Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingginya cost of equity yang ditanggung oleh perusahaan, dapat berarti pula bahwa, tinggi pula tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh investor. Laporan keuangan perusahaan menjadi sumber informasi utama investor dalam menilai tingkat risiko investasi perusahaan. Ketika terjadinya ketidaksamaan informasi yang dimiliki antar investor, mendorong terjadinya asimetri informasi. Perusahaan dapat mengurangi asimetri informasi dengan salah satunya melakukan peningkatan pada kualitas laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh dari financial reporting quality terhadap cost of equity dengan adanya peran dari information asymmetry, pada perusahaan non keuangan di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan metode data panel dan variabel kontrol berupa size, leverage, growth dan dispersion. Hasilnya adalah perusahaan yang meningkatkan keterbukaan informasi keuangannya cenderung mengurangi asimetri informasi, namun, tidak dapat mempengaruhi secara langsung hubungan antara financial reporting quality dengan cost of equity bagi perusahaan non keuangan di Indonesia.

---

The higher cost of equity which is borne by the company, may mean that, the higher the rate of return required by investors. The financial reporting of the company is main source of information in when investor assess the level of risk when investing in a company. When the inequality between the information held by investors, pushing the asymmetry of information. Companies can reduce information asymmetry with making improvements to the quality of the company's financial reporting. This study aims to see how the effects of the financial reporting quality of the cost of equity with the role of information asymmetry, non financial firms in Indonesia, using panel data and control variables such as size, leverage, growth and dispersion. The result is a company that increases its financial information disclosure tends to reduce the asymmetry of information, however, information asymmetry can not affect directly the relationship between financial reporting quality with a cost of equity for non financial companies in Indonesia. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko, menganalisis kegiatan pengendalian, dan mengusulkan perbaikan terhadap prosedur pelaporan keuangan atas kewajiban yang timbul dari tuntutan hukum kepada pemerintah yang dapat diimplementasikan oleh Kementerian Keuangan untuk meningkatkan keandalan penyajian dan pengungkapan kewajiban tersebut dalam laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan di Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat risiko yang teridentifikasi dalam pelaksanaan prosedur tersebut yaitu risiko kesalahan klasifikasi kewajiban dan risiko ketidaklengkapan pengungkapan tuntutan hukum. Risiko-risiko tersebut disebabkan oleh masih adanya kelemahan pengendalian intern yang meliputi ketidakjelasan pembedaan antara BA BUN dan BA 015 dalam pengadministrasian tuntutan hukum, ketidakmampuan Sistem Informasi Bantuan Hukum dalam menghasilkan laporan berdasarkan status dan progress perkara, ketidakjelasan penunjukan unit yang berwenang melaporkan tuntutan hukum dalam laporan keuangan, serta penggunaan data tuntutan hukum yang tidak update untuk keperluan rekonsiliasi laporan keuangan. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini menyarankan Kementerian Keuangan untuk merancang kegiatan pengendalian berupa perbaikan fitur Sistem Informasi Bantuan Hukum dengan menambahkan klasifikasi berdasarkan BA BUN/BA 015 serta status dan progress perkara, menunjuk UAKPA Kantor Pusat Sekretariat Jenderal sebagai unit yang melaporkan tuntutan hukum dalam laporan keuangan, serta membuat sistem informasi pelaporan kewajiban tuntutan hukum terintegrasi dalam rangka meningkatkan keandalan dari proses rekonsiliasi laporan keuangan.

---

ABSTRACTThis study aims to identify risks, analyze control activities, and propose improvements to the legal liabilities financial reporting procedures that can be implemented by the Ministry of Finance to improve the reliability of the presentation and disclosure of the legal liabilites in the government financial statements. This research uses qualitative method with case study approach at the Ministry of Finance. The results of the study indicate that there are risks identified in the implementation of such procedure, namely the risk of misclassification of legal liabilities and the risk of incomplete disclosure of legal liabilities. The risks are caused by the weakness of internal control which includes the unclear distinction between BA BUN and BA 015 in litigation administration, the inability of the Legal Aid Information System to generate reports based on status and progress of case, the unclear appointment of unit authorized to report legal liabilities in financial statements, and the use of un update litigation data for the purposes of financial statement reconciliation. To overcome this problem, this research suggests the Ministry of Finance to design the control activities in the form of improvements of the Legal Aid Information System feature by adding the BA BUN BA 015 classification and the status and progress of the case, appoint UAKPA Head Office of the Secretariat General as units to report legal liabilities in the financial statements, and establish an integrated legal liabilities reporting system in order to improve the reliability of the financial statements reconciliation process."

"Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara kualitas laporan keuangan dengan efisiensi investasi, menggunakan perusahaan publik pada pasar berkembang yaitu ASEAN. Penelitian ini menggunakan metode panel regression dengan 6.772 observasi sampel perusahaan yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas laporan keuangan yang tinggi cenderung dapat memitigasi terjadinya overinvestment dan underinvestment. Penelitian ini juga menggunakan pembiayaan eksternal sebagai variabel moderasi dan tidak ditemukan pengaruh pembiayaan eksternal terhadap hubungan kualitas laporan keuangan dengan efisiensi investasi.

---

The main objective of this research is to analyze the relationship between financial report quality with investment effeciency using public listed companies in the emerging ASEAN market. This research uses regression panel regression model with non-financial companies in ASEAN countries which consist of 6.772 firm-years from Indonesia, Malaysia, Phillipines, Singapore, and Thailand. This study finds that high quality financial report is able to mitigate overinvestment and underinvestment. External financing as a moderating variable does not have any significant effect on the association of financial reporting quality and investment efficiency."

"Laporan magang ini membahas mengenai aktivitas pengendalian yang telah diterapkan oleh PT. XYZ dalam proses pendapatan pasca bayar. Aktivitas pengendalian dianalisis melalui Standard Operating Procedure (SOP) keuangan PT. XYZ. SOP keuangan telah diperbaharui oleh KAP RSM AAJ melalui penugasan pemutakhiran SOP. Analisis aktivitas pengendalian ini dilakukan pada setiap sub proses pada proses pendapatan pasca bayar. Pelaksanaan operasional keuangan dijalankan sesuai dengan pengendalian internal yang memadai seperti yang didokumentasikan pada SOP. Hasil laporan magang menyimpulkan bahwa proses pendapatan pasca bayar PT. XYZ telah menerapkan bentuk pengendalian berupa verifikasi, rekonsiliasi, otorisasi, tinjauan manajemen puncak, fungsional langsung, pengolahan informasi dan pemisahan tugas.

---

This internship report discusses about control activities implemented by PT. XYZ in postpaid revenue process. These control activities are analyzed through PT. XYZ financial standard operating procedure (SOP). Financial SOP have been updated by KAP RSM AAJ. Control activities are analyzed in every sub process of postpaid revenue. Financial operations are implemented accordance with adequate internal control that have been documented in SOP. The result of this internship report concludes that postpaid revenue process have implemented verification, reconciliation, authorization, top level review, direct functional, information processing, and segregation of duties."