Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract:Coastal and marine resources of Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat Province, Indonesia."

"ABSTRAKUpaya pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sejak 20 tahun yang lalu masih belum dirasakan secara merata oleh masyarakat di kawasan tersebut. Padahal di wilayah pesisir ini telah terjadi pergeseran dalam mata pencaharian, yaitu peralihan dari petani ke petani-nelayan ataupun nelayan-petani. Peralihan ini mungkin terjadi karena tuntutan keadaan dan dalam batas tertentu akan berdampak pada keberlanjutan sumberdaya daratan dan perairan Upaya pernberdayaan masyarakat pesisir dalam rangkaian pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam masyarakat pesisir inilah yang merupakan permasalahan yang mendasari penelitian.Tujuan dari pellitian ini adalah untuk rnengetahui sejauh mana pengaruh kegiatan pemberdayaan dalarn peningkatan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian lingkungan masyarakat pesisir, sehingga dapat ditentukan atau disusun strategi pemberdayaan agar diperoleh hasil yang berdaya guna.Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat pesisir di lokasi, baik yang menyangkut ilmu pengetahuan, teknologi maupun kesadaran dalam memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup lebih baik. Diharapkan dengan adanya pembahan tersebut akan terjadi peningkatan kesejahteraan serta tingkat partisipasi atau kepedulian dalam pelestarian lingkungan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menekankan pada pendekatan kualitatif disertai dengan data dan analisis statistik (kuantitatif) sebagai penunjang. Penelitian ini mengambil kasus pemberdayaan sekelompok masyarakat di pesisir Kecamatan Tepus dan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam daratan, pesisir dan laut, yang mencakup wilayah Pantai Baron, Drini, Sundak dan Siung. Upaya pernbcrdayaan nelayan di pesisir Kabupaten Gunungkidul ini pertama kali dilakukan di Pantai Baron pada tahun 1980 yang kemudian diikuti oleh keetiga pantai lainnya.Hasil penelitian rnenunjukkan bahwa upaya pemberdayaan berupa peningkatan kesejahtraan masyarakat belum dapat menjangkau seluruh rnasyarakat nelayan disebabkan seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan yang terdiri lima upaya pemberdayaan tampak tidak terpola dan terkesan tidak ada perencanaan yang matang, baik untuk cara, waktu dan tempat pemberdayaan. Kemelimpahan sumberdaya laut pada umumnya belun dapat dimanfaatkan secara optimum oleh penduduk setempat, antara Iain disebabkan oleh keterbatasan teknologi dan kondisi sosiokultural yang menjadi kendala dalam adopsi dan keberlanjutan pemanfaatan teknologi mengingat pembinaan sosial budaya masih sangat kurang dibandingkan dengan upaya pemberdayaan lainnya.Partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan sebagai hasil dan program pemberdayaan juga menunjukkan hasil yang belum optimal. Kepedulian masih ditunjukkan dalam pemahaman saja bukan pada suatu tindakan atau perbuatan yang nyata dengan tujuan yang lebih mengarah kepada pemenuhan kebutuhan ekonomi. Tujuan utarna dari pemberdayaan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum dapat tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan.Konsep keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat pesisir harus memperhatikan 5 (lima) upaya pemberdayaan yang terdiri atas upaya memotivasi masyarakat (motivasi), pembinaan ketrampilan, pembinaan dalam bidang pengelolaan (manajemen), pembinaan dalam usaha pelestarian lingkungan dan pembinaan sosial budaya, dimana faktor sosial budaya merupakan bagian penting dmi kelima upaya tersebut seluruh rangkaian, proses dan hubungan antar upaya pemberdayaan tersebut adalah proses pemberdayaan lanjutan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan sehingga tujuan dari pemberdayaan masyarakat pesisir dapat tercapai baik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang Iestari baik daratan, pesisir dan laut.Program pemberdayaan lanjutan hendaknya dimasukkan dalam kerangka perencanaan yang matang dan lebih menekankan pada bidang sosial budaya khususnya pendidikan mengingat masih diperlukan sumberdaya manusia (SDM) masyarakat pesisir yang tanggap terhadap inovasi dan perubahan baru.Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam kajian dan analisis mengenai upaya pemberdayaan masyarakat pesisir, terutama untuk daerah yang mempunyai karakteristik hampir sama dengan Iokakaji, dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam (daratan, pesisir dan laut) serta perubahan kondisi ekonomi, sosial dan budaya petani serta partisipasinya (petani-nelayan) dalam pengelolaan sumberdaya alam sebagai dampak adanya kegiatan pemberdayaan (diversitikasi mata pencaharian) tersebut. Dari penelitian ini dapat tergali dan terungkap pola kehidupan masyarakat setelah adanya upaya pemberdayaan yang menyangkut pola sosial, ekonomi dan budaya setempat dan dihubungkan dengan upaya mereka untuk melestarikan sumberdaya alam yang menjadi sumber kehidupannya untuk mendapatkan keseimbangan dan kesinambungan.

---

Abstract

Efforts to empower people living in coastal areas made by the regional govemment of Gunungkidul over the past 20 years have produced results although these are not enjoyed by all the people. The region has seen people in coastal areas change jobs. The shifts from farmers to farming-fishermen and fishing-farmers may be due to the current circumstances, and to a certain extent will affect the sustain- ability of land and marine resources. The coastal community empowerment program to enable them to use and manage marine resources is the issue on which this research was based on.

The research aimed at finding out how the empowerment activities affect the promotion of the people?s welfare and their participation in conservation the coastal environment so that efficient empowennent strategies can be set up or devised.

The community empowerment basically aimed at developing the potentials of the studied coastal communities with respect to scientific knowledge, technologies and awareness of using the available resources so that their quality of life could improve. These changes were expected to promote people?s welfare and their level of participation in or concern for environmental protection.

The research was conducted using the analytical-descriptive method with emphasis on the qualitative- approach; supporting data and statistical (quantitative) analysis were also furnished It studied the case of the empowerment program targeted at a group of people living in the coastal districts of Tepus and Tanjungsari in the regency of Gunungkidul, the program of which was supposed to enable them to use and manage the land, coastal and marine resources in the coasts of Baron, Drini, Sundak and Siung. The efforts to empower Eshennan in coastal of Gtmtmgkidul has been done for the Erst time in the coast of Baron in 1980 and then followed by the other coasts.

Research results showed that the empowemient program to promote people?s welfare had not been enjoyed by all the fishing communities because the empowerment program which consisted of tive activities was not properly outlined and carefully planned, in terms of method, time and place. Local communities had not been able to use the abundant marine resources because of tl1e lack of technological advances. Socio-cultural conditions also hampered the adoption and sustained use of technology be use training on socio-cultural was very limited compared with the other more iiequent empowennent activities.

Community participation in the environment conservation following the empowerment program was also not encouraging. People showed only awareness rather than actual steps or real actions toward fulfilment of economic requirements. The main objective of the program - promoting people?s welfare ~ had not been fully and sustainably achieved.

The concept of a continued coastal community empowerment program should take into account live empowering activities: motivating the communities (motivation), skills training, management training, environment conservation training and socio-culture. In all these five activities, the socio-cultural element plays an important part. The whole program, processes and interconnected activities are part of a follow-up empowerment process within the framework of sustainable development to achieve the goal of the coastal people empowerment program to promote people?s welfare and to protect land, coastal and marine environments.

Further programs should be carefully planned and emphasize on the socio-cultural aspect, particularly education, considering that coastal community members who are responsive to changes and innovations are vital to the programs.

This research were expected can be used as reference in find out and analysis about the coastal community empowerment program, specially for region that almost have similar characteristics, in use and manage natural resources (land, coastal and marine) and the changes of economic, social and culture condition of farmer also the participation (farmer-iisherman) in manage natural resources following the empowerment progam (diversification of employment) implementation From this research can be excavate and reveal the pattern of communities life after the empowerment activities with respect to local social, economic and cultural patterns and related with their effort to the natural resources conservation to get the balancing and contiously of their sources of life."

"ABSTRAKIndonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km, dan kurang lebih 17.508 pulau. Dua pertiga atau sekitar 62% (± 3,1 juta km2) dari keseluruhan wilayah Indonesia berupa perairan laut. Wilayah laut ini meliputi 0,3 juta km2 (5,17%) perairan teritorial dan 2,8 juta km2 (48,28%) perairan nusantara. Berdasarkan UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982), Indonesia diberi hak kewenangan memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta km2 (46,55%).Di wilayah pesisir dan laut Indonesia terdapat bentukan-bentukan terumbu karang yang luas, ekosistem hutan mangrove yang luas dan berbagai ekosistem pesisir lainnya seperti padang lamun, pantai pasir, pantai berbatu. Di samping itu peran lain dari wilayah pesisir adalah sebagai kawasan wisata, budidaya perikanan, usaha penambangan, pelabuhan, transportasi dan sebagainya. Keadaan demikian menyebabkan banyaknya penduduk yang hidup di daerah pesisir, sehingga tingkat eksploitasi sumber alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) di daerah pesisir menjadi tinggi, yang disertai dengan turunnya kualitas Lingkungan.Sementara itu, wilayah pesisir juga memiliki berbagai peranan penting bagi kelestarian fungsi ekosistem alam dan kehidupan umat manusia. Misalnya, dari segi biogeofisik sebagai daerah penyangga bagi kehidupan aneka ragam biota laut; secara ekologis merupakan tempat berkembangnya berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lainnya, dan secara hidrologis berperan sebagai kelestarian sumber tanah dan air di daratan dan kepentingan lainnya.Pengertian wilayah pesisir dan laut yang mencakup semua aspek yang terkandung di dalamnya masih sulit dilakukan. Namun demikian penelitian ini mencoba mengambil pengertian; bahwa wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan atau kegiatan manusia di darat.Dilihat dari segi pembangunan berkelanjutan (sustainable development), pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Indonesia dihadapkan kepada suatu dilema. Di satu pihak beberapa kawasan pesisir telah dimanfaatkan secara intensif sehingga telah melampaui daya dukungnya seperti tangkap lebih dan pencemaran. Di pihak lain pemanfaatan wilayah pesisir dan laut belum optimal bahkan di beberapa wilayah belum dijamah sama sekali.Permasalahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut adalah disebabkan oleh meningkatnya kegiatan sektor pembangunan, baik oleh Pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kegiatan pembangunan tersebut di samping belum dilakukan secara terkoordinasi, juga belum sepenuhnya memperhitungkan dampak lingkungan. Sebagai akibat dari kegiatan tersebut potensi sumberdaya laut semakin menurun, seperti kerusakan terumbu karang, menurunnya luas hutan mangrove, gejala penangkapan sumberdaya perikanan yang berlebihan (over fishing) dan pencemaran perairan laut. Apabila ditinjau dari aspek pengelolaan wilayah pesisir dan laut, salah satu penyebab permasalahan ini adalah belum adanya Kelembagaan Nasional dan Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang secara khusus mengkoordinasikan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir. Sementara instansi yang terkait dalam pengelolaan tersebut cukup banyak, seperti Departemen Pertanian, Kehutanan, Perhubungan, Perindustrian, Pariwisata dan Telekomunikasi, Pertambangan dan Energi, Pekerjaan Umum, Pertahanan Keamanan, Kantor Menteri Negara Lingkungan HidupBapedal, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, LIPI, dan lainnya.Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari aspek hukum dan kelembagaan serta sektor pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan taut, dengan mengambil studi kasus wilayah pesisir di Teluk Arnbon Dalam, Kotamadya Arnbon, Propinsi Maluku. Hipotesis penelitian yang digunakan adalah : " Adanya berbagai kepentingan memanfaatkan sumberdaya alam pesisir dan taut yang terbatas di Teluk Ambon Dalam telah mengakibatkan tumpang tindih tanggungjawab kelembagaan yang mengelola sumberdaya alam, sehingga penggunaan lahan pesisir dan sumberdaya kelautan tidak sesuai dan serasi dengan peruntukan dan daya dukungnya".Studi dilakukan di kawasan pesisir dan taut Teluk Ambon Dalam dengan difokuskan kepada pengumpulan data dan informasi melalui: (i) Pengkajian kebijakan Pemerintah dalam pembangunan wilayah pesisir dan taut yang dimuat dalam GBHN, Repelita VI Nasional, Pala Dasar Pembangunan Daerah, Repelita Daerah serta fungsi dan tugas instansi terkait lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan; (ii) Mengumpulkan data dan informasi tentang aktivitas pembangunan di wilayah pesisir, meliputi: potensi aktivitas pembangunan, kondisi lingkungan, Peraturan Perundangundangan, sosial-ekonomi penduduk, tingkat pendidikan dan sosial budaya masyarakat; dan (iii) Pengamatan langsung ke lapang untuk melakukan wawancara semi terstruktur terhadap pengambil kebijakan pada instansi Pemerintah dan masyarakat.Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, meliputi kajian terhadap: (i) Aktivitas pembangunan yang ada (Existing Development Activities), (ii) Analisis Keserasian antar sektorlkegiatan Pembangunan (Compatibility Analysis), dan (iii) Analisis Fungsi dan Wewenang Kelembagaan.Hasil penelitian di Teluk Ambon Dalam menunjukkan bahwa pada saat ini telah berkembang berbagai kegiatan pembangunan seperti, perikanan tangkap, budidaya perikanan, pariwisata, pelabuhan, pangkalan angkatan laut, konservasi alam, industri, pertanian, pertambangan, energi, industri kayu dan perumahan. Namun atas dasar segi kesesuaian yang ideal (ekologis), maka pembangunan sektoral yang dapat dikembangkan di Teluk Ambon Dalam adalah Perikanan Tangkap, budidaya perikanan, pariwisata, pelabuhan/perkapalan, konservasi alam, lahan industri, pertanian dan perumahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari segi ekologis keruangan, pesisir Teluk Ambon Dalam telah jenuh dan relatif tidak dapat lagi menampung pengembangan sektoral. Hal ini diperkuat oleh adanya kerusakan lingkungan di wilayah pesisir ini, seperti pencemaran, sedimentasi, dan kerusakan fisik habitat.Terjadinya tumpang tindih dan pengembangan pembangunan sektor yang saling merugikan yang menimbulkan konflik di Teluk Ambon Dalam disebabkan karena kurang jelasnya tugas dan wewenang sektor, belum terkoordinasinya pelaksanaan tugas antar sektor serta belum jelasnya peran Pemerintah Daerah di wilayah pesisir dan laut.Penanggulangan permasalahan di atas dalam jangka pendek, perlu dikembangkan sistem pengelolaan yang bersifat terpadu di wilayah pesisir dan laut, melalui adopsi model pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang dilakukan mulai dari proses penelitian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan. Sedangkan untuk jangka panjang diperlukan adanya restrukturisasi kelembagaan instansi Pusat dan Daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut.Untuk mendukung terlaksananya pengelolaan terpadu di wilayah pesisir, diperlukan adanya wadah yang berfungsi sebagai koordinator pengelolaan, dengan anggota semua instansi dan lembaga masyarakat yang mempunyai kegiatan di wilayah pesisir dan laut dan memiliki ciri-ciri produktivitas dan kelestarian fungsi.Prinsip-prinsip keterpaduan yang perlu dikembangkan di Teluk Ambon Dalam adalah: Pertama, Prinsip keterpaduan antara tata lingkungan daratan dengan wilayah pesisir dan laut yang dapat mencerminkan perlindungan dan pelestarian lingkungan. Kedua, Pembentukan suatu wadah koordinasi yang bersifat integral antara instansi Daerah dan antara Pusat dan Daerah untuk mengatur kembali tumpang tindih pemanfaatan lahan dan untuk memelihara kelestarian lingkungan Teluk Ambon. Ketiga, Perlu diprioritaskan perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun.

---

ABSTRAK

Institutional Arrangements For Marine And Coastal Resource Management (A Case Study in Ambon Dalam Bay, Ambon Regency)Indonesia is an Archipelagic Nation containing 17,508 islands with a coastline of approximately 81,000 kms. Two third of the area of Indonesia (approximately 5.8 million km2) is marine. This vast area is divided into Territorial Sea (0.3 million km2 or 5.2%) Archipelagic sea (2.8 million km2 or 48.28%) and Exclusive Economic Zone (2.7 million km2 or 46.55%)

Coastal and marine areas of Indonesia contain a wide range of ecosystem type; these support some of the largest and most divers assemblages of coral reefs , mangroves and sea grass in the world. These ecosystem also support a wide range of human activities. Marine transportation, port/harbors, mariculture, tourism, oil and gas production and coastal settlements all depends on coastal and marine ecosystem and resources. The multiple use nature of many coastal resources combined with rapid economic and industrial growth in recent decades has attracted an increasing percentage of the Indonesia population to live in coastal areas. With increasing in population and related direct and indirect use pressures, many coastal and marine resources throughout Indonesia have become depleted and degraded.

Coastal areas, as the interface between land and sea, serve several import biological, physical, economic and social functions and are inter-connected with adjacent terrestrial and marine ecosystems via a range of linking processes. For example, a key bio-geophysic function of coastal areas is to "buffer" the impact of land activities on marine areas and vice versa. Via physical and ecological processes and pathways, coastal ecosystems regulate the input of nutrients and sediments to marine waters. Many global studies have shown that the maintenance of these ecosystems and their component processes is required if the functions they serve are to be sustained.

Since function and processes of coastal ecosystems are broad and complex, an holistic approach to coastal and marine resource management is required. This study thus proposes that such an approach requires the definition of the coast as a road ecotone which extends from the inland limit of marine ecosystems on land systems to the seaward limit of land influences on marine ecosystems.

Management of coastal and marine areas poses a particular dilemma in the context of sustainable development due largely to uneven nature of coastal and marine resource exploitation throughout the archipelago. In many areas coastal and marine resources, particularly fisheries, have been overexploited beyond sustainable use (carrying capacity) limits. In other areas various resources remain unutilized or under-utilized, often due to access or technological constraints.

Various studies identified that the major problem facing coastal and marine management in Indonesia is the sectorally-oriented development approach which has been used by government agencies, private sector investors and local communities. Development activities throughout the archipelago have, in general, not been well coordinated, nor have they adequately taken into account the environmental impact of development. As a consequence resources have not been optimally utilized and, in many cases, have been degraded as a result of development activities. That degradation can be described in terms of both loss of ecosystem quantity (e.g. over harvesting of fisheries) and loss of quality (e.g. pollution of coastal waters by industry).

Contemporary coastal management practice now recognizes the important of adequate institutional arrangement that provide the authority and allocate responsibility for co-ordination of resource planning and management. However, at present in Indonesia there are many sectors (e.g. agriculture, forestry, transportation, industry, tourism, telecommunication, mining, public work, defense, environmental management and research) and levels (national, provincial, sub-regional and local) of government which act independently or in an uncoordinated manner in coastal and marine resources management.

The aim of this study is to review legal and institution arrangements and approach that are used in coastal and marine resource management. The study focuses on a case study of Ambon Dalam Bay (Teluk Ambon Dalam) in Ambon Regency, the capital of Maluku Province in Eastern Indonesia. The hypothesis of the study is that because of the uncoordinated and overlapping responsibilities of agencies involved in management of this area, resources are not being used optimally or sustainably.

The data and information for this study was collected from :

1. Reviews of government policy and planning documents and guidelines, including National Policy Guidelines (GBHN), the Sixth Five Years National Development Plan (REPELITA VI), Regional Policy Guidelines (Pola Dasar), the Sixth Five Year Regional Development Plan (REPELITADA), and overview of the role and function of various government agencies.

2. Data and information obtained as part of development activities including information on potential development options, environmental conditions, regulations, community/socio-economic studies; and

3. Field observations and survey interviews (using a semi-structural approach) of the local decision-maker and community leader.

This information was analyzed by descriptive and matrix-based methods which sought to assess (i) existing development activities and responsibilities for development control; (ii) the compatibility of existing development activities with sectoral objectives and (iii) improved institutional arrangements for coastal and marine resource management.

The case study analysis of Ambon Dalam Bay revealed that development activities have expanded considerably over time, both in terms of the area subject to development and in terms of the types of activities undertaken within development areas. These have led to physio-chemical, ecological and socio-economic change in the Bay and around the foreshores. These changes have also generated increasing conflict between resource uses.

Based on results of the compatibility analysis it was observed that activities which are most suitable for Ambon Dalam Bay are :

a) Fish catching/aquaculture;

b) Nature conservation;

c) Industrial development (indemnified areas)

d) Agriculture; and

e) Settlement/housing

When these most suitable activities were compared with the existing development pattern in the Bay area, it was concluded that developments within coastal areas of Ambon Bay currently exceed the carrying capacity of the Bay. Furthermore. it was noted that the overlapping jurisdiction of sectoral agencies have led to conflicting and inappropriate resource use. This is considered to be due largely to the fragmentation of administrative responsibilities and to the lack of clearly defined management authority. These problems are exacerbated by uncertainty about the roles and responsibilities of government agencies at all levels, especially at the local government level.

In order to overcome this problem in the short term, an integrated and systematic approach to coastal and marine resources management has to be imposed. This process should begin with identification and agreement on problems, development of spatial an/or resource use plans which better reflect the sustainable use limits of Bay resources, clarification of management responsibilities and institutional restructuring to facilitate plan implementation and evaluation. This process can be supported by adoption of integrated coastal zone planning and management (ICZPM) principles, including:

a. integrated of environmental management both terrestrial and marine ecosystems to ensure that resource uses within these areas sustainable;

b. establishment of a Co-ordinating board which involves regional and national agencies in Maluku Province and which embraces in the interest of all stakeholders in the Bay, including government agencies, private sector interests and NGOs so at to achieve a more effective balance between economic development and environmental quality; and

c. to define and then conserve andlor rehabilitate key ecosystems in the Bay - the initial priorities identified in this study included mangroves, coral reefs and seagrass ecosystems.

Total of References 68 bibliographies (1967-1997)"

"ABSTRAKThis study is inspired by the debate between economic interests and environmental conservations where each interest has its own argumentation. The study employed the concept of involution used by Clifford Geertz when analyzing the planting pattern of sugar cane and rice in Javanese society. By using a similiar analytical framework this study examined how the interaction between the two factors (internal and external) that affected the coastal community and their relations with the natural resources. The study is located in kelurahan pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulaian Seribu. The study using qualitative approach. In-depth interviews, observation and focus group discussion methods and literature study for data collection and analysis."

"Pengamatan kadar logam berat dalam air laut di Teluk Jakarta telah dilakukan pada bulan Mei 2004. Logam berat yang diteliti adalah Hg, Pb, Cd, Cu, dan Ni. Pengamatan ini ada kaitannya dengan kematian massal ikan-ikan yang terjadi di Teluk Jakarta. Pengamatan ini dilakuan di pantai Ancol 1 (3 stasiun), muara Sungai Dadap (4 Stasiun), pantai Ancol 2 (4 stasiun) dan Cilincing (3 stasiun). Hasilnya menunjukkan kadar Hg, Cd dan Cu rerata di pantai Ancol 1 berturut-turut adalah <0.001 ppm, Pb 0.001 ppm, Zn 0.004 ppm, dan Ni 0.001 ppm. Di pantai Ancol 2 kadar Hg, Cd, dan Zn rerata berturut-turut adalah <0.001 ppm, Pb 0.002 ppm, dan Cu 0.001 ppm dan Ni 0.0017 ppm. Di Cilincing kadar Hg, Cd, dan Zn rerata adalah <0.001ppm, Pb dan Cu masing-masing 0.002 ppm, dan Ni 0.0045 ppm Di muara Sungai Dadap kadar Hg dan Cd masing-masing adalah 0.001 ppm, Pb dan Zn masing-masing adalah 0.0027 ppm, Cu 0.001 ppm, dan Ni 0.0012 ppm. Di pantai Ancol 3 kadar Hg rerata adalah 0.021 ppm, Pb 0.55 ppm dan Cd 0.1 ppm. Kadar keenam logam berat tersebut di pantai Ancol 1, 2, Cilincing, dan muara Sungai Dadap relatif lebih rendah dibandingkan dengan NAB yang ditetapkan oleh Kantor MNLH (2004) untuk biota laut yakni 0.001 ppm untuk Hg dan Cd, 0.008 ppm untuk Pb dan Cu, dan 0.05 ppm untuk Zn dan Ni, sedangkan di pantai Ancol 3 kadar Hg, Pb, dan Cd lebih tinggi dibandingkan dengan NAB tersebut. Dengan demikian kadar Hg, Pb, Cd, Cu, Zn, dan Ni di perairan pantai Ancol 1, 2, Cilincing dan muara Sungai Dadap belum berbahaya bagi kehidupan ikan-ikan di Teluk Jakarta, sedangkan di perairan Ancol 3 kadar Hg, Pb, dan Cd sudah berbahaya bagi kehidupan biota laut. Namun demikian kematian massal ikan-ikan di perairan ini bukan disebabkan oleh logam berat tersebut, akan tetapi oleh faktor lain yang salah satunya adalah ledakan mendadak fitoplankton beracun yang mengeluarkan toksin dimana air laut menjadi berwarna merah dan kejadian ini dikenal dengan pasang merah (red tide).

---

Effect of Heavy Metals Pollution to Seawater Quality and Fishery Resources (Case Study on Fish Death in Jakarta Bay). Observation on heavy metals content in sea water were carried out in Jakarta Bay waters in May 2004. Heavy metals observed were Hg, Pb, Cd, Cu, Zn and Ni. This observation is conducted with fishes total death in this waters. Observation is done in Ancol beach 1 (3 stations), Ancol beach 2 (4 stations), Cilincing (3 stations), and Dadap River estuary (4 Station). The results showed that the average concentration of Hg, Cd and Cu in Ancol beach 1 were <0.001 ppm respectively, Pb is 0.001 ppm, Zn is 0.004 ppm, and Ni is 0.001 ppm. In Ancol beach 2 the average concentration of Hg, Cd, and Zn were <0.001 ppm, Pb is 0.002 ppm, Cu is 0.001 ppm and Ni 0.0017 ppm. In Cilincing the average concentration of Hg, Cd, and Zn were <0.001 ppm respectively, Pb and Cu were 0.002 ppm, and Ni was 0.0045 ppm. In Dadap River Estuary the average concentration of Hg and Cd were 0.001 ppm, Pb and Zn were 0.0027 ppm, Cu was 0.001 ppm, and Ni between 0.0012 ppm. The concentration of that sixth heavy metals in Ancol beach 1, 2, Cilincing, and Dadap River estuary still lower compared to the Threshold Value (TV) stated by The Office of State Ministry for Life Environment (2004) for sea biota namely 0.001 ppm for Hg and Cd, 0.008 ppm for Pb and Cd, 0.05 ppm for Zn and Ni. That way the concentration of Hg, Pb, Cd, Cu, Zn, and Ni in Ancol beach 1, 2, Clilincing and Dadap estuary not danger for sea biota, while in Ancol beach 3, the average concentration of Hg, Pb, and Cd has danger for sea biota. Thereby total death of fishes in this waters not caused by heavy metals, but by others factors, one of that factors is blooming toxic phytoplankton which produced toxin where sea water change to be red, and this phenomena known as red tide."

"The inventarisation of natural resources using the Remote sensing data is an activities to identifying an object on surface of the earth. The stressing of this research is to analyze the natural resources at coastal region and sea in Maluku Tenggara district. The coastal region is the interface area between land and sea, limited to the Land u to the area when marine activities reached and to the sea when land activities influenced. Satellite data using is Landsat-7 ETM (Enchancement Thematic Mapper) in 2002. parth/raw 105/064, 106/63, and 106/064. Inventarisation of object on the surface can be conducted by using classification methode manually on the RGB image of Landsat satellite data and to identifying a sea grass and coral reef using Lyzengga algorithm. Based on the Inventarisation and the processing data, obtained that : the area of Maluku Tenggara district is 1257,49 Km, the distribution of the natural resources for coral reef region and sea grass located at Tayando Tam, Dullah Utara Island, Kei Kecil Barat Subdistrict. The whole area of the coral reef and sea grass are 144,13 Km and 140,43 Km respectively, the area of sand (243,18 Km), and the mangrove is 17,785 Km. Beside, the length of coastal region line is 3978,20 Km."

"ABSTRAKPemetaan potensi sumber daya pulau kecil membutuhkan informasi spasial skala detail yang dapat diperoleh dengan cepat. Teknologi penginderaan jauh citra satelit resolusi tinggi yang umum digunakan memiliki beberapa kendala seperti ketersediaan data, tingginya biaya pembelian data, serta adanya hambatan lainnya seperti tutupan awan. Tesis ini melakukan kajian tentang pemanfaatan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) untuk pemetaan sumberdaya pesisir dan laut pulau kecil sebagai solusi alternatif pengganti citra satelit resolusi tinggi. Kajian dilaksanakan dengan studi kasus di Pulau Pramuka, Kab. Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Akuisisi data dilaksanakan pada bulan April 2015 dimana dihasilkan citra orthofoto dan model permukaan digital dengan resolusi spasial 10 cm. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis obyek yang dibandingkan dengan pengolahan citra satelit Worldview-2. Sebagai validator digunakan data survei lapangan pada bulan Juni 2015. Hasil klasifikasi penutup lahan pulau kecil dengan menggunakan UAV memiliki nilai akurasi sebesar 94 % dan habitat perairan dangkal dengan kelas kerapatan sebesar 54 % dan tanpa kelas kerapatan sebesar 68 %. Nilai akurasi citra Worldview-2 untuk penutup lahan sebesar 60 % dan habitat perairan dangkal dengan kelas kerapatan sebesar 38 % dan tanpa kelas kerapatan sebesar 56 %.Hasil uji akurasi menunjukkan bahwa pengunaan data UAV memberikan hasil lebih baik dibandingkan menggunakan citra satelit Worldview-2. Perbedaan hasil akurasi disebabkan karena perbedaan resolusi spasial, perbedaan informasi tambahan (model permukaan digital), dan adanya efek kilatan pada Worldview-2. UAV memiliki kelebihan dalam akuisisi data yang cepat, resolusi spasial yang sangat tinggi dan adanya data model permukaan digital dibandingkan dengan citra satelit Worldview-2, namun memiliki kekurangan dalam resolusi spektral yang rendah, resiko pada wahana, dan kebutuhan sumberdaya manusia dalam operasional wahana. Pemanfaatan data UAV untuk pemetaan sumberdaya pesisir dan laut pulau kecil dapat menjadi pengganti penggunaan citra satelit yang umum digunakan.

---

ABSTRACT

Mapping of potential resources on small islands requires very detail spatial information that can be obtained quickly. Remote sensing technology of highresolution (multispectral) satellite imagery which is commonly used has several constraints such as high cost and availability data as well as cloud coverage. This research was conducted in order to study the use of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) for mapping coastal and marine resources of small islands as an alternative solution to high-resolution satellite imagery. The research was conducted based on a case study at Pulau Pramuka, Kab. Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. The primary data was obtained through an aerial survey carried out on April 2015 where 10 cm spatial resolution of orthofoto imagery and digital surface model were generated. To point out the remarkable use of UAV for coastal and marine resources mapping, a set of Worldview-2 digital imagery was also used for comparison. Both data analysis were performed using an object-based approach to produce land cover and shallow water habitat classes. Furthermore, field check data on June 2015 were used to validate the classification result. The thematic accuracy of land cover classification using UAV was 94%, and shallow water habitat classification with and without density class respectively were 54% and 68%, respectively. In the other hand, the thematic accuracy of Worldview-2 for land cover lassification was 60%, and shallow water habitats classification with and without density class respectively were 38% and 56%, respectively.

Accuracy assessment value showed that the use of UAV data gave better results than Worldview-2 satellite imagery. Differences in accuracy assessment results were due to the differences in spatial resolution, additional information such as digital surface model, and sunglint effect on Worldview-2. The UAV method have more advantages in rapid data acquisition, very high spatial resolution, and digital surface model data compared to Worldview-2 imagery, but lack of spectral resolution quality, the vehicle risk, and a specific human resources skill for operating the vehicle. The UAV data utilization for mapping coastal and marine resources of small island can become a substitute for the use of common satellite imagery."