Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas kesesuaian proses penerbitan obligasi yang dilakukan oleh DEF Sekuritas dengan proses penerbitan obligasi menurut peraturan dan analisis tentang kinerja PT ABC. Analisis kinerja dilakukan dengan menghitung rasio keuangan untuk melihat kinerja perusahaan tersebut di masa lalu dan prediksi di masa depan untuk menentukan apakah perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tempat yang layak untuk menanamkan investasi. Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap PT ABC, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang layak untuk dijadikan tempat investasi.

---

ABSTRACTThis internship report discusses the difference between underwriting process in DEF Sekuritas compared to underwriting process according to the regulation and also discusses PT ABC rsquo s performance. Performance analysis done by calculate financial ratios to measure company rsquo s performance in the past and prediction in the future to determine whether the company is suitable to be categorized as a decent place for invest. The result of analysis that have been done to PT ABC is that PT ABC is a decent place to invest."

"ABSTRACTRegulatory Impact Assessment (RIA) is a tool for improving the quality of new or modified government regulations. The absence of RIA can result in a regulation being unaccountable, non-transparent, or inconsistent. Moreover, the government will find it difficult to create policies that will benefit economic and social-welfare. In Indonesia's context, the use of RIA is just in the form of a pilot project and unsustainable both in the central andregional governments. Based on empirical research, this paper explored the existing conditions of RIA application by central and regional government in Indonesia. Moreover, this paper also analyzed the perception of the benefits and the challenges in utilizing it.The study found that RIA is still little and not optimally used in the preparation of various regulations in Indonesia both at the central and regional government levels although there are a number of benefits that would be obtained if it were used. This condition has arisen due to the lack of leader commitment, lack of apparatus knowledge of mindset andperception as well as limitations in budget, legal support, and socialization."

"Selama dua dekade terakhir, internet telah menjadi media dalam melakukan kegiatan transaksi ekonomi atau disebut e-commerce. Pelaku ecommerce terdiri dari dalam negeri dan asing. Pelaku e-commerce asing juga tidak terlepas dari kewajiban perpajakan di Indonesia. Keberadaan Permanent Establishment di negara sumber menjadi hal yang sangat penting dalam pemajakan penghasilan para pelaku usaha e-commerce asing. Terdapat kesulitan didalam penentuan Permanent Establishment di era digital ekonomi. Rencana Aksi 1 BEPS masih mengakui Physical Presence sebagai dasar Permanent Establishment. India telah menerapkan Equalisation Levy sebagai wujud rekomendasi Rencana Aksi 1 BEPS. Indonesia dengan melakukan pengujian dapat mengadopsi salah satu opsi model pemajakan e-commerce.

---

Over the last two decades, the internet has become a medium in conducting economic transaction activities or called e-commerce. The perpetrator of ecommerce consists of domestic and foreign. Foreign e-commerce actors are also not free from taxation obligations in Indonesia. The existence of Permanent Establishment in the source country has become very important in taxing the income of foreign e-commerce business actors. There are difficulties in determining Permanent Establishment in the digital economy era. Action Plan 1 BEPS still recognizes Physical Presence as the basis of Permanent Establishment. India has applied Equalisation Levy as a form of recommendation of Action Plan 1 BEPS. Indonesia by conducting the test can adopt one of the options of the ecommerce tax model."

"This book is a comprehensive economic and legal study of the theoretical and practical aspects of the problems of increasing energy efficiency; self-motivation of energy saving by business entities within the framework of their corporate responsibility; regulatory mechanisms to stimulate energy conservation in the economy; civil-law regulation of foreign trade turnover of energy resources between economic entities of the Russian Federation and companies of member states of international integration associations – the CIS, EEMP, the EU and BRICS. It argues that technological energy saving plays a key role in reducing the energy intensity and increasing the energy efficiency of the economy, and substantiates the need for institutional support – including legal support for the participation of the Russian Federation – in various forms of international cooperation. Lastly, based on an analysis of current legislation, programs and recommendations, judicial and contractual practices, customs and trade procedures, it offers proposals for the developing, improving and unifying civil law regulation of obligations in the sphere of international trade in energy resources, as well as methodological recommendations for drafting foreign trade contracts in the energy sector."

"ABSTRAKSejak berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPerundang-Undangan.yang menggantikan UU No. 10 Tahun 2004,Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit dalam UU No. 12Tahun 2004.Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui statusperaturan desa setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011denganmenafsirkan serangkaian pasal 7 ayat (1), 7 ayat (2). 8 ayat (1) dan 8 ayat(2) dan dikombinasikan dengan masa sebelum berlakunyaUU No. 6 Tahun2014 tentang Desa dengan masa setelah berlakunyaUU No. 6 Tahun 2014tentang Desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative denganmenggunakan kajian kepustakaan dan perundang-undangan, disusun secarasistematis dan komprehensif kemudian didapat kesimpulan yangmempunyai relevansi langsung dengan permasalahan terkait yang diteliti.Status Peraturan Desa setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 dan jikadikombinasikan dengan masa sebelum berlakunyaUU No. 6 Tahun 2014,maka masih termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan karenapengundangannya dalam Lembaran Derah/Berita Daerah. Sedangkansetelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tidak termasuk dalam kategoriperaturan perundang-undangan, karena diundangkan dalam LembaranDesa/BeritaDesa, keberadaannya diakui dan mengikat bagi masyarakat. Jikadikaji dengan teori kewenangan, pembentukan Peraturan Desa inimerupakan kewenangan subdelegasi yang diberikan oleh DPRD kepadaBPD dalam tataran pemerintahan desa. Ketentuan sub delegasi jugadijabarkan dalam pasal 13 UU No. 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan.Untuk mengembalikan status peraturan desa masuk dalamkategori peraturan perundang-undangan maka diperlukan revisi pasal 69ayat 11 UU No. 6 tahun 2014 atau dengan mengeluarkan produk hukumberupa Permendagri yang menentukan bahwa PeraturanDesa diundangkandi Lembaran Daerah/Berita Daerah dan pembentukan Peraturan Desa agarlebih ditingkatkan lagi partisipasi masyarakat karena hal ini merupakan halyang sangat penting dalam perwujud dan demokrasi di pemerintahan desa

---

ABSTRACTSince the enactment of Law No. 12 Year 2011 on the EstablishmentRegulations Undangan.yang replace Law No. 10 In 2004, the VillageRegulations no longer explicitly mentioned in Law No. 12, 2004. Thepurpose of this study aims to determine the status of village regulationsafter the enactment of Law No. 12 in 2011 to interpret a series of article 7paragraph (1), 7 (2). 8 paragraph (1) and 8 (2) and combined with theperiod prior to the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning the villagewith the period after the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning thevillage. This research is normative juridical using study literature and law,arranged systematically and comprehensively then be concluded that havedirect relevance to the issues related to the investigation. Regulatory StatusThe village after the enactment of Law No. 12 Year 2011 and whencombined with the period before the enactment of Law No. 6 In 2014, it wasincluded in the category of legislation for enactment in the Gazette ofRegional / Local News. Meanwhile, after the enactment of Law No. 6 Year2014 are not included in the category of legislation, as promulgated in theGazette of the Village / Village News, its existence is recognized andbinding for the community. If assessed by the authority of the theory, theformation of a Village Regulation subdelegasi authority granted byParliament to BPD at the level of village government. Conditionssubdelegasi also spelled out in article 13 of Law No. 30 Year 2014 onGovernment Administration. To restore the status of village regulations inthe category of legislation would require a revision of article 69 paragraph11 of Law No. 6 2014 or by issuing a legal product in the form ofRegulation specifies that the Village Regulations promulgated in theRegional Gazette / Regional News and the establishment of villageregulations that further enhanced community participation because it is avery important point in the realization of democracy in villageadministration."

"Sebagai upaya penataan regulasi di Indonesia, eksistensi Peraturan Menteri seharusnya dibatasi. Hal ini disebabkan, persentuhan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan wewenang pemerintahan yang melekat pada kedudukan Menteri, merefleksikan kebebasan dan ketidakterbatasan penerbitan Peraturan Menteri. Pada muaranya, disharmonisasi dan pertentangan baik secara horizontal maupun vertikal, tidak dapat dihindari. Terlebih, realita hyper regulasi lingkup eksekutif semakin memperlihatkan bahwa Peraturan Menteri adalah yang paling berkontribusi. Sebagai upaya pembatasannya, penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah, konseptual dan kasus ini terlebih dahulu akan mengkaji kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, untuk selanjutnya merumuskan gagasan mengenai konsepsi pembatasannya di tengah skema persentuhan dimensi hukum administrasi negara dan sistem peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelusuran secara normatif-historis, penelitian ini menemukan bahwa sekalipun Indonesia pernah menganut kedua sistem pemerintahan parlementer dan presidensiil baik dalam konstitusi maupun praktiknya, kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan tetap terlihat sebagai peraturan delegasian bukan otonom, dimana kewenangan pembentukannya tidak bersifat bebas tanpa kendali melainkan terbatas hanya berdasar perintah atau dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, sebagaimana telah dilakukan identifikasi di tengah skema persentuhan Peraturan Menteri sebagai peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan, ditemukan adanya titik temu yang mana baik secara formil maupun materiil dapat dirumuskan konsepsi pembatasan dalam pembentukannya. Lebih lanjut, pembatasan eksistensi Peraturan Menteri juga dapat dilakukan dengan memahami makna keterbatasan yang tersirat dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Th. 2011 dan merevisi konstruksi Pasal tersebut, serta melalui upaya pembatasan pendelegasiannya. Pada saat yang sama, secara ideal Presiden selaku pemimpin eksekutif dan pemimpin para menteri-menterinya seharusnya juga berperan aktif mengendalikan dan membatasi eksistensi Peraturan Menteri melalui penguatan skema executive preview dalam wujud harmonisasi rancangan Peraturan Menteri sebagai upaya penataan regulasi dan pencegahan terjadinya hyper regulasi lingkup eksekutif.

---

As the regulatory arrangement effort in Indonesia, the existence of Ministerial Regulations should be limited. This is due to the involvement of regulatory authority and governmental authority attached to the position of the Minister, reflects the freedom and limitless authority to form Ministerial Regulations. In the end, disharmony and contradiction, both horizontally and vertically, cannot be avoided. Moreover, the reality of hyper-regulation in the executive scope increasingly shows that Ministerial Regulations are the most contributing. As an effort to limit it, this normative legal research with a statutory, historical, conceptual and case approach will first examine the position of the Ministerial Regulation in the Indonesian statutory system, then formulate ideas regarding the conception of its limitation in the midst of its involvement scheme of state administrative law and statutory system. Based on the results of a normative-historical search, this study finds that even though Indonesia had ever adopted both parliamentary and presidential systems of government in the constitution and in practice, the position of the Ministerial Regulation in the statutory system is still seen as a delegatory regulation not an autonomous, where the authority for its formation is not free without control but limited only by order or in the context of implementing the provisions of higher regulations. Furthermore, as has been identified in the midst of the involvement scheme of the Ministerial Regulation as a statutory regulation and policy regulation, it was found that there were common points where both formally and materially the conception of limitations could be formulated in its formation. Moreover, limiting the existence of a Ministerial Regulation can also be done by understanding the meaning of limitations implied in Article 8 paragraph (2) of Law No. 12 Th. 2011 and revising the construction of the Article, as well as through efforts to limit its delegation. At the same time, ideally the President as the chief executive and the leader of his ministers should also play an active role in controlling and limiting the existence of Ministerial Regulations through strengthening the executive preview scheme in the form of harmonization of the draft of Ministerial Regulations as the regulatory arrangement effort and the prevention of hyper-regulation in the executive scope."

"Laporan magang ini mengevaluasi prosedur persiapan pengajuan Dokumen Banding Perkara Banding 2017 PT X yang dilakukan oleh PT ABC. Ruang lingkup laporan ini terdiri dari proses persiapan tahap demi tahap yang terperinci, termasuk persiapan Surat Banding, persiapan Dokumen Lampiran untuk Surat Banding, dan penyerahan Dokumen Banding ke Pengadilan Pajak. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh proses persiapan yang dilakukan oleh PT ABC untuk Perkara Banding PT X sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Berdasarkan evaluasi tersebut, semua penyusunan Dokumen Banding serta penyerahan dokumen ke Pengadilan Pajak telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pengadilan Pajak, Peraturan Menteri Keuangan, dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak.

---

This internship report evaluates the preparation procedure for the submission of the Appeal Documents for PT X’s 2017 Appeal Case conducted by PT ABC. The scope of this report comprises a detailed stage-by-stage process of preparation, including the preparation of the Appeal Letters, preparation of the Appendix Documents for the Appeal Letters, and submission of the Appeal Documents to the Tax Court. Evaluation is performed to determine whether all the preparation process conducted by PT ABC for PT X’s Appeal Case is already in accordance with the applicable Taxation Regulations. Based on these evaluations, all the preparation of the Appeal Documents as well as submitting the documents to the Tax Court has already met the requirements stipulated in the Tax Court Regulations, the Minister of Finance Regulations, and the Circulate Letter of the Head of the Tax Court "

"ABSTRAKPengoperasian pipa penyalur gas yang melintasi suatu kawasan tertentu mempunyai potensi risiko (bahaya) dan konsekuensi tertentu berdasarkan kehandalan dari instalasi pipa penyalur tersebut dan produk yang mengalir di dalam pipa tersebut Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji risiko pengoperasian pipa penyalur gas sehingga didapatkan gambaran sumber bahaya. jenis bahaya dan risikonya beserta ukuran dan tingkat risiko tersebut yang pada akhimya dapat digunakan sebagai index) sebesar 302,33; nilai chance of survival sebesar 75,58%; chance of Failure24,42% dan nilai faktor konsekuensi sebesar 8,33.Dengan melihat nilai chance of survival sebesar 75,58o/o., maka secara umum pipa penyalur gas PT. ABC yang dioperasikan pada jalur PT. ABC - PT. XYZ Cilegon Banten masih dalam kriteria aman, namun harus melakukan tindakan prevention dan mitigati secara tepat karena nilai leak impactfactornya sebesar 8,33.Hasil keseluruhan ini menunjukkan bahwa ketiga section yang ada mempunyai nilai yang tidak jauh berbeda, oleh sebab itu semua section yang ada harus mendapatkan perhatian yang sama, yaitu melakukan tindakan prevention dan mitigation secara tepat."

"Peluang konstruksi kelautan semakin vital dalam pengembangan industri maritim. Industri konstruksi dikenal dengan risiko kematian dan cidera yang lebih tinggi dari industri-industri lainnya. Konstruksi kelautan seperti pengerukan, dilakukan selama dua puluh empat jam dan tujuh hari dalam seminggu karena faktor cuaca dan lingkungan. Industri ini mengombinasikan bahaya kerja pada konstruksi ditambah dengan bahaya bekerja di atas kapal, dimana cuaca menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatannya. Konsep Design for Safety (DfS) merupakan integrasi dari identifikasi bahaya dan penilaian risiko pada tahap konseptual dan perencanaan proyek. Integrasi DfS dalam siklus hidup proyek konstruksi kelautan diharapkan mampu berdampak positif terhadap Incident Rate. Design for Safety dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi empat dimensi yaitu metode kerja, peralatan kerja, tenaga kerja, dan lingkungan kerja. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis data menggunakan desain potong lintang, dilaksanakan mulai dari Juni 2023 sampai dengan November 2023. Populasi penelitian adalah seluruh staff di Direktorat Operasional di PT X, dengan total sebanyak 33 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian adalah total sampling, yaitu sebanyak 33 sampel. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Design for Safety (DfS) dalam dimensi Metode Kerja, Peralatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Lingkungan Kerja memiliki hubungan positif dan signifikan dengan Incident Rate, dengan tingkat korelasi yang kuat hingga sangat kuat. Terdapat beberapa faktor-faktor dominan DfS di PT X yang berpengaruh terhadap keselamatan konstruksi yaitu analisis bahaya, penilaian risiko, dan rencana mitigasi (MK4), kondisi/kesiapan peralatan kerja (PK3), pengetahuan kontraktor mengenai Design for Safety (TK9), ketersediaan biaya keselamatan kesehatan kerja (K3) dalam anggaran biaya proyek (LK13), dan komitmen klien terhadap Design for Safety (LK2).

---

Marine-construction opportunities are becoming increasingly vital in the development of the maritime industry. The construction industry is known for having a higher risk of fatalities and injuries compared to other industries. Marine construction, such as dredging, is conducted twenty-four-hour a day and seven days a week due to weather and environmental factors. The industry combines the hazards of construction coupled with the challenges of working on ships, where weather is an integral part of the construction activities. The concept of Design for Safety (DFS) involves integrating hazard identification and risk assessment in the conceptual and project planning stages. The integration of DfS in the lifecycle of marine construction project is expected to have a positive impact on the Incident Rate. In this research, Design for Safety is categorized into four dimensions : Work Methods, Equipment, Manpower, and Environment. This research of quantitative study with cross-sectional design, conducted from June 2023 to November 2023. Research population consist of all staff in the Operational Directorate at PT X, totaling 33 individuals as total samples. Based on the research findings, the implementation of Design for Safety in the dimensions of Work Methods, Equipment, Manpower, and Environment has a positive and significant relationship to Incident Rates, with correlation levels ranging from strong to very strong. There are several dominant factors of Design for Safety at PT X that affect the construction safety include hazard analysis, risk assessment, and mitigation plans (MK4), equipment condition/readiness (PK3), contractror knowledge on design for safety (TK9), availability of occupational safety and health (OHS) costs in project budget (LK13), and client commitment to design for safety (LK2)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi jasa logistik yang menjadi sengketa pajak antara PT X dan Pemeriksa Pajak mengenai saat pengakuan pendapatan serta menganalisis pelaporan PPN terkait. Sengketa pajak tersebut muncul karena Pemeriksa Pajak melakukan koreksi positif atas pengakuan pendapatan transaksi jasa logistik karena teknik pemeriksaan ekualisasi di mana penjualan dalam PPN lebih besar dari peredaran usaha dalam PPh Badan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teori sengketa pajak, konsep penghasilan, pengakuan pendapatan, pengukuran pendapatan dan matching cost againts revenues principle. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan yang dikoreksi secara akuntansi sudah dilakukan dalam periode sebelumnya dan secara perpajakan sudah dilaporkan dalam periode sebelumnya. Secara akuntansi, pendapatan ini sudah seharusnya dilakukan pada periode sebelumnya karena telah memenuhi accrual basis, matching cost againts principle, dan PSAK 23. Secara perpajakan, pengakuan ini telah memenuhi persyaratan pembukuan dan prinsip taat asas menggunakan stelsel akrual. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan peraturan perpajakan tidak terdapat indikasi keterlambatan penerbitan faktur pajak karena terdapat opsi untuk menerbitkan faktur pajak bersamaan dengan penerbitan faktur penjualan pada periode berikutnya.

---

This study aims to analyze logistics service transactions that became a tax dispute between PT X and the tax authorities regarding the time of revenue recognition and analyze the related VAT reporting. The tax dispute arose because the Tax Auditor made a positive correction on the revenue recognition of logistics service transactions due to the equalization inspection technique where sales in VAT are greater than business circulation in Corporate Income Tax. The analysis in this study was carried out using dispute theory, the concept of income, revenue recognition, measurement of income and matching costs against revenues principles. The method in this study uses a qualitative method by in-dept interviews. The results of this study indicate that the corrected revenue has been recognized in the previous period and reported in the previous period. From accounting point of view, this income should have been made in the previous period because it has complied with the accrual basis, matching cost againts principle, and PSAK 23. In taxation, this recognition has complied with the bookkeeping requirements and the principles of compliance using accrual system. Furthermore, the results of the study indicate that based on tax regulations there is no indication of delay in the issuance of tax invoice because there is an option to issue tax invoices together with the issuance of commercial invoices in the next period."