Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ruang Angkasa, sebagai suatu wilayah yang digolongkan sebagai common heritage of mankind dijamin kebebasan penggunaannya oleh Outer Space Treaty 1967. Namun, perjanjian internasional tersebut belumlah cukup dalam mengatur aktivitas militer di Ruang Angkasa. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan Ruang Angkasa oleh Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina untuk pengujian-pengujian senjata. Kedua negara tersebut berpendapat secara konsisten dalam praktiknya bahwa Ruang Angkasa dapat digunakan untuk aktivitas-aktivitas militer yang tidak agresif terhadap negara lain. Oleh karena itu, perlu dikaji kembali peraturan-peraturan dalam perjanjian-perjanjian internasional, baik yang berkaitan langsung dengan aktivitas Ruang Angkasa, maupun pemahaman-pemahaman para ahli dalam menginterpretasikan perjanjian-perjanjian internasional yang dapat diaplikasikan kedalam masalah aktivitas-aktivitas tersebut. Skripsi ini akan berusaha menjelaskan mengenai hukum-hukum internasional secara umum mengenai aktivitas militer dan secara khusus mengenai aktivitas-aktivitas militer yang agresif di Ruang Angkasa. Lebih spesifik lagi, skripsi ini juga akan berusaha secara hukum dan kebijakan, mengeksplorasi mengenai aktivitas agresif Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina di Ruang Angkasa. Aktivitas ini akan dianalisis dengan membaginya kedalam tiga kategori pengaturan, dari aktivitasnya menurut Outer Space Treaty, dari sifat pelaksanaannya, serta dari dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan di Ruang Angkasa. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka akan disarankan bahwa perlu pembahasan lebih lanjut terkait perjanjian-perjanjian internasional yang lebih spesifik bagi aktivitas militer di Ruang Angkasa, yang mana dapat diawali dengan usaha-usaha pendekatan soft law dengan membuat manuals yang terfokus pada hal tersebut.

---

Outer Space, as a common-heritage-of-mankind territory was guaranteed the freedom of use by the Outer Space Treaty of 1967. However, this treaty alone did not cover the whole aspects of military activity in Space. Such “incompletion” was why the United States and China conducted “military testing” of antisatellite weapons. Both Nations have, consistently showed that their practice in Outer Space was “non-aggressive”, as to their understanding of the peaceful purposes stipulation under the treaty. Hence, it is within this thesis to revisit all relevant international law sources, as a way to comprehensively understand the alternative legal basis to military activities in Outer Space. This thesis will also analyze experts’ opinion on military activity in Outer Space and their understanding of the relevant international law sources. Based on this analysis it can also be advised that there is an emerging need to revisit the law to Outer Space internationally, especially on the matter of military activities."

"

SARS-CoV-2–disebut juga sebagai coronavirus–telah menyebar ke seluruh dunia dalam kurun waktu beberapa bulan sejak ditemukan pada Desember 2019 lalu, membentuk sebuah isu keamanan dengan mengganggu perekonomian banyak negara serta menyebabkan sebuah krisis kesehatan yang sangat luas. Tesis ini hendak membuat perbandingan antara respons oleh pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat mengikuti kerangka keamanan antara bulan Januari hingga Mei 2020. Melalui sekuritisasi, respons dibuat mengikuti bagaimana virus tersebut dikonstruksikan sebagai sebuah ancaman terhadap ekonomi, politik, dan/atau kesehatan, ditambah dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memusnahkan ancaman tersebut. Saat pandemi tengah berlangsung, penulis melaporkan penemuan awal yang menunjukkan bahwa pemerintah federal A.S., dengan arahan Presiden Donald Trump, melihat coronavirus sebagai sebuah ancaman terhadap prospek elektoral yang menentukan kemenangannya dalam pemilu di bulan November kelak. Sementara itu, pemerintah Indonesia merumuskan respons yang bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia melalui taktik pengerjaan informasi massal untuk mencegah kepanikan skala besar. Di kedua kasus tersebut, kebijakan yang diambil untuk memperkuat sektor keesehatan kemudian dicabut seiring dengan tekanan untuk memulai kembali roda perekonomian negara.

---

SARS-CoV-2–commonly known as the coronavirus disease–has spread globally within months since its discovery in December 2019, becoming a security issue by disrupting the economy of many countries as well as instigating a widespread public health crisis. In managing the ensuing crisis, governments have securitized the issue to better secure needed resources with the goal of ending the outbreaks within each country. This thesis draws comparisons between initial responses made by the governments of Indonesia and the U.S. in the framework of security between January and May 2020. Through securitization, initial responses are made following how the virus is construed as a threat towards either economic, political, or public health concerns, in addition to the steps taken to render the threat eliminated. As the pandemic continues on, the author presents preliminary findings that suggest U.S. President Donald Trump views the pandemic as a threat towards his electoral prospects, particularly his bid for re-election in November this year, in which he directs the U.S.’ initial responses according to reported approval ratings. In comparison, the Indonesian government formulated initial responses that aimed to secure the stable-yet-fragile Indonesian economy through mass information tactics meant to suppress public concerns towards the virus. In both cases, measures meant to strengthen public health were later gradually lifted in response to their prolonged application aggravating the aforementioned security concerns.

"

"ABSTRACTPerdagangan manusia merupakan kejahatan lintas batas negara yang terorganisir sehingga dikenal sebagai transnational organized crime. Mayoritas korban dari perdagangan manusia adalah perempuan dan anak dibawah usia delapan belas tahun yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual. Asia Selatan dalam hal ini menduduki posisi kedua sebagai kawasan dengan jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak terbanyak yang dilakukan secara global. Meningkatnya kasus perdagangan perempuan dan anak dari tahun ke tahun di India kemudian menarik perhatian dari South Asian Association of Regional Cooperation SAARC untuk mentuntaskan kejahatan perdagangan manusia tersebut melalui pembentukan Konvensi Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan dan Anak untuk Prostitusi yang dibentuk pada tahun 2002. Penelitian ini berusaha melihat advokasi SAARC terhadap Pemerintah India dalam pembentukan klausul dan kebijakan dari Konvensi Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan dan Anak di India dengan menggunakan teori Policy Cycle dalam melihat tahap-tahap pembuatan kebijakan, serta konsep Transnational Advocacy Network dalam melihat strategi-strategi yang dilakukan SAARC dalam melakukan advokasi terhadap Pemerintah India. Dalam upayanya, SAARC melakukan empat bentuk strategi advokasi yakni information politics, symbolic politics, leverage politics dan accountability politics.

---

ABSTRACTHuman trafficking is a cross border crime considered as a transnational organized crime. The majority victims of human trafficking are women and underaged children for sexual exploitation. In this case, South Asia has the second highest rate practice of women and children trafficking. The increasing number of women and children trafficking cases through years in India subsequently raises the awareness of the South Assian Association of Regional Cooperation SAARC to resolve the case by establishing the Convention of Preventing and Combatting Women and Children for Prostitution established in 2002. The number of women and children trafficking cases decreased for 9 since the establishment. This research aims to analyse SAARC rsquo s advocacy towards the Government of India to formulate the clause and the policy of Convention on Preventing and Combatting Trafficking in Children for Prostitution in India using the Policy Cycle Theory in viewing of policy making, and the concept of Transnational Advocacy Network in viewing strategic plans by SAARC in advocating the Government of India. In order to do the purpose, SAARC undertakes four forms of advocacy strategy that are information politics, symbolic politics, leverage politics, and accountability politics. "

"ABSTRAKPenelitian ini mencoba untuk menjelaskan prespektif pelaku perdagangan anak perempuan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik studi kasus dan teori kriminologi feminis. Secara lebih lanjut, penelitian ini berfokus pada pelaku perdagangan anak yang memiliki tujuan khusus untuk mengeksploitasi anak perempuan sebagai korban. Temuan dalam studi ini antara lain i pelaku menganggap bahwa hubungan yang terjalin antara pelaku dan korban adalah hubungan yang saling menguntungkan, dan ii pelaku terdorong untuk terlibat dalam organized crime sebagai dampak dari pengalaman opresi yang mereka alami dalam ruang publik dan privat. Kebaruan penelitian ini adalah mekanisme untuk merumuskan rekomendasi terhadap pencegahan kejahatan sejenis.

---

ABSTRACTThis research aimed to explain women sex trafficker perspective with qualitative approach through case study technique and feminist criminology theory. Furthermore, this research focused on women trafficker with certain purpose which exploiting the young women as victims. This study found i the traffickers felt a mutual relation between offender and victim, and ii the traffickers motive to involved in organized crime as their coping of previous experience of oppression in private and public sphere. The novelty of this research is the mechanism that able to construct some recommendations to prevent similar cases. "

"ABSTRAKTesis ini menganalisis politik luar negeri AS terhadap proses demokratisasi serta perjuangan kelompok FSA (Free Syirian Army) dan SNC (Syirian National Council) dalam upaya menjatuhkan kediktatoran rezim Bashar Al-assad yang telah berkuasa selama 16 tahun di Suriah. Paradoksnya adalah bahwa selama terjadinya konflik antara kelompok oposisi dan rezim Assad yang didukung oleh kekuatan militer Rusia, Amerika Serikat sebagai pendukung demokrasi di dunia tidak memberikan suatu reaksi yang tegas terhadap tindakan rezim Suriah. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kerangka teori pilihan rasional, rasional aktor model dan kepentingan nasional. Penelitian ini menemukan bahwa Politik luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Barack Obama dalam memperjuangkan demokrasi di Suriah cenderung beralih ke politik minimalis dari politik maksimalis. Tesis ini menyimpulkan bahwa, Peralihan paradigma politik tersebut disebabkan Suriah tidak mempunyai arti strategis bagi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat di Timur-Tengah.

---

ABSTRACTThis tesis analyzes US foreign policy towards the democratization process and the FSA (Free Syirian Army) and SNC (Syirian National Council) effort to topple the Bashar Al-Assad dictatorship regime that has ruled for 16 years in Syria. The paradox is that during the conflict between the opposition and Assad's regime that has been supported by the military power of Russia, US support of democracy in the world does not give an explicit reaction against the actions of the Syrian regime. Using qualitative approach and the theorotical framework of rational choice, rational actor models and national interest. This study finds that under Barack Obama‟s presidency in the fight for democracy in Syria US foreign policy is likely to turn from political maximalist to political minimalist. The study concludes that, this political paradigm shift happens because Syria does not have a strategic significance for US national security interests in the Middle East"

"Industri halal dunia saat ini mengalami perkembangan yang pesat, akan tetapi di Indonesia sendiri perkembangan industri halal relatif lebih lambat dibandingkan negara-negara Islam lain. Saat ini Indonesia merupakan konsumen produk makanan halal terbesar di dunia, akan tetapi hal tersebut belum menjadikan Indonesia sebagai produsen utama produk makanan halal. Pada sektor makanan cepat saji di Indonesia, merek restoran cepat saji asing pun masih lebih mendominasi dibandingkan restoran cepat saji lokal. Beragamnya restoran cepat saji di Indonesia baik lokal maupun asing membuat konsumen Indonesia dihadapkan pada berbagai faktor yang akan menentukan produk makanan atau minuman dari restoran cepat saji mana yang akan dikonsumsi. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah religiusitas, animosity atau rasa kebencian, serta etnosentrisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh religiusitas, animosity, dan etnosentrisme konsumen Muslim Indonesia terhadap penilaian produk dan pembelian produk makanan atau minuman dari restoran cepat saji asal Amerika Serikat. Sampel pada penelitian ini adalah konsumen Muslim Indonesia yang minimal berusia 17 tahun dan mengetahui restoran cepat saji asal Amerika Serikat di Indonesia. Data diolah menggunakan metode Structural Equation Modelling dengan software Lisrel 8.5.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa animosity dan religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembelian produk makanan atau minuman dari restoran cepat saji asal Amerika Serikat. Akan tetapi pada penelitian ini, etnosentrisme tidak berpengaruh signifikan terhadap pembelian produk makanan atau minuman dari restoran cepat saji asal Amerika Serikat. Penelitian ini juga menunjukkan etnosentrisme dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap animosity, serta religiusitas juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap etnosentrisme. Disamping itu, penelitian ini juga menemukan bahwa etnosentrisme berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penilaian produk, namun demikian variabel animosity tidak berpengaruh signifikan pada penilaian produk makanan atau minuman dari restoran cepat saji asal Amerika Serikat. Terakhir, hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa penilaian produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian produk makanan atau minuman dari restoran cepat saji asal Amerika Serikat.Industri halal dunia saat ini mengalami perkembangan yang pesat, akan tetapi di Indonesia sendiri perkembangan industri halal relatif lebih lambat dibandingkan negara-negara Islam lain. Saat ini Indonesia merupakan konsumen produk makanan halal terbesar di dunia, akan tetapi hal tersebut belum menjadikan Indonesia sebagai produsen utama produk makanan halal. Pada sektor makanan cepat saji di Indonesia, merek restoran cepat saji asing pun masih lebih mendominasi dibandingkan restoran cepat saji lokal. Beragamnya restoran cepat saji di Indonesia baik lokal maupun asing membuat konsumen Indonesia dihadapkan pada berbagai faktor yang akan menentukan produk makanan atau minuman dari restoran cepat saji mana yang akan dikonsumsi. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah religiusitas, animosity atau rasa kebencian, serta etnosentrisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh religiusitas, animosity, dan etnosentrisme konsumen Muslim Indonesia terhadap penilaian produk dan pembelian produk makanan atau minuman dari restoran cepat saji asal Amerika Serikat. Sampel pada penelitian ini adalah konsumen Muslim Indonesia yang minimal berusia 17 tahun dan mengetahui restoran cepat saji asal Amerika Serikat di Indonesia. Data diolah menggunakan metode Structural Equation Modelling dengan software Lisrel 8.5.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa animosity dan religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembelian produk makanan atau minuman dari restoran cepat saji asal Amerika Serikat. Akan tetapi pada penelitian ini, etnosentrisme tidak berpengaruh signifikan terhadap pembelian produk makanan atau minuman dari restoran cepat saji asal Amerika Serikat. Penelitian ini juga menunjukkan etnosentrisme dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap animosity, serta religiusitas juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap etnosentrisme. Disamping itu, penelitian ini juga menemukan bahwa etnosentrisme berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penilaian produk, namun demikian variabel animosity tidak berpengaruh signifikan pada penilaian produk makanan atau minuman dari restoran cepat saji asal Amerika Serikat. Terakhir, hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa penilaian produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian produk makanan atau minuman dari restoran cepat saji asal Amerika Serikat.

---

The global halal industry is currently experiencing rapid growth, yet it is a contradictory for Indonesia of which its development of halal industry is relatively slower than other Islamic countries. This also includes the halal food sector in which Indonesia has become the largest consumer market but it still not able to become the main producer. Moreover, in terms of the fast food sector, the existence of foreign fast food restaurant still dominates the market. The various fast food restaurants in Indonesia both local and foreign make Indonesian consumers face many factors in determining from which fast food restaurant they should buy the foods or beverages. Some of these factors include the religiosity, animosity, as well as ethnocentrism.

This research aims to analyze the influence of religiosity, animosity and ethnocentrism towards the product judgment and the purchase of food or beverage products from US fast food restaurants among Indonesian Muslim consumers. The sample of this research was Indonesian Muslim consumers who are at least 17 years old and aware of the US fast food restaurants in Indonesia. The data then was processed using the Structural Equation Modelling SEM method with Lisrel 8.5.1 software.

The result shows that the animosity and religiosity have significant negative effect on the purchase of US fast food restaurants rsquo products. However, in this study, ethnocentrism has no significant effect on US fast food restaurants rsquo products purchase. This study also shows that ethnocentrism as well as religiosity has a significant positive effect on animosity, and religiosity also has a significant positive effect on ethnocentrism.

In addition, this study also found that the ethnocentrism has a significant negative effect on product judgment, while animosity has no significant effect on product judgment. Lastly, the results of this research also show that product judgment has a significant positive effect on US fast food restaurants rsquo products purchase."