Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan masyarakat dapat tercapai melalui community based development yang merupakan salah satu bentuk perwujudan dari corporate social responsibility bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat di mana transformasi sosial dapat berlangsung secara berkelanjutan. Hal-tersebut bisa terjadi bila masyarakat menyadari akan hak-hak dan kewajibannya serta mempunyai kapasitas untuk melaksanakan transformasi ekonomi teknologi dan sosial budaya.Program community based development mensyaratkan adanya hubungan yang kondusif antara perusahaan dan masyarakat tanpa hares mengambil alih peran pemerintah untuk mencapai sustainable development dan tujuan pemerintah daerah (peningkatan PAD dan kesejahteraan umum) dapat tercapai.Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdiri sebuah perusahaan Tambang Minyak PertroChina International Jabung Ltd. yang menjadi sumber pemasukan utama bagi kas pemerintah setempat bahkan juga bagi lingkup yang lebih luas. Agar tujuan sustainable development dan pemerintah daerah tercapai maka diperlukan penelitian vane berusaha menjawab pertanyaan: "Bagaimana pola hubungan antara masyarakat Desa Pandan Jaya dengan Perusahaan PetroChina International Ltd.?" Hasil penelitian tersebut dilanjutkan dengan pertanyaan : Bagaimana model hubungan ideal masyarakat dan industri guild meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang bersinergi dengan industri?Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas maka disusun sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif agar didapat gambaran yang jelas tentang pola-pola interaksi masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar wilayah kegiatan pertambangan dengan kegiatan pertambangan itu sendiri. Penelitian ini menggunakan data-data primer yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan para responden baik dari pihak perusahaan aparat. pemerintah atau masyarakat; hasil observasi terhadap pola hubungan masyarakat Pandan Jaya dengan PetroChina; dan data-data sekunder yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen perusahaan data monografi desa artikel-artikel dan literatur yang berkaitan dengan terra penelitian.Penelitian ini dimulai pada April 2004 hingga Juni 2004 mencakup survei pcndahuluan dan penelitian lapangan. Sedangkan subjek penelitian ini berasal dari berbagai latar belakang bidang profesi yaitu pemerintahan (aparat desa ketua dusun ketua RT) perusahaan (staf Comdev Staf personalia karyawan perusahaan dan Superintendent) dan masyarakat (petani peternak pedagang dokter guru perawat dan masyarakat sebagai individu).Penelitian ini menyerap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Pandan Jaya aspirasi-aspirasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang yaitu pemerintahan pendidikan keagamaan pertanian perekonomian kesehatan sarana dan prasarana umum serta dukungan operasional kegiatan masyarakat. Selanjutnya dari aspirasi-aspirasi yang terserap tersebut dilakukan pemilahan antara aspirasi yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan yang ditujukan kepada manajemen PetroChina.Hasil pemetaan pola hubungan antara masyarakat dengan perusahaan di Pandan Jaya dapat dikelompokkan menjadi empat pola yaitu: pertama pola hubungan yang ideal yaitu hubungan yang memiliki karakteristik saling memberi dukungan dan keuntungan bagi kedua belah pihak yang terbentuk karena komunikasi dan pola pikir yang sepaham antara pihak perusahaan dengan elemen masyarakat tertentu. Kedua pola hubungan sepihak yaitu pihak yang berusaha menjalin komunikasi hanya satu pihak baik yang dilakukan oleh PetroChina maupun oleh masyarakat Ketiga pola hubungan yang bertentangan yaitu pola yang timbul karena tidak adanya tranparansi dari pihak PetroChina dan salah satu elemen masyarakat tidak bisa menerima hal ini karena merasa telah ikut merasa memiliki hak tertentu atas hasil yang dieksploitasi oleh PetroChina. Dan terakhir pola hubungan tidak peduli yaitu pola hubungan akibat tidak adanya pendekatan (sosialisasi) dari pihak perusahaan sehingga tidak ada rasa memiliki dalam kelompok masyarakat dalam pola hubungan ini.Dari pemetaan pola hubungan akan ditemukan solusi terbaik sebagai pegangan untuk menyusun program community development juga memberi gambaran pola antar stakeholder yang mengarah pada pola hubungan ideal."

"Filariasis masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi dan tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi. Bcrdasrkan survey yang pemah dilakukan terdapat 3 kabupaten endemis Filariasis (Mf rate >1 % ), yaitu Kabupeten Muaro jambi (Mf rate 2,04 %),Kabupeten Tanjung Jabuog Tunur (Mf rate 3,46 %), dan Kabupaten Tanjung Tabung Barat (Mf rate 1,53%) dan kabupaten Batang Hari (Mf rate 0;21 %) scmenlarn 6 kabupaten/ kola Iainnya belurn pemah dilakekan survey darab jari, sehingga endemisitasnya belum diketabui secara pasti.Untuk itu perlu melekekan manajernen pemberaotasan penyak:it menular. Hasil penelitian di kabupaten Muaro jambi menunjukkan balk pelakSl!llaan tatalaksana kasus klinis dan faktor risiko sudab dilaksanakan dengan baik dan dilaksanakan secara terintegrasi mengacu kepada pedoman pedoman program eiiminasi filaria dan pedoman integrasi. Demikian juga dengaan Kabupaten Tanjung Jabtmg Timur bahwa pelasanaan tatalaksana kasus klinis dan fuktor risiko sudah dilaksanakan dengan baik serta terintegrasi dengan balk hanya saja penganggaraannya tidak melaporkan secara rinci oleh karena itu pelaksanaan manajemen filariasis barbasis wilayah di K.abupeten Munro Jambi masih lebih balk dibandingkan dengan Kabupaten Tanjung jabung Timur Terdapat 3 sumber pendanaan pada program pengobatan massal filariasi yaitu WHO melalui APBN mendukung pengadaan obat, HWS mendukung kegiatan operasional dan APBD sebagai dana cadangan apabila APBN dan HWS berhenti memberikan dukungan dana, unt:uk itu disaraakan perlu merinci barapa jumlah alokasi dana dari ketiga sumber tersebut sehingga bisa memperhitungkan beban kerja dan jumlah tenaga yang disiapkan untuk kegiatan tersebut.

---

Filariasis is still a health people problem in the district of Muaro Jambi and East Tanjnng Jabung Province of JambL Eased on the survey, there are 4 filariasis endemic districts (Mf rate > I%), that are Muaro Jambi District (Mf rate= 2.04%), Easl Tanjung Jabung District (Mf rate= 3.46%). West Tanjung Jabung District (Mf rate = 1.53%), and Batang Hari District (Mf rate = 0,27%). However, blood fmger survey has never been perfonned in other 6 districts/citieshence the epidemic is not known clearly. Based on this reason integrated elimination management of spreading disease and environment sanitation should be carried out in each district or city as autonomic area. Further more a management nwdeJ in this case area base filariasis management in the Muaro Jarnbi and East Tanjung Jabung district is needed. case procedure and risk factor has a1so been performed well and integrated, but the budgeting was not reported detail, so that the implementation of area base filariasis management in Muaro Jambl district was better than in East Tanjung Jabung district. There are 3 funding resources in the filariasis mass therapy program that are WHO through APBN supports medicine purchasing, HWS supports operational aotivities, and APBD as reserve budget in case APBN and HWS stop to give the budget It is suggested to plan the number of budget allocation from the three resources above, so that the working load and the number of personal prepared for the activity are predictable."

"ABSTRAK Penelitian mengenai studi populasi dan persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan kerang Anadara granosa (Linn. 1758) telah dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi pada bulan Juli 2012 sampai Desember 2012. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kepadatan, distribusi dan pola pertumbuhan Anadara granosa. Penelitian dilakukan di 3 stasiun yang berbeda ekosistem (lokasi di Suaka Kerang, lokasi di depan ekosistem mangrove, dan lokasi di depan pemukiman penduduk) dengan menggunakan metode Purposive Random Sampling. Kepadatan populasi Anadara granosa adalah 5,09 ind/m2 dengan kepadatan populasi tertinggi terdapat pada Stasiun 1 di Suaka Kerang. Pola distribusi kerang adalah seragam. Pertambahan panjang cangkang diikuti dengan penambahan berat. Terdapat perbedaan morfometri cangkang kerang darah antar stasiun. Ukuran morfometri kerang Anadara granosa adalah panjang rata-rata 3,36-3,94 cm, tinggi rata-rata 2,63-3,11cm, dan tebal rata-rata 2,41-2,91 cm. Terdapat korelasi antara panjang cangkang dengan biomassa dan antara kepadatan dengan pH dan salinitas. Penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan kerang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan lokal, pengelolaan dan pemanfaatan Anadara granosa. Penelitian dilakukan di 2 Desa yaitu Tungkal II dan Tungkal Harapan, menggunakan metode wawancara. Pemberian nama kerang berdasarkan lokasi dan cara penangkapan, pemanfaatan kerang untuk konsumsi, masyarakat masih belum mengetahui tentang konservasi dan budidaya kerang darah.

---

ABSTRACT Research on population study of Anadara granosa (Linn. 1758) in West Tanjung Jabung, Jambi Province was done on July to September 2012. The objectives of the study are to determine the density, distribution, morphometry and growth patterns of Anadara granosa. Data were collected by using purposive random sampling method in three stations, that had different ecosystems (locations in Suaka Kerang, in front of the mangrove ecosystem, and villages). The population density of Anadara granosa is 5.09 ind/m2 and the highest population density in Station 1 at Suaka Kerang. Distribution pattern of shells is uniform. Shell length increasing, followed by weight gain. There are differences between the blood clam shell morphometry station. Length average is 3.36-3.94 cm, the high average is 2.63-3.11cm, and the thickness average is 2.41-2.91 cm. There is a correlation between the length of the shell with biomass and density with pH and salinity. The objective of the study of the research on public perception of the use of the blood clam Anadara granosa is to determine the local knowledge on the management and utilization of Anadara granosa shellfish in Kuala Tungkal. Location of the study include in two village, Tungkal II and Tungkal Harapan. The result is a local naming shells based on the location and type of fishing gear, the use of shells by the public as a consumer, the public do not know about the blood clam conservation and cultivation."

"Evaluasi terhadap program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir TA 2001 sudah dilakukan oleh Center for Information and Development Studies Persada Consultant. Tim LSM Pusat Inkubasi .Bisnis Usaha Kecil propinsi Jambi yang melaksanakan program tersebut. Evaluasi yang memberikan perhatin khusus pada aspek perubahan perilaku sasaran program belum dilakukan. Perubahan perilaku penting dikaji untuk melihat sejaumana program dikatakan berhasil.Untuk memperoleh gambaran proses perubahan perilaku tahap derni tahap secara mendalarn, evaluasi dilakukan dengan menggunakan motode analisa berfikir logis ( logical framework analysis) dengan melihat input, output, affect, dan impact. Hasil evaluasi kemudian dipetakan dengan menggunakan prinsip dasar Romans dalam perubahan perilaku.Penelitian evaluasi ini bertujuan melihat apakah program yang dilaksanakan mencapai sasaran program seperti yang direncanakan sebelumnya dan bagaimana mencapainya. Populasi pada penelitian adalah nelayan yang mendapatkan bantuan modal usaha dari program PEMP TA 2001 di kelurahan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi. Penelitian menggunakan data kuantitaf untuk memperoleh gambaran lokasi studi dan masyarakatnya dan data kualitatif sebagai hasil focus group discussion dan wawancara yang dilakukan dengan informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan perilaku yang terjadi pada program PEMP sudah sampai pada tahap impact terhadap nelyan itu sandhi, tapi belum pada masyarakat sekitar. Perubahan perilaku nelayan yaitu nelayan bersedia membentuk kelompok dan menjadi kader, memiliki modal usaha dari rencana definitif yang diusulkan, sehingga nelayan tidak tergantung lagi pada toke. Melalui pengorganisasian kelompok dan penguatan kelembagaan, nelayan menyetujui sistem bagi hasil untuk mengembangkan modal usaha dengan memilih memakai perahu motor ukuran 7 m x 120 cm, mesin robin Ey.20 B, dan jaring tangsi 113 4 peel, serta perlengkapan melaut lainnya.Temuan lain memperhatikan kekuatan dan kelemahan program. Usaha-usaha proses pemberdayaan, dan pendampingan yang diakukan oleh staf LSM PINBUK, tersedianya kelembagaan sosial-ekonomi dengan pengelolaan sistem bagi hasil, kepemilikan aset melaut, serta didukung komitmen nelayan terhadap program menunjukkan kekuatan. Kelemahan program yang diperoleh berdasarkan temuan lapangan seperti kurangnya perhatian pengurus LEPP M3 pada aspek alokasi biaya pemeliharaan dan kecelakaan armada dan alat tangkap, desain pelatihan materi yang sulit dipahami nelayan, kurangnya staf Dinas Perikanan dan Kelantan melakukan pembinaan secara langsung (kunjungan) kelapangan, dan kurangnya pengetahuan Konsultan Manajemen Kabupaten tentang kehidupan ekonomi sosial & budaya pada sasaran program, serta dampak program terhadap nelayan sekitar yang belum terlihat.Prinsip dasar Homans dan social behavior yang terdapat dalam penelitian adalah stimulus, action, reward, value dan expectation. Proposisi stimulus, success, value, dan agresi approval yang tepat menggambarkan perubahan perilaku nelayan. Lebih lanjut, berdasarkan temuan lapangan, pertimbangan rasional dalam memilih beberapa alternatif kegiatan usaha melaut adalah faktor biaya produksi merupakan faktor dominan yang dipertimbangkan nelayan untuk menentukan armada & teknologi alat tangkap."

"Penelitian ini difokuskan kepada faktor-faktor apa yang menyebabkan di laksanakannya kebijakan pemekaran kabupaten Tapanuli Selatan, dan melihat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat kabupaten Tapanuli Selatan sebelum di laksanakannya pemekaran kabupaten dan setelah dilaksanakannya pemekaran kabupaten. Untuk mencoba menjawab pertanyaan tentang penyebab di laksanakannya pemekaran kabupaten, serta membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan masyarakat kabupaten Tapanuli Selatan sebelum pemekaran dan setelah pemekaran dan kabupaten Mandailing Natal serta kaitannya dengan ketahanan wilayah di kedua daerah kabupaten.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian analisa data sekunder. Data sekunder yang di peroleh merupakan jenis data time series, data yang dikumpulkan dari beberapa kantor atau pelaku ekonomi di daerah lokasi penelitian ini, terutama data-data kegiatan ekonomi yang telah dilakukan di Tapanuli selatan sebelum dimekarkan dan data-data ekonomi setelah dimekarkan sebagai pembanding dari waktu sebelum dimekarkan setelah dimekarkan menjadi dua kabupaten.Hasil penelitian ini adalah bahwa pemekaran kabupaten Tapanuli Selatan di sebabkan oleh faktor-faktor seperti pertama faktor latar belakang sejarah, dalam hal ini sejarah di kabupaten Tapanuli Selatan mencatat bahwa perbedaan pandangan yang tajam dari beberapa kuria yaitu : Kuria Angkola-sipirok, Kuria Padanglawas, Kuria Mandailing dan Kuria Natal tentang terminologi suku Batak. Faktor Politik etnis, dengan perbedaan pandangan terminologi batak,dengan demikian keempat kuria menganggap sudah berbeda dari segi etnik. Faktor luas wilayah, dalam hal ini kabupaten Tapanuli Selatan sebelum di mekarkan merupakan kabupaten terluas di Propinsi Sumatera Utara (seperempat dari luas wilayah Propinsi Sumatera Utara). Ketiga faktor tersebut yang mendorong lahirnya kebijakan pemekaran kabupaten Tapanuli Selatan.Namun sebelum di laksanakannya pemekaran kabupaten kinerja ekonomi kabupaten Tapanuli Selatan yang di lihat dari pertumbuhan ekonomi semakin turun dan pemerataan pendapatan masyarakat kabupaten Tapanuli Selatan semakin senjang. Setelah dilaksanakannya pemekaran kabupaten pertumbuhan ekonomi kabupaten Tapanuli Selatan tidak menunjukkan hasil yang baik di mana pertumbuhan ekonomi kabupaten Tapanuli Selatan sangat lambat perkembangannya namun yang lebih parah lagi adalah pemerataan pendapatan kabupaten Tapanuli Selatan semakin buruk atau semakin senjang. Kondisi perekonomi kabupaten Tapanuli Selatan setelah pemekaran kabupaten berbeda dengan kabupaten Mandailing Natal (pecahan kabupaten Tapanuli Selatan). Pertumbuhan ekonomi kabupaten Mandailing Natal bergerak naik cukup cepat dan pemerataan pendapatan di kabupaten Mandailing Natal menunjukkan semakin baik. Dengan perbedaan ini maka hasil pembinaan wilayah dalam mewujudkan ketahanan wilayah di kedua kabupaten sangat berbeda.Kesimpulan, bahwa kebijakan pemekaran kabupaten Tapanuli Selatan tidak di manfaatkan sunguh-sungguh oleh pimpinan pemerintahan di kabupaten Tapanuli Selatan dalam mempercepat pembangunan daerah. Namun pimpinan pemerintah kabupaten Mandaling Natal benar-benar memanfaatkan peluang pemekaran kabupaten ini untuk mempercepat pembangunan di kabupaten Mandailing Natal. Dengan demikian kedua daerah memiliki strategi pembangunan yang berbeda dan dukungan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah juga berbeda. Walaupun kedua kabupaten ini pemah menjadi satu wilayah dalam administrasi pemerintahan.

---

This study focus on factors that cause the implementation of rising policy of South Tapanuli regency, and to see the economic growth and even income distribution of the people in South Tapanuli regency before the implementation of rising regency and after the rising regency has been done. Trying to answer the question about why the rising regency is being implemented. And comparing the regional economic growth and even income distribution of the people in South Tapanuli regency before rising and after rising, to the Mandailing Natal regency and its relationship with the regional endurance within those two regencies.

This study was using descriptive method with the type of study on secondary data analysis. The obtained secondary data were data time series type; the data that has been collected from some office or economic agent in this study location region, especially about the data of economic activity that has been done in South Tapanuli before rising and after rising as a comparison at the time before being rise and after being rise into two regencies.

The result of this study is about the rising of South Tapanuli regency that are caused by several factors such as first, the factor of historical background, in this context the history in South Tapanuli regency note very different point of view from some Kuria that are : Kuria Angkola-sipirok, Kuria Padanglawas, Kuria Mandailing and Kuria Natal about the term of Batak ethnic. The factor of ethnical politic, with different point of view in batak term, hence those four kurias are regarded as different in ethnical view. The factor of territorial capacity, in this context, the South Tapanuli regency before rising was the widest regency in North Sumatera Province (a quarter of the territorial capacity in North Sumatera Province). Those three factors enhance the emerging of rising policy of South Tapanuli regency. But before it has being implemented, the economic performance of South Tapanuli regency - that being viewed from the economic growth, was declining and the even income distribution of the people in South Tapanuli regency was getting imbalance. After the regency rising has been done, the economic growth in South Tapanuli regency has not showed good result, where the economic growth of South Tapanuli regency is very slow in its development, but the worse is that the even income distribution of South Tapanuli regency is getting worse and far more imbalance.

The economic condition in South Tapanuli regency after rising was different from the Manadiling Natal regency (the split part of South Tapanuli regency). The economic growth of Mandailing Natal is rising quite fast and the even income distribution in this regency is getting better. With these differences, then the territorial establishment results in realizing the endurance at the two regencies were very different.

In conclusion, that the rising policy of South Tapanuli regency was not sincerely used by the chief government in the south Tapanuli regency in accelerating the regional development. But the chief government in Mandailing Natal regency was truly benefit the opportunity of this rising regency to accelerate the development in Mandailing Natal regency. Consequently, those two regions have a different development strategy and different society support in supporting the different regional development. Even when these two regencies have been being one territory of government administration."

"Cakupan persalinan dengan tenaga kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Lambur Kabupaten Tanjung Jabung Timur baru mencapai 68,75 %. Angka ini masih jauh dari target nasional yaitu 90%. Lima desa dalam wilayah kerja Puskesmas Lambur telah ditempatkan masing-masing satu orang bidan, sementara jumlah dukun bayi yang masih aktif sebanyak 13 orang.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan penolong persalinan oleh ibu bersalin dalam rentang Januari 2012 sampai dengan April 2013. Desain penelitian ini adalah cross sectional dengan jumlah responden 94 orang dan data dianalisis secara univariat, bivariat dengan pendekatan chi square, dan multivariat dengan regresi logistik.Hasil penelitian didapatkan lima variabel yang ada hubungan signifikan dengan pemilihan penolong persalinan yaitu kepercayaan (p=0,021), pengetahuan (p=0,02), sikap (0,003), ketersediaan tenaga (0,03), dan dukungan keluarga (0,000). Faktor yang paling dominan adalah dukungan keluarga dengan Odds Ratio 8,253 dan CI 2,623-25,961.Diharapkan kepada dinas kesehatan dan puskesmas untuk meningkatkan advokasi kepada masyarakat tentang pentingnya pertolongan persalinan dengan tenaga kesehatan serta menerapkan reward and punishment kepada bidan yang melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan anak di desa."

"Reformasi telah mengubah kebijakan pembangunan nasional dimana setiap kebijakan pembangunan kesehatan diisyaratkan harus mencakup paradigma sehat. Di sisi lain, lahir pula kebijakan otonomi daerah. Sebagai salah satu implikasinya adalah dalam pembiayaan kesehatan. Alokasi anggaran daerah untuk kesehatan menjadi sangat tergantung sepenuhnya pada keputusan di tingkat daerah.Dengan adanya krisis ekonomi yang belum kunjung teratasi maka terjadi peningkatan beban pembiayaan kesehatan, di lain pihak masyarakat semakin kritis menuntut pelayanan yang bermutu. Untuk dapat mencapai pembangunan kesehatan dan kecukupan alokasi pembiayaan kesehatan maka salah satu peluang adalah mobilisasi dana melalui mekanisme peningkatan tarif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, dengan sayarat sesuai kemampuan membayar masyarakat.Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai saat ini belum diketahui berapa besarnya tarif Puskesmas yang rasional, Melalui penelitian ini diharapkan didapatkan gambaran tarif Puskesmas yang rasional untuk wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dalam membayar tarif pelayanan kesehatan.Penelitian ini dilakukan pada dua Puskesmas yang diambil secara purposive dari sembilan Puskesmas yang ada, dengan dasar kriteria pemilihan yang ditentukan dan diharapkan dapat mewaldli Puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Kuala Tungkal II yang berada di pusat Kabupaten dan Puskesmas Pijuan Baru yang berada di desa Pijuan Baru Kecamatan Tungkal Ulu.Analisis biaya menggunakan data sekunder yang tersedia di Puskesmas pada tahun 2001. Sedangkan analisis kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dilakukan dengan survei terhadap masyarakat di dua wilayah Puskesmas tersebut, dengan pemilihan sampel rumah tangga yang berada dalam radius 5 km dari Puskesmas, masing-masing secara acak dipilih 100 responden.Penelitian ini menyimpulkan bahwa tarif Puskesmas Rp 2.000,- yang barn diberlakukan pada bulan September 2001 berada dibawah biaya satuan normatif (Rp 7.239,- untuk Puskesmas Kuala Tungkal II sampai Rp 9.899,- untuk Puskesmas Pijuan Baru) dan dibawah kemampuan dan kemauan membayar masyarakat. Dengan simulasi tarif yang dilakukan maka dengan tarif Rp 5.000,- yang diusulkan sebagai tarif yang rasional dapat meningkatkan pendapatan dan cost recovery rate Puskesmas namun masih realistis dilihat dari tingkat kemampuan masyarakat. Terhadap sejumlah masyarakat yang tidak mampu membayar akibat kenaikan tarif hams mendapat subsidi, misalnya dengan cara pemberian "Kartu Miskin".Dafar Pustaka : 26 ( 1983 sampai 2001 )

---

The current reform has changed national development policies, all policies in health have to be in line with healthy paradigms. On the other hand, regional autonomy policy has been set up One implication is that allocation for health budget depend on regional decision making.The economic crisis which not been recovered yet have increased the health financial burden. Meanwhile the society demand on health services has been increasing. To achieve the health development goal and to meet the budget allocation for health, one possibility opportune is through resource mobilization i.e. pricing adjustment in public institution.Up to now the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District has not been determined yet. This research was carried out to describe the illus the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District by considering unit cost, as well as ability to pay.Two out of nine PHC had purposively been sampled based on certain criteria to represent all of PHC in Tanjung Jabung Barat District. The two PHCs were PHC Kuala Tungkal II in urban area and PHC Pijuan Baru on Pijuan Baru village in Tungkai Ulu district/rural area.PHC cost analysis used the secondary data in 2001, while ability to pay analysis used survey data on two selected PHC. Respondents are families who reside within the 5 km radius of the PHC. Total number of samples is 100 respondents for each PHC area.The research found that the current price of Rp 2.000,- which has been adopted since September 2001 was below the normative unit cost (Rp 7.239,- for PHC Kuala Tungkal II up to Rp 9.899,- for PHC Pijuan Baru) and the community still can afford it. From the tariff simulation it is suggested that tariff could be adjusted to Rp 5.000; increasing revenue and cost recovery rate is expected could cover the need for opeartional cost. For the poor the government should provide subsidy, for example using "Kartu Miskin".Reference: 26 (1983 - 2001)"

"The research of the Gastropoda community structure in Pangkal Babu Mangrove forest was conducted on January until February 2012. The researcher used Purposive Random Sampling Method. There are 1950 Gastropods in mangrove forest of Pangkal Babu which consist of 15 species, 11 genera, and six families. From the 15 species, there are two types of the species which have a high frequency of subsistence. They are Cerithidea obtusa and Cassidula aurisjudae, that is 93.33% for each. The range of Gastropoda relative density is between 28 ind/m2-58.1 ind/m2, species diversity ranges from 1.5 to 1.9, evenness of species is between 0.553 to 0.684 and the distribution of species ranges from 2.4 to 3.9. In measuring of abiotic parameter, the temperature showed 29oC--34oC. Substrate salinity values at the research site varies between 20 ? -- 26 ?. Substrate type heavy foundation at Station 1, 2, and 3 in the Pangkal Babu Mangrove forest is a kind of mud contour and the degree of acidity of the mud (pH) varies between 5- 7. Spearman correlation test results indicated there is no correlation between the density of Gastropoda and abiotic parameters."

"Latar Belakang: Gizi merupakan salah satu komponen penting dalam tubuh manusia. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi balita. Metode: penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. populasi yang diteliti adalah balita berumur 7-59 bulan di Kecamatan Geragai Kabupaten Taniung Jabung Timur Propinsi Jambi Tahun 2012. Analisis bivariat dengan menggunakan uji Chi square. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa persentase balita dengan status gizi kurang sebesar 14%. Berdasarkan uji bivariat menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pendidikan ibu, pola asuh, penghasilan keluarga, penyakit infeksi, sarana air bersih dan jarak sumur dengan jamban/WC dengan status gizi balita.

---

Background: Nutrition is a vital component in the human body.

Purpose: This study aimed to determine the factors associated with nutritional status of children.

Methods: This study used analytical research method With cross sectional approach. Population studied Was children aged 7-59 months in Geragai District of Tanjung J abung Timur Jambi by 2012. Bivariate analysis using Chi square test.

Results: The study showed that the percentage of children with malnutrition status by 14%. Based on bivariate test showed a significant relationship between maternal education, parenting, family income, infectious diseases, water source wells and the distance to the toilet 1' WC with nutritional status of children."