Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"From the leading authors in mediation and dispute resolution comes this new psychology-based work on the nuts and bolts of mediation. Using the behavioral theories of interests, rights, and power, Goldberg, Brett, and Brenneur explain what mediators do, what makes for a successful mediator, and how best to structure a mediation, essentially the role of the mediator and the disputing parties at each step of the process. Also included is an essential chapter on the relationship between mediation and the law by Nancy Rogers, one of the foremost U.S. authorities on the topic."

"ABSTRAK

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian konflik norma peraturan perundang-undangan memlalui jalur mediasi yang dilakukan oleh lembaga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi. Berlakunya Permenkumham No. 2 Tahun 2019 ini kemudian memunculkan permasalahan, yang itu berkaitan degan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelesaikan konflik norma peraturan perundang-undangan melalui mediasi dan mengenai mekanisme mediasi itu sendiri dan akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, sejarah, dan konseptual. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kemenkumham tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan konflik norma peraturan perundang-undangan melalui mediasi  dan penyelesaian konflik norma peraturan perundang-undangan melalui mediasi tidak termasuk dalam tugas dan fungsi Kemenkumham maupun Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian dalam hal mekanisme mediasi yang digunakan merupakan suatu kekeliruan, karena mediasi merupakan mekanisme yang biasa diterapkan dalam perkara yang bersifat privat, dimana para pihak bertindak untuk dan atas namanya sendiri. sehingga menjadi aneh apabila mediasi digunakan dalam penyelesaian konflik norma peraturan perundang-undangan yang normanya mengatur secara umum. Adapun hasil dari mediasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak memiberikan dampak hukum terhadap keberlakuan dari norma peraturan perundang-undangan yang telah disepakati.

---

ABSTRACT

---

Abstract

This research discusses the conflict completion of legislative norm through mediation path which is held by Ministry of Justice and Human Rights based on Justice and Human Rights Ministry Regulation No. 2/2019 about Completion Disharmony of Regulation by Mediation. The validity of Justice and Human Rights Ministry Regulation No. 2/2019 brings some problems up which related to authority of Ministry of Justice and Human Right on completing conflict of legislative norm by mediation, the mediation mechanism, and legal consequences. This study is normative which used statute, historical, and conceptual approach. The result showed Ministry of Justice and Human Rights did not has any authority for completing legislative norm by mediation and conflict compelation of legislative norm through mediation is not include in duties and function of the Ministry of Justice and Human Rights or Directorate General of Legislation. Moreover, mediation mechanism used by Justice and Human Rights Ministry is a mistake. Mediation is a mechanism which is used on private cases, in which the parties act and to their name self. As a result, mediation is a weird feature if it used for completing legislative norm conflict which was created for general norm. Its outcomes have no binding legal force and no legal consequence on the validity of legislative norm which was agreed.

"

"[Dalam skenario keuangan ekonomi dan non-keuangan dimana kelangsungan hidup organisasi dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang lebih dikondisikan dari sebelumnya oleh kinerja kompetitif. Karya tulis ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa penggabungan strategis dari tindakan yang bertanggung jawab secara sosial, lebih peduli, keterlibatan usaha dengan para stakeholder, serta memberikan kontribusi untuk meningkatkan competitive performance organisasi. Dengan demikian, keberadaan hubungan langsung atau peran mediasi antara pengembangan praktik Corporate Social Responsibility (CSR) dan competitive performance dianalisis dari perspektif stakeholder. Data dikumpulkan dari sampel 150 UMKM di Jabodetabek. Hasil menunjukkan bahwa perkembangan praktik CSR kontribusi untuk meningkatkan kinerja kompetitif baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui kemampuan organisasi-organisasi ini untuk mengelola peningkatan hubungan dengan stakeholder;In a financial economic and non financial scenario in which the organization survival of micro, small and medium enterprises (SME) are more conditioned than ever by competitive performance. This paper aims to show that the strategic incorporation of socially responsible actions, more concerned and engaged with stakeholders, contributes to improve the competitiveness of these organizations. Thus, the existence of a direct or mediated relationship between the development of Corporate Social Responsibility (CSR) practices and competitive performance has been analyzed from a stakeholder perspective. To accomplish this task, data were collected from a sample of 150 Jabodetabek SME?s. Results showed that the development of CSR practices are not significantly influential in enhance the competitive performance, both directly and indirectly, through the ability of these organizations to manage the relational improvement their stakeholders.;In a financial economic and non financial scenario in which the organization survival of micro, small and medium enterprises (SME) are more conditioned than ever by competitive performance. This paper aims to show that the strategic incorporation of socially responsible actions, more concerned and engaged with stakeholders, contributes to improve the competitiveness of these organizations. Thus, the existence of a direct or mediated relationship between the development of Corporate Social Responsibility (CSR) practices and competitive performance has been analyzed from a stakeholder perspective. To accomplish this task, data were collected from a sample of 150 Jabodetabek SME?s. Results showed that the development of CSR practices are not significantly influential in enhance the competitive performance, both directly and indirectly, through the ability of these organizations to manage the relational improvement their stakeholders.;In a financial economic and non financial scenario in which the organization survival of micro, small and medium enterprises (SME) are more conditioned than ever by competitive performance. This paper aims to show that the strategic incorporation of socially responsible actions, more concerned and engaged with stakeholders, contributes to improve the competitiveness of these organizations. Thus, the existence of a direct or mediated relationship between the development of Corporate Social Responsibility (CSR) practices and competitive performance has been analyzed from a stakeholder perspective. To accomplish this task, data were collected from a sample of 150 Jabodetabek SME?s. Results showed that the development of CSR practices are not significantly influential in enhance the competitive performance, both directly and indirectly, through the ability of these organizations to manage the relational improvement their stakeholders., In a financial economic and non financial scenario in which the organization survival of micro, small and medium enterprises (SME) are more conditioned than ever by competitive performance. This paper aims to show that the strategic incorporation of socially responsible actions, more concerned and engaged with stakeholders, contributes to improve the competitiveness of these organizations. Thus, the existence of a direct or mediated relationship between the development of Corporate Social Responsibility (CSR) practices and competitive performance has been analyzed from a stakeholder perspective. To accomplish this task, data were collected from a sample of 150 Jabodetabek SME’s. Results showed that the development of CSR practices are not significantly influential in enhance the competitive performance, both directly and indirectly, through the ability of these organizations to manage the relational improvement their stakeholders.]"

"Parental mediation merupakan keterampilan yang perlu dimiliki oleh setiap orang tua untuk mendampingi dan menghindari pengaruh negatif dari penggunaan gawai pada anak. Penelitian sebelumnya banyak membahas penggunaan gawai dari sisi remaja namun jarang menyoroti langsung kemampuan parental mediation orang tua untuk mengatasi penggunaan gawai pada anak usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam menerapkan parental mediation terhadap penggunaan gawai anak. Penelitian ini merupakan intervensi one group pre-post test design dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan melihat efektivitas Program Psikoedukasi Parental Mediation “Ayo Bicara Gawai” dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua terhadap penggunaan gawai pada anak usia prasekolah. Penelitian ini melibatkan 16 orang tua yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui instrumen penelitian dan dianalisis menggunakan uji beda Wilcoxon Signed. Hasilnya menunjukan ada perbedaan nilai rata-rata pengetahuan parental mediation yang signifikan (Skor Wilcoxon Asymp. Sig (2-tailed) 0,000 < 0,05) dengan kenaikan skor rata-rata pre-test dan post-test satu sebesar 6,75. Hasil post-test dua setelah dua minggu intervensi menghasilkan penurunan skor dengan selisih rata-rata -2,12 tidak signifikan, (p < 0,001).  Dengan demikian Psikoedukasi Parental Mediation “A-B-G” (Ayo Bicara Gawai) dapat diterapkan pada orangtua dengan anak prasekolah yang sudah diberikan gawai.

---

Parental mediation is a skill that every parent must have to accompany and avoid negative influence of gadget use on children. Previous research has mostly discussed the use of gadget from the perspective of teenagers but rarely directly highlights the ability of parents parental mediation to overcome the use of gadget in early childhood. This research aims to look at parents' knowledge and skills in implementing parental mediation in children's gadget use. This research methodology is one group pre-post test design intervention with a quantitative approach which aims to overview the effectiveness of the Parental Mediation Program “A-B-G” (Let's Talk Gadgets) in increasing parents' knowledge and skills regarding the use of gadget in preschool children. This research involved 16 parents who had children aged 3-5 years and have used gadget, selected using purposive sampling techniques. Data was collected through research instruments and analyzed using Wilcoxon Signed Rank difference test. The results show a significant difference in the average value of parental mediation knowledge (Wilcoxon Asymp. Sig score (2-tailed) 0.000 < 0.05) with an increase in the average pre-test and post-test I score of 6.75. The results of the post-test II after two weeks of intervention resulted in a decrease in scores with an average difference of -2.12 which was not significant (p < 0.001).   In this way, Parental Mediation Psychoeducation "A-B-G" (Let's Talk Gadgets) can be applied to parents with preschool children who have been given gadgets."

"Salah satu akta yang dibuat notaris yaitu Akta Kesepakatan Perdamaian melalui proses mediasi, yang dilakukan oleh notaris yang bersertifikat mediator. Jika kesepakatan perdamaian hanya dibuat di hadapan notaris yang bersertifikat mediator tanpa didaftarkan dan dikukuhkan ke pengadilan maka hanya mengikat bagi para pihak sepanjang para pihak mentaatinya dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menjelaskan bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri. Untuk itulah Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengatur prosedur mediasi di pengadilan. Pasal tersebut mengatur kesepakatan yang dibuat seorang mediator di luar pengadilan, untuk dapat mengukuhkan hasil kesepakatan perdamaian nya ke pengadilan, dimana nantinya akan dikeluarkan putusan pengadilan berupa akta kesepakatan perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap, para pihak wajib mantaati perdamaian itu, yang mana terhadap putusan demikian tidak diperkenankan banding. Kewajiban seorang notaris pula dalam menjalankan fungsi sosialnya, sudah semestinya menjadi mediator sejati yang harus dapat menjamin kekuatan dari kesepakatan perdamaian yang telah dibuatnya. Maka penelitian ini dibuat untuk dapat menjawab pertanyaan tentang norma hukum tertulis dalam pengaturan dan penerapan hukum terhadap implementasi Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikaitkan dengan peran notaris sebagai mendiator, dengan menekankan pada penelitian yuridis-normatif.

---

Peace Agreement is one of the deeds made by notary through mediation, it was made by a notary who is certified as a mediator. If the peace agreement was made in the presence of a mediator-certified notary without being registered and confirmed to the court, then it will only bind the parties as long as they are obedient and do not have the executorial authority. Article 6 paragraph (7) Act No. 30 of 1999 on Arbitration and the Alternative Settlement of Disputes, explaining that the settlement dispute should be registered in the District Court. For this reason, the Supreme Court Regulation Article 23 No. 1 of 2008 regulates the procedure of mediation in court. The article regulates the agreements which were made by a mediator outside the court, in order to confirm the results of its peace agreement to the court, where there will be court verdict in the form of peace agreement which has the power of legal law, the parties shall obey the agreement, in such a decision appeal will not be allowed. Obligation of a notary in running its social functions has to be a true mediator that able to ensure the strength of a peace agreement that has been made. This research is made to answer the question about the written legal norms in regulation and application on implementation of Article 23 of the Supreme Court Regulation No. 1 Year 2008 on Mediation Procedure in Court that associated with notary role as mediator and emphasize on the judical-normative."

"The popularity of mediation as a form of alternative dispute resolution has increased steadily since it became an inherent part of the Court system and was established in the civil procedure rules."

"

Skripsi ini menjelaskan mengenai pengaturan mediasi dalam perkara pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian, pembahasan dalam skripsi ini akan mengerucut dan membahas kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan mediasi atas perkara pidana medis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, tipe penelitian deskriptif dan preskriptif, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer serta sekunder, melalui alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Dari hasil penelitian dan kajian disimpulkan bahwa ketentuan mengenai mediasi dalam perkara pidana tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun terdapat beberapa instrumen hukum lain yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan mediasi dalam perkara pidana, yakni Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan beberapa peraturan Kepolisian. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, mediasi dalam perkara pidana dilandasi dengan kewenangan kepolisian untuk melakukan diskresi. Pengaturan terkait mediasi perkara pidana hendaknya dikembangkan dalam peraturan perundang-undangan karena hingga saat ini tidak terdapat peraturan yang kuat kedudukan hukum regulasinya dan secara tegas (konkret-operasional/aplikatif) mengatur mengenai mediasi dalam penyelesaian perkara pidana. Adapun untuk saat ini, pelaksanaan mediasi perkara pidana berdasarkan kewenangan diskresi kepolisian hendaknya dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk memberikan manfaat kepada banyak pihak.

 

 

---

This thesis seeks answers concerning the mediation arrangements in criminal cases according to the applicable laws and regulations in Republic of Indonesia. The discussion in this thesis will specifically explains the authority of the National Police of Indonesia in mediating medical criminal cases. The research method that being used is juridical-normative, descriptive and prescriptive research using secondary data in the form of primary and secondary legal materials, through data collection tools in the form of literature studies, and interview research. The research concluded that mediation in criminal cases is not regulated in the Criminal Law Act and the Criminal Procedure Code. However, there are several other legal instruments that can be used as guidelines in carrying out mediation in criminal cases, such as Law No. 2 of 2002 and several police regulations. In Law No. 2 of 2002, mediation in criminal cases is being conducted based on the authority of the police to conduct discretion.The regulations concerning mediation of criminal case should be developed in the legislation because currently there are not any strong legal basis (whether concrete-operational/applicative) that governs the mediation mechanism related to the settlement of criminal cases. As for now, the implementation of criminal case mediation based on the discretion of the police should be carry out based on consideration to provide benefits to many parties.

 

"