Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini menganilisis tentang keberadaan nilai-nilai Keteladanan yang termaktub dalam diri Syekh Akhmad Mutamakkin. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dengan menerapkan studi kualitatif dalam teks kajen. Melalui pendekatan Hermeneutika, terungkap bahwa metode tasawuf Syekh Mutamakkin merupakan bentuk elektif dan konformatif antara tradisi islam dan tradisi lokal (jawa). Hasil penelitian menunjukkan, beliau tidak bisa dikategorikan ulama sesaat sehingga perlu penulisan ulang atas sumber yang beredar selama ini. Kesimpulan ini menjadi data pembanding bahwa tuduhan heretik atas diri Syekh Mutamakkin dalam serat Cebolek lebih disebabkan oleh faktor politik dan pertarungan antara ideologi Islam puritan dan Islam elektif yang mengakomodasi tradisi Jawa ke dalam tubuh Islam."

"Beberapa variabel psikologi ditemukan menjadi faktor disposisi yang mempengaruhi ideologi politik misalnya motivasi epistemik, right wing authoritarianism dan social dominance orientation. Selain faktor psikologi, faktor agama diprediksikan dapat menjadi faktor disposisi ideologi politik karena agama dan politik mempunyai akar kebutuhan psikologi yang sama. Sifat multiinterpretatif ajaran Islam tidak bisa melihat Islam secara monolitik sehingga Muslim akan berbeda-beda dalam bersikap politik. Penelitian ini bertujuan melihat peran agama dan faktor psikologis dalam memetakan tipologi ideologi politik Muslim di Indonesia. Studi pendahuluan dilakukan dengan mewawancarai 12 partisipan dari organisasi Islam untuk menggambarkan perbedaan sikap politik dan perbedaan interpetasi dalam memahami ajaran Islam. Beberapa Muslim digambarkan meyakini dan memahami ajaran Islam sebagai pedoman menyeluruh (total) dalam semua aspek kehidupan termasuk kehidupan politik dan bernegara. Totalitas dalam Islam tersebut diduga menjadi prediktor terhadap ideologi politik Muslim. Untuk itu perlu dilakukan adaptasi dan analisis struktur skala totalisme Islam (studi 1a) dengan partisipan sebanyak 653 muslim. Selanjutnya menguji korelasi dan regresi dengan variabel yang terkait dengan ideologi (1b) dengan partisipan sebanyak 376 mahasiswa muslim. Selanjutnya studi 2 menggunakan survei sebanyak 1208 muslim dari beberapa provinsi dengan karakteristik tertentu yang bertujuan untuk membuktikan hipotesis utama yaitu keberagaman ideologi politik Muslim di Indonesia. Hasilnya terdapat 6 kelompok ideologi politik dengan perbedaan karakteristik pada motivasi epsitemik, right wing authoritarianism, social dominance orientaiton dan totalisme Islam.

---

Some psychological variables are found as the disposition factors that influence to political ideology such as epistemic motivation, right wing authoritarianism and social dominance orientation. Besides psychological factors, the religious factors are predicted to be a disposition factor for political ideology because religion and politics have the similar root in psychological needs. The multi-interpretative nature of Islamic teachings cannot be seen Islam as monolithically interpretation, so Muslims will be different in their political behavior. This study aims to analyze the role of religion and psychological factors in mapping the typology of Muslim political ideology in Indonesia. A preliminary study was conducted by interviewing 12 participants from Islamic organizations to illustrate differences in political attitudes and differences in interpretation in understanding Islamic teachings. Some Muslims are depicted as believing and understanding the teachings of Islam as an absolute guidance (total) in all aspects of life including political and state life.

Totality in Islam is thought to be a predictor of Muslim political ideology. For this reason, it is necessary to adapt and analyze the structure of the Islamic totalism scale (study 1a) with 653 Muslim participants and test correlation and regression with variables related to ideology (1b) with a total of 376 Muslim student participants. Furthermore Study 2 focused on a survey to 1208 Muslims from several provinces with certain characteristics aimed at proving the main hypothesis of the diversity of Muslim political ideologies in Indonesia. The result is that there are 6 groups of political ideologies with different characteristics in epistemic motivation, right wing authoritarianism, social dominance orientation and Islamic totalism."

"Penelitian ini membahas analisis strategi pada salah satu organisasi kepemudaan yang beraliran nasionalis yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI). Adapun penelitian ini terfokus pada tujuan menemukan strategi yang dimiliki GmnI untuk menangkal gerakan anti Pancasila yang persentasenya sedang meningkat tajam di era kontemporer saat ini. GmnI menjadi objek yang penelitian karena secara konsisten menjadikan Pancasila sebagai azas dan doktrin perjuangannya, GmnI juga memenuhi aspek aspek civil society yang antara lain terfokus pada tujuan publik, berhubungan dengan negara, menjungjung tinggi pluralitas, partialness, dan meningkatkan demokrasi.

Penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan kualitatif analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi literatur, dan partisipan observasi. Berdasarkan analisa ditemukan bahwa strategi GmnI dalam menangkal gerakan anti Pancasila adalah pada pengembangan kaderisasi yaitu pada kursus ideologi, Training of trainer dan sekolah agitasi dan propaganda, dan pada perjuangan politik yaitu ideologi dan masifikasi gerakan.

---

This study discusses the strategic analysis of one of the nationalist youth organizations, the Indonesian National Student Movement (GmnI). The research focused on the aim of finding GmnI's strategy to counteract the anti-Pancasila movement, whose percentage is increasing sharply in the contemporary era. GmnI became the object of research because consistently making Pancasila as the principle and doctrine of its struggle, GmnI also fulfilled aspects of civil society aspects which, among other things, focused on public goals, dealing with the state, promoting plurality, partialness, and enhancing democracy. This study uses a descriptive analysis qualitative method and approach. Data collection is done by interviews, literature studies, and observation participants.

Based on the analysis it was found that GmnI's strategy in counteracting the anti-Pancasila movement was on the development of regeneration, namely on the course of ideology, Training of trainers and schools of agitation and propaganda, and on the political struggle namely the ideology and masification of the movement."

"Pemilihan Presiden Prancis pada masa Republik Lima sudah berlangsung sebanyak sepuluh kali (Ministère de l'Intérieur, 2017). Emmanuel Macron dengan En Marche! memperkenalkan ideologi politik tengahnya dan secara mengejutkan berhasil memenangkan pemilihan Presiden Prancis 2017 putaran pertama. Padahal, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan ada perbedaan antara ideologi dan kampanye yang dilakukan Macron. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan ideologi yang tercermin dalam program kerja yang disusun Emmanuel Macron dan mengetahui pengaruh program kerja tersebut terhadap kemenangannya. Sumber data yang digunakan adalah kumpulan program kerja dari Emmanuel Macron yang dipublikasikan oleh Le Monde (2017) dengan beberapa data tambahan dari hasil survei yang dilakukan oleh CISE dan Sciences Po Grenoble. Untuk menjawab masalah tersebut maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dari Marcus B. Weaver-Hightower (2019) dan dibantu dengan teori analisis wacana kritis dari Norman Fairclough (2013) serta konsep ideologi politik dari D. Parenteau (2008). Temuan dari penelitian ini adalah program kerja dari Emmanuel Macron memiliki kecenderungan mirip dengan ideologi kiri. Program kerja tersebut nyatanya hanya bertujuan untuk membantu kemenangan Macron di pemilihan Presiden Prancis 2017 tapi tidak bertujuan untuk memperjelas definisi dirinya sebagai sosok centriste.

---

French Presidential elections during the Fifth Republic have been held ten times (Ministère de l'Intérieur, 2017). Emmanuel Macron with En Marche! introduced his centrist political ideology and surprisingly managed to win the first round of the 2017 French Presidential election. However, previous studies have shown that gap between Macron's ideology and campaign are reflected. Therefore, this study aims to find the ideology that is reflected in the workplan compiled by Emmanuel Macron and to determine its effect on his victory. The data source used is a collection of workplans from Emmanuel Macron published by Le Monde (2017) with some additional data from the results of a survey conducted by CISE and Sciences Po Grenoble. To answer this problem, this study uses a qualitative research method from Marcus B. Weaver-Hightower (2019) and is assisted by the theory of critical discourse analysis from Norman Fairclough (2013) and the concept of political ideology from D. Parenteau (2008). The finding of this study is that Emmanuel Macron's workplan has a tendency similar to leftist ideology. The workplan in fact only aims to help Macron win in the 2017 French Presidential election but does not aim to clarify his definition of a centriste figure."

"Gagasan model haluan negara menjadi tren dunia sebagai arah dan pedoman mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara dalam Konstitusi, termasuk anutan ideologi dan sistem pemerintahan. Penelusuran model haluan negara dari penyusun dan pembentukan dasar hukum, serta rekonstruksi ideal dari perjalanan konstitusional Indonesia. Penggunaan metode penelitian penulisan ini ialah metode yuridis normatif, dengan tipologi preskriptif serta pelajaran dari beberapa negara sebagai pembanding. Luaran penelitian ini mengungkap keberadaan model haluan negara didasarkan sebagai arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan negara bersumber pada Konstitusi. Perumusan model haluan negara mengandung nilai dan prinsip dapat bersifat fundamental, serta bersifat instrumental dan operasional. Model haluan negara Indonesia pernah menjadi ‘mercusuar’ pembangunan berkelanjutan dan berkesinambungan, berdasarkan Pasal 3 UUD 1945. Akan tetapi, dihilangkan seiring dengan kewenangan MPR-RI menetapkan GBHN. Atas kesepakatan dasar penguatan sistem presidensial, model haluan negara ‘hiatus’ dari Konstitusi Indonesia. Arah dan pedoman pembangunan pada Presiden dengan Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Rencana Pembangunan berjangka. Gagasan rekonstruksi model haluan negara konstitusional Indonesia mengacu checks and balances sistem presidensial dan peraturan perundang-undangan. Model haluan negara yang bersifat fundamental diajukan oleh Presiden kepada DPR dan DPD dalam rumah MPR; bersifat instrumental diajukan oleh Presiden kepada DPR untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama; serta bersifat operasional Presiden sebagai kepala pemerintahan menetapkan dasar hukum pelaksanaan amanah haluan negara sebagai arah dan pedoman pembangunan nasional berkelanjutan dan berkesinambungan. Saran yang diberikan, mengembalikan keberadaan model haluan negara konstitusional dalam Konstitusi Indonesia melalui Perubahan UUD NRI Tahun 1945 terkait penetapan haluan negara dengan tetap mempertahankan materi muatan haluan konstitusional yang telah ada

---

.The idea of a state policy model has become a world trend as a direction and guideline for realizing the goals of the nation and state in the Constitution, including the ideology and system of government. Exploration of the state policy model, from the formulation and formation of the legal basis, as well as the ideal reconstruction of Indonesia's constitutional journey. The use of this research method is the normative juridical method, with prescriptive typology and lessons from several countries as a comparison. The output of this research reveals the existence of a state policy model based on the direction and guidelines for implementing state government based on the Constitution. The formulation of the state policy model containing values and principles can be fundamental, as well as instrumental and operational. The Indonesian state policy model was once a 'beacon' of sustainable and sustainable development, based on Article 3 of the 1945 Constitution. However, it was removed in line with the authority of the MPR-RI to stipulate the GBHN. Based on the basic agreement to strengthen the presidential system, the state policy model is on 'hiatus' from the Indonesian Constitution. Development directions and guidelines to the President with the National Planning and Development System and the Futures Development Plan. The idea of reconstructing the model of Indonesia's constitutional state policy refers to the checks and balances of the presidential system and statutory regulations. The fundamental state policy model is proposed by the President to the DPR and DPD in the house of the MPR; instrumental in nature is proposed by the President to the DPR for discussion and mutual approval; and operational in nature. The President as head of government stipulates the legal basis for implementing the mandate of the state policy as a direction and guideline for sustainable and sustainable national development. The advice given is to restore the existence of a constitutional state policy model in the Indonesian Constitution through the Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regarding the determination of the state policy while maintaining the existing content of the existing constitutional state policy."