme pemberian denda.

---

Indonesia, Japan and Singapore are several nations with competitive market in Asia, which needs precaution and penalization againts infringement of competition law to ensure the competitive market. The main problems of this research are how the regulation of fine sanction in Indonesia, in comparison with Japan and Singapore, and how the fine sanction application in competition law cases in Indonesia, in comparison with Japan and Singapore. This research uses normative juridicial method, which is done with literature studies. Fine is a form of sanctions which expected to prevent the infringement, and wary the offender. Unlike in Japan and Singapore which are having the regulation of fine sanction mechanism in detail, the regulation of fine sanction in Indonesia is not regulated the fine sanction mechanism in detail."

"Kebijakan baru yang dikeluarkan oleh perusahaan Google Indonesia dinilai KPPU dapat menjadi sebuah tindakan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Pokok permasalahan disini, adalah membahas dua permasalahan berkenaan kebijakan tersebut. Pertama, mengenai tinjauan aturan-aturan umum dari pengadaan jasa layanan distribusi aplikasi di Indonesia, serta tinjauan mengenai peraturan lebih khusus yang melarang adanya pelanggaran dalam menjalankan usaha mengacu pada aturan Hukum Persaingan Usaha. Kedua, mengenai analisis yuridis terhadap dugaan adanya pelanggaran Hukum Persaingan Usaha yang dilakukan Google Indonesia sebagai penyedia jasa layanan distribusi aplikasi terhadap pengembang aplikasi. Dalam penulisannya, naskah ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta melalui pendekatan Undang-Undang khususnya yang mencakup aturan-aturan persaingan usaha di Indonesia. Penulisan juga dibuat dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan baru Google Indonesia yang diduga melanggar tiga pasal di dalam UU Antimonopoli telah sesuai dengan maksud dan unsur dari pasal-pasal tersebut, serta dampak dari kebijakan tersebut dapat menganggu iklim persaingan usaha di Indonesia. 

---

According to the KPPU, the new policy issued by the company Google Indonesia can be an act of violating the Business Competition Law which creates unfair business competition. The main problem here is to discuss two problems regarding the policy. First, regarding a review of general rules for the procurement of application distribution services in Indonesia, as well as a review of more specific regulations that prohibit violations in running a business referring to the rules of Business Competition Law. Second, regarding the juridical analysis of allegations of violations of the Business Competition Law by Google Indonesia as a provider of application distribution services to application developers. In writing, this manuscript was written using normative juridical research methods and through the approach of laws specifically covering business competition regulations in Indonesia. Writing is also made using primary and secondary legal materials with a qualitative approach. The results of the study revealed that Google Indonesia's new policy, which allegedly violated three articles in the Antimonopoly Law, was in accordance with the intent and elements of these articles, and the impact of the policy could disrupt the business competition climate in Indonesia"

"Skripsi ini memberikan analisis terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU tentang dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pengaturan produksi bibit ayam pedaging broiler di Indonesia. Sejak tahun 2015, tengah ramai kasus mengenai kesepakatan yang dilakukan oleh 12 pelaku usaha pembibitan ayam untuk melakukan pengurangan produksi bibit ayam pedaging dengan cara melakukan afkir dini terhadap enam juta ekor Parent Stock, yang berdampak pada melambungnya harga ayam di pasaran. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam skripsi ini, ditemukan bahwa dalam memutus perkara nomor 02/KPPU-I/2016 KPPU telah keliru dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur perjanjian dan unsur mengakibatkan praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat yang terkandung dalam rumusan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999.

---

This thesis provides an analysis of the decision of the Commission for the Supervision of Business Competition KPPU on the alleged violation of Article 11 of Law No. 5, 1999 related to limiting the production of Day Old broiler Chicken DOC in Indonesia. Since 2015, many discussed a case concerning an agreement made by 12 chicken breeding businesses to limit the production of Day Old Chicken by culling six million Parent Stocks, that leads to a soaring price of broiler chicken in the market. Through the method of normative legal research in this thesis, it was found that there was something amiss in considering the fulfillment of the elements of agreements and elements of resulting in monopolistic practices and or unfair business competition contained in the formulation of Article 11 of Law No. 5 Year 1999 by the Commission in deciding the case number 02 KPPU I 2016."

"Peningkatan konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan pangan, layaknya minyak goreng, menciptakan variasi strategi penjualan oleh pelaku usaha yang hendak bersaing satu sama lain untuk menjual produknya. Melihat banyaknya pelaku usaha yang tidak dapat bersaing di pasar bersangkutan, pelaku usaha melakukan penjualan secara tying agreement dan bundling dalam menjual minyak goreng hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tentu merupakan perbuatan yang tergolong sebagai persaingan usaha tidak sehat, yang mana telah merugikan berbagai pihak mulai dari Pengecer hingga Konsumen dengan tidak adanya hak yang diberikan untuk memilih produk yang sebenarnya diinginkan. Berdasarkan program Minyak Goreng Rakyat yang dikeluarkan oleh pemerintah, Minyakita hadir dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi untuk menanggulangi kasus tersebut. Hanya saja, tying agreement dan bundling masih kerap terjadi, yang salah satunya dilakukan oleh distributor di Provinsi Lampung. Pada kasusnya, Konsumen diwajibkan untuk membeli produk lada bubuk apabila ingin membeli Minyakita. Sehingga, skripsi ini bertujuan untuk memberikan analisis terkait dugaan tying agreement dan bundling yang akan dikaitkan dari sisi Hukum Persaingan Usaha berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Yuridis-normatif digunakan sebagai bentuk penelitian ini, dimana penulis lebih memfokuskan pada aturan-aturan hukum yang tidak tertulis dan tertulis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan topik. Selain itu, penulis juga akan menganalisis lebih lanjut terkait dampak hukum terhadap perjanjian terikat dan bundling, serta dampak terhadap implementasi peraturan yang telah dikeluarkan oleh KPPU. Kesimpulannya, distributor telah memenuhi unsur Pasal 15 Ayat 2 Hukum Persaingan Indonesia. Namun, belum ditemukan bukti kesepakatan dan KPPU diharapkan mengusut lebih lanjut terkait kasus ini.

---

Increasing public consumption of food supply, such as cooking oil, creates a variety of sales strategies by business actors who want to compete with each other to sell their products. Seeing that many business actors are unable to compete in the relevant market, business actors carry out sales by means of tying agreements and bundling in selling cooking oil in almost all regions of Indonesia. The acts is classified as unfair business competition, which has harmed various parties ranging from Retailers to Consumers in the absence of the right to choose the desired product. Based on the Minyak Goreng Rakyat program issued by the government, Minyakita are established in addition with the Highest Retail Price to overcome this issue. However, tying agreements and bundling still occur frequently, one of which is carried out by distributors in Lampung Province. In this case, consumers are required to buy pepper powder products in order to buy Minyakita. Thus, this thesis aims to provide an analysis regarding allegations of tying agreements and bundling which will be related from the perspective of Business Competition Law based on Law No. 5 of 1999 and other related laws and regulations. Juridical-normative is used as a form of this research, which the author more focused on unwritten and written legal rules by using library research methods that are related with the topics. In addition, the author will also analyze further regarding the legal impact on bundling and tying agreements, as well as the impact on the implementation of regulations that have been issued by KPPU. In conclusion, the distributor has fulfill elements of Article 15 Paragraph 2 of Indonesian Competition Law. However, it is not found yet the evidence of agreement and KPPU is expected to investigate more regarding this case. "

"Analisis ini membahas pengadaan 20 unit lokomotif dilakukan dengan penunjukkan langsung karena PT. Kereta Api mengganggap GE Transportation telah bekerja sama selama lebih dari 50 tahun. Oleh KPPU penunjukkan langsung dinyatakan bentuk persekongkolan dan diskriminasi yang secara sah melanggar ketentuan pasal 22 dan 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pokok masalah yang dihadapi adalah Bagaimana penerapan ketentuan pasal 22 dan pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU Perkara Nomor 05/KPPU-L/2010 ditinjau dari Undang-Undang Persaingan Usaha. Pokok permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha belum tepat sedangkan penerapan pasal 19 huruf d Undang-Undang Persaingan Usaha sudah tepat karena PT. Kereta Api terbukti telah memberikan suatu perlakuan istimewa kepada GE Transportation yang telah menyebabkan suatu persaingan usaha tidak sehat.

---

This analysis discusses the procurement of 20 units of locomotives made by direct appointment due to PT. GE Transportation Rail assume have been working together for more than 50 years. The Commission expressed the form of direct appointment of conspiracy and unlawful discrimination in violation of the provisions of articles 22 and 19 letter d of Competition Act. The principal problem faced is how the application of the provisions of Article 22 and Article Competition Act in a Commission decision in Case Number 05/KPPU-L/2010 review of The Competition Act. The principal problem is answered by using research method normative conclusion that application of article 22 of the Competition Act is not perfect yet, while the application of Article 19 letter d of Competition Act is precisely, because of PT. KAI have been proven to give a prefential treatment to GE"

"Dalam waktu dekat, pemerintah melalui Kementerian BUMN akan melakukannya selesai di holding BUMN di bidang infrastruktur yang dipimpin oleh PT Hutama Karya dan sektor perumahan dipimpin oleh Perum Perumnas. Agenda prioritas pembangunan nasional dilihat sebagai salah satu faktornya urgensi pendirian BUMN holding di bidang ketenagakerjaan. Dengan adanya pembentukan holding BUMN yang akan meningkatkan aset dan kinerja BUMN, Maka tentunya peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional Indonesia nantinya diprioritaskan. Dengan kelebihan tersebut, apakah itu menjadi holding BUMN infrastruktur dan perumahan telah melanggar undang-undang persaingan dan menghilangkan peluang bagi perusahaan swasta di pasar yang sama? Di Untuk mengkaji masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipologi penjelas. Penulis kemudian menemukan itu Sangat penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kesesuaian proses tersebut pendirian induk BUMN dan penyelenggaraan kegiatan usaha tetap sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan turunannya. Pada akhirnya penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa tindakan pembentukan Penyelenggaraan infrastruktur dan perumahan BUMN tidak melanggar UU No. 5 1999 selama tidak ada indikasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat melalui penyalahgunaan posisi dominan seseorang menyelenggarakan infrastruktur dan perumahan BUMN. Namun jika dinilai dari Dari aspek persaingan usaha, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku usaha swasta dapat terancam karena keterbatasan aset dan kapasitas yang tidak sebesar holding BUMN infrastruktur dan perumahan yang terbentuk. Karena itu, karena tidak demikian adanya kewajiban memberitahukan pembentukan holding BUMN terhadap KPPU, Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan agar hal itu terlaksanaUMN yang menyelenggarakan kegiatan usaha tetap sejalan dengan UU Persaingan Usaha juga lebih memperhatikan kepentingan pelaku usaha swasta dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah nanti.

---

In the near future, the government through the Ministry of State-Owned Enterprises will complete it in the BUMN holding in the infrastructure sector led by PT Hutama Karya and the housing sector led by Perum Perumnas. The national development priority agenda is seen as one of the factors in the urgency of establishing a holding BUMN in the manpower sector. With the establishment of BUMN holding that will increase BUMN assets and performance, of course the role of BUMN as agents of Indonesia's national development will be prioritized. With these advantages, does being an infrastructure and housing SOE holding company violate competition laws and eliminate opportunities for private companies in the same market? In order to study this problem, the author uses a normative legal research method with an explanatory typology. The author then found that it is very important for the government to pay attention to the suitability of the process, the establishment of a holding company for BUMN and the implementation of business activities to remain in line with Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and its derivative regulations. In the end, the research conducted, the authors conclude that the act of forming BUMN infrastructure and housing does not violate Law no. 5 1999 as long as there is no indication of monopolistic practices and unfair business competition through the abuse of one's dominant position in operating infrastructure and housing for BUMN. However, if judged from the aspect of business competition, it cannot be denied that private business actors could be threatened due to limited assets and capacity which are not as large as the infrastructure and housing BUMN holding that was formed. Therefore, since there is no obligation to notify the formation of BUMN holding to KPPU, the Government is expected to increase supervision so that this can be doneUMN, which carries out business activities in line with the Business Competition Law, also pays more attention to the interests of private business actors in the process of procuring government goods/services later."

"Salah satu bentuk keputusan bisnis pelaku usaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi adalah melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain (akuisisi). Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah pengambilalihan saham PT Pertamina Gas (Pertagas) oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dalam perspektif hukum persaingan usaha. Terdapat beberapa hal dalam hukum persaingan usaha yang harus diperhatikan diantaranya adalah dampak pengambilalihan saham PT Pertamina Gas oleh PT Perusahaan Gas Negara, menilai apakah pengambilalihan saham PT Pertamina Gas oleh PT Perusahaan Gas Negara telah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan terkait dibawahnya, serta mengetahui apakah terdapat kewajiban yang harus dilakukan pelaku usaha atas pengambilalihan saham PT Pertagas oleh PT PGN berdasarkan hukum persaingan usaha Indonesia. Hal tersebut penting untuk diperhatikan agar iklim persaingan yang sehat tetap terjaga. Persaingan yang sehat menciptakan keuntungan bagi seluruh pihak, yakni konsumen, pelaku usaha, serta negara. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal sebagai sumber bacaan, serta wawancara. Pada akhir penelitian ini, Penulis berkesimpulan bahwa pengambilalihan saham PT Pertamina Gas oleh PT Perusahaan Gas Negara belum dapat dikatakan sebagai pelanggaran ketentuan hukum persaingan usaha. Selain itu, tidak ada kewajiban notifikasi yang harus dilakukan pelaku usaha karena keduanya telah merupakan perusahaan terafiliasi.

---

One form of business decision that can be taken by a business actor to increase effectivity and efficiency is acquisition. The focus of this thesis is about the acquisition PT Pertamina Gas (Pertagas)s shares conducted by PT Perusahaan Gas Negara (PGN) in the perspective of business competition law. There are number of things in business competition law that must be considered including impacts of acquisition, assessing whether the acquisition is in accordance with Law Number 5 Year 1999 and related regulation below, and is there any follow-up action that should be taken by the business actor in accordance with Indonesia business competition law. These are very important to be considered in order to keep a fair competition. Fair competition will create benefits for all parties, namely consumers, business people, and the state. The author uses legislation, books and journals as sources of reading, and also interviews to write this thesis. At the end of this study, the authors conclude that acquisition of PT Pertamina Gas (Pertagas)s shares by PT Perusahaan Gas Negara (PGN) is not a violation of the provisions of business competition law. There is also no obligation to make a notification because the two companies already affiliated."

"Untuk memajukan industri yang mampu bersaing serta memberikan perlindungan hukum bagi para pendesain diberlakukanlah Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Akan tetapi aturan hukum di bidang desain industri belum sepenuhnya mendukung perkembangan desain industri di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari maraknya kasus pembatalan desain industri yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya pembatalan desain industri, yaitu tidak adanya kepastian mengenai kebaruan (novelty). Novelty merupakan persyaratan utama dalam paten dan desain. Suatu desain dianggap baru apabila ada perbedaan yang menyolok dengan desain yang sudah ada sebelumnya. Namun apabila perbedaan tersebut hanya terletak pada perbedaan yang minim, terkait beberapa unsur saja, baik itu warna maupun lekuk penampang luar, maka tidak akan bisa dianggap baru. Belum ada Pasal dalam Undang- Undang Desain Industri yang mengatur mengenai persamaan pada pokoknya yang dapat menentukan nilai kemiripan suatu desain industri yang dapat dijadikan acuan untuk menolak atau mengabulkan suatu permohonan desain industri. Dalam Pasal 2 ayat (2) menggunakan kata ?tidak sama? akan tetapi di dalam penjelasannya tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian maupun batasan kata "tidak sama" ataupun kemiripan antara desain yang satu dengan yang lain yang dapat dikatakan mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau berbeda. Undang-undang desain industri di Indonesia menganut stelsel pendaftaran/pendaftar pertama atau "first to file" dalam hal klaim atas hak desain industri yang baru. Lebih jauh dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (5) menyatakan bahwa pemeriksaan substantif tidak akan dilakukan apabila tidak adanya keberatan dari pihak lain. Dengan tidak adanya pemeriksaan substantif mengakibatkan setiap permohonan desain industri harus dikabulkan dan langsung diberikan sertifikat desain industri. Apabila pemeriksaan substantif tidak dilakukan maka apabila terdapat 2 (dua) desain industri yang memiliki kemiripan ataupun sama, dan 2 (dua) desain industri tersebut tidak diajukan keberatan, maka kedua desain industri tersebut berhak mendapatkan sertifikat desain industri. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya sengketa desain industri dan maka dari itu harus diajukan pembatalan desain industri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis dan analisis data yang dilakukan secara kualitatif.

---

The imposition of Law No. 31/2000 on Industrial Design is aimed to develop industry which is able to compete and to give legal protection to designers. However, Legal provisions in industrial design do not support the industrial design in Indonesia. It can be seen from various kinds of cancellation in industrial design. The results of the research showed that main factors which caused the cancellation of the industrial design is the uncertainty regarding novelty. Novelty is a patentability requirement. A design could be considered new, if there is a significant distinctive with the prior design. However, if the difference that just lays in distinctive minim one, concerning severally elemental only, therefore it can't be looked on as a new one. There is no article in Law on Industrial Design No. 31/2000, which rules the resemblance of an industrial design which can be used as the reference for rejecting or accepting a application request for an industrial design. Based on Article 2 Paragraph (2) uses the phrase "not similar", but in its explanation it does not clarify the term "not similar" or not resemble between one design and the other. The industrial design law in Indonesia embraces the "first to file" system in order to claiming the rights of the newest Industrial Designs. According to Article 26, paragraph (5) which states that the substantive examination will not be carried out if there is no complaint from other parties. The absence of substantive examination will cause the certificate for industrial design to be given. Substantive examination will not be carried out if there are 2 (two) industrial designs which resemble to each other; if there is no complaint about them, they have the right to get industrial design certificate. This will cause industrial design dispute; the result is that it has to be cancelled. The research used judicial normative approach, using literature materials and secondary data. The nature of the research was descriptive analysis; the data were analyzed qualitatively."