Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada dasarnya behavioural finance didasari oleh teori keuangan konvensional yang memperhatikan tingkah laku para investor dalam membuat keputusan dan menganggap bahwa investor bertingkah rasional. Bertolak belakang dengan teori keuangan konvensional, teori behavioural finance menilai pengaruh dari factor psikologis dan emosi para investor dalam mengambil keputusan, teori ini mengasumsikan bahwa investor tidak rasional, maka investor seringkali membuat keputusan yang bias Bodie, Kane, Marcus. 2014, p.404 .

---

ABSTRACTThe rationale behind behavioural finance is basically grounded by the conventional financial theory which have overlooked a point that concern about investors rsquo behaviour to make decision and consider that investors are rational. In contrast with the conventional financial theory, the economists found that there are several irrationalities that lead the investors making bias decisions Bodie, Kane, Marcus. 2014, p.404 . In this paper, I explain about five breakthroughs in behavioural finance which I consider have been major contribution."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganilisis faktor-faktor apa saja yangmempengaruhi niat perilaku pegawai untuk menggunakan e-learning denganpendekatan Model Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance Model).Penelitian ini menguji empat faktor yaitu dukungan organisasi, computer selfefficacy,pengalaman terdahulu dan task equivocality yang diyakini dapatmempengaruhi persepsi kemanfaaan, persepsi kemudahan penggunaan, sikap danniat perilaku pegawai untuk menggunakan e-learning. Responden penelitian iniadalah 150 pegawai Kantor Pusat Direktorat XYZ. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa niat perilaku dipengaruhi oleh sikap dan persepsikemanfaatan. Selanjutnya, persepsi kemanfaatan mempunyai pengaruh lebih kuatterhadap sikap terhadap penggunaan e-learning dibandingkan pengaruh persepsikemudahan penggunaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa persepsikemanfaatan dipengaruhi oleh dukungan organisasi dan pengalaman, sedangkanpersepsi kemudahan penggunaan terbukti dipengaruhi oleh computer self efficacy.

---

ABSTRACTThis study aimed to analyze the factors that influence employees? behaviorintention to use e-learning with applying Technology Acceptance Model. Thisstudy examines four factors: organisational support, computer self-efficacy, priorexperiences and task equivocality that are believed to influence employees?perceived usefulness, perceived ease of use, attitudes and intention to use elearningsystems. The respondents of this study were 150 employees ofDirectorateXYZ Ministry of Finance?s Head Office. The results of this researchshowed that behavioural intention influenced by attitude and perceivedusefulness. Moreover, perceived usefuleness has stronger influence thanperceived ease of ease to affect attitude. This research also found perceivedusefulness was influenced by organisastional support and prior experience, whileperceived ease of use was influenced by computer self efficacy."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan risk governance yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Kemenkeu . Sebagai salah satu instansi pemerintah, Kemenkeu menjadi penggagas pelaksanaan manajemen risiko pada tahun 2008 dan mulai menerapkan enterprise risk management ERM pada tahun 2016. ERM sendiri merupakan kombinasi antara risk management traditional dan risk governance. Oleh karena itu, risk governance menjadi hal yang penting dalam implementasi ERM Kemenkeu. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan kuesioner hasil modifikasi Financial Stability Board FSB Thematic Review dalam mereviu pelaksanaan risk governance pada 24 negara di tahun 2013. Hasil penelitian ini memberikan pemaparan bagaimana penerapan risk governance Kemenkeu. Kesimpulannya, rerata empat variabel tersebut sudah cukup sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh FSB. Namun, efektifitas pelaksanaan manajemen risiko dirasa belum optimal. Hal ini dikarenakan pengelolaannya belum terintegrasi dan selaras dalam pencapaian sasaran strategis. Selain itu, pengelolaan risiko dirasa membebani sebagai kewajiban administrasi. Hal ini dikarenakan pengelolaannya yang bersifat manual dan belum tersedianya aplikasi pendukung. Terakhir, peran dan tanggung jawab Pimpinan dan Komite Risiko sebagai salah satu peran sentral diharapkan dapat lebih baik dalam membangun budaya sadar risiko.

---

ABSTRACTThis study aimed to evaluate the implementation of risk governance conducted by the Ministry of Finance MoF . As one of the government agencies, the Ministry of Finance became the initiator of the implementation of risk management in 2008 and began to implement enterprise risk management ERM in 2016. The ERM itself is a combination of traditional risk management and risk governance. Therefore, risk governance becomes important in the implementation of ERM MoF. This study uses in depth interviews and questionnaires modified Thematic Review Financial Stability Board in reviewing the implementation of risk governance in 24 countries in 2013. The study provides an explanation of how the application of risk governance MOF. In conclusion, the mean of four variables is sufficient according to the criteria presented by the FSB. However, the effectiveness of risk management are still not optimal. This is because management has not been integrated and aligned in achieving strategic objectives. In addition, the risk management perceived as burdensome administrative obligations. This is due to manual management and the unavailability of supporting applications. Finally, the role and responsibilities of Chairman and Risk Committee as one of the central role is expected to be better in building a culture of risk awareness."

"[Jumlah LKM yang sudah beroperasi di Indonesia sangat banyak yang tidak berbentuk Koperasi dan/atau Perseroan Terbatas. Ketiadaan bentuk hukum yang jelas menimbulkan potensi kerugian terhadap nasabah dan bagi LKM itu sendiri. Oleh karena itu, penulis mengangkat rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan bagaimana sinkronisasi peraturan Lembaga Keuangan Mikro dengan peraturan Koperasi Simpan Pinjam dan Peraturan Pebankan. Metode penelitian adalah studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara. Pengaturan dan pengawasan OJK terhadap LKM telah diatur dengan UU, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sedangkan implementasi pengawasan baru akan dimulai dilaksanakan OJK pada Januari 2016. LKM yang telah bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat tunduk pada peraturan BPR, sedangkan LKM yang telah memperoleh izin usaha sebagai koperasi tunduk pada UU Perkoperasian sehingga tidak wajib memperoleh izin usaha dari OJK., The number of Micro Finance Institution that has operated in Indonesia is so many. Mostly of them is not cooperative or limited company. The obscurity of legal entity could bring about potential losses to the client and also Micro Finance Institution itself. Therefore, the problem that will be elaborated in this research is how regulation and supervision Financial Services Authority to Micro Finance Institution and how synchronization Micro Finance Institution regulation with saving and loan cooperative regulation and banking regulation. The research methods in this research is literature study and also supported by interview. The regulation and supervision Financial Services Authority to Micro Finance Institution has been regulated by law, government regulations, and financial services authority regulations, while implementation of supervision Financial Services Authority to Micro Finance Institution will be started on January 2016. Micro Finance Institution thas was transfomed to the rural bank will obey rural bank regulation, while Micro Finance Institution that have got business license as cooperative will obey to cooperative regulation, so that getting business license from Financial Services Authority is not compulsory for them. ]"

"Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu alasan pemerintah menerapkan kebijakan bea keluar atas barang ekspor mineral, pencapaian tujuan kebijakan bea keluar atas barang ekspor mineral, dan alternatif kebijakan bagi kebijakan bea keluar atas barang ekspor mineral. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pemerintah menerapkan kebijakan bea keluar atas barang ekspor mineral adalah untuk mendukung pelaksanaan peningkatan nilai tambah, yang merupakan amanat dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Secara umum tujuan kebijakan bea keluar sudah tercapai, yakni pengendalian penjualan bijih ke luar negeri, peningkatan nilai tambah, dan menjaga ketersediaan sumber daya mineral di dalam negeri. Namun tujuan pengendalian ekspor belum optimal tercapai, beberapa komoditi justru mengalami peningkatan volume ekspor. Alternatif kebijakan yang dapat diberikan adalah penerapan earmarked tax pada penerimaan bea keluar, penerapan diferensiasi tarif baik berdasarkan klasifikasi nilai tambah produk maupun berdasarkan tingkat pengolahannya, dan tarif progresif.

---

This research raised issues regarding the reason government implemented export tax policy on mineral export goods, objective achievement of export tax policy on mineral export goods, and alternative policy for export tax policy on mineral export goods. This research uses qualitative approach with descriptive design. The result showed that the reason government implemented export tax policy on mineral export goods is to support value added enhancement practice, which is mandated of Law Number 4 Year 2012.

Generally, the objectives is achieved, that is mineral ore export control, value added enhancement, and protect availability of mineral resources in domestic. However export control objective is not optimally achived, some comodity on the contrary increased in export volume. Alternative policy given is application of earmarked tax on tax export revenue, application of rate differentiation either by value added product classification nor by its processing level, and progressive rate."

"Wajib Pajak dengan self assessment system membutuhkan pendampingan Konsultan Pajak untuk memberikan jasa perpajakan dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Regulasi profesi Konsultan Pajak hanya diatur setingkat Peraturan Menteri. Padahal seharusnya Konsultan Pajak diatur di tingkat peraturan perundang-undangan. Tesis ini ditulis dengan tujuan menganalisis pengaturan profesi Konsultan Pajak agar mempunyai kepastian hukum dan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017 terhadap Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait profesi Konsultan Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis (historical approach). Pentingnya kehadiran Konsultan Pajak dalam dunia perpajakan harus diatur dalam peraturan perundang undangan setingkat undang-undang untuk memberikan landasan dan kepastian hukum. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017 memberi kesempatan bagi profesi lain termasuk advokat untuk dapat menjadi kuasa Pajak yang sebelumnya hanya berlaku bagi konsultan pajak dan Karyawan Wajib Pajak. Perlu melakukan perubahan aturan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait profesi Konsultan Pajak sebagai Kuasa Wajib Pajak agar tidak ada pembatasan subyek sebagai kuasa perpajakan yang bukan Konsultan Pajak dan segera menyusun dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Konsultan Pajak.

---

Taxpayers with a self-assessment system need assistance from a Tax Consultant to provide tax services in order to exercise their rights and fulfil their tax obligations in accordance with tax laws and regulation. A Tax Consultant Regulations only arranged in Ministry regulation level. Even though, the Tax Consultant should be regulated at the level of legislation. This thesis was written with the aim of analyzing the professional arrangement of Tax Consultants in order to have legal certainty and analyze implication the decision of constitutional court No. 63/PUU-XV/2017 of the Law concerning General Provisions and Procedures for Taxation and Regulation of the Minister of Finance related to the profession of Consultants. This research is legal research or doctrinal legal research. By secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials with statute approach, case approach, and historical approach. The present of Tax Consultant is very important in the world of taxation and must be regulated in legislation at the level of the law to provide a legal basis and certainty. Implications decision of Constitutional Court No. 63 / PUU-XV / 2017 gives an opportunity for other professions including advocates to become tax authorities who previously only applied to tax consultants and taxpayer employees. It is necessary to amend the rules and regulations of the Minister of Finance related to the profession of Tax Consultants as Taxpayers' Authorities so that there are no subject restrictions as tax authorities who are not Tax Consultants and immediately compile and approve the Draft Law on Tax Consultants."

"Perubahan iklim, pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta isu lainnya merupakan isu yang tidak dapat dihindarkan dalam abad ini. Oleh sebab itu, timbul kesadaran untuk menyelaraskan kegiatan perekonomian dengan mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, sosial dan tata kelola dengan Prinsip Keuangan Berkelanjutan sebagai salah satu aspek Pembangunan Berkelanjutan. Sektor finansial harus turut berkontribusi karena sektor ini dapat berperan dalam mengalokasikan investasi untuk perusahaan dan proyek yang berkelanjutan dan dengan demikian mempercepat transisi ke ekonomi lingkaran rendah karbon. Skripsi ini mencoba untuk mengkaji secara yuridis-normatif berdasarkan data sekunder mengenai Adopsi dan Perkembangan Konsep Keuangan Berkelanjutan dalam Hukum Indonesia. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa dalam skala Internasional, peran lembaga-lembaga inisiatif dalam menggerakkan Keuangan Berkelanjutan cukup signifikan. Selain lembaga-lembaga inisiatif, negara-negara seperti Swiss, Cina dan Singapura juga turut andil dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Di Indonesia, dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan lembaga jasa keuangan belum menerapkan, sehingga Otoritas Jasa Keuangan mengambil langkah dengan menentukan arah kebijakan dan peraturan terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa dunia internasional sudah menerapkan  Keuangan Berkelanjutan, yang mana Indonesia juga turut berkontribusi dalam kerangka peraturan dan kebijakan, namun masih memerlukan optimalisasi.

---

Climate change, pollution and environmental damage, and other issues are issues that cannot be avoided in this century. Therefore, awareness arises to harmonize economic activities by integrating environmental, social and governance aspects with the Sustainable Financial Principles as one aspect of Sustainable Development. The financial sector must contribute because this sector can play a role in allocating investment for sustainable companies and projects and thus accelerating the transition to a low carbon circle economy. This thesis tries to review legally-normatively based on secondary data regarding the Adoption and Development of Sustainable Financial Concepts in Indonesian Law. The results of this thesis show that on an international scale, the role of initiative institutions in driving Sustainable Finance is quite significant. In addition to initiative institutions, countries such as Switzerland, China and Singapore also take part in the Implementation of Sustainable Finance. In Indonesia, the laws and regulations relating to financial services institutions have not been implemented, so the Financial Services Authority has taken steps to determine the direction of policies and regulations related to the Implementation of Sustainable Finance in Indonesia. It can be concluded that the international world has implemented Sustainable Finance, which Indonesia also contributes to the regulatory and policy framework, but still requires optimization."