Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beberapa wilayah strategis dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalahkeberadaan 92 pulau kecil terluar. Pulau-pulau tersebut mempunyai nilai penting karena sebagai tempat titik dasar penentu posisi batas wilayah negara dengan negara tetangga. Tujuan dari penyusunan atlas ini adalah menyajikan informasi spasial tentang pulau-pulau kecil terluar yang dimiliki Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.Secara garis besar isi atlas ini terdiri dari narasi, foto terestris pulau, peta, dan citra satelit multiresolusi. Kombinasi dari keempat unsur tersebut setidaknya dapat memberikan gambaran umum keberadaan dan kondisi pulau-pulau terluar.Penyusunan atlas ini melibatkan tim dari Bakosurtanal dan tim editor dari berbagai instansi pemerintah serta pihak swasta."

"Beberapa wilayah strategis dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalahkeberadaan 92 pulau kecil terluar. Pulau-pulau tersebut mempunyai nilai penting karena sebagai tempat titik dasar penentu posisi batas wilayah negara dengan negara tetangga. Tujuan dari penyusunan atlas ini adalah menyajikan informasi spasial tentang pulau-pulau kecil terluar yang dimiliki Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.Secara garis besar isi atlas ini terdiri dari narasi, foto terestris pulau, peta, dan citra satelit multiresolusi. Kombinasi dari keempat unsur tersebut setidaknya dapat memberikan gambaran umum keberadaan dan kondisi pulau-pulau terluar.Penyusunan atlas ini melibatkan tim dari Bakosurtanal dan tim editor dari berbagai instansi pemerintah serta pihak swasta."

"Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 menetapkan 111 PPKT yang menetapkan perairan Kepulauan Natuna berdampingan dengan Laut Tiongkok Selatan yang rentan pelanggaran hak berdaulat ZEE. Perairan Kepulauan Natuna berpotensi mengalami pelanggaran hak berdaulat ZEE yang merugikan Indonesia sebagai negara pantai. Permasalahan penelitian berfokus pada tolak ukur dan pengaruh pembangunan Mako Guspurla Koarmada I menguatkan penegakan hak berdaulat ZEE Indonesia serta kepatuhan Indonesia mewujudkan rencana zonasi kawasan antar wilayah Laut Natuna Utara berdasarkan UNCLOS 1982. Penelitian menggunakan metode hukum normatif, tipologi penelitian data lapangan, jenis data sekunder, bahan hukum primer perundangan-undangan sektor kelautan dan kewilayahan, bahan hukum sekunder adalah buku dan jurnal hukum terkait, dan bahan hukum tersier kamus hukum dan ensiklopedia lainnya. Hasil penelitian disimpulkan tolak hukum pembangunan Mako Guspurla Koarmada I didasarkan pada potensi ancaman pelanggaran hak berdaulat ZEE, disamping Mako Guspurla Koarmada I berpengaruh terhadap penegakan hak berdaulat ZEE dan batas maritim nasional termasuk memaksimalkan kepatuhan Indonesia terhadap pengelolaan ruang laut nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 yang selaras dengan UNCLOS 1982.

---

Presidential Decree Number 6 of 2017 stipulates 111 PPKT which stipulates the waters of the Natuna Islands with the South Sea which are vulnerable to violations of the sovereign rights of the EEZ. The waters of the Natuna Islands may experience a violation of the sovereign rights of the EEZ which is detrimental to Indonesia as a coastal state. The research problem focuses on the measurement and influence of the development of Mako Guspurla Koarmada I to strengthen the enforcement of Indonesia's EEZ sovereign rights and Indonesia's compliance with the regional zoning plan between the North Natuna Sea regions based on UNCLOS 1982. The research uses normative legal methods, typology of field data research, secondary data, legal materials primary law on maritime and territorial sectors, secondary legal materials are related legal books and journals, and tertiary legal materials in legal dictionaries and other encyclopedias. Based on the key words, Mako Guspurla Koarmada I's development law is based on the potential threat of violating the EEZ sovereign rights, in addition to Mako Guspurla Koarmada I's influence on the enforcement of EEZ sovereign rights and national maritime boundaries, including maximizing Indonesia's compliance with the management of marine space, Presidential Regulation Number 41 of 2022 which in line with UNCLOS 1982."

"Tesis ini menganalisis kebijakan pengelolaan 12 pulau kecil terluar Indonesia terkait dengan bagaimana proses sekuritisasi, strategi pengelolaan sumberdaya lingkungan hidup dan pengelolaan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ancaman kedaulatan negara. Metode analisis isi ( content analysis) terhadap kebijakan pengelolaan 12 pulau kecil terluar Indonesia digunakan melalui tabulasi skema Barry Buzan, et al, indikator kinerja aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pendekatan kesejahteraan pada 12 pulau kecil terluar Indonesia dengan pendekatan kualitatif. Variabel yang diamati adalah proses sekuritisasi, lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat terhadap ancaman kedaulatan negara. Hasil penelitian memperlihatkan proses sekuritisasi 12 pulau kecil terluar untuk mengatasi ancaman kedaulatan Indonesia hanya terjadi pada derajat politisasi dimana isu PKT hanya penting dibicarakan antar lembaga saja terutama Pulau Nipa dan Pulau Miangas. Sepuluh dari keduabelas PKT Indonesia justru mengalami desekuritisasi akibat kebijakan pengelolaan 12 PKT lebih menekankan aspek lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Strategi pengelolaan lingkungan hidup ( environment) 12 pulau kecil terluar Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat sepenuhnya mampu mengatasi ancaman kedaulatan Indonesia. Degradasi lingkungan baik secara alami maupun tekanan antropogenik pada 12 PKT Indonesia tidak menjamin keberlanjutan SDA. Strategi pengelolaan kesejahteraan ( prosperity approach) 12 pulau kecil terluar Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah dapat mengatasi ancaman kedaulatan Indonesia dengan segala keterbatasan pada lima pulau yang berpenduduk terkait dengan jarak, infrasruktur, ketimpangan ekonomi dengan negara tetangga. Hal ini berpengaruh pada kualitas hidup dalam pemenuhan kebutuhan dasar penduduk setempat yang pada akhirnya berdampak pada nasionalisme. Strategi pengelolaan 12 PKT Indonesia pada akhirnya memerlukan proses sekuritisasi, pendekatan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk keberlanjutan kedaulatan negara."

"Sejak diberlakukannya UU 23/2014, maka tata ruang terdahulu menjadi tidak berlaku dan kewenangan perencanaannya telah dialihkan ke pemerintah pusat. Beberapa rencana pembangunan dalam RTRW telah diadopsi untuk pelaksanaan pembangunan di Pulau Sebatik, tetapi masih belum jelas arah pemanfaatannya. Penelitian ini menganalisis variasi penataan ruang dan pergeseran konsep tata ruang dalam RTRW dan RZWP3K Pulau Sebatik serta orientasi pemanfaatan eksisting berdasarkan persepsi masyarakat dikaitkan dengan arahan pemanfaatan pulau terluar dalam PP 62/2010. Penelitian ini menggunakan analisis keruangan dan TOPSIS Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution . Penelitian ini menemukan perbedaan perencanaan antara RTRW dengan RZWP3K dalam hal kawasan sempadan pantai. Konsep tata ruang terdahulu, lebih mengutamakan aspek kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pendukung ekonomi dengan penyediaan sarana prasarana pendukung ekonomi, dimana konsep tata ruang yang ada sekarang mengutamakan aspek pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan. Berdasarkan persepsi masyarakat, pemanfaatan eksisting yang berlangsung saat ini di Pulau Sebatik lebih kepada pemanfaatan dalam aspek pertahanan dan keamanan.

---

Since the enactment of Law number 23 2014, the former spatial plan has become invalid and its planning authority has been transferred to the national government. Several development plans in the RTRW have been adopted for development implementation on Sebatik Island, but the direction of its utilization still not clear. This study analyzed the variation of spatial planning and the shifting of the spatial concept in RTRW and RZWP3K of Sebatik Island also the orientation of existing utilization based on community perception related with the outer islands utilization direction in PP 62 2010. This research uses spatial analysis and TOPSIS Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution . In this research, there is a difference of planning between RTRW and RZWP3K in terms of coastal border area which is quite significant compared to other areas. The previous concept of spatial prioritizes the welfare aspect of the community through the development of economic support sectors by providing the infrastructures, whereas the existing concept prioritizes defense and security aspects, community welfare and environmental conservation. According to the public perception, the current utilization in Sebatik Island is more to the utilization in defense and security aspects."

"ABSTRAKThe Indonesian goverment places the tourism industry as one of the five priority development sectors. it has proven by the foreign exchange earnings of this sector. If in 2015 this sector was ranked fourth under the oil & gas, coal, and crude palm oil wih a value of approximately 11 USD billion , then from 2018 to 2019 was ranked first with the foreign exchange value of around 20 USD billion. Indonesia consist of 17,000 large and small island, located at coordinates 6 N - 11 08 LS andfrom 95 BT - 141 45 BT. With these conditions, the choice of small islands to be tourist destinations. This study aims to determine consumer perceptions and assessment of tourism objects, ass well as from stakeholders, and provide strategic recomendations for the development of the island tourism. the reseach method used is a qualitative and descriptive method, trough focus group discussions, interview, and in-depth discussion with various stakeholders as well as distributed questionnaires to respondent who visited and stayed at the tourist destination. Four of the islands tourist sites studied were the anambas Island in Kepulauan Riau Province, ora Beach in Maluku Province, Wakatobi Island in Shoutheast Sulawesi Province, and the Banyuwangis Red Islad in East Java Province. The selection of these four destinations because the locaqtions have a far-reaching or remote character and highlight the islands tourism are the accesbility to tourist destinations to be able to show differences and advantages in each tourist destination. Goverment support plays a critical role in building tourism destinations, both through policies and rules, as well as infrastructure fulfillment."

"The indonesian government places the tourism industry as one of the five priority development sector. It has proven by the foreign exchange earnings of this sector"

"Penelitian ini mencoba untuk melihat dampak harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap biaya transportasi di desa-desa di wilayah kepulauan kecil dan wilayah terluar dengan mengambil kasus kebijakan BBM satu harga periode tahun 2017-2019. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk memberikan harga jual yang sama terhadap premium dan solar di seluruh Indonesia sehingga masyarakat tidak terbebani dengan biaya transportasi. Menggunakan pendekatan difference-in-differences (DID), penelitian ini menganalisis dampak penerapan kebijakan BBM satu harga terhadap biaya transportasi di 170 desa. Biaya transportasi digambarkan dengan biaya transportasi per kilometer menuju pusat pemerintahan. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan BBM Satu Harga dapat menurunkan biaya transportasi secara signifikan di wilayah terluar, namun belum dapat menurunkan biaya transportasi di wilayah kepulauan kecil. Setelah kebijakan BBM satu harga, biaya transportasi dari kantor kepala desa/kelurahan menuju ke kantor camat di desa dengan SPBU BBM satu harga di wilayah terluar secara signifikan lebih rendah sebesar Rp10.140 per kilometer jika dibandingkan dengan desa tanpa SPBU BBM satu harga, sementara di wilayah kepulauan kecil tidak secara signifikan lebih rendah sebesar Rp11.980 per kilometer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan berbasis harga dapat menurunkan biaya transportasi di wilayah terluar, namun perlu mempertimbangkan kondisi geografis wilayah dalam penentuan lokasi penyalur BBM Satu Harga.

---

This study tries to see the impact of fuel oil (BBM) prices on transportation costs in villages in small islands and outermost regions by taking the case of the one price fuel policy for the 2017-2019 period. This policy aims to provide the same selling price for premium and diesel throughout Indonesia so that people are not burdened with transportation costs. Using the difference-in-differences (DID) approach, this study analyzes the impact of one price fuel policy implementation on transportation costs in 170 villages. Transportation costs are described by transportation costs per kilometer to the center of government. The results show that the one price fuel policy can significantly reduce transportation costs in the outermost regions, but has not been able to reduce transportation costs in small island regions. After the one price fuel policy, the transportation cost from the village head's office to the sub-district head's office in villages with one price fuel gas stations in the outer regions is significantly lower at IDR 10,140 per kilometer compared to villages without one price fuel gas stations, while in the small islands it is not significantly lower at IDR 11,980 per kilometer. The results of this study indicate that price-based policies can reduce transportation costs in the outermost regions, but it is necessary to consider the geographical conditions of the region in determining the location of one price fuel distributors."

"ABSTRAKPotensi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sangat menarik bagiinvestor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. UU No. 1 Tahun 2014tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil membuka kesempatan penanaman modal asing dipulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dengan persyaratantertentu dan izin Menteri Kelautan dan Perikanan. Tesis ini membahas kepastianhukum penanaman modal asing di pulau-pulau kecil berdasarkan UU No. 1 Tahun2014. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini, menyimpulkanbahwa, dibukanya kesempatan penanaman modal asing di pulau-pulau kecilberdasarkan UU No. 1 Tahun 2014 perlu dukungan aturan pelaksana undangundangtersebut khususnya terkait perizinan, karena implementasi perizinan PMAdi pulau-pulau kecil belum optimal. Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 2014,sudah terdapat investor asing yang menjalankan usahan pemanfaatan pulau-pulaukecil dengan hanya memiliki izin prinsip dan izin usaha, ataupun perjanjiandengan pemerintah daerah. Di sisi lain, adanya calon-calon investor asing yangberminat berinvestasi di pulau-pulau kecil, memerlukan kepastian hukum untukmelaksanakan ketentuan penanaman modal asing di pulau-pulau kecilsebagaimana dipersyaratkan dalam UU No. 1 Tahun 2014.

---

ABSTRACTIndonesian coastal areas and small islands are very potential assets to attractforeign investors to make investment in Indonesia. Law of The Republic ofIndonesia Number 1 of 2014 about The Changes to The Law Number 27 of 2007on Management of Coastal Areas and Small Islands gives opportunities to foreigndirect investment on small islands and their surrounding waters, with certainrequirements and permits from the Minister of Marine Affairs and Fisheries. ThisThesis elaborates the legal certainty of foreign direct investment on small islandsgoverned by Law of The Republic of Indonesia Number 1 of 2014. The studywhich used a normative juridical method suggested that the emergingopportunities of foreign direct investment on small islands governed by Act 1 of2014 needs to be supported by the implementing rules of the Law, particularlythose related to the licensing, since the implementation of foreign directinvestment licensing on small islands is not yet optimal. Prior to the enactment ofThe Law of The Republic of Indonesia Number 1 of 2014, there had already beenforeign investors doing their business on the utilization of small islands using only?principle licenses‟ and ?business licenses‟, or agreements with local governments.On the other hand, the emerging interest of prospective foreign investors to investon small islands needs a legal certainty for their continuing process to complywith the provisions of foreign direct investment on small islands as required bythe Law Number 1 of 2014."