Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai analisis bagaimana dampak dari implementasi transaksi non tunai khususnya untuk penerimaan pendapatan retribusi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Analisis berfokuskan pada proses serta manfaat dari peralihan mekanisme penerimaan Retribusi Daerah dari transaksi tunai ke transaksi non tunai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah, penerapan kebijakan transaksi non tunai memberikan dampak yang baik seperti kemudahan dalam bertransaksi terkait pembayaran Retribusi Daerah bagi masyarakat, dan manfaat dalam bidang penatausahaan dan pelaporan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih akuntabel, efisien dan ekonomis. Oleh sebab itu, diharapkan transaksi penerimaan retribusi daerah dengan menggunakan sistem non tunai dapat terus dilakukan dan dikembangkan di Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACTThis final assignment discusses about the analysis of how the impact from implementation of non cash transactions especially for local authority levies in Provincial Goverment DKI Jakarta. The analysis focuses on the transition process and benefit of local authority levies mechanism from cash transactions to non cash transactions in Provincial Goverment DKI Jakarta. The conclusions of this final assignment are that the implementation of the non cash transaction policy has a good impact such as the ease of transactions related to the payment of regional retribution for the community, and the benefits in administration and reporting in Provincial Government DKI Jakarta become more accountable, efficient and economical. Therefore, it is expected that transaction of local authority levies using non cash transaction system can continue to be implemented and developed in Provincial Goverment DKI Jakarta. "

"Kebijakan Transaksi Non Tunai (TNT) bertujuan mendorong kinerja pengelolaan keuangan daerah dan menekan pemborosan belanja fiskal daerah sehingga tercapai tujuan kebijakan desentralisasi fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan TNT terhadap rasio kinerja belanja Pemerintah Daerah (Pemda). Analisis menggunakan data panel selama periode 2012 – 2019 di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kecamatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan mencakup data laporan keuangan dan data organisasi Pemprov DKI Jakarta serta data pendukung tingkat Kecamatan yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta. Variabel kontrol yang turut mempengaruhi rasio efisiensi yaitu kebijakan penetapan pagu uang persediaan dan jumlah pegawai pada level SKPD. Sedangkan, variabel kontrol berupa program kerja hanya mempengaruhi kinerja rasio efektifitas belanja di SKPD dan variabel kontrol jumlah SDM dan populasi penduduk untuk tingkat Kecamatan.

---

The Non-Cash Transaction Policy (TNT) has purposed for boosting the performance of regional financial management and reduce waste of regional fiscal spending so that the objectives of the fiscal decentralization policy can be achieved. This study aims to analyze the effect of TNT's policy on the performance ratio of local government spending (Pemda). The analysis uses panel data during the period 2012 - 2019 in the Regional Work Units (SKPD) and the DKI Jakarta Provincial District. The data includes financial report and organizational data of DKI Jakarta Provincial Government and District’s data published by the Central Statistics Agency (BPS) of DKI Jakarta Province. The control variables that significantly affect to the efficiency ratio are the policy to set a limit of petty cash and the number of employees at the SKPD level. Meanwhile, the number of program only affects the performance of the expenditure effectiveness ratio at SKPD and the number of employees and population at the District level"

"Tesis ini membahas tentang pengaruh total arus kas, arus kas operasi, dan laba bersih terhadap pembayaran dividen tunai pada industri konsumsi, tekstil, alas kaki, properti, telekomunikasi dan transportasi. Total arus kas digunakan dalam penelitian ini karena variabel ini dapat menghindari pengaruh alokasi sehingga diharapkan prediksi pembayaran dividen tunai menjadi lebih baik. Arus kas operasi digunakan sebagai salah satu variabel penelitian ini karena arus kas ini merupakan hasil kegiatan operasi perusahaan yang sering dipakai sebagai dasar dalam membagikan dividen tunai. Laba bersih digunakan juga dalam penelitian ini karena sering dinyatakan sebagai indikasi kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran dividen tunai. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif data sekunder. Data-data penelitian yang digunakan diperoleh melalui laporan keuangan yang telah diaudit yang diterbitkan Bursa Efek Indonesia (BEI). Tahun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2005 hingga tahun 2007. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan metode Random Effect Model. Penilaian dilakukan dengan menggunakan probabilita dan nilai statistik uji-t yang dihasilkan metode ini. Hal tersebut untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini adalah tidak adanya pengaruh signifikan antara total arus kas terhadap pembayaran dividen tunai. Akan tetapi, arus kas operasi dan laba bersih memiliki pengaruh signifikan terhadap pembayaran dividen tunai. Hasil penelitian tersebut dapat diketahui berdasarkan uji-t metode Random Effect Model yang menunjukkan bahwa probabilita uji-t yang dihasilkan variabel total arus kas lebih besar dari 0.5. Sedangkan probabilita uji-t yang dihasilkan variabel arus kas operasi dan laba bersih lebih kecil dari 0.5. Namun variabel arus kas operasi memberikan pengaruh negatif terhadap pembayaran dividen tunai. Hal tersebut terjadi karena nilai t-statistik arus kas operasi lebih kecil dari — t-tabel. Sedangkan laba_bersih memberikan pengaruh positif terhadap pembayaran dividen tunai karena t-statistik yang dihasilkan lebih besar dari t-tabel.

---

The focus of this study to discuss the influence of total cash flow, operating cash flow, and net income on cash dividend payment in consumption, textile, shoes, property, telecommunication, and transportation industries. Total cash flow is used in this study because this variable can avoid allocation influence thus prediction of cash dividend payment to be better. Operation cash flow is used as one of variable in this study because this cash flow constitute company’s operating activity result than often used as cash dividend payment foundation. Net income is used too in this study because otherwise as company’s ability indication in cash dividend payment.

This study a quantitative research using secondary data. The research data that are used in this research are obtained from audited annual reports that listed in Indonesia Stock Exchanges (ISE). This study covers the periods of 2005 until 2007. This study uses Random Effect Model in analyzing data. The appraisal is done by probability and statistic value of t-test from this model. The function is to know immanent or not influence of independent variables on dependent variable.

The results of this study shows that total cash flow has no significant influence on cash dividend payment. Nevertheles operating cash flow and net income have significant influence on cash dividend payment. The results are based on t-test Random Effect Model that show t-test probability of total cash flow variable bigger than 0.5. However t-test probability of operating cash flow and net income variable smaller than 0.5. however operating cash flow gives negative influence to cash dividend payment. It can be happen because t-statistic value operating cash flow smaller than -t-table. While net income gives positive influence to cash dividend payment because it’s t-statistic bigger than t-table. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang analisa pelaksanaan transaski non tunai berdasarkan prinsip Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Prinsip Good Governance yang dibahas yaitu akuntabilitas, transparasi dan berlandaskan hukum dan hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi non tunai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimulai secara penuh di tahun 2016 meliputi penerimaan dan pengeluaran APBD. Pelaksanaan mekanisme non tunai yang dilakukan sudah berdasarkan good governance tetapi belum sempurna karena yang dilakukan oleh Pemerintah Provisi DKI Jakarta masih dalam tahap pengembangan sehingga tetap masih perlunya dukungan pihak-pihak yang membantu Pemprov DKI tidak hanya dari sektor perbankan melainkan dari stakeholder/vendor/pihak ketiga serta masyarakat turut mensukseskan keberhasilan dalam implementasi non tunai ini. Teori 7S Mc Kinsey dipergunakan untuk membuktikan bahwa berbagai aspek seperti strategi, struktur, sistem, skill staffing serta style shared value kesemuanya berperan penting dalam keberhasilan implementasi program mekanisme non tunai ini.

---

ABSTRAKThis thesis discusses the analysis of non cash transactions based on Good Governance principles in DKI Jakarta Provincial Government. The principles of Good Governance discussed are accountability, transparency and law based and the results of this study indicate that the process of non cash implementation in Jakarta Capital City Government begins in full in 2016 includes revenue and expenditure of APBD. Implementation of non cash mechanism that is done is based on good governance but not yet perfect because that done by Provincial Government of DKI Jakarta still in development stage so that still need support from parties that assist city government not only from banking sector but from stakeholder vendor third party And the community also succeeded in the success of this non cash implementation. McKinsey 39 s 7S theory is used to prove that various aspects such as strategy, structure, system, skill staffing and style shared value all play an important role in the successful implementation of this non cash mechanism program."

"Penelitian tesis ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi intensi calon jemaah haji DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk menggunakan layanan transaksi nontunai syariah di Arab Saudi. Kerangka penelitian disusun dengan memodifikasi model UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) dengan menambahkan konstruk perceived risk dan perceived trust. Penelitian ini juga melibatkan variabel moderator yaitu gender, usia, dan tingkat pendidikan. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei melalui kuesioner dan melibatkan 290 responden penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan perceived trust berpengaruh signifikan dengan hubungan positif terhadap intensi calon jemaah haji DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk menggunakan layanan transaksi nontunai syariah. Sedangkan variabel perceived risk dan usia berpengaruh signifikan dengan hubungan negatif terhadap intensi calon jemaah haji DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk menggunakan layanan transaksi nontunai syariah. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa calon jemaah haji DKI Jakarta memiliki peluang lebih tinggi untuk menggunakan layanan transaksi nontunai syariah dibandingkan calon jemaah haji Jawa Barat.

---

This study discusses the factors that influence the intention of Hajj pilgrim candidates in Jakarta and West Java to use Islamic non-cash transaction services in Saudi Arabia. The research framework arranged by modifying the UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) model with adding perceived risk and perceived trust to the model to suit the context of the use of Islamic non-cash transaction services. This research also involves moderator variables such as gender, age, and educational level. This research conducted using a survey method through a questionnaire and 290 respondents. Data analysis used in this study is Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLSSEM) that had previously tested for validity and reliability. The results showed that the variable performance expectancy, effort expectancy, social influence, and perceived trust had a significant effect and positive relationship with the intention of Hajj pilgrim candidates in Jakarta and West Java to use Islamic non-cash transaction services. Meanwhile, the variable perceived risk and age had a significant effect and negative relationship with the intention of Hajj pilgrim candidates in Jakarta and West Java to use Islamic non-cash transaction services. The results also prove that Hajj pilgrim candidates in Jakarta have a higher chance of using Islamic non-cash transaction services than Hajj pilgrim candidates in West Java."

"Ketidakpastian pandemi COVID-19 akan berakhir, mengakibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan berbagai upaya perlindungan sosial, salah satunya yaitu melalui kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di masa pandemi tahun 2021. Kebijakan BST yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan terdampak COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari agar dapat bertahan hidup pada masa pandemi, akan tetapi dalam implementasinya sejak Bantuan Sosial beralih dari bentuk sembako hingga menjadi uang tunai, data penerima manfaat yang tidak akurat selalu menjadi permasalahan klasik, sehingga mengakibatkan pemberian BST tidak tepat sasaran, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai masih kurang bijaksana oleh sebagian masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan BST. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan adanya kapabilitas dinamis dalam implementasi BST agar menjadi kebijakan adaptif, sehingga tata pemerintahan dinamis dapat terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapabilitas dinamis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai di masa pandemi tahun 2021. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah kapabilitas dinamis dalam tata kelola pemerintahan dinamis yang dikemukakan oleh Neo dan Chen tahun 2007 berupa thinking ahead, thinking again, dan thinking across. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki kapabilitas dinamis berupa thinking ahead dan thinking across, namun belum memiliki kapabilitas dinamis berupa thinking again dalam mengimplementasikan kebijakan BST di masa pandemi tahun 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan kualitas pada kapabilitas thinking ahead dan thinking across. Pada thinking again, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki kapabilitas untuk meninjau dan menganalisis data penerima BST, dan hasil dari implementasi kebijakan BST belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

---

The uncertainty of the COVID-19 pandemic will be ending, resulting in the DKI Jakarta Provincial Government issuing various social protection efforts, one of which is through the Cash Social Assistance (BST) policy during the 2021 pandemic. The BST policy provided by the DKI Jakarta Provincial Government aims to help the poor and affected by COVID-19 in meeting their daily needs in order to survive during the pandemic, but in its implementation since Social Assistance shifted from basic food items to cash, inaccurate beneficiary data has always been a classic problem, resulting in the provision of BST not right on target, so that the DKI Jakarta Provincial Government is still considered unwise by some people in implementing the BST policy. The DKI Jakarta Provincial Government requires dynamic capabilities in the implementation of BST so that it becomes an adaptive policy, so that dynamic governance can be realized. This study aims to analyze the dynamic capabilities of the DKI Jakarta Provincial Government in implementing the Cash Social Assistance policy during the 2021 pandemic. The theory used in this study is the dynamic capability in dynamic governance proposed by Neo and Chen in 2007 in the form of thinking ahead, thinking again, and thinking across. This study uses a post-positivist with in-depth interviews as the primary data source and literature study as a secondary data source. The results show that the DKI Jakarta Provincial Government already has dynamic capabilities in the form of thinking ahead and thinking across, but does not yet have dynamic capabilities in the form of thinking again in implementing BST policies during the 2021 pandemic. DKI Jakarta Provincial Government needs to improve the quality of thinking ahead and thinkingacross. On thinking again, the DKI Jakarta Provincial Government does not yet have the capability to review and analyze data on BST recipients, and the results of the implementation of the BST policy have not been in accordance with the expected goals. "

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik. Aturan ini menjadi landasan dalam sistem yang dinamakan TAX Online Sistem of Jakarta (TOSKA). Skripsi ini membahas mengenai implementasi Sistem Pajak Online TOSKA pada pelaporan dan pembayaran Pajak Restoran di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi Sistem Pajak Online TOSKA pada Pajak Restoran dan kelebihan serta kelemahan Sistem Pajak Online Toska dibandingkan alat sistem online pajak restoran sebelumnya (E-Pos). Penelitian dilakukan dengan pendekatan post-positivist, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara mendalam.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi Sistem Pajak Online Toska pada pelaporan dan pembayaran Pajak Restoran merupakan upaya modernisasi administrasi perpajakan dilihat dari beberapa aspek seperti kolaborasi dalam bentuk kerjasama dengan instansi terkait, anggaran untuk perbaikan dan perawatan sistem, keterbukaan dalam akses, pelibatan masyarakat dalam bentuk sosialisasi, serta monitor dan evaluasi sebagai bentuk pengawasan. Kelebihannya dibanding E-Pos adalah fitur aplikasi memiliki layanan perbankan sehingga dapat melakukan pembayaran secara autodebet (E-SSPD) dan pelaporan secara online (E-SPTPD). Kelemahannya adalah aplikasi ini tidak dapat diimplementasikan kepada wajib pajak usaha menengah dan kebawah yang menggunakan alat transaksi pembayaran manual.

---

The Provincial Government of DKI Jakarta issued Governor Regulation Number 98 Year 2019 concerning Electronic Taxpayer Business Transaction Data Reporting. These regulation become the foundation in a system called the TAX Online System of Jakarta (TOSKA). This thesis discuss the implementation of the TOSKA Online Tax System on Restaurant Tax reporting and payment in DKI Jakarta.This study aims to analyze the implementation of the Online Tax System TOSCA on Restaurant Taxes along with strengths and weaknesses of the Online Tax System TOSCA compared to the previous restaurant tax online system (E-Pos). The study was conducted with a post positivist approach, type of descriptive research, and data collection techniques and in depth interviews.The results of this study indicate that the implementation of the Online Tax System TOSCA in reporting and payment of Restaurant Taxes is the effort of modernization in tax administration seen from several aspects such as collaboration in the form of cooperation with related agencies, budget for system improvement and maintenance, openness in access, community involvement in the form of socialization also monitoring and evaluation as a form of supervision. The advantages compared to E-Pos are a feature of the application has banking service that can make autodebit payment (E-SSPD) and online reporting (E-SPTPD). The disadvantage is this application cannot be implemented to small medium enterprise taxpayers who use manual payment transaction tools."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cash holdings terhadap kinerja perusahaan non-finansial di Indonesia pada masa sebelum dan saat pandemi COVID-19, serta menganalisis pengaruh non-linier cash holdings terhadap kinerja perusahaan non- finansial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel 635 perusahaan non-finansial yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 Q1 - 2021 Q3. Metode penelitian dalam studi ini adalah regresi panel model dengan unbalanced panel data dan metode estimasi yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil studi menunjukkan adanya pengaruh positif, namun tidak signifikan pada cash holdings terhadap kinerja perusahaan pada masa sebelum COVID-19. Pengaruh positif ini memungkinkan perusahaan untuk mengefisiensikan pembiayaan eksternal yang tinggi dan memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam menggunakan cadangan kas untuk melakukan investasi yang lebih menguntungkan. Pada saat pandemi COVID-19 berlangsung, cash holdings memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan non-finansial di Indonesia. Selain itu, studi juga mengungkapkan bahwa cash holdings memiliki pengaruh non-linier negatif namun tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan non-finansial di Indonesia.

---

This study aims to analyze cash holdings on the performance of non-financial companies in Indonesia before and during the COVID-19 pandemic and analyze the effect of non-linear cash holdings on the performance of non-financial companies in Indonesia. The research sample of this study consisted of 635 non-financial companies listed in Indonesia Stock Exchange for the period of 2018 to 2021. The research method in this study is a panel regression model with an unbalanced panel data and the estimation method used is the Fixed Effect Model (FEM). The results of the study show that there is a positive, but insignificant effect of cash holdings on firms’ performance in the pre- COVID-19 period. This positive effect allows companies to avoid high external financing and provide flexibility in using cash reserves to make more profitable investments. During the COVID-19 pandemic, cash holdings have a negative and insignificant impact on the performance of non-financial companies in Indonesia. In addition, the study also shows that cash holdings have a negative non-linear and insignificant effect on the performance of non-financial companies in Indonesia."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh cash holdings terhadap kinerja perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013. Proksi dari kinerja perusaahaan adalah Tobin’s Q. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi berganda, dan memiliki dua model penelitian. Hasil penelitian ini adalah cash holdings memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan baik secara independen maupun bersama dengan monitoring (monitoring x cash), dan R&D (R&D x cash). Selain cash holdings, monitoring x cash, dan cash x R&D, terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi performance seperti R&D, size, cap. intensity, leverage, advertising, dan R&D x uncertainty.

---

The aim of this study is to analyze the impact of cash holdings on firm performance on non financial firms listed in Indonesia Stock Exchange in 2009-2013. The proxy of firm performance is Tobin’s Q. This research is quantitative with multivariate regression and employs 2 research model. The result is cash holdings has significant impact on firm performance individually and also impact performance along with monitoring (monitoring x cash), and R&D (R&D x cash). Besides cash holdings, there are other factors that impact performance such as R&D, size, cap. intensity, leverage, advertising, dan R&D x uncertainty."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuatan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merelokasi pemukiman Kampung Pulo ke Rusunawa Jatinegara Barat dan mengetahui serta menganalisis dampak relokasi pemukiman Kampung Pulo terhadap kesejahteraan sosial masyarakat ditinjau dari perspektif Ketahanan Daerah. Lokasi penelitian dilakukan di Kampung Pulo Jakarta Timur dan tempat relokasi di rusunawa Jatinegara Barat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan relokasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan pembuatan kebijakan publik. Selain itu implementasi dari relokasi tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat Kampung Pulo dalam meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan keluarga dengan mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan layak huni di rusunawa Jatinegara Barat dan mengembalikan fungsi aliran sungai Ciliwung sebagaimana mestinya guna mengatasi ancaman banjir di Jakarta akibat luapan air sungai Ciliwung demi kepentingan umum. Meskipun masih terdapat masyarakat yang direlokasi belum dapat melihat keseriusan pemerintah DKI Jakarta dalam memberikan solusi terbaik kepada mereka, membuat mereka cenderung menyalahkan pemprov DKI dalam kegiatan relokasi tersebut. Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi yang lebih intensif dalam memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat sehingga dapat menyakinkan warga tentang manfaat dari relokasi tersebut.

---

The purpose of this research is to analyze the Government policy of DKI Jakarta Province in relocating the Kampung Pulo villages to the Jatinegara Barat flats and to have knowledge and to analyze the impact of such relocation of Kampung Pulo villages to the social community welfare from the perspective of Regional Resilience. The location of the research was conducted in Kampung Pulo East Jakarta and the relocation area in West Jatinegara flats. The type of this research is descriptive by using qualitative analysis method.

The result of research shows that policy of relocating made by the government of DKI Jakarta Province as the policy maker has been implemented in accordance with the stages of public policy making. In addition, such relocation has provided benefits for the people of Kampung Pulo in improving their welfare for the needs of obtaining proper home and neighborhood in West Jatinegara flats and for the public interest in restoring the function of Ciliwung river to overcome the threat of flooding in Jakarta due to the overflow of Ciliwung river. Although there are still some residents, who have been relocated, have not been able to see the seriousness of DKI Jakarta government in providing them the best solution, which then tend to blame the government of this relocation activities. Therefore, it is necessary to have socialization intensively in providing very clear information to the community so the benefits of the relocation can be convinced to citizens. "