Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This articles is an attempt to describe some aspects of the social history of the Chinese minority in the Dutch East Indies using items of postal history as a guide. It is a very personal view, seen through the eyes of a pholatelist. Using a postal hitory collection, aspects of political history can be illustrated and/ or documented. This articles is certainly not be read as solid, documented scientific exercise. It should be read in the spirit of educational entertainment."

"ABSTRAKThe Esperanto movement in Indonesia has grown in the past five years from being almost non-existent to having a national association with several clubs. One might therefore assume that the Esperanto movement in Indonesia is a totally recent phenomenon. However, already at the beginning of the twentieth century there were Esperantists in the territory of today?s Indonesia. Between the two World Wars the movement was active: periodicals and books were published, courses held, and clubs and associations established. As a result of the Second World War this vigorous movement collapsed, but following independence the movement reflourished under the guidance of the Minangkabau journalist and feminist Rangkajo Chailan Sjamsoe Datoe Toemenggoeng. In November 1962 Datoe Toemenggoeng unfortunately passed away, and soon afterward the Esperanto movement again collapsed. Research reveals that this repeated disappearance of the movement was due not only to the death of this leader, but mostly to political factors."

"Penelitian ini membahas tentang dampak dari kebijakan dampak dari kebijakan pelabuhan oleh Hindia Belanda terhadap masyarakat Gresik periode 1815-1900. Gresik diuntungkan karena memiliki posisi geografis yang strategis dalam jalur pelayaran perdagangan Nusantara dan internasional. Gresik juga memiliki kondisi geologis yang ideal untuk kapal-kapal besar yang ingin berlabuh, menjadikan kota ini salah satu pelabuhan penting untuk kegiatan perdagangan dan bongkar muat. Namun, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dikeluarkan kebijakan yang mengatur ekspor-impor ke Nusantara, sehingga melarang kapal-kapal asing untuk mengunjungi pelabuhan-pelabuhan dalam rangka bongkar muat, termasuk pelabuhan Gresik. Masyarakat Gresik yang awalnya memanfaatkan pelabuhan sebagai salah satu mata pencarian, harus beradaptasi dengan dinamika ekonomi yang dihadapi. Akibatnya terjadi peralihan profesi masyarakat yang semula mengandalkan pelabuhan. Masyarakat memilih menjadi pengrajin dengan memanfaatkan permintaan pasar di Gresik. Perkembangan ini didukung oleh pembangunan jalur kereta api dan adanya kapal-kapal kecil Nusantara yang singgah di Gresik untuk mengangkut komoditi yang tidak dihasilkan di Jawa. Pada akhir abad ke-19, sebagian masyarakat Gresik telah tumbuh menjadi kapitalis-kapitalis kecil yang mengandalkan industri rumah tangga dan perdagangan. Penelitian ini membahas kebijakan penutupan pelabuhan Gresik lebih dalam dengan dampaknya kepada sosial ekonomi masyarakatnya pada abad ke-19.

---

This study discusses the impact of the impact of port policy by the Dutch East Indies on the people of Gresik in the period 1815-1900. Gresik benefits from having a strategic geographical position in the shipping lanes of Nusantara and international trade. Gresik also has ideal geological conditions for large ships that want to dock, making the city one of the important ports for trade and loading and unloading activities. However, during the Dutch East Indies government, a policy was issued regulating export-import to the archipelago, thus prohibiting foreign ships from visiting ports in order to load and unload, including the port of Gresik. The people of Gresik, who initially used the port as one of their livelihoods, had to adapt to the economic dynamics faced. As a result, there was a shift in the profession of the people who originally relied on ports. People choose to become craftsmen by taking advantage of market demand in Gresik. This development was supported by the construction of railway lines and the existence of small Nusantara ships that stopped in Gresik to transport commodities that were not produced in Java. By the end of the 19th century, parts of Gresik society had grown into small capitalists relying on home industry and trade. This study discusses the policy of closing the port of Gresik more deeply with its impact on the socio-economic community in the 19th century."

"Since Indonesian independence, its Chinese minority has been a Victim of violent outbreaks, but also of restrictive policies arising from politics and administrative measures. From about 1957, with the closure of Chinese language schools and subsequent regulations about expression of Chinese culture, many speak of the erasure of that culture through such restrictions. Violent anti Chinese outbreaks have proceeded from the Indonesian Revolution and the presidency of Soekamo (especially the so called PP 10 measures against Chinese rural traders) to the era of Suharto, which began with the 1965-1967 anti Communist massacres and their effects on ethnic Chinese and came to an end with the provocation of violence against ethnic Chinese in major Indonesian cities. This paper also discusses the reactions to these waves of anti Chinese measures: rejection, flight, but also countermeasures in the form of political activity. In the years since Reformasi, as attacks on them have subsided, many Chinese Indonesians have Chosen to emphasize their participation in Indonesian history and their positive contributions to Indonesian culture. "

"Terletak di antara Asia dan Eropa, Turki memiliki implementasi politik luar negeri yang unik terhadap dunia Timur dan Barat. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1923, Turki cenderung memprioritaskan Barat sebagai kiblat politik luar negerinya. Hal ini kemudian mengalami sejumlah perubahan ketika Recep Tayyip Erdoğan bersama partai AKP memegang kekuasaan di pemerintah Turki sejak tahun 2002. Turki tidak lagi hanya berkiblat ke Barat, namun juga mulai berinteraksi serta membangun relasi baik dengan kawasan tetangganya yakni Timur Tengah. Kajian literatur ini meninjau 30 literatur berbahasa Inggris dan terakreditasi internasional yang dikumpulkan dari berbagai sumber mengenai politik luar negeri Turki terhadap Timur Tengah pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan. Pemetaan kemudian dilakukan berdasarkan kerangka dari tulisan Sozen (2010) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara, antara lain conceptual setting, micro setting, serta macro setting dengan dua variabel yaitu variabel domestik dan eksternal. Kajian literatur ini berupaya untuk melihat adanya konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dari kumpulan literatur tersebut. Berdasarkan pengkajian yang dilakukan, tinjauan pustaka ini menemukan bahwa di antara berbagai faktor, faktor domestik menjadi salah satu pengaruh terkuat dalam implementasi politik luar negeri Turki terhadap Timur Tengah pada masa pemerintahan Erdoğan. Selain itu, kajian literatur ini juga menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara aspirasi dan kapabilitas Turki dalam menjalankan politik luar negerinya di kawasan tersebut. Kajian literatur ini merekomendasikan adanya penelitian lanjutan mengenai topik ini dengan turut melihat perkembangan terkini dari negara Turki saat ini.

---

Located between Asia and Europe, Turkey has a unique foreign policy implementation towards both the East and the West. Since its independence in 1923, Turkey has tended to prioritize the West as the mecca of its foreign policy. This then underwent several changes when Recep Tayyip Erdoğan with the AKP party held power in the Turkish government since 2002. Turkey is no longer only oriented to the West but has also begun to interact and build good relations with its neighboring Middle East region. This literature review analyzes 30 English-language and internationally accredited literature collected from various sources on Turkey's foreign policy towards the Middle East during the reign of Recep Tayyip Erdoğan. The mapping is then carried out based on the framework from Sozen (2010) regarding the factors that influence a country's foreign policy, including conceptual settings, micro settings, and macro settings with two variables, namely domestic and external variables. This literature review seeks to see the existence of consensus, debate, and gaps from the literature collection. Based on the studies conducted, this literature review found that among various factors, domestic factors became one of the strongest influences in the implementation of Turkey's foreign policy towards the Middle East during the reign of Erdoğan. In addition, this literature review also finds that there is a gap between Turkey's aspirations and capabilities in carrying out its foreign policy in the region. This literature review recommends further research on this topic by looking at the latest developments in the current state of Turkey"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas naskah Surat Kontrak Kerajaan Buol Nomor 528 SKKB528 , koleksi naskah Arsip Nasional Republik Indonesia. SKKB528 berisi surat perjanjian antara Raja Buol dan pihak Belanda pada tahun 1858. Naskah SKKB528 ditulis dengan aksara Jawi yang berbahasa Melayu. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan edisi teks SKKB528 dan menjelaskan peraturan pihak Belanda di Kerajaan Buol. Oleh sebab itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode edisi kritis untuk mempermudah pembaca memahami isi teks. Penelitian ini didukung juga dengan teori filologi, kekuasaan, dan hukum. Berdasarkan isi teks, terlihat campur tangan pihak Belanda dalam aspek politik, hukum, dan ekonomi di Kerajaan Buol. Penelitian ini membahas naskah Surat Kontrak Kerajaan Buol Nomor 528 SKKB528 , koleksi naskah Arsip Nasional Republik Indonesia. SKKB528 berisi surat perjanjian antara Raja Buol dan pihak Belanda pada tahun 1858. Naskah SKKB528 ditulis dengan aksara Jawi yang berbahasa Melayu. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan edisi teks SKKB528 dan menjelaskan peraturan pihak Belanda di Kerajaan Buol. Oleh sebab itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode edisi kritis untuk mempermudah pembaca memahami isi teks. Penelitian ini didukung juga dengan teori filologi, kekuasaan, dan hukum. Berdasarkan isi teks, terlihat campur tangan pihak Belanda dalam aspek politik, hukum, dan ekonomi di Kerajaan Buol.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis explains the manuscript of Surat Kontrak Kerajaan Buol Nomor 528 SKKB528 , a collection of Indonesian National Archive or ANRI. The SKKB528 contains the contracts between the King of Buol and Dutch East Indies Government in 1858. The manuscript is written in jawi script and in Malay language. The purpose of this research is to produce the text edition of SKKB528 and explain about the Dutch East Indies 39 rules in the Kingdom of Buol. The text is translated in latin script with critical edition method. This research uses philological approach, dominance theory, and law. Based on analysis of the text content, SKKB528 shows the authority of the Dutch East Indies on three aspects in the Kingdom of Buol, there is politics, laws, and economics. "

"Disertasi ini membahas dinamika pariwisata di Hindia Belanda tahun 1891-1942. Dari perubahan penggunaan konsep vreemdelingenverkeer lalu lintas orang asing menjadi toeristenverkeer lalu lintas wisatawan di Hindia yang kemudian bermakna toerisme/ tourisme pariwisata dapat dilihat dinamika kegiatan pariwisata di wilayah tersebut, mulai dari kemunculan hingga keruntuhan.Tujuan utama penelitian ini adalah mengungkapkan dinamika kegiatan pariwisata di Hindia-Belanda, dari proses pembentukan embrio kegiatan pariwisata hingga situasi pada masa pendudukan Jepang. Pariwisata di sini adalah kegiatan yang merupakan konstruksi budaya dari barat yang dipraktikkan di Hindia, terutama kegiatan pariwisata yang diatur dan bersifat massal.Sebagai alat bantu analisis digunakan pendekatan siklus Arnold Toynbee yang diawali dengan kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Pendekatan ini dipadukan dengan konsep Tourism Area Life Cycle TALC dari Richard W.Butler, terutama digunakan untuk menganalisis perkembangan objek wisata di Hindia-Belanda. Ada tujuh tahap yang diajukan Butler. Tahap pertama berupa exploration penjelajahan, lalu involvement keterlibatan . Tahap berikut adalah development pembangunan, setelah itu consolidation konsolidasi. Berikutnya adalah stagnation stagnasi. Pasca stagnasi ada dua bagian yaitu decline penurunan dan rejuvenation peremajaan. Pendekatan lain adalah konsep asosiasi sukarela voluntary association dibantu dengan agency untuk menganalisis proses pembentukan berbagai organisasi/klub yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa embrio kegiatan pariwisata di Hindia muncul pada akhir abad ke-19. Kemunculan itu ditandai dengan kegiatan-kegiatan organisasi sukarela di beberapa kota besar di Hindia yang mengacu pada organisasi di negeri induk dan gagasan beberapa individu yang berprofesi sebagai pendeta, jurnalis, praktisi perhotelan, pegawai pemerintah. Kegiatan pariwisata di Hindia yang diatur ditandai dengan pembentukan Vereniging Toeristenverkeer perhimpunan pariwisata di Batavia pada 13 April 1908. Organisasi ini mengacu pada Kihinkai Welcome Society , perhimpunan pariwisata yang dibentuk pada 1893 di Jepang. Alasan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan pariwisata adalah alasan ekonomi.Periode 1891-1908 merupakan periode kelahiran kegiatan pariwisata di Hindia yang diatur. Dilihat dari perkembangan objek wisata, periode ini merupakan tahap penjelajahan. Objek wisata yang dikunjungi berada di wilayah Jawa, beberapa wilayah di Sumatra. Periode 1908-1941 adalah periode pertumbuhan. Berbagai strategi promosi dirancang dan dilakukan. Pada periode ini jika dilihat dari perkembangan objek wisata masuk pada tahap keterlibatan dan sekaligus pembangunan. Objek wisata pada periode ini selain Jawa, Sumatra, Kepulauan Sunda Kecil Bali, Lombok , adalah Kepulauan Maluku, beberapa wilayah di Sulawesi. Namun, pada 1942 kegiatan pariwisata di Hindia mengalami keruntuhan karena masuknya pemerintah pendudukan Jepang. Oleh karena itu tahap berikut konsolidasi dan stagnasi tidak dialami oleh Hindia-Belanda.

---

This dissertation discusses the dynamics of tourism in the Dutch East Indies in 1891 1942. From the change in the use of the concept of vreemdelingenverkeer foreigners rsquo traffic into toeristenverkeer tourist traffic in the Indies which then means toerisme tourisme tourism can be seen the dynamics of tourism activities in the region, from the emergence to the collapse.The main purpose of this study is to uncover the dynamics of tourism activities in the Dutch East Indies, from the process of formation embryo tourism activities to the situation during the Japanese occupation. Here, tourism is an activity that is a western cultural construction practiced in the Indies, especially organized and mass tourism activities.As an analytical tool, used Arnold Toynbee rsquo s cyclical approach that begins with birth, growth, and collapse. This approach is combined with the concept of Tourism Area Life Cycle TALC from Richard W. Butler, primarily used to analyze the development of tourist attractions in the Dutch East Indies. There are seven stages proposed by Butler. The first stage is exploration, then involvement. The next stage is development, then consolidation. After consolidation stage is stagnation. In the post stagnation stage there are two scenarios namely decline and rejuvenation. Another approach is the voluntary association and agency concept to analyze the process of establishing various organizations clubs relating to tourism activities.The results show that the embryo of tourism activities in the Indies emerged at the end of the 19th century. The emergence was characterized by voluntary organizational activities in several major cities of the Indies that referred to the organization of the motherland the Netherlands and the ideas of some individuals who worked as priest, journalist, hospitality practitioner, government officials. The organized tourism activities in the Indies are characterized by the establishment of the Vereniging Toeristenverkeer tourism association in Batavia on 13 April 1908. This organization refers to Kihinkai Welcome Society, a tourism association established in 1893 in Japan. The reasons for Dutch East Indies rsquo government involvement in tourism activities were largely economic.The period 1891 1908 was the period of birth of the organized tourism activities in the Indies. From the development of tourist attraction, this period is in the stage of exploration. Tourist attractions who visited are located in Java, some areas of Sumatra. The period 1908 1941 is the growth period of tourism activities. Various promotional strategies are designed and performed. In this period, viewed from the development of tourist attractions get into the stage of involvement and simultaneously development. Tourist attractions in this period addition to Java, Sumatra, the Lesser Sunda Islands Bali, Lombok, are the Maluku Islands, some areas of Sulawesi. However, in 1942 tourism activities in the Indies collapsed due to the entry of the Japanese occupation government. Therefore the stages consolidation and stagnation were not experienced by the Dutch East Indies."

"Penelitian ini membahas pandangan dari surat kabar Hindia Belanda mengenai penerapan Wilde Scholen Ordonantie (1932). Penerapan Wilde Scholen Ordonantie (1932) di Hindia Belanda merupakan peristiwa penting untuk dunia pendidikan di Hindia Belanda.Data yang digunakan adalah artikel-artikel surat kabar di Hindia Belanda yaitu Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, De Indische Courant, De Locomotief, Soerabaijasch handelsblad, Bataviaasch Nieuwsblaad, Het Nieuws van de dag voor Nederlands Indië yang terbit pada bulan Oktober-Desember 1932. Penelitian ini menggunakan metode sejarah terdiri dari menentukan topik, pengumpulan data (heuristik), verifikasi data, interpretasi, dan historiografi. Model framing Entman (1993) digunakan untuk menginterpretasi data penelitian. Dalam artikel-artikel surat kabar yang dianalisis ditemukan topik penolakan terhadap Wilde Scholen Ordonantie, lijdelijk verzet, dukungan pergerakan nasional untuk menentang ordonansi , dan perlawanan terhadap ordonansi. Dalam topik-topik tersebut ditemukan empat model Entman  dalam mendefinisikan berita mengenai Wilde Scholen Ordonantie yaitu define problem, diagnoses cause, make moral judgement, dan treatment recommendation. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa surat kabar di Hindia Belanda banyak berpihak kepada masyarakat pribumi dan menentang pemberlakuan Wilde Scholen Ordonantie.

---

The implementation of the Wilde Scholen Ordonantie (1932) in the Dutch East Indies was an important event for the world of education in the Dutch East Indies. This study discusses the views of Dutch East Indies newspapers regarding the implementation of the Wilde Scholen Ordonantie (1932). The data used were newspaper articles in the Dutch East Indies, namely Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, De Indische Courant, De Locomotief, Soerabaijasch handelsblad, Bataviaasch Nieuwsblaad, Het Nieuws van de dag voor Nederlands Indië which were published in October-December 1932. This study uses the historical method which consists of determining the topic, data collection (heuristics), data verification, interpretation, and historiography. Entman's (1993) framing model was used to interpret the research data. In the analyzed newspaper articles found topics of rejection of the Wilde Scholen Ordonantie, lijdelijk verzet, support for the national movement to oppose the ordinance, and resistance to the ordinance. In these topics, four Entman models were found in defining news about the Wilde Scholen Ordonantie, namely define problem, diagnose cause, make moral judgment, and treatment recommendation. The results of the study concluded that many newspapers in the Dutch East Indies sided with the indigenous people and opposed the implementation of the Wilde Scholen Ordonantie."