Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Research in Labor Economics volume 43 contains new and innovative research on the causes and consequences of inequality."

"The essays in this series offer fresh theoretical and methodological insights into the key issues in the field of economic inequality. The content is comprised of highly topical subject matter with key researchers in the field contributing."

"Krisis ekonomi global yang dialami negara-negara maju telah menimbulkan dampak negatif bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang notabennya mayoritas merupakan negara berkembang, dimana negara-negara ASEAN ini mengekspor sebagian besar komoditasnya ke negara maju. Diversifikasi ekspor dianggap menjadi strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja ekspor negara-negara ASEAN tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh strategi diversifikasi pasar dan produk ekspor dalam meningkatkan kinerja ekspor negara-negara ASEAN tersebut selama perode 1991-2012 dengan menggunakan metode estimasi fixed effect model (FEM). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa diversifikasi pasar dan produk ekspor berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kinerja ekspor. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini seperti GDP, infrastruktur, populasi, dan dummy crisis juga ditemukan berpengaruh terhadap kinerja ekspor.

---

The global economic crisis has resulted in negative effect in ASEAN countries due to the fact that some of their major export destinations are the ones who heavily affected by the crisis. Export diversification is often perceived as the proper strategy for the ASEAN countries to counter this situation and stabilize the export income. This research aims to identify the effect of product and market export diversification in improving the export performance of the ASEAN countries during the period 1991-2012. Using the fixed effect model (FEM) estimation, the results showed that both market and product diversification have positive and significant effect in improving ASEAN members' export performance. Other findings are that all supporting variables namely GDP, infrastructure, population and crisis dummy are also having positive and significant effect."

""Thomas Piketty wrote The Economics of Inequality as an introduction to the conceptual and factual background necessary for interpreting changes in economic inequality over time. Piketty begins by explaining how inequality evolves and how economists measure it. In subsequent chapters, he explores variances in income and ownership of capital and the variety of policies used to reduce these gaps. Along the way, with characteristic clarity and precision, he introduces key ideas about the relationship between labor and capital, the effects of different systems of taxation, the distinction between 'historical' and 'political' time, the impact of education and technological change, the nature of capital markets, the role of unions, and apparent tensions between the pursuit of efficiency and the pursuit of fairness" -- provided by publisher.Contents"

"Peranan pemerintah kota dalam menciptakan kesejahteraan dan ketertiban kehidupan kota sedang melaksanakan berbagai pembangunan sarana dan prasarana kota, termasuk mengatur ketertiban pemanfaatan ruang/lahan kota. Fungsi pelayanan dari pemerintah kota tidak lain dari fungsi alokasi sumber daya ekonomi kota. Dalam hal ini fungsi alokasi sumber daya lahan kota. Bertambahnya penduduk daerah perkotaan, pada prinsipnya bermanfaat untuk mendukung pembangunan kota. Namun, pertambahan dan perkembangan penduduk dengan berbagai kegiatannya akan memerlukan adanya perluasan ruang kota sebagai wadah perkembangan kegiatan tersebut.Perkembangan kota Palembang yang merupakan ibu kola Propinsi Sumatera Selatan sulit untuk dapat dikendalikan tanpa adanya pengarahan untuk mengisi ruang-ruang kota yang ada. Sehingga dapat menampung sesuai arah perkembangan yang diinginkan, juga meningkatkan pemanfaatan ruang kota secara lebih fungsional dan berdaya guna. Permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan pertumbuhan penduduk cenderung menjadikan keterbatasan daya tampung kota. Ditambah lagi dengan besarnya keikutsertaan swasta yang berintervensi kedalam kebijakan pembangunan kota. Hal ini bukan tidak akan menjadi permasalahan, karena sesuai dengan pertimbangan mekanisme pasar, motivasi penempatan kegiatan usaha swasta lebih sering tidak seiring dengan kepentingan masyarakat dan keteraturan kota secara tata ruang.Untuk itulah, sebagai upaya mengantisipasi permasalahan perkembangan kota Palembang yang semakin kompleks. Dimana adanya keterbatasan lahan kota serta perkembangan penduduk dengan berbagai kegiatannya semakin meningkat. Kebutuhan akan sarana dan prasaran kota dengan sendirinya semakin meningkat pula. Sedangkan di lain pihak untuk menyediakan berbagai kebutuhan tersebut tentu memerlukan konsekuensi dana yang cukup memadai dengan ukuran luas administrasi wilayah kota.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini bertujuan mempelajari upaya peningkatan pemanfaatan ruang kota Palembang secara lebih optimal dan mengoptimalkan daya tampung fisik kota. Dengan mempelajari upaya peningkatan pemanfaatan ruang kota secara optimal, sebagai kebijakan alternatif penyelesaian masalah-masalah perkembangan dan pertumbuhan kota. Selanjutnya dapat diketahui dampaknya terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai sumber penerimaan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan alat analisa kuantitatif dengan mencoba memberikan suatu gambaran secara garis besarnya. Alat analisa regresi dalam upaya melihat pakembangan pajak dan retribusi daerah serta penduduk terhadap pendapatan asli daerah. Untuk alat analisa program linear, dengan cara konsep optimasi pemanfaatan ruang kota yang sesuai RTRWK Palembang 1999-2009 ataupun pemanfaatan ruang kota yang diduga sesuai dengan market process (mekanisme pasar) yang berlaku. Hal tersebut ternyata memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Berdasarkan hasil analisa dari konsep optimasi Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan lahan kota. Hasil solusi dari konsep optimasi yang terdiri dari 3 (tiga) alternatif dengan metode Program Linear maka didapatkan nilai PAD maksimum pada tahun 2009 adalah : Altematif 1 dengan nilai PAD maksimum tercapai sebesar Rp. 55.107.473.000,-. Pada Alternatif 2 dengan nilai PAD maksimum tercapai sebesar Rp. 149.911.523.000,-. Sedanglmn untuk Altematif 3 didapatkan nilai PAD maksimum tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 251.860.067.000, Dan berbagai komposisi pentanfaatan ruang kota, dengan konsep optimasi lahan kota ternyata perkembangan penggunaan lahan kota yang bebas sesuai dengan arah perkembangan investasi, memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi kota . Bilamana pengarahan ruang kota tidak kaku serta memberikan kesempatan yang luas pada perkembangan investasi di sektor komersial, dengan daerah campuran (mix used) penggunaan ruang komersial terlihat dari hasil alternatif 3.Sebagai pemasukan dan saran dari hasil penelitian optimasi pemanfaatan ruang kota ini, antara lain:- Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keadaan optimum, diperlukan adanya pengaturan serta pengisian bagi daerah yang belum terbangun dengan mempersiapkan kawasan dan lingkungan siap bangun. Dengan demikian akan membentuk pusat-pusat pertumbuhan baru.- Sebelum tercapainya keadaan optimum kota, yang akan ditandai adanya stagnasi penerimaan PAD, alternatif upaya-upaya untuk peningkatan PAD perlu tetap digali. Hal ini diperlukan dalam rangka memperluas pelaksanaan otonomi daerah melalui upaya memperluas sumber-sumber pendapatan baru."

"Studi mengenai kemiskinan dan distribusi pendapatan di Indonesia bukanlah merupakan topik baru. Karena masalah tersebut sejak tahun 1970-an telah menjadi salah satu pusat perhatian pemerintah maupun pakar bidang ekonomi dan sosial lainnya. Hal ini menjadi sangat penting semenjak tahun 1997 yaitu saat Indonesia mengalami krisis ekonomi.Negara Indonesia sejak era 1960-an hingga 1990-an mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, namun mulai bergejolak tahun 1997 karena krisis ekonomi. Dalam periode 1997 hingga saat ini mulai menampakkan perekonomian yang membaik. Namun berdasarkan pengalaman negara-negara lain bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan distribusi pendapatan, telah disadari oleh negara Indonesia maka pengambil kebijakan negeri ini telah lama mengatur strategi pembangunan yang tidak melulu mengejar pertumbuhan ekonomi. Apalagi dewasa ini era reformasi yang lebih mengedepankan ekonomi kerakyatan yang tidak lain demi semakin membaiknya distribusi pendapatan atau pemerataan yang ada di Indonesia.Distribusi pendapatan yang tidak merata memang bisa berakibat tidak hanya di bidang ekonomi namun dapat memicu kesenjangan sosial dan politik. Sehingga upaya-upaya untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan merupakan usaha dalam membantu memperkuat stabilitas politik. Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah koefisien gini dan kriteria Bank Dunia (BPS,1994). Koefsien gini berkisar antara nol sampai dengan satu. Semakin tinggi koefisien gini maka semakin timpang distribusi pendapatan suatu negara. Sebaliknya, semakin rendah nilai koefisien gini berarti semakin merata distribusi pendapatannya.Kriteria Bank Dunia mendasarkan penilaian distribusi pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan terendah. Kesenjangan distribusi pendapatan dikategorikan : (a) tinggi, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12% bagian pendapatan ; (b) sedang, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima 12% -17% bagian pendapatan; (c) rendah, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17% bagian pendapatan.Pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter merubah keadaan masyarakat sesuai yang dinginkan. Berkaitan dengan itu terjadi pengalihan transfer sumberdaya dari masyarakat yang berpendapatan tinggi kepada masyarakat yang berpendapatan rendah. Pemerintah melalui manuver kebijakan fiskal, redistribusi pendapatan diimplementasikan secara langsung melalui skema pembayaran pajak kepada pemerintah.Efek redistribusi dicari untuk melihat bagaimana perubahan terhadap distribusi pendapatan yang ditimbulkan akibat dari pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat apakah distribusi pendapatan semakin merata atau justru distribusi pendapatan menjadi semakin tidak merata karena pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat untuk pajak. Berdasarkan hasil analisis, efek redistribusi yang dihitung menghasilkan nilai bertanda positif sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi perbaikan distribusi pendapatan yang ditimbulkan karena adanya pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Sehingga hipotesis penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya bahwa terdapat perbedaan yang positip terhadap distribusi pendapatan sebelum dan sesudah pembayaran pajak. Berdasarkan analisis dengan kriteria yang digunakan oleh Bank Dunia dalam menentukan kesenjangan distribusi pendapatan ditimbulkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat untuk 40% rumah tangga berpenghasilan terendah sebelum membayar pajak apabila dibandingkan dengan distribusi pendapatan masyarakat untuk 40% rumah tangga berpenghasilan terendah setelah membayar pajak terdapat kenaikan. Pada sisi lain distribusi pendapatan masyarakat untuk 20% rumah tangga berpenghasilan teratas sebelum membayar pajak apabila dibandingkan dengan distribusi pendapatan masyarakat untuk 20% rumah tangga berpenghasilan teratas setelah membayar pajak terdapat penurunan.Implikasi ekonomi terhadap basil kesimpulan penelitian ini yang melihat bahwa terdapat perbaikan distribusi pendapatan rumah tangga yang dipengaruhi oleh pajak yang mereka bayarkan adalah bahwa perlu disadari baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat bahwa bagi sementara masyarakat sering melihat bahwa pajak terkadang selalu memberatkan. Namun pada kenyataannya bahwa pajak yang mereka bayarkan telah mampu membantu memperbaiki distribusi pendapatan. Bagi pemerintah tentunya berupaya untuk lebih meningkatkan tingkat cakupan pajak baik itu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Seperti yang diungkapkan oleh Suparmoko (2000: 238) bahwa pajak hendaknya digunakan untuk mengurangi ketidakmerataan penghasilan. Ini tidak berarti bahwa tujuan suatu perekonomian adalah memberikan penghasilan yang merata atau yang sama besarnya bagi setiap angggota masyarakat."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh serangkaian kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah pada Pelita III. Pemerintah pada saat itu menitikberatkan pembangunannya lebih ke arah pemerataan. Tujuan program tersebut adalah untuk memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Tesis ini berusaha untuk mengetahui variabel makroekonomi yang diduga mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Penelitian ini juga ingin melihat efektifitas instrumen distribusi pendapatan, dalam hal ini pajak dan pengeluaran pembangunan, dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan.Metode estimasi yang digunakan untuk pengolahan data adalah teknik regresi data panel. Serangkaian pengujian dilakukan untuk memilih teknik regresi data panel yang cocok sebagai alat estimasi. Berdasarkan pengujian tersebut diketahui bahwa teknik regresi data panel dalam penelitian ini cocok menggunakan teknik regresi data panel dengan fixed effect.Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa inflasi dan tax ratio mempunyai efek progresif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan tingkat pengangguran, pengeluaran pembangunan, dan PDRB perkapita mempunyai efek regresif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Variabel dummy yang digunakan untuk melihat perubahan pola distribusi pendapatan sebelum dan setelah krisis juga signifikan mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan.Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah pemerintah harus terus mengoptimalkan penerimaannya yang bersumber dari pajak, karena pajak terbukti mampu menjadi instrumen redistribusi. Pemerintah juga harus menekankan proyek-proyek pembangunannya pada proyek yang lebih produktif agar pengeluaran pembangunan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat."

"Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu daerah yang memiliki sumberdaya alam pertambangan terutama pertambangan minyak dan gas (migas). Berdasarkan alas harga konstan tahun 1993 PDRB Nanggroe Aceh Darussalam tahun 1998 sebesar Rp. 10.384.957,54 untuk PDRB dengan migas dan Rp. 6.149.195 23 untuk PDRB non migas. Dapat dilihat bahwa PDRB Nanggroe Aceh Darussalam masih didominasi oleh sektor minyak dan gas (migas) sebagai penyumbang nilai terbesar.Studi ini dilakukan untuk mengkaji peran sektor migas terhadap perekonomian dan distribusi pendapatan di NAD, dan juga menghitung pengaruh pengganda (multiplier effect), daya penyebaran dan derajat kepekaan sektor migas terhadap sektor¬-sektor lain yang ada di dalam perekonomian NAD.Studi ini menggunakan pendekatan model input-output untuk melihat pengaruh pengganda dan model Miyazawa untuk melihat pemeratan distribusi kelompok pendapatan yang dibangun berdasarkan input-output Aceh tahun 1998 ukuran 55x55 sektor. Dalam model Miyazawa, kolom variabel endogen konsumsi rumah tangga dianggap sebagai pelaku produksi dalam perekonomian dan dibagi menjadi tiga kelompok pengeluaran berdasarkan tingkat pendapatan yaitu: kelompok pendapatan rendah, sedang dan tinggi. Sebagai penyeimbang matriks maka baris input primer yang terdiri upah dan gaji serta sebagian surplus usaha juga dibagi menjadi tiga kelompok pendapatan yaitu: kelompok pendapatan rendah, sedang dan tinggi sehingga didapatkan tabel input-output baru dengan ukuran yang lebih besar yaitu 58x58.Berdasarkan basil perhitungan pengaruh pengganda model input-output sektor penggilingan beras, biji-bijian dan tepung menunjukkan sektor dengan pengganda output terbesar artinya bila pemerintah ingin meningkatkan output perekonomian investasi dan pengeluaran pemerintah lebih difokuskan pada sektor ini sedangkan sektor migas sendiri merupakan sektor yang memiliki nilai pengganda output paling kecil dalam perekonomian. Berdasarkan model Miyazawa sektor yang memiliki pengganda output terbesar yakni sektor pemerintah dan pertahanan, untuk sektor migas hanya menduduki ranking ke-44. Untuk nilai pengganda pendapatan tipe I dan tipe II model input output, sektor penggilingan beras, biji-bijian dan tepung pada tipe I serta sektor industri makanan, minuman dan tembakau pada tipe II menunjukkan angka pengganda pendapatan terbesar. Artinya setiap penambahan satu rupiah permintaan akhir disektor tersebut akan meningkatkan pendapatan total rumah tangga sebesar angka tersebut. Pada model Miyazawa sektor penggilingan beras, biji-bijian dan tepung merupakan pengganda pendapatan tebesar.Perhitungan keterkaitan antar sektor input-output sektor penggilingan beras, biji-bijian dan tepung merupakan sektor yang memiliki indeks BL terbesar dan terkecil adalah sektor migas. Sektor restoran berdasarkan model input-output memiliki nilai indeks FL terbesar. Untuk model Miyazawa sektor pemerintah dan pertahanan yang memiliki nilai indeks BL terbesar dan sektor penggilingan beras, biji-bijian dan tepung untuk nilai indeks FL terbesar.Simulasi dilakukan terhadap beberapa sektor yaitu: simulasi I, hanya sektor migas yang berubah sektor lain dianggap tetap; simulasi 2, sektor pendidikan yang berubah, sektor lain dianggap tetap; simulasi 3, sektor pengilangan minyak yang berubah sektor lain dianggap tetap; simulasi 4, sektor transportasi yang berubah sektor lain dianggap tetap; simulasi 5 dilakukan pada beberapa sektor sekaligus yakni sektor transportasi, sektor industri pengilingan beras, biji-bijian, dan tepung, sektor industri makanan, minuman dan tembakau, sektor industri penggergajian kayu dan sektor restoran.Hasil simulasi menunjukkan bahwa untuk setiap investasi dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah, kelompok pendapatan menengah selalu mendapat kenaikan perubahan yang lebih besar dari pada kedua kelompok pendapatan lainnya. Hasil simulasi untuk sektor migas menunjukkan pengeluaran dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah di sektor ini belum menyebabkan pendapatan terdistribusi lebih merata untuk ketiga kelompok pendapatan. Kelompok pendapatan rendah hanya mengalanii perubahan peningkatan pendapatan sebesar 17,53% sedangkan kelompok pendapatan sedang dan tinggi mendapatkan peningkatan yang lebih besar masing-masing sebesar 19,55%.Simulasi untuk sektor pendidikan memberikan hasil yang lebih merata untuk setiap kelompok pendapatan bila pemerintah melakukan investasi dan pengeluaran di sektor ini. Ketiga kelompok pendapatan yang terdiri dari kelompok pendapatan rendah, sedang dan tinggi masing-masing mendapatkan perubahan peningkatan pendapatan yang sama yaitu 0,11%, sehingga sektor ini lebih dapat memberikan distribusi pendapatan yang lebih merata. Dengan kata lain bila pemerintah ingin mendistribusikan pendapatan yang lebih merata untuk ketiga kelompok pendapatan maka pemerintah harus melakukan investasi dan pengeluaran yang lebih besar di sektor pendidikan."

"Propinsi Riau merupakan salah-satu propinsi yang memiliki sumber daya alam berlimpah. Sumber daya alam terpenting dan telah menjadi kontributor bagi perekonomian Indonesia dan Riau sendiri adalah minyak dan gas bumi (migas). Tetapi peranan sektor migas masih sangat lemah dalam hal distribusi pendapatan (income distribution) di Riau. Selain migas, Riau juga kaya akan sumberdaya alam hutan. Salah-satu industri kehutanan primer yang berbasis sumberdaya alam (Natural Resources Industry) di propinsiRiau adalah industri pulp dan kertas. Saat ini di Propinsi Riau terdapat dua perusahaan besar pulp dan kertas berkapasitas besar yang produksinya menyumbang 60% pulp Indonesia yaitu PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) serta PT. Indah Kiat Pulp and Paper (HOP). Oleh karena itu, melalui studi ini akan dilihat sejauh mana industri pulp berperan dalam perekonomian dan pemerataan pendapatan masyarakat di propinsi Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran sektor industri pulp dalam perekonomian Riau, bagaimana keterkaitan dengan sektor lain dan peran industri pulp dalam usaha pendistribusian pendapatan. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut maka digunakan pendekatan model Miyazawa. Alasan menggunakan model Miyazawa karena selain mengkaji keterkaitan antar sektor, model ini juga dapat mengkaji distribusi pendapatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan industri pulp dalam perekonomian Riau (tanpa migas) hanya sebesar 1,30%. Selain itu peranan industri pulp dalam penciptaan pendapatan rurnah tangga dan output jika terjadi perubahan permintaan akhir juga tidak begitu besar. Pada analisis keterkaitan antar sektor, untuk keterkaitan secara langsung adalah bila dilihat dari nilai BL( backward linkage) penggunaan input industri pulp terkait dengan sektor pendukung (penyedia bahan baku dan pendukung proses produksi). Sedangkan berdasarkan nilai FL (formed linkage} pendistribusian output yang dihasilkan oleh industri pulp terkait terutama dengan sektor pengguna industri pulp itu sendiri seperti industri percetakan /penerbitan.Adapun keterkaitan secara langsung (direct linkage) sektor industri pulp dengan kelompok pendapatan rumah tangga adalah jumlah input (BL) yang dibutuhkan oleh sektor industri pulp lebih banyak berasal dari kelompok pendapatan rumah tangga perkotaan dibandingkan dari pada pedesaan. Sedangkan keterkaitan ke depan (FL) antara kelompok pendapatan baik pedesaan maupun perkotaan dengan sektor industri pulp dianggap tidak ada. Selanjutnya keterkaitan secara total (total linkages) sektor industri pulp dengan kelompok pendapatan rumah tangga adalah jumlah input yang dibutuhkan oleh industri pulp secara total dari kelompok pendapatan rumah tangga di perkotaan lebih banyak dari pada kelompok pendapatan pendapatan di pedesaan. Begitu juga dengan penyebarannya ke sektor-sektor dalam perekonomian, sektor rumah tangga yang paling banyak menggunakan output industri pulp untuk memenuhi satu rupiah peningkatan permintaan akhir adalah kelompok rumah tangga perkotaan. Adapun efek ekstraksi bila industri pulp dihilangkan (lost) dari perekonomian Riau maka output impactnya hanya 1,25% Hal ini menunjukkan tingkat kepentingan sektor industri pulp dalam perekonomian Riau kecil.Rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan adalah Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan pengembangan industri pulp. Hal ini didasarkan hasil analisis model Miyazawa yang menunjukkan bahwa kecilnya peranan industri pulp dalam perekonomian Riau dan belum mampu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah maka Pemda Riau dapat mengembangkan sektor unggulan yang mempunyai keterkaitan (linages ) yang tinggi dengan sektor-sektor dalam perekonomian dan dampak pengganda yang besar pada model Miyazawa yaitu industri logam dan barang dari logam, industri barang-barang dari besi dan Baja dasar serta industri mesin dan peralatan listrik."